Tak pelak, hal ini menimbulkan ancaman bagi keselamatan jiwa masyarakat. Pidato pengukuhan Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Prof. Agus Dwi Susanto pada 11 Februari 2023 mengingatkan bahwa polusi udara yang kian parah saat ini bisa memicu berbagai penyakit paru, seperti infeksi saluran pernapasan atas, tuberculosis, asma, dan penyakit paru obstruksi kronis. Alhasil, ini juga membebani perekonomian kita dari segi pengeluaran anggaran kesehatan. Lihat saja, data BPJS Kesehatan menunjukkan selama periode 2018-2022, anggaran yang ditanggung untuk penyakit respirasi mencapai angka signifikan dan memiliki kecenderungan peningkatan tiap tahunnya. Pemerintah jelas tidak tinggal diam. Sejumlah solusi jangka pendek maupun jangka panjang pun dipersiapkan. Solusi jangka pendek antara lain berupa pemberlakuan kembali kebijakan bekerja dari rumah alias work from home bagi para Aparatur Sipil Negara demi mengurangi penggunaan kendaraan pribadi yang ditengarai menjadi salah satu sebab utama perburukan polusi. Beberapa solusi jangka panjang juga diterapkan. Dua di antaranya yang menjadi fokus tulisan ini adalah pemberlakuan pajak karbon bagi industri yang menghasilkan emisi karbon tinggi—satu sebab utama lain dari polusi—dan pemberian insentif bagi kendaraan listrik yang dianggap lebih ramah lingkungan dibandingkan kendaraan berbahan bakar fosil. Kontraproduktivitas juga bisa terjadi pada insentif yang diberikan pada pengembangan energi baru terbarukan (EBT) lain di luar listrik. Merujuk Donny Yusgiantoro dalam Kebijakan Energi Lingkungan (LP3ES, 2017), pemanfaatan sejumlah EBT juga mengandung sejumlah masalah serius. Misalnya, kegiatan geotermal berpotensi mengubah kontur permukaan tanah dan dapat menyebabkan terjadinya longsor.

Tingkat inflasi yang tetap terjaga hingga memasuki kuartal III tahun ini kian membuka peluang percepatan pemulihan ekonomi Indonesia untuk segera memperkuat lini sumber pertumbuhan pengganti pelemahan ekspor akibat masih tertekannya permintaan global. Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan inflasi sebesar 3,27% pada Agustus 2023 secara tahunan. Adapun untuk perhitungan secara bulanan, BPS mencatat deflasi sebesar 0,02%. Tingkat inflasi tersebut menurun dibandingkan dengan posisi inflasi bulan sebelumnya. Realisasi inflasi ini bahkan lebih rendah dibandingkan dengan perkiraan para ekonom sebelumnya yang menduga inflasi pada Agustus akan naik bila dibandingkan dengan posisi Juli 2023. Sejatinya, inflasi rendah ini dapat dimaknai seperti dua sisi berbeda yaitu sebagai indikator keberhasilan pemerintah dan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas harga. Faktanya, inflasi Indonesia memang termasuk salah satu yang terendah di dunia. Akan tetapi di sisi lain, inflasi rendah ini juga dapat dimaknai sebagai indikator daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih. Belanja masyarakat masih rentan kehabisan daya dorong pasca-perayaan dua hari besar sebelumnya seiring dengan besarnya pengeluaran rutin yang dialokasikan pada tengah tahun lalu saat memasuki musim anak sekolah. Selain itu, inflasi rendah saat ini juga belum berada dalam posisi aman karena ketahanan pangan domestik masih dibayangi risiko terganggunya rantai pasokan pangan akibat dinamika geopolitik. Konflik Rusia-Ukraina yang belum berakhir, dampak El Nino, masih ketatnya kebijakan moneter dan likuiditas dapat berdampak pada kenaikan suku bunga menjadi risiko yang perlu diantisipasi. Begitu pula dengan risiko volatilitas pasar keuangan global, serta meningkatnya biaya utang dapat menjadi faktor pemicu cost push inflation di kemudian hari. Cost push inflation adalah inflasi yang terjadi disebabkan oleh biaya produksi sehingga jumlah produk beredar terbatas tetapi permintaan stabil bahkan cenderung turun.

