PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BSI) merombak jajaran direksi dan komisarisnya, termasuk Direktur Information Technology dan Direktur Risk Management. Adapun, langkah pencopotan direksi ini merupakan buntut dari gangguan layanan perbankan yang sempat terjadi beberapa waktu lalu akibat serangan siber.Dalam khasanah asuransi tersedia proteksi untuk kasus semacam ini yang dikenal dengan siber risk insurance atau perlindungan terhadap risiko siber. Siber Risk Insurance atau Siber Liability Insurance Coverage (CLIC) dirancang untuk membantu institusi atau organisasi laba maupun nirlaba mengurangi risiko-risiko dengan mengganti biaya yang terlibat dengan pemulihan setelah serangan siber atau peristiwa serupa. Dengan berakar pada Asuransi Errors and Omission (E&O Insurance), asuransi siber mulai meningkat pada tahun 2005, dengan total nilai premi diperkirakan mencapai US$7,5 miliar pada 2020. Menurut PwC (Price Warter house Coopers), sekitar sepertiga dari perusahaan AS saat ini membeli beberapa jenis asuransi siber.Ada tiga alasan mengapa semua jenis bisnis harus mempertimbangkan cakupan asuransi siber. Pertama, penjahat siber mengincar semua jenis data. Kedua, biaya perbaikan akibat serangan siber sangat mahal. Menurut studi klaim siber, biaya pemulihan akibat insiden cyber security bisa mencapai ratusan hingga jutaan dolar A. Diperlukan respons insiden dan analisis forensik untuk menemukan data apa yang hilang. Ketiga, hampir semua industri berisiko terkena kejahatan dunia maya. Ketika membicarakan kejahatan siber, usaha kecil dan besar dari semua jenis industri berisiko. Penjahat dunia maya mengincar nilai yang sama dalam menyerang perusahaan kecil dengan nilai ribuan dolar AS, sama seperti yang mereka lakukan dalam menembus menuntut perusahaan besar dengan bernilai jutaan dolar. Bahkan, menurut studi klaim siber, 49% dari target utama adalah bisnis dengan pendapatan tahunan di bawah US$50 juta.

Seperti tak putus dirundung malang, industri minyak dan gas nasional tengah menghadapi tantangan yang tidak ringan. Belum lama bangkit dari wabah Covid-19 yang membuat hampir seluruh kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) mengerem investasi, kini para pelaku di industri ini tengah mencari kepastian pembeli gas bumi. Di tengah euforia pemanfaatan energi ramah lingkungan di seluruh dunia, gas bumi menjadi salah satu primadona. Di Indonesia, potensi gas bumi masih sangat besar dibandingkan dengan minyak mentah, dan batu bara. Hingga saat ini, cadangan gas di Indonesia masih cukup besar kendati tidak semua lapangan dapat mengulang sejarah yang digoreskan oleh Lapangan Arun. Potensi yang luar biasa dari sektor energi dan sumber daya mineral ini menjadi ladang besar untuk terus berkontribusi menambah pundi-pundi devisa negara. Sayangnya, di tengah euforia tersebut, justru muncul ketidakpastian pembeli gas bumi hasil produksi di hulu migas, khususnya dari kawasan Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara (Jabanusa). Begitu banyaknya lapangan gas yang berada di Jawa Timur membuat ketidakseimbangan antara pasokan dan serapan. Berdasarkan catatan Indonesian Petroleum Association (IPA), sepanjang 2022, surplus gas di Jabanusa telah mencapai 25%, dan diproyeksikan terus meningkat seiring dengan banyaknya proyek hulu migas yang dalam waktu dekat bakal berproduksi. Potensi penambahan produksi gas juga turut terjadi pada Lapangan Bukit Panjang di Blok Ketapang milik Petronas dan Blok Blora yang dikelola TIS Petroleum E&P Blora Pte Ltd. Kepastian itu disampaikan seiring dengan upaya kedua KKKS untuk mengamankan pembeli di sisi hilir migas pada saat ini. Penambahan produksi ini ditambah dari finalisasi ramp up dari proyek strategis nasional Jambaran Tiung Biru (JTB) dari 60% menjadi 100% kapasitas terpasang pada bulan depan.

