Sebagai salah satu sektor yang sangat dipengaruhi oleh daya beli masyarakat, pencapaian penjualan di sektor otomotif selama 5 bulan ini merefleksikan optimisme konsumen terhadap kondisi perekonomian nasional. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bank Indonesia pada Senin (12/6), dalam Survei Konsumen terlihat bahwa keyakinan konsumen pada Mei menguat dari bulan sebelumnya, dari level 126,1 pada April menjadi 128,3. Secara umum, laporan itu menyebutkan keyakinan konsumen terpantau tetap kuat pada seluruh kategori pengeluaran. Konsumsi masyarakat sebagai salah satu penopang perekonomian tentunya harus terus didorong. Pemerintah diharapkan tidak sekadar memperlonggar mobilitas masyarakat, tetapi juga turut memacu belanja negara maupun daerah. Data yang disampaikan pemerintah, diketahui sepanjang tahun lalu sekitar Rp690 triliun dana masyarakat yang tidak dibelanjakan dan disimpan di bank. Sementara itu, konsumsi masyarakat pada 2022 masih di bawah 5% atau berada di angka 4,93%, dan akan terus digenjot hingga mencapai 5,4% pada 2024.

Penjualan mobil yang membaik pada periode Januari—Mei 2023, menggambarkan bahwa daya beli masyarakat kelas menengah sudah mulai pulih. Data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) menyebutkan pen­­­jualan mobil di tingkat ritel pada lima bulan ini mencapai 422.514 unit, atau naik 10,7% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Sementara itu, penjualan dari pabrikan ke diler pada periode sama tahun ini mencapai 423.404 unit atau naik 6,9% dibandingkan dengan periode sama tahun lalu. Pencapaian penjualan pada periode 5 bulan ini disebabkan oleh produktivitas pabrikan yang telah ber­operasi kembali normal, diikuti meningkatnya pembelian masyarakat. Di samping penjualan di dalam negeri, upaya produsen memperluas pasar ke mancanegara turut menaikkan volume produksi mobil. Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, disebutkan ekspor mobil Indonesia secara completely built up (CBU) mencapai 166.000 unit mobil pada periode Januari—April 2023 atau meningkat 26% dibandingkan dengan periode yang sama pada 2022 berjumlah 131.000 unit.

Penyakit diabetes membebani BPJS. Pada 2045 diperkirakan pembiayaan penyakit diabetes mencapai Rp10,22 triliun—Rp23,59 triliun. Jumlah penderitanya juga diperkirakan meningkat menjadi 10,2 juta dari 6,9 juta pada 2022. Menyangkut ini, Menteri Kesehatan telah melayangkan surat ke Kementerian Keuangan agar ada kebijakan baru menanggulangi masalah ini melalui instrumen pungutan cukai minuman berpemanis atau minuman manis. Pemerintah telah bersepakat dengan DPR terkait cukai minuman manis dalam pembahasan RAPBN 2023. Sementara, Menteri Keuangan masih belum menentukan kapan pelaksanaanya. Menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di tengah gejolak ketidakpastian global memang menjadi pertimbangan utama belum dilaksanakan pungutan new excise goods ini. Industri minunan manis sangat majemuk, bahkan melebihi sektor tembakau sebagai pionir objek cukai. Coverage produsennya seluruh Indonesia. Dalam menjalankan prinsip quantitatif mearusrement seperti teknis cukai mandatkan, sangat tidak sederhana. Memang teknologi informasi 4.0 memungkinkan menjawab tantangan tersebut. Dikarenakan ini kewajiban pemerintah untuk “menyediakannya” sebagaimana amanah Pasal 7 Undang Undang Cukai, maka perlu pengaturan dengan hati hati. Asas feasibility dalam hal ada new excise goods adalah mutlak dipertimbangkan. Pemerintah tak boleh “rugi bandar” alias ongkos pungut cukai tidak boleh lebih besar dari perolehan cukainya. Asumsikan ongkos pungutnya 10% dari nilai cukai minuman berpemanis sebagaimana Perpres No. 130/2022 mencapai Rp4,06 triliun, maka ongkos pungutnya ada di kisaran Rp400 miliar. Pengenaan cukai minuman berpemanis memerlukan kebijakan “levelling” produsen dari aspek yang memungkinkan. Parameternyanya bisa saja omzet dari perusahaan.

