Sinyal perlambatan ekonomi mulai terlihat jelas di depan mata. Impor bahan baku/penolong mencatatkan penurunan sepanjang paruh pertama tahun ini. Pertanda mesin-mesin produksi mulai mendingin seiring dengan penurunan harga komoditas dunia. Secara kumulatif neraca perdagangan masih membukukan surplus besar, meskipun dalam tren menyusut bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Adapun data bulanan menyebutkan kenaikan surplus dagang. Badan Pusat Statistik melaporkan, neraca perdagangan Indonesia mencatat surplus US$3,45 miliar pada Juni 2023. Surplus ini merupakan torehan positif selama 38 bulan berturut-turut sejak April 2020. Angka tersebut sekaligus mematahkan proyeksi ekonom yang memperkirakan surplus perdagangan pada Juni 2023 sekitar US$1,3 miliar. Pun membalikkan keadaan dari bulan sebelumnya yang ‘hanya’ sur­plus US$440 juta. Namun, secara semesteran, cuan dagang menyusut. Sepanjang paruh pertama tahun ini Indonesia membukukan surplus US$19,93 miliar. Angka itu lebih rendah US$5,06 miliar atau 20,24% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Penyusutan surplus sejalan dengan penurunan nilai ekspor. Koreksi nilai ekspor dapat dimaklumi karena harga komoditas turun, dan perlambatan ekonomi yang mengguncang penjuru dunia. Akan tetapi, menurut harian ini, yang patut diwaspadai adalah penurunan impor bahan baku yang cukup signifikan sepanjang paruh pertama tahun ini. Selain itu, pemerintah diharapkan dapat menambah produk pembiayaan perdagangan, terutama yang berpihak kepada usaha kecil yang ingin melakukan ekspor. Model pembiayaan di Indonesia masih sangat terbatas, apalagi bagi pebisnis yang minim underlying asset. Stimulus lain yang dapat diberikan kepada dunia usaha adalah penurunan harga bahan bakar minyak (BBM). Saat ini, harga minyak mentah dunia menyusut di level US$70-an per barel.

Kinerja industri pengolahan diperkirakan masih bergeliat memasuki paruh kedua tahun ini, di tengah tantangan perekonomian global yang belum menunjukkan pemulihan. Tingginya permintaan dari dalam negeri menjadi penopang.n Data yang dilansir dari S&P global menyebutkan Purchasing Manager’s Index (PMI) manufaktur Indonesia pada Juni berada di level 52,5 naik dibandingkan dengan bulan sebelumnya di level 50,3. Laju ekspansi sektor manufaktur pada bulan lalu merupakan tertinggi selama 1,5 tahun terakhir dan tergolong kuat secara keseluruhan. PMI Manufaktur Indonesia pada Juni 2023 tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan PMI Manufaktur Asean sebesar 51,0, dan negara lainnya yaitu Malaysia 47,7, Myanmar 50,4, Filipina 50,9, Vietnam 46,2, Jepang 49,8, dan China 50,5. Menurut laporan tersebut, pertumbuhan di seluruh sektor manufaktur Indonesia kembali mengalami percepatan pada Juni. Laju kenaikan permintaan secara keseluruhan tergolong solid, meskipun kurangnya permintaan eksternal menghambat pertumbuhan penjualan. Rendahnya permintaan dari luar terlihat dari data yang disampaikan oleh Badan Pusat Statistik. Pada periode Januari-Mei 2023, ekspor produk industri pengolahan mencapai US$76,22 miliar turun 8,97% bila dibandingkan dengan periode sama tahun lalu. Kendaraan bermotor menjadi penyumbang ekspor terbesar di sektor industri pengolahan. Data yang disampaikan Kementerian Perindustrian menunjukkan pada Januari-April 2023, volume ekspor kendaraan completely built up (CBU) mencapai 166.000 unit naik 26% bila dibandingkan dengan periode sama tahun lalu sebesar 131.000 unit. Harian ini mendukung upaya pemerintah menggenjot penghiliran yang diharapkan dapat memacu kinerja manufaktur mengingat selama ini tingkat ketergantungan terhadap bahan baku impor masih cukup tinggi. Mengekspor produk bernilai tambah tentunya akan memberikan pemasukan lebih tinggi daripada sekadar mengekspor bahan mentah. Bila Indonesia mampu mengurangi tingkat ketergantungan terhadap bahan baku terutama untuk barang yang bisa dipenuhi dari dalam negeri, tentunya nilai impor akan berkurang signifikan.