Arah kebijakan bunga acuan Bank Indonesia alias BI 7- Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) belum terlalu terang. Penyebabnya, kondisi ekonomi global yang masih diliputi ketidakpastian, meski salah satu indikator penentu bunga acuan, yakni inflasi terus melandai. Dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) Mei 2023, kemarin, BI kembali menahan suku bunga acuannya di level 5,75%. Artinya, otoritas moneter telah menahan bunga di level ini selama empat bulan terakhir sejak Januari 2023. Pada Januari lalu, BI terakhir kali mengerek bunga acuan sebesar 25 basis poin (bps). Meski demikian, Gubernur BI Perry Warjiyo mengaku, saat ini pihaknya masih memantau perkembangan sejumlah indikator. "Kami harus memantau pergerakan yang terjadi. Melakukan pantauan, asesmen setiap bulan dan bulan berikutnya untuk menentukan keputusan," tutur dia, Kamis (25/5). Perry menjelaskan, setidaknya ada tiga hal yang menjadi pertimbangan BI terkait arah suku bunga kebijakan ke depan. Pertama, tingkat inflasi inti dan inflasi umum.
Kedua, kinerja pertumbuhan ekonomi. Perry yakin, pertumbuhan ekonomi dalam negeri pada tahun 2023 akan berada di kisaran 4,5% hingga 5,3% yoy. Namun, masih ada pekerjaan rumah yang harus dibenahi, yaitu investasi bangunan. Ketiga, kondisi pasar keuangan global. Terlebih, ketidakpastian pasar keuangan berlanjut sejalan dengan risiko gagal bayar utang Amerika Serikat (AS). Ekonom Bank Mandiri Faisal Rachman juga melihat, meski inflasi menurun, ketidakpastian di pasar keuangan global meningkat. Hal ini memberikan tekanan terhadap stabilitas nilai tukar rupiah dan berdampak terhadap imported inflation. Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual melihat, pelonggaran kebijakan moneter BI tetap ada meski The Fed belum akan memangkas suku bunga acuannya. Namun pelonggaran tersebut berupa kebijakan makroprudensial, terutama giro wajib minimum (GWM) yang saat ini cukup ketat.

Pemerintah, melalui Kementerian Keuangan, telah menyampaikan sejumlah kisi-kisi mengenai perekonomian 2024 dan bagaimana respons pemerintah untuk mengantisipasinya. Pada 2024, pemerintah mengantisipasi empat risiko global, yaitu pertama, tensi geopolitik yang makin memanas, kedua yaitu perubahan teknologi informasi dan digitalisasi yang cepat dapat menciptakan berbagai tantangan, termasuk bagi ketenagakerjaan, dan ketiga, isu perubahan iklim serta kompetisi dalam respons kebijakannya secara global. Risiko keempat, yaitu pandemi yang dapat kembali menjadi tantangan di masa depan serta dampak jangka panjang pandemi Covid-19 dalam bentuk scarring effect yang diperkirakan akan menahan kinerja pertumbuhan ekonomi di banyak negara. Selain dari empat risiko tersebut, saat ini ekonomi global masih dihadapkan pada perlambatan pertumbuhan, inflasi yang belum kembali pada level prapandemi, serta suku bunga acuan yang akan bertahan di level tinggi (higher for longer). Pemerintah pun kemudian memberikan tema kebijakan makroekonomi dan fiskal 2024 sebagai mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Adapun, kebijakan fiskal 2024 akan ditempuh melalui optimalisasi tiga fungsi utama APBN, yaitu alokasi, distribusi dan stabilisasi. Fungsi alokasi diarahkan untuk mendukung transformasi ekonomi melalui peningkatan kualitas SDM, percepatan pembangunan infrastruktur, perbaikan kelembagaan dan regulasi, serta mendorong agar aktivitas ekonomi bernilai tambah tinggi melalui hilirisasi SDA. Selanjutnya, fungsi distribusi diarahkan untuk mendukung berbagai program afirmasi dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem menjadi 0% dan penurunan stunting ke 14% pada 2024. Harian ini mengapresiasi optimisme pemerintah menyambut 2024. Optimisme dapat menjadi amunisi tambahan yang memberikan kepercayaan diri dalam mengarungi ketidakpastian pada tahun depan.

