Presiden Joko Widodo menyatakan pemerintah Indonesia akan memberlakukan larangan ekspor bijih bauksit serta mendorong industri pengolahan dan pemurnian bauksit di dalam negeri. Kebijakan tersebut akan mulai berlaku pada Juni 2023. Presiden juga menegaskan kembali komitmen pemerintah Indonesia untuk terus meningkatkan industri pengolahan sumber daya alam di dalam negeri, mulai dari pengurangan ekspor bahan mentah dan meningkatkan penghiliran industri berbasis sumber daya alam di dalam negeri.Tidak ada yang salah dengan sikap Pemerintah untuk secara konsisten melakukan hilirisasi di dalam negeri agar nilai tambah dapat dinikmati untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyat. Ketentuan Pasal XI GATT/WTO 1994 tentang Penghapusan Restriksi Kuantitatif dan Ketentuan Pengecualiannya secara umum melarang kebijakan pelarangan dan/atau pembatasan (“lartas”) impor dan ekspor negara anggota. Dasar pertimbangannya adalah dampak lartas tersebut akan sangat signifikan terhadap keseimbangan global supplyand demand serta harga internasional komoditas tersebut dan mendistorsi kelancaran arus perdagangan internasional. Ayat 1 Pasal XI tersebut menetapkan bahwa lartas impor dan ekspor barang tidak dibenarkan menggunakan instrumen kuota, lisensi impor atau ekspor atau tindakan lain, melainkan hanya boleh dilakukan melalui instrumen bea masuk, pajak, atau pungutan lain.

Angka inflasi nasional terus mencatatkan penurunan dari bulan ke bulan. Daya beli masyarakat pada awal Ramadan pun menyusut. Hal ini di luar kebiasaan masyarakat, belanja naik saat menyambut datangnya Bulan Suci. Badan Pusat Statistik mencatat angka inflasi pada Maret 2023 mencapai 4,97% secara tahunan (year-on-year/YoY). Lebih rendah jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang mencapai 5,47% (YoY). Inflasi inti pun turun dari 3,09% (year-to-date/YtD) pada Februari 2023 menjadi 2,94% (YtD) pada Maret 2023. Secara bulanan angka inflasi sedikit naik, dari bulan sebelumnya 0,16% (month-to-month/MtM) menjadi sebesar 0,18% (MtM). Kenaikan inflasi ditopang oleh barang konsumsi sehari-hari. Mulai dari beras, cabai rawit hingga rokok kretek. Di luar itu, angkutan udara dan harga bensin turut mendorong kenaikan inflasi bulanan. Berdasarkan wilayah, inflasi tertinggi terjadi di Kota Kupang, NTT, yang mencapai 1,30%. Pada periode yang sama, Kota Bandung, Jawa Barat, melaporkan deflasi terdalam, yaitu sebesar -1,50%. Menurut BPS, komoditas utama pemicu kenaikan harga menjelang Lebaran adalah tarif angkutan udara, daging sapi, daging ayam ras, bawang merah, telur ayam ras, dan lainnya. Kontribusi tarif angkutan dalam 3 tahun terakhir terus mengalami kenaikan. Ekonom memproyeksikan inflasi pada Idulfitri atau April 2023 berpotensi menembus level 5% setelah pada Maret berhasil turun menjadi 4,97% (YoY). Secara historis, inflasi musiman pada hari raya umat Islam ini sekitar 0,5%—0,7%. Artinya, inflasi tahunan masih berada di level 5,47%—5,67%. Angka itu masih di bawah suku bunga acuan (BI-7DRR) 5,75%. Bank sentral dalam 3 bulan terakhir menahan suku bunga acuan berada di level tersebut. Ruang longgar kebijakan moneter diperlukan dalam situasi seperti ini. Terlebih lagi melihat tren belanja masyarakat yan cenderung melambat. Inflasi inti yang berada di kisaran 2%, terendah sejak Juni 2022, merupakan sinyal penurunan daya beli.