Saat ini, pemerintah begitu gencar melakukan pengawasan terhadap proses transisi energi di Tanah Air. Beragam cara dilakukan demi mempercepat pemanfaatan energi ramah lingkungan. Hal tersebut tidak dapat dinafikan mengingat kondisi geografi dan sosial di Indonesia sangat kompleks. Proses transisi energi dipastikan memerlukan waktu dan kesiapan dari semua lini di sektor energi. Strategi yang dipilih untuk mempercepat transisi adalah melakukan bauran energi rendah karbon. Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), target bauran Energi Baru dan Terbarukan (EBT) ditetapkan sebesar 23% pada 2025. Dalam proses transisi ini, sektor elektrifikasi dan transportasi menjadi perhatian utama. Program yang dijalankan sangat beragam. Beberapanya adalah implementasi biodiesel, co-firing, penggunaan refuse derived fuel (RDF) atau teknologi pengolahan sampah terpadu yang kemudian dapat dimanfaatkan menjadi bahan bakar. Upaya lain adalah konversi energi fosil ke ramah lingkungan, konversi teknologi pembangkit listrik, dan kapasitas terpasang EBT yang fokus pada jaringan Pembangkit Listrik Tenaga Surya, serta pemanfaatan nonlistrik/nonbiofuel seperti briket, biogas, dan pengeringan hasil pertanian. Masih berdasarkan data Kementerian ESDM, realisasi penyaluran bauran solar dengan 35% BBN berbasis minyak sawit atau biodiesel B35 hingga semester I/2023 belum mencapai 50% dari target 13,5 juta kiloliter. Per 6 Juli 2023, realisasi penyaluran bauran solar dengan BBN, baru mencapai 42,58% dari alokasi biodiesel program mandatori B35 yang dipatok pada angka 13,15 juta kiloliter (KL).

Upaya pemerintah untuk terus memperkecil ruang defisit APBN 2023 tampaknya membuahkan hasil. Ini karena realisasi defisit diyakini hanya mencapai 2,28% atau Rp486,4 triliun dari target 2,84% yang setara dengan Rp598,15 triliun dari produk domestik bruto (PDB). Dalam kerangka ekonomi makro, defisit APBN yang mengecil secara umum menandakan terjadinya konsolidasi fiskal terhadap perbaikan kondisi keuangan publik dengan sejumlah langkah mengurangi defisit anggaran dan pengendalian atas utang negara. Di dalam proses konsolidasi fiskal terjadi upaya negara meningkatkan pendapatan melalui berbagai cara seperti memoles kinerja perpajakan. Peningkatan pendapatan ini sudah pasti membantu mengurangi defisit anggaran. Nah, realisasi penerimaan negara ditaksir bisa mencapai Rp2.637 triliun atau 107,1%. Angka ini tumbuh 7% di atas target. Penerimaan pajak diperkirakan juga mencapai Rp1.818,2 triliun atau 105,8% dari target alias 5,9% pertumbuhannya. Adapun, penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp300 triliun atau 99% dari target, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bisa menyentuh Rp515,8 atau 116,9% dari target atau tumbuh 13,4%. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan di dalam APBN, keseimbangan primer awal diperkirakan Rp156 triliun, tetapi realisasinya hanya Rp49 triliun. Dengan penurunan defisit, ujar bendahara negara ini, pemerintah akan melakukan issuance dari pembiayaan utang Surat Berharga Negara (SBN) senilai Rp362 triliun. Angka ini diklaim jauh lebih kecil dibandingkan dengan yang ada di dalam APBN awal yang mencapai Rp712,9 triliun. “Jadi penurunannya hampir 50%,” jelas Menkeu. Namun, harian ini memberikan catatan bahwa dari sisi belanja, pemerintah tampak kurang menunjukkan agresivitasnya untuk mengoptimalisasi serapan anggaran. Padahal, belanja negara menjadi salah satu mesin yang mendorong aktivitas ekonomi dari sisi permintaan maupun penawaran.

