Opini
( 545 )Mengawal Laju Industri Otomotif
Geliat perekonomian Indonesia terus memperlihatkan harapan kebangkitan seiring dengan perbaikan sejumlah indikator yang kali ini berasal dari mulai pulihnya penjualan kendaraan roda empat. Data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Kamis (12/1), menunjukkan penjualan kendaraan roda empat sepanjang 2022 mencapai 1,013 juta unit atau tumbuh 17,4% dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya. Kinerja tersebut kian mendekati kondisi prapandemi sebanyak 1,1 juta unit pada 2019, sekaligus menepis angka pesimistis sebelumnya yang diperkirakan sebesar 900.000 unit. Menurut data Gaikindo, total penjualan ritel tahun lalu itu melonjak 150.224 unit dibandingkan 863.358 unit pada periode 2021. Adapun dari sisi wholesales, penjualan mobil ikut memperlihatkan pertumbuhan. Selain akibat dari mulai pulihnya aktivitas masyarakat, efektivitas insentif perpajakan juga diyakini menjadi katalis moncernya kinerja penjualan. Insentif yang digelontorkan pemerintah tersebut berhasil membangun gairah pasar dan mendorong tingginya permintaan. Insentif PPnBM itu tak hanya memberi benefit kepada industri otomotif tetapi juga industri penunjang lain seperti baja, komponen, ban, hingga pembiayaan. Di samping itu, peningkatan penjualan juga dirasakan untuk mobil listrik dan hybrid yang mengalami sengatan elektrifikasi permintaan pada tahun lalu. Penjualan mobil listrik Januari—November sebesar 7.923 unit dan perkiraan sepanjang 2022 bisa mencapai 8.500 unit. Data Gaikindo untuk electric vehicle yang terjual tahun lalu hanya 687 unit. Kendati begitu, prospek bisnis 2023 yang tetap bersinar ini harus dibarengi dengan upaya sungguh-sungguh untuk dapat memenuhi suplai sesuai dengan minat masyarakat. Masih banyak tantangan yang harus direspons pemerintah, salah satunya dari kendala kelangkaan semikonduktor (cip) global. Bila dibiarkan tanpa solusi jangka menengah dan panjang, isu kelangkaan semikonduktor ini akan senantiasa memengaruhi lamanya pelanggan untuk bisa mendapatkan mobil.
2024 Jadi Momen Indonesia Lepas dari Middle Income Trap
JAKARTA, ID – Pemerintah menilai tahun 2024 menjadi salah satu momentum krusial bagi Indonesia dalam memanfaatkan bonus demografi dan keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle income trap). Tahun depan, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,3% sampai 5,7% dengan mengoptimalkan sumber pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers usai Rapat Terbatas tentang Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2024 di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (20/2/2023). Dia mengatakan, tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan KEM PPKF 2024 adalah mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pemerintah, jelas dia, akan mengambil langkah antisipatif agar resiliensi pertumbuhan ekonomi terjaga. Hal tersebut dilakukan melalui implementasi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja, Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, serta Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. (Yetede)
2039, Indonesia Miliki Pembangkit Listrik Nuklir
