Krisis digitalisasi UMKM saat ini masih menjadi tugas besar Indonesia. Bagaimana tidak? Menurut Kementerian Koperasi dan UKM, UMKM memberikan sumbangsih 60,5% pada PDB Indonesia yang artinya UMKM merupakan salah satu pahlawan bangsa yang dapat menjaga kestabilan ekonomi kita di tengah berbagai macam krisis yang melanda. Namun, di antara 65,4 juta UMKM di Indonesia, masih banyak yang belum bisa go digital. Seperti apa UMKM yang go digital? Setidaknya UMKM tersebut memiliki atau masuk di platform digital seperti mempunyai website penjualan, e-commerce (Shopee, Tokopedia, Lazada, dll) atau media sosial (WhatsApp, TikTok, Instagram, dll) ataupun memiliki pembayaran digital seperti transfer bank, QRIS, dll.Menurut data Bank Indonesia (BI), di bulan Juni 2023 sudah ada 26,6 juta UMKM yang terdaftar menggunakan QRIS, di manakah sisa 38 juta UMKM lainnya? Bisa saja mereka belum memanfaatkan QRIS tetapi menggunakan pembayaran digital lainnya, atau malah belum go digital sama sekali. Pertama, mereka akan kehilangan pangsa pasar yang lebih luas. ika kita fokus ke bidang ads (iklan) melalui media sosial dari Meta (Facebook, Instagram, dan WhatsApp), maka iklan akan dilihat oleh user berusia 13—44 tahun yang merupakan 89,2% penggunanya. Selain iklan di sosial media, live streaming shopping di media sosial dan e-commerce pun sudah merambah karena mampu meningkatkan pesanan dan kunjungan toko dari konsumen. Salah satu inovasi pembayaran online dari BI yang sangat kita rasakan manfaatnya adalah QRIS. Bagi UMKM, hanya dengan biaya 0,3% per transaksi (hanya Rp30 dari transaksi senilai Rp10.000), UMKM dapat langsung merasakan pencatatan transaksi lebih cepat, otomatis, bebas repot mencari uang kembalian untuk pembeli, serta terhindar dari kehilangan uang cash. ampai sekarang pun QRIS bisa kita temui bahkan di pedagang kaki lima karena kepopulerannya. Dari data BI terbaru, di triwulan I/2023, QRIS paling sering digunakan oleh konsumen di sektor restoran dan hotel (80,1 juta transaksi), lalu diikuti oleh sektor makanan dan minuman (60,3 juta transaksi) serta berikutnya sektor transportasi dan komunikasi (24,1 juta transaksi). Kelebihan dari transaksi QRIS adalah mudah dan aman, konsumen cukup menggunakan smartphone dan aplikasi keuangan yang dimiliki, baik itu aplikasi bank ataupun saldo fintech.

Untuk urusan konsumsi, masyarakat di Indonesia sejauh ini memang masih tergolong percaya diri. Salah satu buktinya adalah angka Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Juli 2023, lansiran Bank Indonesia, yang masih berada di zona optimistis, tepatnya pada level 123,5. Angka indeks di atas 100, artinya optimistis, sedangkan jika di bawah 100 bermakna pesimistis. Indeks tersebut diukur dari hasil survei bulanan BI yang melibatkan 4.600 rumah tangga di 18 kota. Namun, jika ditelaah lebih lanjut, capaian IKK Juli 2023 rupanya lebih rendah ketimbang angka di bulan sebelumnya. Kala itu IKK mencapai 127,1. Dus, kendati masih diliputi optimisme, tetapi rupanya kadarnya sudah sedikit luntur. Angka itu selaras dengan realisasi Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) dan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) pada periode yang sama. IKE Juli tercatat 113,8 atau lebih rendah ketimbang Juni sebesar 116,8. Demikian pula dengan IEK Juli yang tercatat 133,2 atau lebih kecil ketimbang Juni sebesar 137,5. Hasil survei tersebut mestinya dapat ditangkap oleh pemerintah dan pihak terkait lainnya, termasuk dunia usaha. Bahwa ada gelagat konsumsi yang menjadi pilar penting penopang ekonomi nasional berisiko goyang, kendatipun saat ini masih kokoh. Penurunan ekspektasi konsumen perihal penciptaan lapangan kerja juga perlu direspons dengan memastikan hadirnya kebijakan pro penciptaan lapangan kerja. Strategi memompa aliran investasi yang kini dijalankan pemerintah, alangkah baiknya turut diarahkan ke sektor-sektor padat karya, sehingga dapat menciptakan lapangan kerja baru. Apalagi, Indonesia punya modal tebal yakni kenaikan peringkat daya saing ke posisi 34 dari sebelumnya 44, dari total 64 negara. Peringkat tersebut merupakan hasil riset yang dilakukan oleh Institute for Management Development (IMD) Swiss dan Lembaga Management (LM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI), dengan metode penilaian yaitu kinerja perekonomian, efisiensi pemerintahan, efisiensi bisnis, dan infrastruktur.

