Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) baru seumur jagung. Disahkan dan diundangkan pada 15 Februari 2022 dengan nomor 3/2022. Kini, beleid tersebut akan dirombak lagi, karena dinilai tidak sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan. UU IKN yang terdiri dari 11 bab, 44 pasal, dan dua lampiran itu, disebut ada sejumlah beleid yang mengganjal pembangunan ibu kota baru. Badan Otorita IKN Nusantara menyebutkan terdapat sembilan klausul yang menghambat proyek mercusuar Presiden Joko Widodo ini. Kesembilan poin itu mencakup hal-hal krusial, seperti luas dan batas wilayah, tata ruang, pertanahan, pembiayaan IKN Nusantara, kewenangan khusus otorita, penyelenggaraan perumahan, jaminan keberlanjutan, hingga pemantauan serta peninjauan. Sejauh ini, pembangunan IKN Nusantara mencapai 41% per 17 Agustus 2023. Berdasarkan laporan progres pembangunan IKN Nusantara yang dikutip Senin (18/9), pembangunan IKN gelombang I mencapai 41,03% dan gelombang II 0,09%.Gelombang I yang dimulai sejak 2021 hingga 3 Agustus 2023 meliputi jalan tol akses IKN, Bendungan Sepaku, Istana Negara dan Kantor Presiden.Sejumlah investor itu disebut-sebut di bawah komando taipan Sugianto Kusuma atau Aguan, pemilik Agung Sedayu Group. Sembilan perusahaan lainnya Budi Hartono (Djarum Group), Anthony Salim (Salim Group), dan Franky Widjaja (Sinarmas Group). Selain itu, ada Pui Sudarto (Pulau Intan Group), William Katuari (Wings Group), TP Rachmat/Boy Thohir (Adaro), Prajogo Pangestu (Barito Pacific), Eka Tjandranegara (Mulia Group), hingga Astra Group. Total investasi 10 taipan itu mencapai Rp40 triliun.Menurut harian ini, percepatan pengerjaan IKN Nusantara dengan memasukkan dalam proyek prioritas dan merevisi UU IKN adalah langkah positif. Namun, pemerintah pun harus berpikir strategis dan visioner. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) jangan sampai menjadi bantalan, seperti pada proyek kereta cepat. Hal itu bakal menyisakan beban kepada generasi berikutnya.

Tiga tahun terakhir ini industri asuransi kredit global terkonsentrasi dan didominasi tiga perusahaan pemain asuransi kredit global, di antaranya Allianz Trade, Atradius dan Coface, yang semuanya adalah perusahaan asuransi negara Eropa. Ketiga perusahaan itu juga beroperasi di Indonesia melalui kemitraan dengan perusahaan asuransi lokal. Laporan IFG Progress menyatakan bahwa perkembangan asuransi kredit global tumbuh relatif cukup tinggi sepanjang 2017—2019, tetapi pada 2020 terkontraksi sebesar -16% YoY akibat dampak pandemi Covid-19 seiring dengan meningkatnya risiko akibat dari ketidakpastian kondisi perekonomian yang kemudian berdampak pada semakin sulitnya perusahaan untuk membayar premi dalam mengasuransikan aktivitas kreditnya. Kondisi tersebut juga menunjukkan bahwa asuransi kredit sebagai subsektor asuransi yang erat kaitannya dengan kondisi makroekonomi juga menjadi salah satu subsektor ekonomi yang terdampak pandemi. Kalau melihat data 10 tahun kinerja asuransi kredit di Indonesia, 5 tahun terakhir menunjukkan kontribusi premi yang cukup besar, dengan penetrasi yang tumbuh cukup massif, namun result bisnisnya terlihat mengalami tren penurunan. Sebagai sektor yang berperan dalam mengelola dan memitigasi risiko di sektor keuangan, serta mayoritas kepemilikan saham di industri asuransi kredit merupakan lembaga jasa keuangan lainnya, maka sangat dibutuhkan dukungan kebijakan sektor keuangan serta kerangka regulasi yang solid guna meningkatkan pengawasan industri asuransi kredit. Perusahaan asuransi perlu melakukan seleksi dan pengelolaan risiko agar dapat mengukur dan memilih risiko yang dapat ditanggung sesuai dengan risk appetitenya.Nature dari Asuransi Kredit adalah pertanggungan yang menjamin risiko kerugian kreditur atas tidak terbayarkannya sisa pinjaman debitur berdasarkan perjanjian pemberian pinjaman dari kreditur ke debitur. Nilai pertanggungan asuransi kredit paling tinggi adalah sebesar outstanding kredit debitur. Periode asuransi adalah satu tahun dapat diperpanjang sampai dengan jatuh tempo kredit. Penetapan premi harus mempertimbangkan profil risiko dari masing-masing objek asuransi agar besaran premi sesuai dengan risiko pada objek asuransi tersebut.