Sektor energi dan sumber daya mineral khususnya di pertambangan masih menghadapi beragam tantangan yang tidak mudah. Salah satu isu yang mencuat adalah mendorong pengusaha tambang untuk meningkatkan komitmen terhadap proses reklamasi lahan bekas tambang. Dari tahun ke tahun, persoalan reklamasi menjadi pekerjaan rumah yang belum juga tertunaikan. Akibatnya, kondisi lingkungan wilayah sekitar pertambangan menjadi taruhannya. Padahal, kegiatan reklamasi tambang merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh perusahaan setelah melakukan penambangan sesuai dengan izin analisis mengenai dampak lingkungan (amdal). Hal ini dibuat ketika perusahan mengajukan izin usaha pertambangan (IUP). Selama ini, pertambangan dilihat sebagai aktivitas bisnis yang sangat kompleks, rumit, dan sarat risiko. Kegiatan pertambangan juga memiliki daya ubah lingkungan yang begitu besar, sehingga memerlukan perencanaan total yang matang. Perencanaan aktivitas pertambangan sejak awal sangat diperlukan untuk memberikan perlindungan terhadap lingkungan sekaligus pengembangan pegawai dan masyarakat sekitar tambang. Selain itu, pengelolaan lingkungan harus berjalan seiring dengan operasional tambang. Dengan demikian, kegiatan eksplorasi dan eksploitasi tambang tidak meninggalkan persoalan pada kemudian hari. Proses rehabilitasi atau reklamasi lahan pascatambang harus dilakukan sesuai dengan rencana tata guna lahan. Selain itu, reklamasi lahan pasca tambang terkait dengan upaya konservasi untuk mendapatkan manfaat yang optimal dari potensi bahan galian.

Hasil Survei Perbankan Bank Indonesia mencatat penyaluran kredit baru pada kuartal II/2023 meningkat, yang tecermin dari saldo bersih tertimbang (SBT) penyaluran kredit baru sebesar 94,0%, lebih tinggi dibandingkan dengan kuartal sebelumnya 63,7%. Pertumbuhan kredit baru tersebut terjadi pada hampir seluruh jenis kredit, kecuali kredit investasi yang sedikit lebih rendah dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. Namun, jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, peningkatan permintaan kredit baru pada kuartal II/2023, relatif stabil. Berdasarkan jenis penggunaan, pertumbuhan kredit baru yang meningkat terjadi pada hampir seluruh jenis kredit. Hal tersebut terindikasi pada kredit modal kerja (SBT 89,5%) dan kredit konsumsi (SBT 85,3%). Sementara itu, kredit investasi (SBT 54,4%) terindikasi sedikit lebih rendah dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. Kredit baru untuk seluruh jenis kredit konsumsi tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. Sementara itu, pada kuartal III/2023, kebijakan penyaluran kredit baru diproyeksikan tetap terjaga tumbuh positif, terindikasi dari SBT perkiraan penyaluran kredit baru sebesar 86,3%. Secara sektoral, pertumbuhan penyaluran kredit baru terutama terjadi pada sektor konstruksi (SBT 82,2%), diikuti oleh sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan (SBT 79,5%), dan sektor industri pengolahan (SBT 77,9%). Survei BI menyebut kebijakan penyaluran kredit diperkirakan lebih ketat, antara lain pada suku bunga kredit dan premi kredit berisiko. Selanjutnya, hasil survei menunjukkan responden tetap optimistis terhadap pertumbuhan kredit ke depan, di mana responden memperkirakan pertumbuhan kredit sepanjang 2023 sebesar 10,9% (YoY), tumbuh positif meski tidak setinggi realisasi pertumbuhan kredit pada 2022 sebesar 11,4% (YoY).