Kasus ransomware yang menimpa Bank Syariah Indonesia (BSI) di minggu lalu menjadi kejadian serangan siber pertama yang tercatat berpengaruh cukup signifikan terhadap operasional perbankan di Indonesia. Transaksi di salah satu bank terbesar di Indonesia tersebut mengalami gangguan selama 5 hari dan berpotensi mengikis kepercayaan nasabah terhadap keamanan industri perbankan. Kejadian tersebut pun mendapatkan atensi cukup luas dari pemerhati perbankan dan keamanan siber di berbagai forum. Meskipun layanan BSI pada akhirnya pulih sepenuhnya, tetapi kejadian ini menjadi pengingat adanya risiko besar serangan siber terutama di industri keuangan. Secara global, laporan dari Chainalysis menyebutkan bahwa kejahatan siber menggunakan ransomware pada 2022 telah menghasilkan kerugian senilai hampir Rp7 triliun rupiah pada berbagai industri termasuk perbankan. Jumlah ini belum memperhitungkan kejadian yang tidak dilapokan. Beberapa kejadian besar ransomware baru-baru ini antara lain serangan terhadap bank terbesar di Venezuela yaitu Banco de Venezuela sekitar seminggu sebelum serangan terhadap BSI dan serangan ke Medibank, salah satu asuransi terbesar di Australia, yang berdampak terbukanya akses ke data pribadi 9,7 juta nasabahnya. Di Indonesia, serangan serupa juga pernah dialami Bank Indonesia dan Direktorat Jenderal Pajak pada 2022 lalu yang untungnya tidak menyebabkan permasalahan yang serius. Dengan melihat risiko tersebut, industri perbankan dituntut untuk terus menerus melakukan pengamanan sistem elektroniknya. OJK sebagai regulator turut mendorong peningkatan resiliensi siber industri perbankan antara lain dengan mengeluarkan pedoman pengamanan siber bagi bank umum melalui Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum dan Surat Edaran OJK No. 29/SEOJK.03/2022 tentang Ketahanan dan Keamanan Siber bagi Bank Umum. 

Secara umum bank juga telah diwajibkan untuk melakukan mitigasi risiko operasional dari serangan siber. Hal tersebut dapat dilakukan antara lain dengan melakukan pencadangan data secara teratur, memasang firewall berlapis, menerapkan akses kontrol yang kuat dan disiplin, serta menutup celah keamanan dengan melakukan pembaruan perangkat lunak dan antimalware secara periodik. Selain itu, disamping bank harus memiliki sumber daya manusia dengan keahlian keamanan siber yang mumpuni dan terus-menerus dikembangkan, seluruh pegawai bank juga harus diberikan pemahaman atas mitigasi risiko keamanan siber contohnya dengan menghindari email yang mencurigakan, tidak membuka website yang tidak tersertifikasi, serta tidak melakukan koneksi yang berisiko ke jaringan internal bank.