JAKARTA, ID – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan, pemanfaatan energi nuklir untuk pembangkit listrik mulai 2039. Hal ini merujuk pada peta jalan net zero emission (NZE) 2060 dan revisi Kebijakan Energi Nasional (KEN). Pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) yang beroperasi nantinya memiliki kapasitas sekitar 20 megawatt (MW) sampai 30 MW. “Sekarang sudah dipadankan oleh DEN (Dewan Energi Nasional) yang sedang merevisi KEN,” kata Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konser vasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Dadan Kusdiana kepada Investor Daily di Jakarta, akhir pekan lalu. Dalam peta jalan NZE disebutkan kebutuhan listrik pada 2060 mencapai 1.942 Twh yang disuplai dari pembangkit energi terbarukan sebanyak 96% dan sisanya 4% dipasok oleh PLTN. Adapun total kapasitas terpasang pada 2060 mencapai 708 gigawatt (GW). Porsi PLTN dari kapasitas terpasang tersebut sebesar 31 GW. Dadan menyebut kriteria lokasi PLTN yakni dibangun pada area terpencil yang belum terjamah oleh jaringan transmisi listrik. Kemudian energi terbarukan yang tersedia hanya tenaga surya. Energi nuklir pun dinilai mampu mensubtitusi pembangkit yang berada dia area pertambangan. (Yetede)
Memastikan Subsidi Tepat Sasaran
Pemerintah dan DPR tengah melakukan pembahasan untuk menyusun skema penerima Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi agar penyalurannya lebih tepat sasaran.Kekhawatiran melonjaknya jumlah kuota BBM bersubsidi pada tahun ini muncul ketika terjadi kecenderungan peningkatan pemakaian dari bulan ke bulan. Dalam APBN 2023, kuota BBM Jenis Bahan Bakar Khusus Penguasan jenis Pertalite diperkirakan sebanyak 32,56 juta kilo liter, BBM Jenis Bahan Bakar Tertentu minyak tanah sekira 0,5 juta kilo liter dan minyak solar 17 juta kilo liter. Kuota BBM Pertalite pada tahun ini naik 2,6 juta kiloliter dibandingkan dengan kuota 2022 karena tren konsumsi masyarakat yang makin mendekati konsumsi normal pascapandemi. Kenaikan konsumsi itu memperlihatkan dua sisi mata uang yang berlawanan dampaknya terhadap keuangan negara. Di satu sisi, pertumbuhan konsumsi mencerminkan indikasi positif karena perekonomian mulai pulih, tetapi di sisi lain beban anggaran justru makin meningkat bila pemakaian BBM bersubsidi ternyata tidak tepat sasaran.
Untuk itu, harian ini berharap agar pendistribusian BBM bersubsidi bisa benar-benar tepat sasaran dengan dilakukannya pengendalian secara ketat. Pola subsidi BBM dari komoditas ke pola distribusi tertutup seyogianya dapat segera diwujudkan agar tepat sasaran sehingga secara tidak langsung memberikan perlindungan bagi masyarakat lemah atau berhak menerima dan untuk menjaga daya beli masyarakat.
Regulasi Berkeadilan untuk Industri Media Daring
Komunitas pers masih terus menunggu adanya regulasi tentang keberlanjutan media atau media sustainability. Regulasi ini diperlukan untuk menjaga ekosistem media daring nasional yang sehat, mencerminkan keadilan, dan menjaga kelangsungan hidup media. Pada dasarnya regulasi ini merupakan kesepakatan antara platform digital—Google, Yahoo, Facebook, dan sebagainya—dengan perusahaan pers nasional (sebagai penerbit atau pemilik konten/berita) serta institusi yang mengawasi pelaksanaan kerja sama tersebut. Dalam regulasi keberlanjutan media nanti diharapkan adanya keterbukaan dari perusahaan platform digital sehingga formulanya bisa dipahami dengan jelas oleh pemilik konten. Selama ini hanya beberapa perusahaan pers skala besar saja yang memiliki kesepakatan khusus dengan platform digital dalam pembagian pendapatan dari iklan (content revenue). Sedangkan perusahaan media sedang/kecil banyak yang tidak memahami atau bahkan tidak pernah tahu formula pembagian pendapatan itu. Perusahaan platform digital senantiasa mengajak kerja sama dengan perusahaan pers. Kerja sama itu bisa berupa mengambil berita/konten dari perusahaan pers untuk dimuat di platform digital yang mereka miliki. Jika konten itu cukup banyak mengundang pembaca dan menjadi