Otoritas pajak mesti waspada. Gejolak harga komoditas sumber daya alam, yang belakangan membuat pelaku usaha waswas, juga berisiko menggerus penerimaan pajak jika terjadi berkepanjangan. Gelagat itu bahkan sudah terbaca dari situasi terkini, karena ada 2.541 korporasi yang mengajukan fasilitas diskon angsuran Pajak Penghasilan (PPh) 25. Sebagian besar di antara korporasi tersebut, berbisnis komoditas sumber daya alam. Faktanya kinerja sektor komoditas belakangan memang kurang menggembirakan. Tak cuma dipengaruhi oleh harga, melainkan juga permintaan. Jika menilik data Badan Pusat Statistik (BPS), ekspor komoditas unggulan Indonesia pada Juli 2023 cenderung loyo. Ekspor batu bara, misalnya, hanya mampu mencapai US$2,55 miliar, melorot 4,53% secara bulanan, atau anjlok 46,12% secara tahunan. Kelesuan sektor komoditas pun relevan dengan catatan pajak Kementerian Keuangan. Setoran pajak dari sektor komoditas hingga Juli, terpantau loyo. Contohnya PPh Migas, yang turun 7,99% sepanjang tahun berjalan. Adapun sektor pertambangan, kendati tumbuh 44%, tetapi angka itu jauh di bawah pertumbuhan periode yang sama tahun lalu yang mencapai 263,7%. Pengoptimalan penerimaan pajak dari sektor selain komoditas perlu dilakukan. Apalagi, jika merujuk pada kinerja pajak hingga kuartal II/2023, maka terdapat beberapa sektor potensial, misalnya manufaktur, perdagangan, konstruksi, dan transportasi. Demikian pula dengan pengoptimalan setoran pajak konsumsi. BPS mencatat nominal konsumsi rumah tangga pada semester pertama tahun ini sebesar Rp5.468,1 triliun. Mengacu pada tarif sebesar 11%, maka potensi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tembus Rp601,49 triliun. Namun, ternyata realisasi PPN hanya Rp356,8 triliun. Artinya, pada periode tersebut fiskus hanya mampu menarik 59,31% dari total potensi pajak yang ada.

Pameran otomotif menjadi pengungkit penjualan di saat belum membaiknya pasar. Penjualan kendaraan dalam Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) yang baru saja selesai, diyakini melonjak signifikan dibandingkan dengan pagelaran tahun lalu.Meski belum merilis data transaksi akhir, Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) optimistis pada pameran tahun ini, nilai transaksi mencapai Rp15 triliun atau lebih tinggi daripada perolehan tahun lalu sebesar Rp11,74 triliun untuk pembelian sebanyak 26.658 unit kendaraan.Raihan sepanjang pameran diharapkan dapat mendorong volume penjualan mobil sepanjang bulan ini yang sempat terseok dalam dua bulan terakhir. Sebagaimana yang disampaikan oleh Gaikindo, volume penjualan secara ritel sejak Mei tahun ini terus menunjukkan penurunan. Untuk meningkatkan penjualan, berbagai strategi pemasaran dari diskon hingga kemudahan pembiayaan pun dilakukan oleh produsen. Sepanjang GIIAS 2023, salah satu perusahaan pembiayaan yaitu Astra Financial turut merasakan dampak positif. Perusahaan itu mencatatkan nilai transaksi senilai Rp2,385 triliun, meningkat 53% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Di GIIAS, produsen otomotif juga berlomba memperkenalkan model keluaran terbaru termasuk kendaraan listrik. Upaya pemerintah yang terus mendorong penggunaan kendaraan listrik tampaknya mulai menarik perhatian produsen dan konsumen. PT Toyota Astra Motor menyebutkan pada tahun ini penjualan kendaraan listrik merek Jepang itu naik hingga sepuluh kali lipat bila dibandingkan dengan tahun lalu. Hal serupa juga dialami mobil merek lainnya.Berdasarkan data, penjualan mobil listrik di Indonesia terus naik. Sepanjang 2022 mencapai 10.327 unit, atau melesat jika dibandingkan dengan 2021 yang hanya terjual sebanyak 3.193 unit. Data yang disampaikan oleh Kementerian ESDM menyebutkan, pada Juni 2023, total infrastruktur pengisian listrik mencapai total 2.188 unit yang terdiri dari 842 unit charging station termasuk instalasi privat, dan 1.346 unit swap battery. Meski sudah melampaui target yang ditetapkan pemerintah, jumlah tersebut harus terus ditambah dan disebar di seluruh wilayah Indonesia.