Realisasi aktivitas merger dan akuisisi pada 2022 menjadi tahun pencapaian terendah sepanjang sejarah bisnis dan ekonomi global. Nilai kesepakatan anjlok 37% dari rekor tertinggi pada 2021 menjadi US$3,61 triliun. JP Morgan bahkan mencatat, itu menjadi penurunan terdalam sejak 2001 ketika secara nilai pernah merosot hingga 50% menjadi US$1,68 triliun. Ada banyak faktor yang menjadi sentimen rendahnya aktivitas merger dan akuisisi tahun lalu. Beberapa di antaranya karena perusahaan menghadapi beragam tantangan pembiayaan, termasuk kenaikan suku bunga, penurunan leverage keuangan, kegelisahan di pasar obligasi, hingga dihantui kemungkinan resesi ekonomi. Kami pun meyakini bahwa tantangan pembiayaan menjadi pertimbangan utama yang mengganggu proses kesepakatan tahun lalu. Tak sedikit perusahaan terpaksa melakukan penyesuaian dengan cara menghindari gejolak pasar atau meminimalkan pendanaan. Namun, situasi mulai berbalik arah pada tahun ini. Pelaku usaha mulai beradaptasi. Mereka mulai melakukan perubahan dalam menyusun kesepakatan merger dan akuisisi, dengan menggunakan volatilitas di pasar keuangan untuk menggali keuntungan serta memanfaatkan diskon biaya dana sebaik mungkin. Tak heran, berdasarkan laporan dari S&P Global, kesepakatan merger dan akuisisi dengan nilai lebih dari US$10 miliar meningkat selama paruh pertama 2023 dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu kendati secara aktivitas masih relatif sepi. Akuisisi Toshiba Corporation oleh Suzuki Motor Corp. dan ROHM Co. juga tak kalah menarik. Akuisisi ini menguntungkan kedua belah pihak. Toshiba berkepentingan menjaga perusahaan tetap hidup dan sumber dayanya terutilisasi lebih baik. Ini juga membuka kesempatan Suzuki dan ROHM untuk bersaing langsung dengan konglomerasi bisnis Jepang lainnya. Nilai aksi merger dan akuisisi terbesar dilakukan oleh PT United Tractors Tbk. (UNTR) yang mengakuisisi 19,9% saham Nickel Industries Limited senilai Rp9,38 triliun, melalui anak usahanya yakni PT Danusa Tambang Nusantara. Selain UNTR, terdapat beberapa perusahaan tambang yang juga melakukan aksi akuisisi seperti PT Petrosea Tbk. (PTRO), PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk. (BIPI), PT Merdeka Battery Materials Tbk. (MBMA), dan PT Central Omega Resources Tbk. (DKFT).