Perebutan sumber daya hebat masih terus berlangsung di pasar tenaga kerja. Perusahaan saling bajak dan mencari sumber daya unggul demi meningkatkan kinerja perusahaan mereka. Situasi berbeda dialami oleh perusahaan-perusahaan dengan modal cekak atau mereka yang tengah terdisrupsi. Kenyataan ini muncul dalam obrolan MIT Sloan Management Review dengan Executive Director the Fuqua dan Coach K Center on Leadership and Ethics (COLE) di Universitas Duke, Sanyin Siang, beberapa waktu lalu. Sanyin mengatakan, sangat mudah bagi seorang pemimpin untuk mengalah pada mentalitas takut akan kelangkaan sumber daya yang hebat di dalam sebuah tim. Mereka percaya pada omongan dan cara pandang bahwa orang-orang mereka yang saat ini ada di dalam perusahaan tidak  cukup baik untuk menyelesaikan masalah tertentu.

Ketika kita mencermati masalah ini, sering kali kita menemukan kenyataan bahwa potensi tim yang ada belum sepenuhnya muncul dan berwujud. Oleh karena itu, membangun tim yang hebat hampir selalu merupakan masalah untuk mengaktifkan potensi yang belum dimanfaatkan. Pemimpin yang baik tidak mudah untuk langsung berpikir ”membeli” sumber daya yang dianggap bagus dari luar. Kadang upaya ini malah memunculkan masalah baru, seperti karyawan lama terabaikan. Kehadiran orang yang hebat atau dianggap hebat kadang juga memerangkap seorang pemimpin. Film documenter The Last Dance di HBO tentang tim bola basket Chicago Bulls memberi tahu kita banyak hal tentang pentingnya kerja sama tim dibandingkan sekadar kehadiran orang hebat.

Anggota Forbes Council Mark Samuel dalam tulisannya mengatakan, ketika Michael Jordan pertama kali bergabung dengan Bulls, dia adalah bintang tim. Dia sangat ahli dalam bermain dan mereka bisa memenangi lebih banyak pertandingan. Akan tetapi, mereka tidak pernah memenangi kejuaraan NBA. Semua berubah ketika Phil Jackson menjadi pelatihnya, ia berhenti memusatkan permainan di sekitar Michael Jordan dan mulai menyatukan para pemain sebagai tim dan tidak membiarkan pemain terbaik itu sebagai fokus di dalam tim hingga diposisikan sebagai pahlawan. Chicago Bulls kemudian memenangi Kejuaraan NBA tiga tahun berturut-turut dan enam kali secara keseluruhan. Ada pelajaran kerja yang berharga di sini untuk organisasi dan pemimpin lain, yaitu memosisikan seseorang sebagai yang terbaik atau pahlawan malah bakal membuat tim menjadi buruk. (Yoga)