Tantangan beragam yang menahan laju percepatan pengurangan emisi karbon di Indonesia, tidak membuat gentar pemangku kebijakan. Pemerintah justru kian tertantang mempercepat pencapaian target net zero emission (NZE) atau nol emisi karbon pada 2060. Ambisi besar pemerintah untuk mempercepat target nol emisi karbon tidak dapat dilepaskan dari sumber daya alam khususnya gas yang dimiliki Indonesia. Melalui modal besar berupa potensi energi, tidak menutup kemungkinan target nol emisi karbon dapat tercapai 10 tahun lebih cepat yakni pada 2050. Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), emisi di sektor energi Indonesia pada 2021 mencapai sebesar 530 juta ton CO2e. Puncak emisi diproyeksikan terjadi pada 2039 sebesar 706 juta ton CO2e. Emisi baru berkurang signifikan setelah 2040 mengikuti selesainya kontrak pembangkit fosil. Adapun, pada 2060, emisi pada pembangkit adalah nol. Sementara tingkat emisi 2060 pada skenario NZE masih sebesar 401 juta ton CO2e yang berasal dari sisi permintaaan, utamanya dari sektor industri dan transportasi. Salah satu implementasi nyata adalah menerapkan pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbasis batu bara. Padahal, hingga sekarang ini komoditas batu bara masih dominan dalam bauran energi. Masih berdasarkan data Kementerian ESDM, 60% sumber energi listrik di Tanah Air berasal dari batu bara. Hal ini bakal menambah pekerjaan rumah jika pemanfaatan teknologi belum dapat meredam emisi sesuai dengan target pemerintah. Di sinilah upaya pengawalan transisi energi dari penggunaan energi fosil ke ramah lingkungan menjadi penting.

Keputusan sejumlah bank untuk meningkatkan alokasi dividen dari laba yang dibayarkan ke pemegang saham patut menjadi perhatian di tengah kondisi dan tantangan industri perbankan saat ini. Tak sedikit pihak yang khawatir bahwa langkah ini berisiko membatasi kemampuan bank mengakselerasi rencana investasi di sistem digital. Seperti diketahui, empat bank penghuni kelompok modal inti lebih dari Rp70 triliun atau KBMI 4 yakni PT Bank Mandiri (Persero) Tbk./BMRI, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk./BBRI, PT Bank Central Asia Tbk./BBCA, dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk./BBNI, kompak mengguyur dividen jumbo kepada pemegang sahamnya. BMRI melalui rapat umum pemegang saham tahunan atau RUPST pada Maret lalu telah menetapkan pembagian dividen sebesar 60% dari laba bersih konsolidasian yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk tahun buku 2022 senilai Rp41,1 triliun. Artinya, BMRI membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham sebanyak Rp24,7 triliun. Besaran dividen per saham yang dibagikan Bank Mandiri mencapai Rp529,34 per lembar. Dengan begitu, nilai dividen per saham BMRI meningkat 46,8% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya senilai Rp360,64 per saham. Dividend payout ratio BBRI lebih besar lagi. Bank pelat merah yang fokus ke segmen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) ini bahkan mengalokasikan 85% atau sekurang-kurangnya sebesar Rp43,4 triliun sebagai dividen tunai yang dibagikan kepada pemegang saham. BBNI dalam RUPST pertengahan Maret lalu telah menyetujui pembagian dividen senilai total Rp7,32 triliun yang diambil dari capaian laba bersih perseroan sepanjang tahun lalu yang mencapai Rp18,3 triliun. Aksi serupa juga dilakukan oleh BBCA yang meningkatkan nilai dan rasio dividen. Tahun lalu, bank yang terafiliasi dengan Grup Djarum itu menebar dividen tunai senilai total Rp17,9 triliun atau 56,9% dari laba bersih untuk tahun buku 2021. Secara nilai, dividen tunai yang dibayarkan perusahaan kepada pemegang saham pada tahun ini tumbuh 41,4%. Adapun secara rasio juga naik menjadi 62,1%. BBCA membayarkan dividen tunai senilai total Rp25,3 triliun yang dialokasikan dari laba bersih tahun buku 2022 sebesar Rp40,7 triliun.