Setelah mencatatkan beragam pencapaian yang menggembirakan pada pekan lalu, indeks harga saham gabungan atau IHSG diyakini bakal terus mempertahankan tren positif ke depan. Terlebih, Bursa Efek Indonesia (BEI) tengah menyiapkan IDX New Listing Information untuk makin meningkatkan akses informasi dan merangsang gairah investasi di pasar modal. Pencapaian pertumbuhan di sejumlah indikator perdagangan pekan lalu tentu menjadi gelagat yang baik di lantai bursa. Kinerja indeks komposit memang masih relatif berfluktuasi kendati beberapa kali menyentuh level psikologis di angka 7.000-an. Catatan saja, IHSG mengalami penguatan 0,84% dalam sepekan dari 6.924,78 ke level 6.982,79. Kapitalisasi pasar turut mengalami peningkatan 1,03% menjadi Rp10.339 triliun dari Rp10.233 triliun pada pekan sebelumnya. Pertumbuhan tertinggi selama sepekan terjadi pada rata-rata volume transaksi, yaitu sebesar 56,84% menjadi 29,18 miliar lembar saham dari 18,61 miliar saham pada sepekan yang lalu. Di sisi lain, rata-rata nilai transaksi harian ikut terkatrol. Data BEI mencatat, rata-rata transaksi harian melonjak 34,9% menjadi sebesar Rp13,44 triliun, dari Rp9,96 triliun pada pekan sebelumnya. Rata-rata frekuensi transaksi harian di bursa pekan lalu pun menguat 5,46% dari 1,12 juta kali menjadi 1,18 juta kali transaksi. Pergerakan indeks komposit pekan lalu dipengaruhi oleh sentimen global, terutama dari pemulihan ekonomi China yang berasal dari rilis produksi industri yang naik 4,5% dan penjualan ritel yang tumbuh 4,6% pada periode Agustus 2023. Pekan ini, agenda kedua bank sentral itu kembali menjadi sorotan pelaku pasar. The Fed mengadakan pertemuan Federal Open Market Committee pada 19—20 September 2023, sedangkan jadwal Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia berlangsung pada 20—21 September 2023. Jika The Fed dan Bank Indonesia tetap mempertahankan tingkat suku bunga acuannya, hal itu bisa memberikan dorongan positif ke pasar saham. Jika suku bunga naik, ini berpotensi memicu ketidakpastian dan tekanan jual sejenak.

Dampak perubahan iklim menjadi perhatian utama para eksekutif bisnis. Para pemimpin korporasi, mengawal langsung berbagai inisiatif menuju transisi bisnis berkelanjutan. Tak sedikit strategi bisnis itu dipimpin oleh anak-anak muda. Mereka diberi kepercayaan penuh melakukan inovasi dan terobosan guna menciptakan nilai tambah bisnis yang berpihak pada kelestarian lingkungan.