sasaran penempatan iklan, maka pemilik konten itu akan menerima bagi hasil dari tarif iklan yang terpasang. Perusahaan pers besar tidak mau begitu saja menerima bagi hasil dari platform digital. Mereka cukup punya posisi tawar yang tinggi. Kondisi itu tidak selalu bisa dialami oleh perusahaan pers skala menengah atau kecil. Posisi tawar mereka tidak cukup kuat. Jika tidak mau menerima hasil dari pengajuan yang disampaikan, bukan tidak mungkin platform digital akan mencari perusahaan pers lainnya untuk diajak kerja sama. Bisa jadi lantaran khawatir tidak mendapatkan kue, perusahaan pers skala menengah dan kecil pasrah saja toh tidak memerlukan biaya dan usaha lagi untuk mendapatkan bagi hasil itu
Komite Pemilihan Tegaskan Erick Thohir Sudah Penuhi Syarat
JAKARTA, ID - Ketua Komite Pemilihan (KP) Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI, Amir Burhannudin menegaskan, Erick Thohir memenuhi syarat sebagai salah satu calon tetap Ketua Umum (Ketum) PSSI 2023-2027. “Yang bersangkutan, Erick Thohir sudah memenuhi ketentuan yang disyaratkan oleh Statuta PSSI,” ujar Amir seperti dikutip dari Antara, Senin (13/2). Amir menepis kabar yang menyebut Erick Thohir melanggar ketentuan aktif di sepak bola selama lima tahun sesuai dengan ayat 4 pasal 38 Statuta PSSI. Amir mengatakan Menteri BUMN itu bisa dibuktikan aktif di sepak bola dan dapat dibuktikan dengan dokumen pendukung. “Itu sesuai dengan dokumen yang dilampirkan dan dikonfirmasi dengan klub anggotanya. Jadi, isu itu tidak benar,” kata Amir. Erick Thohir sebelumnya dituding tidak layak atau sah menjadi calon Ketum PSSI oleh Yesayas Oktavianus, salah satu calon tetap wakil ketum PSSI dan anggota Komite Eksekutif PSSI 2023-2027. Yesayas mengklaim jabatan Erick Thohir sebagai wakil komisaris utama di PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) tidak bisa disebut ‘aktif’ di sepak bola. Namun, KP dan Komite Banding Pemilihan (KBP) sudah menetapkan 76 nama calon tetap ketua umum, wakil ketua umum dan anggota Exco PSSI periode 2023-2027 yang berhak dipilih di KLB PSSI 2023. (Yetede)
Mengurai Kusut Neraca Komoditas
Sudah sekian lama ini pelaku usaha gundah. Pemicunya adalah gangguan impor bahan baku pasca implementasi kebijakan Neraca Komoditas yang telah dirintis bertahap sejak 2 tahun terakhir. Dari industri otomotif misalnya, beberapa produsen waswas karena pasokan bahan baku, khususnya baja, sulit dipastikan. Padahal, persediaan periode sebelumnya telah menipis. Keluhan yang sama sebelumnya juga diutarakan pelaku industri ban yang tak kunjung mendapat kepastian perihal impor bahan baku. Mereka khawatir situasi itu akan merembet pada pengurangan jumlah karyawan lantaran produksi terganggu. Adapun, Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia menilai bahwa kebijakan Neraca Komoditas justru menyulitkan pengusaha dalam melakukan impor. Kini para importir dihantui ketidakpastian. Mereka juga terancam merugi karena barang yang sudah masuk akhirnya tertahan di pelabuhan akibat izin impor tak direspons oleh sistem Sistem Nasional Neraca Komoditas. Implementasi Neraca Komoditas digadang-gadang menjadi jawaban atas kebijakan pengendalian ekspor dan impor yang belum terintegrasi serta tidak adanya acuan data yang sama. Jika mengacu pada Perpres No.32/2022, tujuan kebijakan Neraca Komoditas antara lain penyederhanaan dan transparansi perizinan ekspor dan impor, menyediakan data akurat dan komprehensif sebagai dasar penyusunan kebijakan ekspor dan impor, jaminan kemudahan dan kepastian berusaha untuk meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan kerja.