Setelah disahkan pada awal tahun ini, satu demi satu Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) mulai diimplementasikan. Mandat baru UU P2SK kepada Bank Indonesia (BI) untuk menjaga stabilitas sistem keuangan diwujudkan dengan Global Master Repo Agreement (GMRA). GMRA adalah perjanjian induk repo antarbank yang menjadi prasyarat utama sebelum melakukan transaksi repo. Transaksi repo itu sendiri adalah perjanjian pinjaman dana dengan agunan saham atau surat berharga negara (SBN). Artinya, GMRA memberikan kepastian hukum bagi pelaku transaksi repo. Faktor kepastian hukum selama ini agaknya menjadi kendala tersendiri dalam pengembangan transaksi repo antarbank di Indonesia. Transaksi repo antarbank yang didominasi oleh beberapa bank BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang kukuh secara yuridis seakan menjadi bukti yang valid. Padahal, bank swasta sejatinya memiliki potensi yang besar dalam pengembangan transaksi repo antarbank. Dari sisi kuantitas, jumlah bank swasta mencapai ratusan, jauh di atas jumlah bank BUMN tadi. Dari sisi volume, mobilitas dana yang ditransaksikan antarbank bisa mencapai triliunan per hari. Meski lending facility hanya memasang tarif suku bunga acuan plus 75 basis poin, ia tetap saja dianggap ‘mahal’ jika ditujukan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendek. Berburu dana lewat transaksi repo antarbank mensyaratkan SBN sebagai jaminan. Sementara, tidak semua bank yang butuh dana memiliki SBN. Pada titik ini, GMRA memberikan fasilitas perlindungan kepada transaksi repo antarbank. BI dan OJK toh tetap melakukan fungsi regulasi dan pengawasan terhadap transaksi repo antarbank. Alhasil, GMRA digadang menjadi sumber likuiditas tambahan bagi perbankan untuk pembiayaan ekonomi nasional.

Lonjakan angka inflasi dapat menjadi momok bagi beban hidup masyarakat. Namun, penurunan inflasi terlalu cepat menjadi ancaman daya beli, yang berujung perlambatan mesin-mesin ekonomi. Tahun lalu, saat perang Rusia-Ukrai­na mulai berkecamuk, an­cam­­an inflasi dari kenaikan harga bahan bakar dan pangan membuat dunia kalang kabut. Berbagai ke­­bijakan dikeluarkan untuk me­­ne­­­kan lonjakan harga komoditas dunia. Cara paling praktis adalah dengan menaikkan suku bunga. Ibarat gula dengan semut. Ketika bunga simpanan naik, uang akan berkumpul mengikuti iming-iming imbal hasil yang ditawarkan perbankan dengan dikomandoi bank sentral. Bank sentral di penjuru dunia berlomba-lomba mengerek suku bunga acuan. Bank Indonesia (BI) pun mengikuti arus utama tersebut. Sejak Agustus 2022, BI telah menaikkan suku bunga acuan sebesar 225 basis poin menjadi 5,75% hingga saat ini. Jurus andalan BI itu mampu meredam kenaikan inflasi hingga menyentuh jangkauan target pemerintah di 3±1%. Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan bahwa indeks harga konsumen Mei 2023 mengalami inflasi 0,09% secara bulanan (month-to-month). Capaian itu menjadi yang terendah dalam 5 bulan tahun ini. Tren penurunan yang berlanjut setelah Idulfitri tahun ini. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang terbesar inflasi Mei 2023, dengan andil 0,13%.

Mereka memperkirakan inflasi Mei 2023 berada di rentang 4%—4,34% (YoY). Berdasarkan data yang dihimpun Bloomberg, konsensus ekonom memproyeksikan rata-rata inflasi Mei 2023 di 4,21% (YoY). Median dari proyeksi konsensus itu pun nilainya sama, 4,21% (YoY). Penurunan inflasi ini lebih ce­pat dari perkiraan. Dalam be­­berapa bulan terakhir ramalan eko­­nom selalu meleset, lebih rendah dari proyeksi. Angka inflasi men­capai puncak pada September 2022 sebesar 5,95%, selepas pe­­me­rintah menaikkan harga bahan ba­kar. Namun, kabar tidak sedapnya, penurunan inflasi yang begitu cepat, disertai dengan penyusutan indeks manufaktur (Purchasing Manager’s Index/PMI). Pada Mei 2023, angka PMI tercatat turun ke level 50,3 poin, mendekati zona kontraktif berada di bawah level 50 poin. Angka ini melemah bila dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang di atas 52,7 poin.