Sepanjang 2023, indeks harga saham Nasdaq (yang memiliki bobot lebih besar di saham teknologi) mengalami kenaikan 32,5% (per 8 September), hampir dua kali lipat kenaikan indeks harga saham S&P500 sebesar 16,6%. Bahkan kenaikan indeks Nasdaq tersebut lebih tujuh kali lipat dari kenaikan indeks harga saham Dow Jones Industrial sebesar 4,4%. Pada saat indeks Nasdaq naik tinggi, ternyata harga saham perusahaan rintisan privat (private startup) yang pemiliknya venture capital (VC) dan private equity (PE) cenderung mengalami penurunan. Misalnya Forge Private Market Index, terkoreksi 16% sepanjang 2023. Bila dilihat dari titik tertinggi 16.057 (19 November 2021), indeks Nasdaq saat ini masih lebih rendah 14%. Sedangkan Forge Private Market Index sendiri terkoreksi 53% dari titik tertinggi di Januari 2022. Divergensi arah pergerakan indeks tersebut menunjukkan perbedaan dinamika pasar perusahaan publik dengan pasar perusahaan privat. Pasar perusahaan publik menyediakan likuiditas dan transaksi harian, sehingga proses penyesuaian harga berlangsung cepat dengan volatilitas yang besar. Sebaliknya, kuotasi harga transaksi private startup tidak transparan, susah dikompilasi dalam jumlah besar, serta sering terjadi dengan senjang yang besar (discrete) antara transaksi satu dan lainnya. Akibatnya, penyesuaian harga saham perusahaan private startup berjalan lebih lambat. Lesunya pasar sekunder perusahaan private startup juga terlihat dari menurunnya nilai transaksi VC global menjadi US$87 miliar di kuartal II/2023 (Pitchbook.com, Juli 2023), jauh dibawah nilai transaksi rata-rata di periode kuartal III/2020—kuartal III/2022 yang mencapai US$155 miliar (tertinggi US$213 miliar di kuartal IV/2021). Jumlah transaksi VC di kuartal II/2023 juga turun ke 7.786, jauh di bawah jumlah rata-rata sekitar 13.000 transaksi per kuartal pada periode kuartal I/2021—kuartal II/2022 (terbanyak 15.130 transaksi di kuartal I/2022). Penyesuaian harga, nilai, dan frekuensi transaksi atas private startup terjadi saat pasar private capital memiliki dana menganggur (dry powder) mencapai US$3,2 triliun. PE dan VC sendiri masing-masing memiliki dry powder sebesar US$1,25 triliun dan US$0,6 triliun. Penggalangan dana (fund raising) oleh PE dan VC di 2022 tetap tinggi, masing-masing mencapai US$461 miliar dan US$254 miliar. Pertama, adanya reorientasi strategi pengembangan perusahaan startup yang lebih mengedepankan efisiensi, sustainabilitas operasional, dan profitabilitas. Kedua, kembalinya pendekatan creative destruction daripada disrupsi artifisial menggunakan modal besar VC/PE. Creative destruction (Schumpeter, 1942) adalah fenomena di mana inovasi melahirkan produk baru yang lebih superior sehingga produk lama akan tersingkir. Ketiga, mendorong perusahaan startup unggulan IPO lebih cepat.

Upaya pemerintah untuk mengakselerasi pemanfaatan energi baru terbarukan atau EBT mendapatkan titik terang. Rencana PT PLN (Persero) untuk memperbesar porsi pembangkit listrik berbasis energi hijau mendapatkan respons positif dari para pelaku bisnis. Kondisi ini digadang-gadang dapat mempercepat proses substitusi bahan bakar fosil ke energi hijau khususnya di sektor kelistrikan Indonesia. Selama ini, investor kurang menaruh minat untuk menanamkan modal di Indonesia karena lokasi pengembangan EBT yang berada di daerah terpencil, dan harga jual listrik dari sumber energi hijau masih belum ekonomis. Padahal, nilai investasi untuk energi hijau sangat tinggi. Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), total kapasitas dari pembangkit listrik di Tanah Air mencapai 72 gigawatt (GW), di mana 38 GW menggunakan batu bara. Tentu saja, karena rendahnya minat investor untuk berinvestasi di sektor energi hijau membuat pemerintah mencari berbagai cara mengurai tantangan tersebut. Mulai dari opsi pemberian insentif, kemudahan perpajakan, dan kebijakan yang ramah investasi energi hijau. Dari sedemikian banyaknya insentif yang diberikan pemerintah, ternyata revisi Rencana usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021—2030 yang dilakukan PLN mendapatkan perhatian lebih. Penambahan EBT dalam RUPTL baru yang tengah dirancang bersama Kementerian ESDM itu mencapai 60 gigawatt (GW), dan sisanya berasal dari pembangkit listrik berbasis gas. Masih berdasarkan data Kementerian ESDM, dalam RUPTL ini, total pembangkit EBT yang akan dibangun sebesar 20.923 MW. Hingga saat ini, tercatat jumlah Pembangkit Listrik Tenaga (PLT) EBT yang beroperasi sebesar 737 MW (3,5%), dan memasuki tahap konstruksi sebesar 5.259 MW (25,1%). Tak hanya di situ, Kementerian ESDM juga melakukan pembangunan infrastruktur EBT melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) khususnya ditujukan untuk memberikan akses listrik pada daerah terpencil.