Di tengah derasnya tekanan global untuk menggunakan energi baru terbarukan, ruang gerak sektor minyak dan gas bumi nasional makin menantang. Beragam insentif dan kemudahan yang diberikan pemerintah untuk menarik investor di sektor hulu minyak dan gas bumi (migas) belum dapat menghentikan maraknya kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) menarik diri dari wilayah kerja di Tanah Air. Shell Upstream Overseas Ltd. di Blok Masela, Maluku dan Chevron di Indonesia Deepwater Development (IDD), Kalimantan Timur, misalnya, baru saja merampungkan peralihan kepemilikan. Tidak lama kemudian, Conrad Asia Energy Ltd. berencana melepas sebagian kepemilikannya di Blok Duyung, Riau. Menyusul KKKS Zarubezhneft berencana melego 50% hak partisipasi di Blok Tuna, Lepas Pantai Natuna Timur. Langkah yang diambil perusahaan migas pelat merah Rusia tersebut sebagai respons atas sanksi yang diberikan Uni Eropa atas konflik politik antara Ukraina dan Negeri Beruang Merah. Keputusan beberapa KKKS untuk tidak lagi memperpanjang kontrak migas di Indonesia, sudah barang tentu berisiko mengganggu pencapaian target produksi minyak mentah 1 juta barel pada 2030. Teknologi Enhanced Oil Recovery (EOR) yang digadang-gadang dapat menahan laju penurunan produksi Emas Hitam tidak dapat diaplikasikan secara seragam oleh semua KKKS. Kontraktor perlu menyuntik dana yang jumlahnya cukup besar untuk menerapkan metode pengurasan minyak tingkat lanjut guna mengoptimalkan produksi di lapangan migas. Tidak dapat dinafikan bahwa potensi cadangan migas nasional cukup besar. Namun, di tengah situasi geopolitik dunia yang semakin tidak menentu, berkah alam yang luar biasa ini tidak dapat lagi menjadi jaminan untuk menarik KKKS utamanya dari perusahaan migas multinasional. Kreativitas untuk memberikan insentif atau pemanis yang lebih menarik bagi investor, yang diselaraskan dengan kepentingan nasional, menjadi kunci untuk menarik gairah penanaman modal baru di sektor migas.

Tekanan eksternal tampaknya masih berlanjut terhadap pasar keuangan Indonesia dan berpotensi mengganggu ekonomi nasional. Fitch Ratings telah menurunkan peringkat utang Amerika Serikat (AS) dari rating teratas AAA menjadi AA+. Lembaga pemeringkat kredit itu memangkas peringkat kredit pemerintah AS menyusul kekhawatiran atas keadaan keuangan negara dan beban utangnya. Bagi suatu negara apalagi sebesar Negeri Paman Sam Amerika Serikat, pemangkasan peringkat tersebut berdampak negatif karena investor cenderung melihatnya sebagai investasi yang lebih berisiko. Hal itu dikhawatirkan berujung pada kebijakan bank sentral AS untuk kembali menaikkan tingkat suku bunga acuan. Saat ini, tingkat suku bunga The Fed berada di rentang 5,25%—5,50%, posisi tertinggi selama lebih dari dua dekade. Apalagi The Fed juga dibebani target inflasi yang sulit dipenuhi karena tantangan ketahanan ekonomi dan pasar tenaga kerja yang belum sesuai dengan ekspektasi. Kondisi dilematis ekonomi AS bisa berdampak pada Indonesia. Di sisi lain, pemangkasan peringkat credit rating AS juga berdampak pada pasar keuangan Indonesia. Bursa Efek Indonesia seharian kemarin berada di zona merah karena sikap hati-hati investor terhadap kemungkinan kenaikan lanjutan suku bunga The Fed. Nilai tukar rupiah pun terdepresiasi di atas Rp15.160-an per dolar AS. Kondisi pasar nilai tukar ini sedikit anomali karena AS juga pernah mengalami penurunan rating oleh S&P dan dampaknya nilai tukar dolar AS melemah. Namun, kali ini dolar AS malah menguat terhadap mayoritas mata uang dunia. Meskipun demikian, volatilitas arus modal asing diprakirakan akan makin terbatas. Selain karena telah dilakukan besar-besaran pada tahun lalu, arus modal asing diyakini kembali masuk ke Indonesia jika The Fed menyatakan sudah cukup dengan kenaikan suku bunga.