Upaya untuk melakukan konversi sumber energi dari yang bahan fosil menjadi ramah lingkungan terus dilakukan oleh banyak negara di dunia. Setelah sebelumnya sempat surut akibat serangan virus Corona yang sedemikian masif, saat ini negara-negara di Eropa kembali menggencarkan kampanye pemanfaatan energi hijau. Membahas optimalisasi pemanfaatan sumber energi bersih tentu saja tidak dapat dilepaskan dari kesuksesan China dalam mengonversi energi. China yang tercatat sebagai negara dengan populasi penduduk terbesar di dunia ini telah melakukan konversi energi sejak 2006. Dimulai dengan mengalihkan penggunaan sumber energi batu bara ke gas. Pada waktu itu, China membuka keran impor gas bumi yang didistribusikan melalui pipa dan gas alam cair (liquified natural gas/LNG) dari negara produsen gas di seluruh dunia. Pemerintah China dalam cetak biru telah menetapkan proses konversi energi dari batu bara ke gas selesai pada 2030. Adapun, konversi dari minyak mentah ke gas akan selesai pada 2040. Rupanya, tren peningkatan permintaan gas alam China ini sudah diproyeksikan International Energy Agency (IEA). Dalam laporan IEA disebutkan bahwa tren permintaan gas alam oleh China diproyeksikan mencapai 376 miliar meter kubik pada 2023. Tren ini akan mendorong China berada di posisi teratas sebagai importir gas di dunia, disusul oleh Jepang dan Korea Selatan. Pemerintah Indonesia sendiri menetapkan kebijakan peningkatan porsi gas dalam bauran energi secara berkala. Porsi gas dalam bauran energi ditargetkan mencapai 22% pada 2025, dan meningkat menjadi 24% pada 2050. Kebijakan ini ditopang dengan kandungan gas alam yang dimiliki Indonesia yang sedemikian besar.

Realisasi transaksi jalan tol nontunai nirsentuh atau multi lane free flow (MLFF) makin jauh panggang dari api menyusul mundurnya pelaksanaan uji coba sistem yang sedianya digelar 1 Juni 2023 akibat ketidaksesuaian teknologi yang tidak bisa langsung diterapkan di Indonesia. Batalnya uji coba sistem MLFF terjadi karena perbedaan visi antara Indonesia dan Multicontact ZRT, kontraktor asal Hungaria yang ditunjuk oleh Roatex ZRT, penyedia sistem yang berbasis di Hungaria. Perbedaan tersebut menyebabkan tertundanya pelaksanaan uji coba sampai dengan batas waktu yang belum bisa dipastikan. Adalah Direktur Utama PT Roatex Indonesia Toll System (RITS) Musfihin Dahlan dalam diskusi dengan pers, Selasa (30/5), mengungkapkan terjadinya perbedaan dalam proses pengembangan sistem antara jajaran manajemen RITS dan kontraktor. Sebagai imbasnya, pihaknya hingga saat ini bahkan belum menerima penyerahan teknologi untuk implementasi sistem tersebut. Perbedaan pandangan terjadi karena pihak Indonesia menginginkan sistem MLFF diterapkan sesuai dengan kondisi riil di Tanah Air. Adapun, kontraktor asal Hungaria menghendaki implementasi sistem yang sudah dipakai di negaranya sejak 2013 dan negara-negara di Eropa tanpa penyesuaian. 

Harian ini berpendapat perlunya pemerintah untuk segera melakukan reviu proyek MLFF ini agar ke depan sistem nirsentuh benar-benar bisa terlaksana dengan sesuai harapan, sekaligus memenuhi keinginan operator jalan tol di Indonesia. Tidak berlebihan bila campur tangan pemerintah diperlukan guna mendudukkan semua pihak yang terlibat dalam rencana ini, sehingga solusi dari beberapa akar masalah yang ada bisa diatasi. Jangan sampai kendala business to business dibiarkan berlarut-larut dan berjalan sendirian, sehingga pada ujungnya dapat berakibat pada kegagalan sebuah rencana besar dalam mengatasi kemacetan. Apalagi permintaan untuk melakukan inovasi dan merealisasikan transaksi pembayaran tol tanpa sentuh sebelumnya disampaikan secara langsung oleh Presiden Joko Widodo.