Penguatan indeks harga saham gabungan atau IHSG dalam sepekan terakhir semestinya dapat menjadi bekal untuk mendorong kinerja bursa yang lebih progresif pada awal kuartal kedua 2023. Indeks komposit memang ditutup melemah 0,05% ke level 6.805,28 pada akhir perdagangan Jumat (31/3). Akan tetapi, secara akumulasi sepekan, IHSG masih mencatatkan pertumbuhan sebanyak 0,64%. Sejumlah data dan indikator perdagangan minggu lalu cenderung bervariasi. Kapitalisasi pasar di Bursa Efek Indonesia terpantau meningkat 1,04% dari Rp9.390,84 triliun pada pekan sebelumnya menjadi Rp9.488,18 triliun. Sementara itu, rata-rata volume transaksi harian di pasar saham kembali mengalami koreksi. Pekan lalu saja, volume transaksi harian rerata anjlok 11,51% dari 17,26 miliar menjadi 15,28 miliar. Begitu juga dengan nilai transaksinya yang turun dari rata-rata senilai Rp10,33 triliun menjadi Rp9,75 triliun per hari. Pelemahan data perdagangan sejatinya terjadi sepanjang kuartal pertama tahun ini. Tak heran, kinerja IHSG pada 3 bulan pertama 2023 seperti tak bertenaga. Performa IHSG anjlok 0,66% jika dibandingkan dengan posisi pada akhir tahun lalu yang bertengger di level 6.850,62.

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan mencatat terdapat 8,9 juta surat pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan yang telah dilaporkan oleh wajib pajak sampai dengan 23 maret 2023 atau meningkat 3,78% secara year-on-year dengan rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan hingga 46,65%.Adapun, jumlah pelaporan tersebut terdiri atas 271.000 SPT Tahunan PPh Badan dan 8,6 juta SPT Tahunan PPh Orang Pribadi (OP). Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai juga memperlihatkan kinerja yang luar biasa. Setelah targetnya direvisi ke atas melalui Perpres 98/2022, kinerja penerimaan kepabeanan dan cukai masih tetap melampaui target dengan mengumpulkan Rp317,8 triliun atau 106,3% target, tumbuh 18%. Harian ini tentu saja mengapresiasi capaian-capaian positif Ditjen Pajak. Persoalannya, pada saat bersamaan institusi yang sama juga tengah dirundung persoalan menyangkut dugaan ketidakpatuhan oknum aparat pajak sendiri dalam membayar pajak. Belum selesai persoalan di Ditjen Pajak, muncul persoalan lain di Ditjen Bea dan Cukai terkait ulah oknum, yang ujung-ujungnya bisa memicu ketidakpercayaan publik.Harian ini berharap capaian-capaian positif tersebut juga diikuti dengan upaya keras dari Kementerian Keuangan untuk melakukan bersih-bersih guna memulihkan kepercayaan publik

Di tengah gejolak global, negara-negara Asean masih memiliki peran dan kontribusi penting di level internasional. Bahkan perekonomian Asean-5 diyakini akan tetap tumbuh kuat dan menjadi episentrum pertumbuhan ekonomi dunia. Walaupun demikian, inklusi keuangan masih menjadi tantangan utama bagi perekonomian di mayoritas negara Asean, terutama dalam hal mengikutsertakan keterlibatan dan partisipasi dari usaha kecil dan menengah (UMKM). Dalam pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral Asean di Bali, terungkap bahwa akses finansial masyarakat Asean relatif rendah. Sejumlah negara Asean masih mencatatkan indeks inklusi keuangan yang rendah, secara relatif menunjukkan bahwa kesenjangan masih sangat besar di antara negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Berdasarkan data Global Finance Index 2021 yang dirilis Bank Dunia, Kamboja mencatatkan tingkat inklusi keuangan terendah di Asean, yaitu sebesar 33%. Kondisi di Indonesia sebenarnya sudah lebih baik, meskipun belum setinggi pencapaian inklusi Singapura sebesar 98%. 