Di tengah risiko resesi yang sempat membayangi perekonomian dunia pada tahun ini, Indonesia kembali bernapas lega setelah laju kenaikan harga secara umum justru terus mengalami penurunan.Badan Pusat Statistik mengumumkan inflasi tahunan pada Juli 2023 mencapai 3,08%, menurun dibandingkan dengan pencapaian 3,52% pada bulan sebelumnya. Tren penurunan inflasi ini menunjukkan harga komoditas pangan dalam negeri yang masih stabil dan dalam kendali.Kendati melandai, pergerakan inflasi ini tetap harus dicermati karena inflasi secara bulanan pada Juli mengalami kenaikan di posisi 0,21% atau lebih tinggi dibandingkan realisasi Juni 2023 sebesar 0,14%. Penyumbang inflasi bulanan terbesar berasal dari kelompok transportasi dan bahan makanan a.l. daging ayam ras, cabai merah hingga bawang putih. Biaya sekolah juga memberikan andil inflasi Juli 2023.Secara umum BPS menyimpulkan inflasi Juli 2023 masih terkendali meskipun hampir seluruh kelompok pengeluaran mengalami kenaikan. Adapun, pemerintah sendiri menyasar inflasi hingga akhir tahun berada dalam kisaran 3% plus minus 1%. Sejatinya, inflasi yang timbul selama ini dapat berasal dari tekanan sisi pasokan dan permintaan dari berbagai hal. Adalah flashback Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan, mengutip kekhawatiran lembaga internasional pada tahun lalu atas tanda-tanda kegelapan ekonomi dunia yang saat itu ada di depan mata. Dalam acara penyerahan insentif fiskal seperti dikutip dari kanal Youtube Kementerian Keuangan, Senin (31/7), Menkeu menyebutkan sinyal paling jelas berasal dari perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun ini yang diperkirakan hanya mencapai 2,1% atau turun drastis dari tahun sebelumnya di posisi 6,3%. Di sisi lain, lonjakan inflasi ini kemudian disikapi oleh kenaikan suku bunga bank sentral untuk menyerap kelebihan likuiditas di masyarakat. Dalam kondisi inflasi dan suku bunga tinggi, dunia usaha tentu menjadi sulit untuk bergerak sehingga pada akhirnya akan mengganggu roda perekonomian.

Selama periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo, kalangan pengusaha di Tanah Air relatif mendapatkan tempat yang terhormat. Bahkan boleh dikata sebagian besar kebijakan pemerintah bertumpu pada filosofi semangat kewirausahaan guna memajukan ekonomi. Oleh karena itu, baik penguasa maupun pengusaha selama ini dapat bersinergi dengan baik. Sinergi antara penguasa dan pengusaha pada dua periode kepemimpinan Presiden Jokowi ibarat ikan dan air. Tak terpisahkan, saling mengisi, dan melengkapi. Namun, ketika memasuki tahun politik seperti saat ini, ketika periode kepemimpinan Presiden Jokowi akan berakhir pada 2024, hubungan mesra antara pengusaha dan pemerintah seharusnya tak mengalami gangguan. Justru kedua pihak bisa lebih erat bergandengan tangan dalam menghadapi tantangan ke depan yang makin kompleks dan penuh ketidakpastian. Namun, pada sisi lain, tahun politik juga bisa menjadi vitamin baru bagi pemulihan ekonomi. Hal ini karena belanja politik akan turut mendorong daya beli masyarakat yang diperkirakan terjadi pada kuartal IV/2023. Sejalan dengan itu pula, kalangan pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) juga berkomitmen untuk terus proaktif mengajak pemerintah dan pelaku usaha mendorong kemajuan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia. Apindo menginisiasi kerja sama strategis UMKM binaan dengan 33 pemangku kepentingan di bidang UMKM. Ketua Umum Apindo Shinta Widjaja Kamdani menilai pengembangan UMKM yang inklusif dan kompetitif menjadi tujuan utama agar sektor UMKM nasional dapat berkembang tak hanya berdaya saing nasional tetapi juga global.