Di tengah kondisi perekonomian yang belum pulih sepenuhnya, badan usaha milik negara (BUMN) dituntut berkinerja bagus agar mampu berkontribusi besar bagi pemasukan negara baik dalam bentuk dividen maupun pajak. Strategi jitu dibutuhkan untuk bisa bertahan dan terus bertumbuh dalam kondisi saat ini. Langkah Kementerian BUMN yang melakukan transformasi dan pembenahan di tubuh BUMN sejak beberapa tahun lalu, tampaknya mulai menunjukkan hasil, setidaknya terlihat dari kenaikan setoran ke negara dalam bentuk dividen. Dari catatan Bisnis, tahun ini total dividen yang berasal dari BUMN ditargetkan mencapai Rp80,2 triliun. Angka itu diyakini dapat tercapai mengingat sampai dengan Mei 2023, total dividen yang telah disetorkan mencapai Rp41,7 triliun, melonjak signifikan bila dibandingkan dengan raihan pada periode yang sama tahun lalu sebesar Rp25,1 triliun. Secara tahunan, target penerimaan dividen pada tahun ini tergolong tinggi. Pada 2020, dividen yang disetorkan BUMN mencapai Rp43,9 triliun, menurun menjadi Rp29,5 triliun pada 2021 ketika awal pandemi Covid-19. Target tersebut kembali dinaikkan pada tahun ini karena optimisme pemerintah terhadap perbaikan kinerja BUMN, mengingat konsumsi masyarakat mulai menguat seiring dengan tingginya mobilitas masyarakat. Tak hanya itu, bangkitnya harga komoditas seperti batu bara juga turut mendorong kinerja BUMN di sektor tersebut seperti PT Bukit Asam Tbk. Kontribusi BUMN terhadap perekonomian nasional tentunya harus terus ditingkatkan meski di sisi lain, pemerintah sebagai pemegang saham terbesar juga dituntut untuk menjaga pertumbuhan kinerja dengan memberikan ruang ekspansi pada badan usaha tersebut.

Revolusi dunia kerja tengah terjadi. Kini, dunia memperlihatkan, mereka tidak butuh lagi pekerjaan (job). Dunia membutuhkan orang untuk menyelesaikan berbagai permasalahan ketika mereka butuh. Oleh  karena itu, pemimpin ke depan bukan soal mengelola pekerjaan, melainkan bagaimana mengelola tugas dan proyek. ASN di Indonesia dengan tugas fungsional yang tidak lagi bergantung sepenuhnya pada hierarki tampaknya telah mendahului fenomena ini. Mereka telah lama terbiasa dengan berbagai tugas untuk diselesaikan tanpa bergantung pada struktur organisasi. Mereka yang hebat adalah mereka yang bisa menyelesaikan berbagai tugas. Keterampilan dan kemampuan untuk menyelesaikan masalah lebih diperlukan dibandingkan dengan jabatan atau tugas formal seperti sebelumnya.

Dua penulis di MIT Sloan Management Review, John Boudreau and Jonathan Donner, menyebutkan, cara kita mengatur kerja dan pekerja secara tradisional menjadi semakin usang. Kita bergerak menuju sistem operasi kerja yang akan mendekonstruksi pekerjaan (work) menjadi tugas (task) dan proyek yang mungkin ditugaskan tidak hanya kepada karyawan, tetapi juga ke mesin dan para pekerja di lokapasar kerja. Selain itu, pekerja akan semakin diidentifikasi bukan sebagai orang yang memegang pekerjaan  (job) tertentu, tetapi sebagai orang yang memiliki keterampilan dan bakat yang dapat diterapkan di mana pun di organisasi membutuhkannya. Perusahaan makin membutuhkan kelincahan dan fleksibilitas organisasi. Kedua sifat tersebut dimungkinkan menjadi pendekatan baru untuk dunia kerja.

Pekerjaan tidak diselesaikan berdasarkan divisi, kelompok, atau departemen yang ada, tetapi berdasarkan kecocokan minat dan gairah untuk menyelesaikan pekerjaan serta kecocokan dengan pemimpin. Karyawan boleh memilih untuk menyelesaikan tugas tertentu. Pada suatu saat, mereka akan pindah dari satu proyek ke proyek lain dan pasti ke pemimpin satu dan pemimpin lain. Fenomena ini mencuat seiring telah lama muncul kritik terhadap dunia kerja. Kerja hibrida seusai pandemi juga makin memperlihatkan kritik tersebut berpengaruh pada para pengambil keputusan. Oleh karena itu, pemimpin organisasi ke depan adalah mereka yang mampu mengorkestrasi pekerjaan yang membutuhkan manusia dan pekerjaan yang tidak membutuhkan manusia serta pekerjaan yang membutuhkan karyawan dan yang membutuhkan karyawan lepas. (Yoga)