Pemilu 14 Februari 2024 boleh saja dinilai masih lama. Akan tetapi, sejak dini logistik berupa ketersediaan pangan, terutama beras, harus dipastikan aman. Mengapa? Ini terkait posisi strategis beras sebagai pangan seluruh warga dengan tingkat partisipasi sempurna: 100%. Nilai strategis ini tak tergantikan. Dalam struktur pengeluaran rumah tangga, terutama warga miskin, beras mendominasi: rerata 24% dari total pengeluaran. Ketika harga beras naik lantaran pemerintah salah kelola, bisa berbuntut panjang. Ketika harga beras naik bakal terjadi perebutan di pasar, panic buying bisa tidak terhindarkan. Hanya warga berkantong tebal yang bisa memborong beras. Tidak terbayang bagaimana kondisi sosial-politik apabila itu terjadi. Mengapa ketersediaan beras perlu dipastikan? Merujuk teori pasokan dan permintaan pangan Indonesia yang dikembangkan Noer Soetrisno (Memahami Siklus Perekonomian Indonesia, UB Surakarta Press, 2015), pasokan komoditas pertanian mengikuti kalender matahari (masehi) yang dipengaruhi angin muson, sehingga ada musim tanam dan musim panen tiap komoditas. Ada sejumlah tantangan memastikan ketersediaan beras menjelang Pemilu 2024. Pertama, stok nasional beras kian menipis. Indikator terlihat dari ‘meroketnya’ harga beras sejak Juli dan kian menanjak pada Agustus 2023. Harga beras melandai sejak ada bantuan sosial beras 10 kg per bulan untuk 21,35 juta keluarga, yang disalurkan pada Maret-Juni 2023. Inflasi beras yang sempat melandai pun kembali meroket di Agustus 2023. Kedua, jumlah cadangan beras pemerintah (CBP) masih ‘rawan’. Stok beras di Bulog saat ini 1,6 juta ton. Jumlah ini bisa cukup, bisa juga tidak. Sementara Bulog mesti menyalurkan bansos beras 3 bulan seperti Maret—Mei lalu: September—November 2023. Tiga bulan itu butuh 640an ribu ton. Jika volume SPHP sampai akhir tahun 150.000—200.000 ton, stok akhir tahun 2023 kemungkinan tinggal 750.000—800.000 ton. Jumlah ini ‘rawan’. Ketiga, indikasi terjadi El Nino makin nyata. Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo memperkirakan, produksi beras turun 1,2 juta ton jika skala El Nino kuat. Ada juga yang memperkirakan produksi beras akan turun 5% atau setara 1,5 juta ton.

Untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dengan memperkuat konektivitas nasional di Tanah Air, pemerintah mengalokasikan penyertaan modal negara (PMN) lebih besar kepada sejumlah badan usaha milik negara pada tahun depan. Dalam Rapat Panitia Kerja antara Kementerian Keuangan dan Badan Anggaran DPR, pemerintah akhirnya menyepakati tambahan PMN kepada BUMN senilai Rp30,7 triliun. Anggaran tersebut meningkat Rp12,1 triliun dari sebelumnya Rp18,6 triliun yang diajukan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2024. Sebagian besar PMN kepada BUMN tersebut diarahkan untuk memperkuat konektivitas nasional agar tercapai keseimbangan pembangunan. Investasi kepada sektor infrastruktur tersebut a.l. akan dilakukan melalui alokasi PMN kepada PT Hutama Karya dan PT Wijaya Karya dengan tambahan masing-masing sebesar Rp6 triliun. Penambahan PMN ini merupakan jalan tengah dari Kemenkeu dan Badan Anggaran DPR untuk merespons usulan Kementerian BUMN yang sebelumnya sempat meminta PMN hingga Rp57 triliun. Akan tetapi, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan secara total komposisi pembiayaan nonutang dalam RAPBN 2024 jumlahnya sebenarnya tetap sama hanya komposisi alokasinya saja yang berubah. Adapun, sumber dana dari penambahan PMN itu berasal dari dana cadangan investasi pemerintah sehingga pergeseran alokasi ini tidak mengubah proyeksi defisit fiskal pada tahun depan. Oleh karena itu, beberapa proyek pemerintah yang dinilai mendesak kemudian mendapat dukungan pemerintah melalui pemberian pembiayaan investasi kepada BUMN. Meskipun demikian, pemberian PMN kepada BUMN mutlak dibarengi dengan pengawasan ketat agar tujuan penciptaan efek berganda secara ekonomi dapat tercapai secara optimal.Untuk itu, pemerintah dan DPR harus memastikan BUMN penerima PMN telah menjalankan sistem manajemen yang baik dan tentunya para direksi memiliki integritas tinggi serta taat kepada aturan undang-undang. Jangan sampai suntikan modal yang diberikan negara tidak dapat dimanfaatkan karena terjadinya mismanagement sehingga perusahaan mengalami kesulitan likuiditas.