Setelah berjalan tidak seperti yang diharapkan dalam waktu yang cukup lama, pemerintah kembali ingin menegakkan aturan kewajiban penyimpanan Dana Hasil Ekspor (DHE) untuk stabilisasi nilai tukar rupiah, menambah likuiditas valuta asing, serta menjaga ketahanan ekonomi domestik. Kewajiban penyimpanan DHE ini pada awalnya berangkat dari hasil laporan Bank Indonesia tahun 2010 atas banyaknya dana valas yang diparkir di rekening bank di luar negeri. Bank sentral menyebutkan indikasi tren kenaikan dana berdenomasi dolar Amerika Serikat ini dari warga negara Indonesia yang diparkir di bank-bank mancanegara. Bank sentral menyebutkan kenaikan dana simpanan tersebut terkait erat dengan kinerja ekspor yang meningkat. Paling tidak, sekitar 30% dana hasil ekspor diparkir di luar negeri sehingga likuiditas valas menjadi terbatas dan menimbulkan risiko gejolak nilai tukar rupiah ketika terjadi kenaikan permintaan dolar AS. Akan tetapi, dalam praktiknya DHE yang terparkir di luar negeri masih cukup besar. Banyaknya DHE yang disimpan di luar negeri disebabkan adanya kontrak yang mengikat antara eksportir dan bank devisa. Selain itu, sanksi denda bagi perusahaan yang tidak lapor DHE belum memberikan efek jera bagi perusahaan. Dalam perkembangannya, BI kembali menekankan perlunya penempatan DHE dari SDA pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan, ke dalam sistem keuangan Indonesia dan ditempatkan dalam rekening khusus pada bank devisa dalam negeri. Pada 2018 Presiden Joko Widodo lalu mengumpulkan 40 konglomerat di Istana Bogor, khusus membahas ikhwal repatriasi devisa hasil ekspor. Pertemuan tersebut juga dihadiri Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia saat itu, Hariyadi Sukamdani, dan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Rosan Perkasa Roeslani. Kala itu, Jokowi berdiskusi dengan para eksportir untuk mencari jalan demi membantu penguatan nilai tukar rupiah, memperkecil defisit transaksi berjalan dan menjaga ketahanan ekonomi. Pemerintah berharap dengan aturan ini investasi akan meningkat seiring dengan stabilitas makroekonomi dan pasar keuangan domestik. Melalui beleid ini eksportir diwajibkan untuk memasukkan DHE dalam sistem keuangan nasional. Penempatan DHE dalam rekening khusus ini diharuskan terhadap eksportir yang memiliki nilai paling sedikit US$250.O00 atau ekuivalen.

Sejak terjadinya pemulihan aktivitas pascapandemi Covid-19, situasi ekonomi global terus bergejolak. Hal ini didorong oleh peningkatan permintaan dan kenaikan harga-harga komoditas di kelompok energi serta pangan yang merata secara global. Inflasi, pengetatan likuiditas moneter, dan disrupsi rantai pasokan, menjadi faktor penghambat laju gerak ekonomi selanjutnya di pasar keuangan global sampai sekarang. Situasi itu terbukti menciptakan efek rambatan dan gangguan bagi pemulihan ekonomi, khususnya untuk negara-negara berkembang. Sebab, pengetatan moneter yang tajam akan meningkatkan ketidakpastian dan tekanan terhadap prospek pertumbuhan. Indonesia diakui cukup piawai dalam mengatasi potensi risiko eksternal seperti tekanan inflasi yang tinggi dan pengetatan kebijakan moneter di sejumlah negara maju. Pada periode 2017—2019, laju inflasi Indonesia terkendali dalam kisaran 3,0% karena terkendalinya inflasi inti, administered price, dan volatile food. Kemarin, Asian Development Bank (ADB) merilis laporan yang merevisi proyeksi inflasi Indonesia 2023 dari 4,1% menjadi 3,8%. Demikian pula AMRO yang memangkas outlook inflasi nasional dari 4,6% menjadi 3,9%. Proyeksi terbaru itu memang mendekati outlook inflasi yang diterbitkan pemerintah yakni sebesar 3,3%—3,7% pada tahun ini. Selaras dengan ini, ADB juga merevisi turun angka pertumbuhan ekonomi Indonesia 2023 menjadi 4,8% dan AMRO sebesar 5% dari proyeksi yang dipatok 5,3%. Proyeksi terbaru kedua lembaga itu juga lebih rendah dari target pertumbuhan yang dipatok pemerintah sebesar 5,3%. Sejalan dengan aktivitas sosial yang makin pulih, pemerintah seharusnya lebih total menggenjot sektor pariwisata, melakukan pembinaan terhadap insan pariwisata, hingga memperbaiki infrastruktur di sentra pariwisata prioritas. Pengembangan pariwisata yang baik akan berdampak luas dari sisi penciptaan lapangan kerja dan mengangkat pendapatan masyarakat rentan, sehingga berdampak pada peningkatan ekonomi daerah.