Oleh karena itu, inklusi keuangan bagi UMKM menjadi salah satu agenda prioritas yang paling penting dalam ekonomi Asean, termasuk di Indonesia. Pengembangan ekosistem digital dalam konteks pemberdayaan UMKM juga diharapkan dapat mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan, mengurangi kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, dan menciptakan kesetaraan. Kita sepakat dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang mengatakan bahwa negara-negara anggota Asean perlu memperkuat kerangka kerja sama secara regional dalam upaya mempromosikan inklusi dan literasi keuangan digital bagi UMKM. Kerja sama regional itu mencakup penyedia­an data yang akurat atau basis data seluruh UMKM di negara anggota Asean sehingga dapat dilakukan identifikasi mengenai kapasitas, tingkat inklusivitas, tata kelola, dan kualitas kelembagaan UMKM.

Mungkin saja ada sebagian emiten BUMN yang sekarang mulai waswas karena melihat betapa mengerikannya terjangan pelemahan ekonomi global di sejumlah negara yang merontokkan sendi-sendi keuangan. Tak ada yang menyangka sektor keuangan global terus memburuk, bahkan ada yang bilang lebih parah pada tahun ini. Pada saat yang sama, keadaan ekonomi di dalam negeri belum menunjukkan performa ideal seperti yang diharapkan kalangan pebisnis setelah sempat dihajar pandemi Covid-19 dalam 2 tahun belakangan. Kendati aktivitas sosial makin longgar pada era New Normal, hal itu rupanya belum cukup membantu kegiatan ekonomi nasional pulih konsisten. Banyak sektor usaha baik finansial maupun sektor riil, yang masih terpuruk tahun ini dan butuh waktu tambahan untuk bangkit menuju normal. Apalagi, pada saat bersamaan, situasi di luar mulai penuh badai. Resonansi gelombang krisis finansial dari Amerika Serikat akibat cekikan dampak kebijakan The Fed (sebagian ekonom menyatakan demikian) sedang bergerak liar ke segala penjuru arah menggulung menjadi krisis keuangan global. Berdasarkan data Bisnis, sebanyak 18 dari 20 emiten anggota IDX BUMN 20 yang sudah menyampaikan laporan keuangan 2022, terlihat bahwa mayoritas emiten membukukan pertumbuhan pendapatan dan laba. Lonjakan laba paling mentereng dibukukan oleh emiten di sektor komoditas. Dua emiten yang labanya sangat gurih di antaranya ANTM karena meroket 105% year-on-year (YoY) menjadi Rp3,82 triliun, atau naik dari posisi Rp1,86 triliun. Adapun, laba bersih ELSA melangit 247% YoY dari Rp108,74 miliar menjadi Rp378,06 miliar sepanjang 2022. Secara umum, mayoritas emiten BUMN mencatatkan kinerja positif pada 2022. Kinerja tersebut tecermin dari adanya pertumbuhan baik dari sisi pendapatan maupun laba.

Startup, bakar uang, kripto dan semua hal terkait disebut oleh banyak orang, bahkan muncul di halaman utama Kompas (15/3) sebagai penyebab utama terjadinya krisis keuangan yang sementara ini kita sebut saja ‘krisis bank teknologi’. Namun, benarkah itu? Bisa jadi bukan seperti itu. Mungkin kita bisa melihat dari perspektif yang lain, bahwa bukan bakar uang dan startup yang menjadi penyebab krisis itu, karena itu semua justru korban, bukan penyebabnya. Penyebab utamanya adalah karena terlalu banyak uang di dalam sistim ekonomi (excess liquidity) sehingga mendorong terjadinya krisis. Bagaimanapun fenomena bakar uang hanya mungkin terjadi jika ada uang berlebih dalam bentuk excess liquidity yang akan dibakar. Dan, bahkan ancaman terjadinya resesi global akibat inflasi tinggi dan suku bunga tinggi yang saat ini mengancam kita pun semuanya boleh jadi berawal karena fenomena excess liquidity ini. Excess liquidity ini jika dilihat lebih dalam berasal dari Central Bank di seluruh dunia yang memang memiliki otorisasi untuk mencetak uang, seperti halnya Bank Indonesia. Global excess liquidity ini menurut satu estimasi jumlahnya adalah US$25 triliun. Untuk meletakkan dalam konteks betapa besarnya angka itu, jumlahnya kira-kira 26% dari global GDP yang nilainya US$95 triliun. Dalam perspektif itu kemudian, startup dan bakar uang sejatinya bukanlah penyebab terjadinya krisis, karena sekali lagi hal itu adalah akibat, bukan penyebab, karena tanpa excess liquidity tidak akan ada uang yang dibakar. Jadi di sini startup itu hanya korban. Karena kita memahami bahwa memang demikianlah model bisnis startup, yang membutuhkan banyak uang karena penemuan teknologi baru memang sangat mahal. Tanpa startup, semua teknologi dan aplikasi yang ada di handphone kita saat ini tak akan pernah ada. Masalah utamanya sebetulnya karena ada uang yang melimpah ruah itu dalam bentuk excess liquidity itu maka akhirnya semua berlomba masuk ke startup, walau tentu sangat berisiko karena historical data memperlihatkan bahwa sukses ratio startup itu sangat kecil. Namun, startup akan terus ada, model bisnisnya juga tak akan berubah dan akan berpotensi terus memicu krisis baru, jika pendanaan dari excess liquidity kembali masuk.