Tulisan Nadhila Dzikrina yang berjudul ‘Dilema Mengakses KUR’ (23/8) pada kolom opini media ini perlu diberi penjelasan secara detail, karena ada beberapa statement yang bias dan tidak sesuai update aturan Kredit Usaha Rakyat (KUR) serta implementasi di lapangan. Hal ini penting disampaikan pada pembaca, agar pelaku usaha Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menerima infromasi detail terkait KUR. Tujuannya adalah menciptakan iklim investasi yang kondusif guna mendorong kinerja UMKM sebagai mesin pertumbuhan ekonomi nasional. Mengapa opini di atas perlu ditanggapi? Karena jangan sampai terdapat informasi dari masyarakat yang beranggapan bahwa pemerintah tidak pro pada pelaku usaha mikro dan kecil. Sebagai informasi bersama, bahwa pemerintah memberikan KUR sebagai vaksin bagi UMKM saat pandemi Covid-19. Saat ini, KUR masih menjadi separuh napas bagi UMKM terkait pemenuhan permodalan di tengah ancaman perlambatan pertumbuhan ekonomi global. Adapun statement Nadhila Dzikrina yang perlu dibahas adalah sebagai berikut; yaitu, terkait rate bunga KUR sebesar 6%—7% sehingga kurang diminati. Kemudian berlanjut, bahwa program KUR makin tidak dilirik karena prosesnya ribet, kemudian ditambah lagi, dengan argumen bahwa jangka waktu pengembaliannya amat terbatas. Nadhila juga nyinyir kalau jenis pembiayaan KUR yang diberikan tidak sesuai karakteristik usaha dari pelaku UMKM. Terakhir, Nadhila Dzikrina memberikan kritik masalah jaminan. Di mana untuk mendapatkan kredit tanpa jaminan, hanya diberikan pada mereka dengan batas maksimal pinjaman hanya Rp50 juta. Tujuan KUR itu sendiri adalah; pertama, meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif; kedua, meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah; ketiga, mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Karena itulah, kebijakan KUR tiap tahun selalu dievaluasi untuk perbaikan sehingga daya dorong UMKM agar menjadi lebih efektif. Dan, keempat, agar pelaku usaha dapat naik kelas. Naik kelas dari segmen mikro menjadi kecil, kemudian kecil menjadi menengah, dan menjadi korporasi.

Publik belakangan ini dilanda kecemasan akan datangnya El Nino di sisa waktu 2023 yang dapat memantik kelangkaan bahan pangan, kenaikan inflasi, dan pelemahan daya beli. El Nino yang menciptakan musim kering berkepanjangan bisa mengancam produksi pertanian dan kegagalan panen di berbagai tempat. Kegagalan panen dapat menguras cadangan beras pemerintah (CBP). Jika cadangan ini terus menipis sedangkan permintaan masih tinggi dan tak ada lagi pasokan baru yang dapat diandalkan, tak mustahil kekosongan pasokan tinggal menunggu waktu. Ibarat helai rambut yang mudah patah, defisit pasokan pangan akan langsung diikuti oleh kenaikan harga produk pertanian. Jika harga naik dan stok pangan kian tipis, bayangan inflasi akan menjadi momok berikutnya. Efek negatif El Nino tak hanya sampai di sini. Potensi masalah lainnya akan muncul berjenjang setelah inflasi yang meninggi, yaitu jatuhnya daya beli. Sebab, laju kenaikan harga pangan selalu lebih kencang dibandingkan dengan kenaikan pendapatan masyarakat. Jika semua rangkaian masalah ini mewujud, keresahan sosial akan sulit dibendung. Kepastian itu datang langsung dari Presiden Joko Widodo. Kepala Negara memastikan bahwa cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelola Badan Urusan Logistik (Bulog) saat ini mencapai 1,6 juta ton. Jumlah tersebut bisa bertambah lagi sekitar 400.000 ton sehingga total menjadi 2 juta ton. Jokowi mengajak masyarakat tak perlu cemas karena stok normal CBP biasanya rerata hanya 1,2 juta ton tetapi sekarang malah 2 juta ton. Untuk memastikan ketersediaan stok pangan, Presiden juga membuka opsi impor dengan tujuan untuk menstabilkan harga agar tidak terlalu tinggi. Merujuk pada data Bank Indonesia, kecemasan konsumen soal lonjakan inflasi kembali meningkat. Ini tecermin dalam Survei Penjualan Eceran Bank Indonesia yang memprakirakan tekanan inflasi meningkat pada Oktober 2023. Indeks Ekspektasi Harga Umum (IEH) IEH Oktober 2023 tercatat sebesar 118,7 lebih tinggi dari periode sebelumnya sebesar 115,9. Salah satu penyebabnya adalah kendala pasokan barang, seperti pembatasan kendaraan besar pada akhir tahun. Meski masih dalam rentang proyeksi, inflasi pada Agustus 3,27% sudah tercatat sebagai kenaikan inflasi pertama dalam 6 bulan terakhir.