Bank Indonesia telah meluncurkan White Paper pengembangan CBDC (Central Bank Digital Currency) Indonesia atau Digital Rupiah pada 30/11/2022 dan menamakannya Proyek Garuda: Menavigasi Arsitektur Digital Rupiah. Terdapat tagline yang mengesankan dalam White Paper ini, yaitu “Untuk NKRI yang berdaulat”. Digital Rupiah yang dirancang oleh BI berprinsip end to end dalam bentuk Wholesale-CBDC (w-Digital Rupiah) dan Retail-CBDC (r-Digital Rupiah). BI menyatakan bahwa Digital Rupiah dapat diakses melalui dua metode yaitu, melalui akun dan/atau token. w-Digital Rupiah diakses melalui verifikasi berbasis token, sementara r-Digital Rupiah melalui verifikasi berbasis akun dan/atau token. Adapun konfigurasi desain Digital Rupiah terdiri dari lima komponen utama, antara lain penerbitan, distribusi dan pencatatan transaksi, akses, ruang lingkup & keterhubungan, dan infrastruktur & teknologi. Khusus untuk pilihan platform teknologi Digital Rupiah, BI membuat opsi model hybrid, yaitu penggabungan platform terdistribusi dan tersentralisasi. Platform distribusi mengaplikasikan DLT (Distributed Ledger Technology) dengan keunggulan di sisi teknik kriptografi, data berbagi, teknik desentralisasi dan kemampuan program. Sedangkan teknik sentralisasi memiliki keunggulan kontrol atas skalabilitas, risiko, dan mitigasi keamanan (BI 2022, Buterin 2014). Apakah rancangan Digital Rupiah dapat dijalankan dalam Proyek Garuda? Tentunya berbagai prasyarat perlu dipertimbangkan, antara lain perlunya penetapan atas Rancangan Undang-Undang (RUU) Pelaporan Keuangan, RUU Pasar Modal, RUU BI, RUU Perbankan, dan RUU Perubahan Harga Rupiah (Redenominasi).

Identitas negara yang berdaulat dapat dilihat dari mata uangnya, bila kita perhatikan dari perspektif kesetaraan digit mata uang antarnegara, misalnya terhadap US$, maka kesetaraannya jomplang, yaitu 1 berbanding 10.000. Ketidaksetaraan ini dapat disetarakan dengan mengimplementasikan Redenominasi rupiah. Redenominasi rupiah adalah sebagai sarana penyederhanaan atau simplifikasi digit mata uang ke dalam digit yang lebih kecil, tanpa mengurangi nilai beli uang dimaksud. Simplifikasi digit mata uang akan membawa konsekuensi langsung, seperti berkurangnya digit/angka perhitungan akuntansi yang memudahkan perbankan dalam penghitungan satuan mata uang. Dari berbagai redenominasi yang pernah dilakukan oleh berbagai negara, maka umumnya nilai tengah penyederhanaan mata uang dibagi dengan seribu atau menghilangkan tiga digit angka nol dari mata uangnya. Kunci keberhasilan redenominasi yang terpenting adalah tingkat inflasi yang rendah, pertumbuhan ekonomi yang stabil, jaminan harga stabilitas dan sosialisasi yang baik kepada masyarakat. Dalam implementasi redenominasi, umumnya terdapat motif yang melatar-belakanginya, yaitu motif karena terjadinya hiperinflasi atau motif dari keinginan pemerintah (Mosley 2005).