Di tengah cengkeraman kepentingan ekonomi industri media, bagaimana mungkin fungsi sosial media massa yang terwujud dalam berbagai kreasi jurnalistik idealnya itu dapat terus dipertahankan? Gugatan kritis reflektif inilah yang menjadi titik acuan bahasan Forum  Ombudsman Kompas, Jumat (24/3) yang secara khusus mengevaluasi liputan tematis ”Suara Tak Terdengar”. Liputan tematis ”Suara Tak Terdengar” merupakan kreasi jurnalistik khas Kompas, yang berupaya memanggungkan pergulatan kaum marjinal, yang selama ini terempas dari pusaran berbagai struktur sosial, ekonomi, ataupun politik. Semangat mengetengahkan kaum tertindas sejatinya sudah tak terpisahkan semenjak harian Kompas lahir. Kemanusiaan menjadi perspektif dalam setiap produk jurnalistiknya.

Namun, kini menjadi lebih istimewa lantaran semangat itu telah menjadi rubrikasi tematis yang terbangun dalam biduk konvergensi 4K (Kompas, Kompas TV, Kompas.com, dan Kontan). Sejak Mei 2020, ”Suara Tak Terdengar” rutin menyapa sekaligus ”mengingatkan” kaum mapan, pun elite pengambil ke bijakan, bahwa masih banyak persoalan kaum papa yang perlu dipulihkan. Khusus pada kaum yang terpinggirkan secara ekonomi di era pandemi, misalnya, banyak dipanggungkan. Membacanya, menguras sisi emosi dan sekaligus mengundang empati. Masalahnya, bagaimana pergulatanekonomi kesehariankaum ini yang bertumpu pada aktivitas fisik antar-ruang itu dapat berjalan di saat pandemi yang justru membatasi jarak ruang?

Liputan kaum pemulung (11-13 Mei 2020), nelayan (2-4 November 2020), gelandangan (1-3 Februari 2021), kaum miskin kota Jakarta (21-23 Juni 2021), pekerja migran (24-26 Januari 2022), ataupun liputan terbaru terkait kehidupan kuli angkut (13 Maret 2023) menjadi pengingat masih suburnya ketidakberdayaan. Begitu pula masih langgengnya belitan struktur sosial yang kadang mengempaskan keberadaan kaum rentan perempuan, anak, disabilitas, dan masyarakat hukum adat menjadi perhatian khusus liputan ini. Tidak kurang sering pula ”Suara Tak Terdengar” mengulas kaum yang dalam kehidupan sosial kemasyarakatan kerap dipandang sebelah mata. Keberadaan kaum penghayat kepercayaan (31 Mei-3 Juni 2021), kiprah kaum transpuan dalam struktur biner public (25-27 Juli 2022). Menurut Ashadi Siregar, ketua Ombudsman Kompas, perluasan pada pilihan pola-pola advokasi dalam membela hak yang terpinggirkan dapat menjadi alternatif pilihan. (Yoga)

