Problem Pupuk Bersubsidi, DPR Minta Penyelesaian Tidak Sektoral

;

Problem Pupuk Bersubsidi, DPR Minta Penyelesaian Tidak Sektoral

Ekonomi Yoga 02 Feb 2022 Kompas

DPR berharap sejumlah menteri duduk bersama mengatasi masalah pupuk bersubsidi yang terjadi setiap tahun. Selama ini pembahasan masalah pupuk terkesan sektoral, sementara petani di lapangan masih kesulitan mendapatkan pupuk. Tata kelola pupuk bersubsidi dinilai bermasalah sejak awal, anggaran yang terbatas sehingga muncul gap antara kebutuhan dan alokasi, pendataan melalui rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK) dan pengawasan distribusi tidak optimal. Akibatnya, penyimpangan kerap terjadi. Anggota Komisi VI DPR Fraksi PKB, Nasim Khan (31/1), dalam raker Komisi VI DPR bersama Mendag Muhammad Lutfi mengatakan, pembahasan hanya dengan satu kementerian membuat masalah pupuk tak kunjung selesai. Selain itu, ada kesan saling lempar tanggung jawab. Nasim meyakini, data penerima di RDKK tidak tepat sasaran, sehingga pendataan perlu diperbaiki dengan melibatkan petani dan aparatur di tingkat desa sebagai pihak yang tahu kebutuhan.

Wakil Ketua Komisi VI DPR Fraksi PDIP Aria Bima menambahkan, gap antara kebutuhan di e-RDKK dan pemenuhan pupuk subsidi terlalu tinggi. Belum lagi ada perubahan struktur lapangan kerja akibat pandemi Covid-19 yang membuat banyak orang kembali ke kampung halaman dan menjadi petani. Mendag MuhammadLutfi menyatakan, keterbatasan alokasi menjadi masalah, pada 2021 kebutuhan pupuk subsidi 24,3 juta ton, tetapi alokasinya 9 juta ton. (Yoga)