Maraknya perhelatan konser yang menghadirkan para musisi kelas dunia kian membuka mata betapa besarnya potensi industri ekonomi kreatif dalam menggenjot perekonomian sekaligus menarik wisatawan mancanegara untuk berkunjung ke Tanah Air. Setelah pandemi Covid-19 berlalu dan mobilitas masyarakat menjadi lebih leluasa seiring dengan pencabutan PPKM, beberapa kegiatan yang mengumpulkan orang dalam jumlah besar telah digelar mulai dari pertemuan resmi hingga ke panggung hiburan. Tidak hanya skala lokal, kegiatan bertaraf internasional juga silih berganti dilalui seperti dari KTT G20, KTT Asean, dan konser musik Blackpink. Beberapa event tersebut disambut antusias masyarakat yang dibuktikan dengan kesuksesan penyelenggaraan acara. Tingginya animo masyarakat untuk berkumpul pascapandemi tampak sangat kuat, terutama dalam menikmati hiburan mengingat selama 3 tahun terakhir panggung konser tidak diadakan secara langsung. Kian bangkitnya ekonomi Indonesia yang didorong oleh sisi konsumsi pascapandemi memperlihatkan kuatnya optimisme masyarakat yang menjadi salah satu indikator pulihnya perekonomian domestik. Karena itu, harian ini berharap pemerintah agar dapat memanfatkan momentum agar acara bertaraf internasional tidak hanya berdampak kepada penyelenggara yang untung besar, tetapi juga bisa memberikan efek berganda kepada sektor usaha kecil menengah. Hal ini mengingat besarnya pertumbuhan jumlah penduduk muda berpendapatan menengah. Terus bergairahnya bisnis hiburan dan gaya hidup tentunya makin memberi peluang bagi sektor penunjang lain seperti industri makanan dan minuman, cinderamata, dan garmen. Penyelenggaraan seperti konser musik di atas tidak harus terhenti pada penjualan tiket tetapi juga bisa mengalir sampai jauh. Hadirnya tempat hiburan yang terintegrasi juga diharapkan memberi tempat bagi pelaku industri kreatif untuk menawarkan produk lainnya hingga pada penyediaan hotel dan sarana akomodasi lainnya. Mulai bergeraknya roda ekonomi kreatif harus terus didorong agar dapat lebih banyak menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan dan penguatan daya beli masyarakat yang signifikan.

Inklusi keuangan menjadi salah satu pilar penting untuk mendukung peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ini mengingat, inklusi keuangan akan meningkatkan pemerataan terhadap akses sumber daya keuangan kepada masyarakat secara lebih luas. Namun, dalam realitasnya masih banyak masyarakat yang tidak memiliki akses ke layanan keuangan, terutama layanan pembiayaan (financing). Pada umumnya, mereka merupakan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang unbankable atau underbanked yang berasal dari kelompok pekerja informal. Salah satu penyebabnya adalah perbankan masih mengalami kesulitan dalam menyalurkan pembiayaan kepada kelompok MBR ini. Ini mengingat, tidak terpolanya penghasilan dari para MBR informal. Di sisi lain, metode penilaian kapasitas meminjam (borrowing capacity) terhadap kelompok MBR informal yang tersedia belum mampu menangkap potensi kemampuan membayar kelompok MBR informal. Situasi ini pada akhirnya menurunkan risk appetite perbankan sehingga meningkatkan ekspektasi risiko terjadinya kredit macet di kemudian hari pada kelompok MBR informal ini. Untuk mengatasi keterbatasan tersebut tentunya dibutuhkan tools yang dapat menjangkau karakteristik nasabah yang berada dalam kelompok MBR informal tersebut. Salah satunya adalah dengan penerapan credit scoring yang lebih inovatif dan efektif. Credit scoring adalah metode yang digunakan oleh lembaga keuangan untuk menilai risiko kredit dan kemampuan seseorang dalam membayar pinjaman. Penerapan credit scoring yang baik dapat membantu meningkatkan efisiensi dan meminimalkan risiko kredit macet dalam sektor keuangan.