Langkah penghiliran merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam mewujudkan Visi Indonesia emas 2045 untuk masuk ke dalam kelompok negara berpendapatan tinggi. Harapannya, tingkat kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik, merata dan mampu menjadi bagian dari lima besar kekuatan ekonomi dunia. Untuk mengejar produk domestik bruto yang pada tahun itu diperhitungkan mencapai sekitar US$9,8 triliun dengan PDB per kapita sebesar US$30.000, kebijakan penghiliran industri menjadi kunci dalam mempersiapkan Tanah Air sebagai negara maju. Tidak heran dengan menimbang kesakralan sasaran ini, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan kekesalannya kepada Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) yang seolah menerapkan standar ganda terkait kebijakan larangan ekspor komoditas. Dalam konferensi pers Jumat (30/6) Bahlil menyatakan apresiasi atas langkah IMF yang telah memberikan rekomendasi mengenai pertumbuhan makroekonomi di dalam negeri. Akan tetapi di sisi lain, Bahlil mengkritisi sikap IMF yang dinilai terlalu ikut campur soal kebijakan yang dilakukan pemerintah atas hilirisasi. Pandangan IMF itu tertuang dalam laporan bertajuk IMF Executive Board Concludes 2023 Article IV Consultation with Indonesia yang dipublikasikan Senin (26/6). IMF menyoroti ‘kerugian’ yang dialami oleh pemerintah setelah menerapkan kebijakan hililirasi yang dinilai tidak tepat. Bahkan IMF memperingatkan langkah yang bertentangan di saat arus deras investasi asing yang tumbuh hingga 19% pada 2023. Adapun tujuan UU Minerba adalah agar Indonesia bisa merasakan nilai tambah dari produk-produk tambang dan mineral sehingga dapat mendongkrak produk domestik bruto dan menyerap tenaga kerja. Undang-undang Minerba sudah ditetapkan sejak 2009, tetapi hingga kini program penghiliran masih seperti jalan di tempat. Bahkan hingga keluar UU No. 3/2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, pemerintah belum berhasil menciptakan iklim usaha yang membuat investor tertarik membangun industri smelter di Indonesia.

Sampai saat ini, indeks LQ45—indeks yang berisi 45 saham paling likuid di Bursa Efek Indonesia (BEI)—masih mencatatkan pertumbuhan 0,91% year-to-date (YtD). Catatan pertumbuhan itu terjadi saat IHSG melemah 2,76% sepanjang semester I/2023 ke level 6.661,88. Penguatan LQ45 pada paruh pertama 2023 didorong oleh apresiasi harga saham BBRI, ASII, BBCA, GOTO, TLKM, BBRI saat konstituen dari sektor energi merosot cukup tajam. Tekanan terhadap kinerja LQ45 pada semester I/2023 sempat datang dari koreksi harga saham ADRO, ITMG, dan EMTK. Namun, dengan kinerja indeks LQ45 yang secara umum masih relatif kuat pada paruh pertama 2023, sejumlah analis memprediksi Indeks LQ45 masih dapat mencatatkan pertumbuhan lebih baik pada semester II/2023. Mengawali paruh kedua 2023, kinerja LQ45 masih mungkin terstimulasi dari sektor konsumer dan perbankan. Kedua sektor ini memang diharapkan menjadi proksi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diharapkan bisa mencapai 4,9%. Analis melihat harga-harga komoditas saat ini berangsur mengalami keseimbangan yang artinya terjadi normalisasi. Namun, hal ini belum cukup menopang kinerja LQ45 bisa melaju kencang. Ada satu faktor yang cukup menentukan kinerja LQ45 ke depan yaitu Pemilu 2024 yang persiapannya telah dimulai sebelumnya.

Sementara itu, sektor perbankan juga diharapkan tumbuh dengan baik seiring dengan potensi penurunan suku bunga acuan. Namun, perlu diingat bahwa kondisi pasar dapat berubah, dan kinerja sektoral dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi dan keuangan yang kompleks. Selain konsumer dan perbankan, perlu kiranya mencermati sektor teknologi. Cukup menarik untuk memantau perkembangan sektor ini meski kerap menunjukkan kinerja yang fluktuatif di antara zona merah dan hijau. Sebagian besar perusahaan energi di LQ45 terkait dengan sektor minyak, gas, dan batu bara. Jika harga minyak, gas, atau batu bara mengalami peningkatan yang signifikan, perusahaan energi tersebut dapat mengalami kinerja yang lebih baik. Sebaliknya, jika harga komoditas energi mengalami penurunan, perusahaan-perusahaan tersebut mungkin menghadapi tekanan. Selain itu, sektor energi sangat sensitif terhadap kebijakan pemerintah terkait energi, seperti regulasi, subsidi, dan insentif, yang dapat memengaruhi prospek sektor energi. Kebijakan yang mendukung investasi dan pertumbuhan sektor energi dapat memberikan dorongan positif, sedangkan kebijakan yang menghambat atau perubahan kebijakan yang tidak terduga dapat berdampak negatif.