Sinyal positif kembali memancar dari perekonomian Indonesia. Salah satu pemicunya adalah penyaluran kredit yang masih melanjutkan tren pertumbuhan. Hal itu membawa angin segar bagi ekonomi nasional di tengah bayang-bayang risiko ketidakpastian global yang tak kunjung reda. Kemarin, Jumat (24/3), Bank Indonesia melaporkan bahwa penyaluran kredit sepanjang Februari 2023 tumbuh 10,4% secara tahunan menjadi Rp6.348 triliun. Sebulan sebelumnya penyaluran kredit juga tumbuh 10,2%. Sebanyak Rp3.218,4 triliun penyaluran kredit pada Februari 2023 mengalir ke korporasi, sedangkan sisanya merupakan kredit perseorangan. Jika dilihat dari jenis penggunaan, maka kinerja kredit investasi dan kredit konsumsi terlihat menonjol. Pada Februari 2023 penyaluran kredit investasi tumbuh 11,8% secara tahunan menjadi Rp1.686,4 triliun, sedangkan kredit konsumsi meningkat 9,5% menjadi Rp1.844,5 triliun. Adapun, kinerja kredit modal kerja juga tidaklah buruk, lantaran tetap tumbuh 10,1% seperti halnya pada bulan Januari 2023. Total penyaluran kredit modal kerja pada Februari 2023 tembus Rp2.817, 1 triliun. Ekspansi korporasi, khususnya sektor manufaktur, digadang-gadang turut memompa ekonomi melalui jalur produksi. Hal itu sejatinya sudah tampak jika melihat pada perkembangan Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Indonesia lansiran S&P Global. Pada Februari 2023 PMI Manufaktur Indonesia masih berada di zona ekspansi yakni sebesar 51,2. Termutakhir, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dalam Economic Outlook Interim Report March 2023, mengestimasi pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) nasional hanya naik 4,7%. Belum lagi dengan risiko kenaikan inflasi, yang sepanjang tahun ini diramal mencapai 4,1%, atau di atas target Bank Indonesia di kisaran 3% maupun asumsi dasar ekonomi makro Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 sebesar 3,6%.

Tak ada yang mengira Silicon Valley Bank (SVB) yang sebelumnya berdiri kokoh, megah, dan angkuh dengan aset kelolaan ratusan miliar dolar AS tiba-tiba kolaps demikian cepat hanya dalam 3 hari. Bak serangan jantung fatal yang membuat limbung penderitanya, keruntuhan SVB dikhawatirkan turut membawa dampak sistemis bagi industri keuangan dunia. Hal itu terjadi karena para nasabah marah dan tidak percaya atas kebijakan otoritas moneter AS. Peristiwa ini lantas tercatat sebagai kasus kegagalan bank terbesar kedua sejak Washington Mutual Bank pada 2008 yang menghanguskan US$307 miliar. Di belakang SVB ternyata ada Signature Bank dan Silvergate Bank yang ikut ambruk. Apa kaitannya sehingga bank ini ikut sempoyongan? Signature Bank yang berkantor pusat di New York ini memiliki aset kelolaan sekitar US$118 miliar. Tahu tidak? Ternyata hampir seperempat simpanan Signature Bank berasal dari mata uang kripto. Adapun, Silvergate Bank yang dikenal sebagai bank ramah kripto juga mengalami hal serupa. Semua paham bahwa permainan kripto sangat lahap akan perangkat teknologi beserta sistem transaksi perdagangan kekinian yang tak semua orang paham. Ambruknya bursa kripto milik Sam Bankman-Fried, FTX, yang menguras simpanan miliaran dolar, menjadi alasan mereka memangkas simpanan kripto hingga US$8 miliar atau sekitar Rp123,3 triliun. Meski begitu, langkah tersebut gagal menenangkan investor. Keadaan itu diperparah setelah SVB yang fokus pada teknologi juga limbung. Rontoknya bank-bank besar itu ditengarai sebagai imbas dari kebijakan penaikan suku bunga The Fed secara agresif. Kenaikan bunga The Fed sejak tahun lalu yang tujuan awalnya untuk menjinakkan inflasi menyebabkan bunga kredit meroket. Inilah yang kemudian memicu munculnya distrust massal.