Pada Juni 2023, harga komoditas unggulan Indonesia seperti CPO, mineral dan batu bara menurun secara tajam. Hal ini menandakan segera berakhirnya era windfall atau pesta ‘durian runtuh’ harga komoditas yang sudah dinikmati semenjak pertengahan Juli 2021. Harga komoditas global diperkirakan akan mengalami tren penurunan hingga triwulan II/2023, termasuk komoditas ekspor unggulan Indonesia. Dampaknya akan menjalar keseluruh indikator ekonomi makro dan postur APBN 2023. Harga rata-rata harga CPO pada semester I/2023 sebesar US$879 per MT lebih rendah jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya US$1.533 per MT. Di lain sisi, harga batubara acuan (HBA) pada semester I 2023 mencapai US$254,7 per ton, lebih rendah dari rata-rata pada semester II/2022 sebesar US$313,4 per ton. Turunnya harga komoditas unggulan tersebut, tidak bisa dilepaskan dari fluktuasi harga minyak mentah internasional, karena fungsi komoditas tersebut merupakan substitusi dari minyak bumi. Indonesia diperkirakan akan kembali memasuki fase perlambatan ekonomi. Pengaruhnya langsung terlihat pada angka Pertumbuhan ekonomi nasional semester I/2023 yang hanya mencapai 5,0%—5,2%, pencapaian tersebut sesungguhnya belum terlalu menggembirakan karena tidak terlihat solid dan kokoh. Selaras dengan tren perlambatan pertumbuhan ekonomi, laju inflasi mulai bergerak turun. Sampai dengan Juni 2023, laju inflasi Indonesia mencapai 3,5%(YoY) atau 1,2%(YtD), turun dari 5,5% (YoY) pada akhir 2022. Walaupun masih relatif tinggi, tetapi hal ini menunjukkan kemampuan dan daya beli masyarakat belum terlalu pulih. 

Penurunan angka inflasi sejalan dengan tingkat suku bunga Surat Utang Negara (SUN) tenor 10 tahun yang berada pada level 6,70%. Sampai dengan pertengahan 2023, volatilitas pasar keuangan global masih tinggi. Hal ini memberikan dampak dan pengaruh terhadap perkembangan nilai tukar rupiah. Selain itu, kenaikan suku bunga yang dilakukan oleh The Fed pada Februari dan Mei 2023 sebesar masing-masing 25 basis poin (bps) kembali meningkatkan tekanan di sektor keuangan global, terutama di emerging market countries. Rata-rata nilai tukar rupiah pada pertengahan tahun 2023 mencapai Rp15.071 per dolar AS atau berada diatas target APBN sebesar Rp14.800 per dolar AS. Seiring dengan mulai berakhirnya era bulan madu harga komoditas unggulan Indonesia pada tahun 2023, memberikan dampak terhadap penerimaan negara. Walaupun penerimaan pajak diprediksi masih akan melebihi target APBN 2023, tetapi pertumbuhan penerimaan pajak 2022 yang mencapai angka 58,2% akan sulit untuk tercapai kembali. Bisa dipastikan bahwa tingkat pertumbuhan penerimaan sektor pajak diperkirakan hanya akan mencapai single digit pada akhir 2023. Begitu pula dengan pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), juga mulai mengalami perlambatan pertumbuhan. Sebagaimana diketahui sumber PNBP sebagian besar masih disumbang dari Pendapatan SDA nonmigas khususnya mineral dan batubara (minerba). Penurunan harga komoditas akan menjadi ujian tersendiri bagi Pemerintah untuk melakukan optimalisasi hasil reformasi sistim perpajakan dibawah pelaksanaan UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Reformasi sektor perpajakan yang sudah mulai dilaksanakan semenjak diberlakukannya UU HPP diharapkan akan mampu secara struktural membantu perbaikan sistem perpajakan, meningkatkan potensi pajak, memperbesar jumlah wajib pajak dan melakukan penegakan hukum bagi yang melanggar kewajibannya perpajakan, sehingga diharapkan memberikan sumbagan terhadap peningkatan rasio perpajakan (tax ratio) yang realtif rendah dibandingkan negera peers di Kawasan Asean. Gejolak ekonomi global dan perlambatan ekonomi beberapa negara maju, juga akan memberikan dampak bagi Belanja Pemerintah Pusat.