Transformasi Sektor Riil Dorong Indonesia Keluar dari Middle Income Trap
JAKARTA, ID – Bank Indonesia (BI) menyatakan bahwa untuk keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle income trap) Indonesia harus melakukan transformasi sektor riil dalam bentuk peningkatan produktivitas dan nilai tambah sektor ekonomi formal. Deputi Gubernur BI Dody Budi Waluyo mengatakan, ada lima aspek penting yang saling mendukung dan perlu diintegrasikan, yaitu pembangunan infrastruktur, hilirisasi, reformasi struktural, digitalisasi ekonomi, dan pembangunan sumber daya manusia (SDM). Sampai saat ini Indonesia telah mencapai kemajuan yang pesat dalam 5 aspek tersebut, di mana pembangunan menjadi prioritas utama pemerintah, hilirisasi sejumlah komoditas telah mulai menuai hasil, dan digitalisasi yang sedemikian pesat di masyarakat. “Reformasi struktural juga menjadi komitmen pemerintah melalui Undang-Undang Cipta Kerja guna memperbaiki kemudahan berusaha,” ujar Dody saat dihubungi Investor Daily, Rabu (8/2/2023). (Yetede)
Ekspansi Kredit Jangan Kendur
Empat bank papan atas di Indonesia kompak mencatatkan pertumbuhan kinerja yang impresif sepanjang tahun lalu. Hal ini mencerminkan keberhasilan bank-bank jumbo dalam memaksimalkan peluang selama periode pemulihan ekonomi nasional. PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA), salah satunya, membukukan laba bersih senilai Rp40,7 triliun sepanjang 2022. Capaian laba perusahaan itu tumbuh 29,6% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. BBCA sungguh piawai memanfaatkan momentum pemulihan ekonomi. Tahun lalu, mereka menggelar sejumlah event dan ekshibisi strategis seperti BCA UMKM Fest 2022 dan BCA Wealth Summit 2022. Kinerja ciamik BBCA juga diikuti oleh tiga bank besar pelat merah yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), serta PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI). BBRI mencetak laba bersih paling tinggi di antara bank-bank besar lainnya, yaitu sebesar Rp51,5 triliun sepanjang 2022. Laba itu melompat 67,1% jika dibandingkan dengan pencapaian pada tahun sebelumnya. Di samping BBRI, BMRI dan BBNI juga mencatatkan kinerja impresif dengan catatan laba bersih pada tahun lalu sebesar Rp41,2 triliun dan Rp18,3 triliun, atau masing-masing melesat hingga 46,9% dan 68%. BMRI membukukan penyaluran kredit secara konsolidasi sebesar Rp1.202,2 triliun sepanjang 2022 atau naik 14,5% secara tahunan. Adapun, BBNI juga sukses mengerek penyaluran kredit tahun lalu sebanyak 10,9% menjadi Rp646,2 triliun. Kita berharap bank-bank papan atas di Indonesia terus menjaga level pertumbuhan ekspansi kredit pada 2023, sembari tetap menjaga kualitas pembiayaan yang sehat.
Menggaet Investasi Minerba
Angin optimisme terhadap investasi di subsektor mineral dan batu bara atau minerba terus berembus di tengah penguatan harga komoditas energi ini. Tren positif tersebut didukung oleh pencapaian target investasi pada 2022 sebesar US$5,69 miliar atau melampaui target senilai US$5,01 miliar dan US$4,3 miliar pada 2021. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp183,35 triliun atau melampaui target sebesar Rp101,84 triliun. Komoditas batu bara ini menyumbang 80% dari nilai royalti PNBP. Capaian investasi yang melebihi target tersebut tidak dapat dilepaskan dari iklim investasi yang kian kondusif. Selain itu, para pemangku kepentingan sangat gencar melakukan promosi sejumlah proyek potensial secara virtual kepada investor asing. Beberapa negara yang menjadi tujuan promosi a.l. Amerika Serikat, Kanada, dan Australia. Tren positif ini membuat pemerintah turut mengawal kebutuhan batu bara untuk pemenuhan kepentingan dalam negeri. Sementara itu, langkah untuk mempertahankan dan meningkatkan investasi khususnya di komoditas mineral dan batu bara pada tahun ini ditopang dengan rencana produksi dan pemanfaatan, termasuk rencana pembangunan smelter yang diharapkan dapat kembali berjalan normal pascapandemi Covid-19. Upaya menggiring investasi yang lebih besar di sektor energi dibarengi pemerintah dengan menjaga tata kelola di sektor minerba. Adapun dari sisi efisiensi dan harga, batu bara masih menjadi sumber energi yang murah dibandingkan dengan energi lainnya seperti sektor minyak dan gas maupun energi baru terbarukan. Bahkan sekitar 41% dari total bahan bakar energi masih didominasi oleh batu bara. Dari sektor hulu minyak dan gas, misalnya, negeri ini memiliki 128 cekungan, di mana sebanyak 74 belum tersentuh kegiatan eksplorasi.
Pilihan Editor
-
Harga Batu Bara Acuan, Rekor Emas Hitam Terhenti
09 Dec 2021 -
Visa Luncurkan Layanan Konsultasi Kripto
09 Dec 2021 -
UE Ingin Bentuk Kekuatan Dagang Baru
09 Dec 2021 -
Mati Hidup Garuda
13 Dec 2021