Bagi perusahaan, pendanaan yang bersumber dari utang merupakan hal yang lumrah saja. Ia menjadi salah satu alternatif dalam menopang operasional maupun mengakselerasi bisnis. Utang bakal menjadi masalah, manakala perusahaan mulai kepayahan dalam melunasinya. Amat disayangkan, gelagat itu muncul dari kalangan korporasi pelat merah alias badan usaha milik negara (BUMN), khususnya sektor konstruksi. Teranyar, PT Waskita Karya (Persero) Tbk. menjadi sorotan lantaran tak dapat membayar bunga dan pokok obligasi berkelanjutan IV senilai Rp135,5 miliar yang jatuh tempo pada 6 Agustus 2023. Perseroan pun kini melakukan reviu master restructuring agreement (MRA) sebagai salah satu upaya menangani persoalan tersebut. Selaras dengan hal itu, manajemen Waskita Karya juga menjamin tetap berusaha untuk memastikan penyelesaian proyek-proyek yang berjalan tidak terganggu walaupun pembayaran obligasi tertunda. (Bisnis, 16/8). Sejumlah perusahaan pelat merah pun akan turut membantu meringankan masalah yang menimpa Waskita Karya baik secara langsung maupun tidak langsung. Bank-bank BUMN pemberi kredit akan terlibat dalam upaya restrukturisasi. Ada pula rencana Kementerian BUMN untuk melakukan inbreng atau pengalihan saham pemerintah dari Waskita Karya ke PT Hutama Karya yang ditarget rampung awal 2024. Persoalan utang BUMN memang telah menjadi perhatian berbagai kalangan sejak lama. Malah dalam pidato di Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I tahun Sidang 2023—2024 pekan lalu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani kembali menguak adanya persoalan tersebut. Jika ditelusuri, utang obligasi dari tiga BUMN Karya yakni PT Waskita Karya (Persero) Tbk.; PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.; dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk.; yang akan jatuh tempo pada 2023, tembus Rp1,56 triliun. Menteri BUMN Erick Thohir bahkan mengeklaim sejatinya rasio utang BUMN terhadap ekuitas saat ini masih berada pada posisi sehat. Menurutnya, total utang BUMN saat ini mencapai Rp1.600 triliun, dengan total ekuitas Rp3.200.

Perekonomian bergerak sangat dinamis. Peta perdagangan dunia saat ini terus bergerak mengikuti tensi geopolitik yang masih tinggi. Hal ini tentu saja menjadi salah satu tantangan utama dalam perekonomian global. Di samping itu, dampak perubahan iklim menjadi isu tersendiri yang perlu terus ditangani demi kesinambungan pembangunan. Tantangan lain yang siap menghadang adalah perkembangan teknologi digital yang membawa perubahan perilaku, baik dari sisi konsumsi maupun produksi serta tantangan transisi pandemi ke endemi. Tantangan-tantangan tersebut pada satu sisi menjadi ancaman yang perlu diwaspadai, tetapi pada sisi lain juga menjadi peluang besar bagi perekonomian nasional.Di tengah tantangan yang datang dan pergi, RAPBN tahun 2024 mempunyai nilai strategis karena merupakan tahun terakhir masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Selama dua periode pemerintahan dari tahun 2014—2024, dinamika ekonomi global penuh dengan tantangan dan berbagai guncangan besar. Salah satu contohnya adalah pandemi Covid-19. Dengan mempertimbangkan berbagai risiko dan potensi perekonomian nasional, Pemerintah mengusulkan Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2024 yang menjadi dasar penyusunan RAPBN 2024 sebagai berikut: pertumbuhan ekonomi 5,2%, inflasi 2,8%, nilai tukar rupiah Rp15.000 per US$, tingkat suku bunga SBN 10 Tahun 6,7%, harga minyak mentah Indonesia US$80 per barel dan lifting minyak bumi 625.000 barel per hari serta lifting gas 1.030 ribu—1,033 juta barel setara minyak per hari.Mencermati dinamika perekonomian terkini, prospek perekonomian ke depan, serta agenda pembangunan yang harus dilaksanakan, Arsitektur RAPBN 2024 diarahkan untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.  Hal ini dimaksudkan agar peran APBN dapat berfungsi optimal sebagai: (i) shock absorber untuk melindungi rakyat dan stabilisasi ekonomi dari guncangan global (stabilisasi harga pangan, ketahanan energi, pengendalian inflasi); (ii) akselerator transformasi ekonomi (human capital, physical capital, natural capital dan institutional reform); (iii) instrumen mewujudkan kesejahteraan rakyat (penurunan kemiskinan ekstrem, stunting, kesenjangan). Untuk mendukung efektivitas dalam mengakselerasi transformasi ekonomi tersebut perlu penguatan reformasi fiskal secara holistik melalui: (i) optimalisasi pendapatan negara dengan tetap menjaga iklim investasi dan kelestarian lingkungan, (ii) konsisten melakukan upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja negara (spending better), dan (iii) mendorong pembiayaan yang inovatif, prudent, dan berkelanjutan.