Laporan World Economic Outlook IMF yang terbit menjelang pertengahan 2023 menggambarkan lanskap ekonomi global yang penuh tantangan. Pengetatan moneter yang sedang berlangsung di negara-negara maju dan berkembang, efek dari perang Rusia di Ukraina yang terus berlanjut dan masalah sektor keuangan di AS dan Eropa, menimbulkan tantangan besar bagi perkembangan ekonomi dunia. Bagaimana dengan Asia? Meskipun tantangan global turut memengaruhi kawasan, kami memperkirakan kawasan Asia-Pasifik akan menjadi titik terang dalam ekonomi global, yang menyumbang sekitar 70% pertumbuhan global tahun ini. Laporan Regional Economic Outlook IMF untuk Kawasan Asia-Pasifik periode April 2023 menunjukkan bahwa permintaan domestik sejauh ini tetap kuat, terlepas dari melemahnya permintaan eksternal dan pengetatan moneter. Di Indonesia, pemulihan juga diperkirakan akan tetap kuat, mencapai 5% pada 2023, meskipun sedikit melambat dari tahun 2022 yang tercatat 5,3%. Meskipun prospek kawasan Asia-Pasifik kuat, risiko cenderung bias ke bawah. Dalam jangka pendek, tekanan harga dari global dan regional tetap menjadi risiko utama. Pengetatan moneter oleh bank sentral di kawasan yang diiringi dengan penurunan harga komoditas dan biaya pengangkutan telah berkontribusi meredam dinamika inflasi. Namun, inflasi inti masih tinggi dan inflasi umum masih di atas target bank sentral di banyak negara.

Tekanan inflasi membutuhkan kewaspadaan yang berkelanjutan. Di negara-negara yang masih mengalami inflasi yang tinggi, kebijakan moneter perlu tetap ketat hingga inflasi turun kembali sesuai target. Di Indonesia, tekanan inflasi dari sisi fundamental relatif terbatas. Data terkini menunjukkan bahwa inflasi diperkirakan akan turun ke kisaran target Bank Indonesia pada paruh kedua tahun ini, sementara inflasi inti diperkirakan berada sedikit di bawah titik tengah sasaran inflasi. Masalah sektor keuangan di Eropa dan AS menjadi berita utama dalam beberapa bulan terakhir. Sejauh ini, dampaknya ke kawasan Asia relatif terbatas, meski terdapat kerentanan di sektor rumah tangga dan korporasi yang dapat terdampak pengetatan keuangan global dan gejolak pasar. Di Indonesia, sektor keuangan berhasil bangkit dari pandemi dengan kondisi yang kuat, tetapi pengawasan yang ketat tetap diperlukan.

Hal ini pun menimbulkan pertanyaan bagi pengamat fintech maupun investor yang sebelumnya tertarik untuk menggarap keuntungan dari P2P lending: apakah berinvestasi di platform ini aman? Apakah risiko gagal bayar yang tinggi dapat dihindari? P2P lending nampak menjadi solusi untuk banyak peminjam yang membutuhkan dana cepat dan accessible, terutama untuk kalangan unbanked dan underbanked. Skema pembiayaan ini juga menarik bagi para pemilik dana atau investor yang dijanjikan return cukup tinggi setiap tahunnya. Namun, maraknya non-performing loans (NPL) atau kredit bermasalah pada beberapa tahun terakhir pada platform fintech ini menunjukkan sisi buruk dari skema pembiayaan ini. Maraknya (NPL) atau kredit bermasalah pada pinjaman platform P2P lending berawal sejak masa pandemi. Menurut data dari Statistik fintech lending yang dipublikasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), penurunan tingkat keberhasilan bayar 90 hari (TKB90) fintech lending pada Juli 2020 mencapai 5,61% dari tahun sebelumnya. Sejumlah berita melaporkan, kredit bermasalah terus berlangsung. Hingga pada September 2022, jumlah pinjaman macet dan tidak lancar tembus Rp5,1 triliun. Walaupun TKB90 relatif tinggi berada di 96,93%, performa P2P lending cukup mengkhawatirkan masyarakat umum, terutama lender atau pemberi pinjaman pada platform-platform tersebut.