Jika diukur dari realisasi neraca dagang, maka sejauh ini Indonesia terus bergerak ke arah yang baik. Hal itu dibuktikan dengan catatan surplus neraca dagang terus-menerus selama 36 bulan, terhitung sejak Maret 2020. Termutakhir, Badan Pusat Statistik (BPS) melansir pada April 2023 terjadi surplus US$3,94 miliar, lebih tinggi ketimbang bulan sebelumnya yang tercatat surplus US$2,91 miliar. Malah, realisasi pada April tersebut menjadi titik balik, lantaran pada beberapa bulan sebelumnya ada kecenderungan nilai surplus neraca dagang terus menyusut. Kendati demikian, jika ditelaah lebih lanjut, surplus neraca dagang pada April tersebut juga menyisakan rasa waswas. Musababnya, baik ekspor maupun impor pada periode itu menunjukkan kontraksi. Realisasi ekspor pada April 2023 hanya US$19,29 miliar, atau turun 17,62% dari bulan sebelumnya dan lebih rendah 29,4% dari periode yang sama 2022. Catatan penurunan itu merupakan yang terburuk sejak Februari 2009. Bahkan ekspor komoditas unggulan Indonesia seperti batu bara dan minyak kelapa sawit pada April 2023 tak luput dari kontraksi akibat seretnya permintaan dari negara mitra dagang utama. Situasi tak jauh berbeda juga tampak pada realisasi impor. Pada April 2023 impor melorot 25,45% secara bulanan menjadi US$15,35 miliar. Jika situasi tersebut berkepanjangan, maka kinerja industri khususnya sektor manufaktur amat mungkin terganggu karena produktivitas yang menurun. Dus, pemerintah dan semua pihak terkait pun harus aktif mencari solusi untuk menjaga kinerja dagang tetap dapat berkembang atau minimal tak melorot lebih dalam. Hambatan regulasi harus segera dibereskan. Demikian pula hambatan teknis yang mestinya dapat lebih cepat ditangani. Terlebih belakangan sejumlah pelaku usaha justru menilai impor tersendat lantaran adanya kebijakan baru dari pemerintah. Baiknya segera dicari pangkal persoalan untuk dapat diselesaikan sebaik-baiknya.

Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT Asean yang berlangsung pada 10—11 Mei 2023 di Labuan Bajo telah berakhir. Pertemuan strategis negara-negara di Asia Tenggara itu merumuskan beragam kesepakatan ekonomi, yang mesti ditindaklanjuti secara konkret dan berorientasi jangka panjang. Pada dasarnya, sejumlah hal yang telah disepakati ditujukan untuk memperkuat kolaborasi dan integrasi ekonomi di antara negara-negara anggota Asean. Ada tiga gagasan ekonomi strategis yang utamanya berfokus pada pemulihan dan pembangunan kembali pascapandemi Covid 19, digitalisasi, serta pertumbuhan berkelanjutan. Implementasi dan pendalaman integrasi ekonomi Asean perlu dilakukan untuk merespons gejolak yang ditimbulkan dari kawasan Eropa dan Amerika Serikat. Harus disadari, tantangan ke depan bakal semakin kompleks mengingat potensi krisis ekonomi global yang sedang dihadapi saat ini. Untuk mendukung integrasi ekonomi di Asean, ada sejumlah hal yang mutlak dikonsolidasikan bersama-sama. Pertama, gejolak ekonomi global yang berdampak langsung terhadap stabilitas perekonomian kawasan harus ditanggapi sebagai kondisi darurat. Kedua, negara-negara anggota Asean juga mesti mengantisipasi gejala deglobalisasi, decoupling, dan derisking. Dari data Sekretariat Jenderal Asean, salah satu industri yang menerima investasi asing dalam jumlah besar adalah kendaraan listrik. Untuk menyikapi potensi ke depan, Asean perlu menginisiasi ekosistem dengan aturan main yang harmonis, mengingat teknologi kendaraan listrik tergolong baru dan sangat mungkin berkembang secara dinamis. Pengembangan ekosistem kendaraan listrik di kawasan menjadi salah satu kesepakatan yang dirumuskan dalam KTT Asean pekan lalu. Seperti diketahui, Indonesia menjadi salah satu negara penting dalam rantai pasok industri kendaraan listrik di kawasan. Bahkan, Indonesia satu-satunya negara di kawasan yang bakal memainkan proses produksi dari hulu hingga ke hilir.