Pada Rabu (16/8), sesuai dengan tradisi tahunan, Presiden Joko Widodo akan membacakan RUU APBN 2024 dan Nota Keuangan. Hal itu disampaikan oleh Presiden di Sidang Tahunan MPR, DPR dan DPD yang merupakan rangkaian kegiatan Perayaan Hari Ulang Tahun ke-78 Republik Indonesia yang diperingati pada Kamis, 17 Agustus 2023.Momen pembacaan RUU APBN 2024 dan Nota Keuangan ini istimewa. Boleh jadi karena ini mungkin terakhir dilakukan di Jakarta karena tahun depan Presiden Jokowi berkeinginan pemerintahan telah berpindah ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur.Masa depan IKN dan arah program pembangunan dalam kerangka anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2024, bakal menjadi periode krusial bagi Presiden Jokowi untuk menerjemahkan konsep besar yang sudah diletakkan sejak memimpin Indonesia pada 2014.Sejatinya, pemerintah saat ini masih berkesempatan menyiapkan kerangka APBN untuk periode 2025. Namun, implementasi APBN 2025 tentu akan dilakukan oleh pemerintahan baru hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Angka rapor pemerintahan terutama indikator makro ekonomi sejauh ini bisa dikatakan relatif memuaskan banyak pihak. Pertumbuhan ekonomi berada dalam rentang 5%—5,8% dengan laju inflasi yang terkendali. Tingkat kemiskinan dapat diturunkan 10,94% pada 2014 ke level 9,57%. Demikian halnya dengan tingkat pengangguran terbuka, turun dari 5,94% pada 2014 menjadi 5,86% pada 2022. Pada tahun depan, berdasarkan laporan pembicaraan pendahuluan RAPBN 2024 dengan tema Optimis dan Waspada, pemerintah mengejar sejumlah target yang relatif moderat.Laju pertumbuhan ekonomi diperkirakan berada dalam kisaran 5,1%—5,7%, inflasi juga di antara 1,5%—3,5%, serta nilai tukar rupiah dipatok dalam rentang Rp14.700—Rp15.200 per dolar AS. Kalangan pengusaha dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengingatkan pemerintah untuk memperhatikan sejumlah hal, terutama kualitas, produktivitas, dan daya saing sumber daya manusia.

Menapaki usia yang ke-46, pasar modal Indonesia dapat dikatakan telah mencapai fase yang cukup matang. Kematangan itu ditandai oleh kemampuan pasar modal bertahan dalam menangkis segala volatilitas dan turbulensi ekonomi yang cukup menantang. Sejumlah ujian berat telah dihadapi pasar modal Indonesia dengan bekal langkah yang tetap tegar. Hasilnya dapat terlihat dengan pencapaian Bursa Efek Indonesia (BEI) yang mencatatkan rekor baru kapitalisasi pasar modal sebesar Rp10.078 triliun pada 26 Juli 2023. Rekor baru lainnya juga dicatatkan dari sisi volume transaksi harian tertinggi yakni pada 31 Mei 2023 sebanyak 89 miliar saham. Sementara itu, aktivitas penghimpunan dana sepanjang 2023 juga terus meningkat. Hingga 9 Agustus 2023, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan pernyataan efektif atas pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum sebanyak 141 dengan total emisi Rp165,22 triliun, yang 57 di antaranya adalah emiten baru. Adapun, rerata nilai transaksi harian mencapai Rp10,24 triliun dengan volume transaksi harian bursa 18,5 miliar saham dengan frekuensi transaksi harian 1,24 juta kali. Di sisi lain, pertumbuhan jumlah investor juga meningkat lebih dari 4 kali lipat dalam 5 tahun terakhir. Saat ini, jumlah Single Investor Identification (SID) mencapai 11,46 juta atau meningkat 11,15% year-to-date (YtD). Pertumbuhan investor tertinggi dicatatkan oleh investor reksadana dan mayoritas masih didominasi oleh kaum milenial dan generasi Z yang berumur di bawah 30 tahun yang mencapai 57,26%. Harian ini terus mendorong perbaikan kinerja maupun regulasi pasar modal di Indonesia. Hal ini dirasa sangat krusial karena perbaikan adalah proses terus-menerus dalam menghadapi kian membesarnya turbulensi ekonomi global. Upaya perbaikan tak hanya menjadi tanggung jawab satu institusi tetapi melibatkan banyak para pemangku kepentingan seperti pembuat regulasi, infrastruktur, dan partisipasi pelaku pasar untuk memastikan transparansi, likuiditas, perlindungan investor, dan pertumbuhan yang berkelanjutan.