Kemudian, untuk tujuan pinjaman produktif dimana sang borrower menggunakan pembiayaan dari P2P lending untuk kegiatan yang menghasilkan pendapatan. Walaupun pinjaman produktif menjanjikan return kepada lender atas hasil keuntungan usaha, kegiatan ini tidak terlepas dari risiko-risiko bisnis seperti kerugian atau usaha bangkrut. Terakhir, risiko gagal bayar akibat mismanagement dari platform P2P lending itu sendiri. Indikasi dari mismanagement ini juga platform tidak dapat membayar biaya operasi seperti gaji pegawai. Risiko-risiko ini bersifat melekat pada investasi melalui platform P2P lending. Seperti investasi melalui instrumen lainnya, lender dalam platform ini tidak bebas dari risiko gagal bayar. Pemanfaatan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dan Pusat Data Fintech Lending (Pusdafil) yang dikelola oleh OJK dapat ditingkatkan khususnya untuk penerapan manajemen risiko kredit atau pembiayaan. Saat ini, data pinjaman fintech lending tidak dicantumkan dalam SLIK.

Di tengah kondisi perekonomian yang belum membaik, investasi dengan risiko rendah tetapi memberikan imbal hasil menarik menjadi incaran para pemilik dana, seperti surat berharga negara (SBN) ritel. Hampir di setiap penerbitannya, SBN selalu kelebihan permintaan. Pada bulan ini misalnya, SBN jenis Sukuk Tabungan (ST) seri ST010 habis terjual dalam waktu 12 hari. Tingginya animo masyarakat mendorong pemerintah menambah kuota pemesanan dengan tenor 2 tahun. Sebagaimana yang disampaikan oleh Kementerian Keuangan, target awal penjualan ST010 tenor 2 tahun senilai Rp7,5 triliun sedangkan tenor 4 tahun Rp2,5 triliun. Sampai dengan Kamis (25/5), penjualan sukuk tenor 4 tahun sudah mencapai Rp3,3 triliun dan akan tetap dijaga di angka tersebut alias tidak ada penambahan. Sementara sukuk tenor 2 tahun yang sudah habis terjual masih akan ditambah dengan sistem kuota dengan penambahan sebesar Rp8 miliar setiap jam, sehingga masyarakat yang belum sempat membeli harus berebut mendapatkannya. Tingginya minat investor terhadap sukuk tabungan ini tidak terlepas dari imbal hasil yang diberikan yaitu ST010 tenor 2 tahun sebesar 6,25% dan tenor 4 Tahun memberi imbal hasil 6,4% dengan imbal hasil bersifat mengambang dengan batas minimal (floating with floor). Pada saat pandemi tengah tinggi, yaitu pada 2020—2021 permintaan terhadap surat utang ini bahkan meningkat tajam yaitu dari sebesar Rp76 triliun menjadi senilai Rp97 triliun. Pencapaian tersebut tentunya sangat menggembirakan yang menggambarkan tingkat kepercayaan publik terhadap surat utang pemerintah masih sangat tinggi. Bila dilihat dari jumlah investor, jumlahnya pun terus bertambah yang berasal dari berbagai profesi. Berdasarkan laporan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), jumlah investor surat berharga negara ritel di Tanah Air mencapai 761.045 orang hingga Agustus 2022. Jumlah tersebut melonjak 24,53% dibandingkan dengan raihan sepanjang tahun lalu sebanyak 611.143 orang.