Sebagian masyarakat saat ini menanti kepastian pemberian subsidi kendaraan listrik oleh pemerintah. Rencana insentif dan subsidi kendaraan listrik bukanlah hal baru karena memang telah disampaikan oleh beberapa menteri. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, misalnya, meyakini bahwa regulasi insentif kendaraan listrik akan terbit pada Februari ini. Namun, belum ada detail yang jelas tentang rencana tersebut. Kabar yang beredar menyebutkan pemerintah akan memberikan subsidi untuk kendaraan listrik yang rencananya sebesar Rp7 juta—Rp8 juta untuk sepeda motor listrik, lalu Rp80 juta untuk mobil listrik, dan Rp40 juta kendaraan hybrid. Lagi-lagi itu pun belum pasti. Kepastian insentif tersebut diyakini akan membuat penjualan kendaraan listrik, baik mobil dan motor, melesat karena harganya akan relatif terjangkau. Sejauh ini, faktor harga jadi konsideran masyarakat untuk memiliki mobil dan motor listrik. Data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) menunjukkan jumlah penjualan wholesales kendaraan listrik dari jenis bahan bakar elektrik, hybrid atau kombinasi BBM dan elektrik, dan Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV) sampai dengan 2022 sebanyak 15.437 unit. Jumlah itu meningkat dibandingkan dengan angka penjualan pada 2021 yang baru 3.193 unit. Menurut Badan Anggaran DPR, wacana pemerintah memberikan subsidi untuk kendaraan listrik tidak ada dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2023. Bagi Senayan, rencana subsidi yang besar untuk mobil dan motor listrik itu, tidak sebanding dengan alokasi program perlindungan sosial yang diterima oleh setiap rumah tangga miskin. Opsi untuk memberikan subsidi listrik ini setidaknya juga menguatkan opini bahwa pemerintah lebih memilih untuk menyelesaikan persoalan energi dan impor minyak, ketimbang mencari solusi atas masalah komplikasi kemacetan dan kepadatan penduduk.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar telah mengklarifikasi pemberitaan media massa yang melaporkan dirinya jengkel lantaran anggaran program kemiskinan sekitar Rp500 triliun hanya habis untuk rapat, seminar, dan studi banding. Meskipun demikian, bukan berarti sinyal MenPANRB sepenuhnya keliru. Tidak hanya di tingkat kementerian, di instansi pemerintah daerah pun masih sering terjadi pengalokasian anggaran kemiskinan tidak seperti yang diharapkan. Walaupun bukan berarti dana Rp500 triliun anggaran kemiskinan semua habis untuk kegiatan yang sia-sia dan tidak berkaitan langsung dengan upaya penanganan kemiskinan. Akan tetapi harus diakui ada banyak instansi yang mengalokasikan anggaran kemiskinan untuk hal-hal yang tidak selaras. Indeks kedalaman kemiskinan menurun sebesar 0,024 poin, sedangkan indeks keparahan kemiskinan menurun 0,016 poin. Penurunan tersebut juga terjadi baik di perkotaan maupun di perdesaan. Tetapi, yang menjadi masalah adalah kesenjangan yang terjadi antara masyarakat miskin dan masyarakat menengah ke atas, terlebih masyarakat kelas atas. Di Indonesia, kalau dibuat perbandingan kekayaan 4 konglomerat ternyata sama dengan kekayaan yang dimiliki 100 juta penduduk miskin. Kekeliruan yang terjadi dalam upaya pengentasan kemiskinan yang selama ini dikembangkan di Indonesia sebetulnya ada pada banyak hal. Lebih dari sekadar kekeliruan dalam pengalokasian anggaran kemiskinan, kurang efektivitasnya upaya penanganan kemiskinan bermuara pada ketidaktepatan substansi program dan pada tata kelola pajak yang seharusnya diperuntukkan untuk masyarakat miskin.

Pergolakan di dalam ekonomi global belakangan ini dan masa depan yang tidak menentu mulai mengubah orientasi generasi Z dalam memilih tempat bekerja. Sekian tahun lalu usaha rintisan (start up) menjadi idola anak muda, kini mereka mulai berubah. Perusahaan mapan kembali menjadi pilihan. Perusahaan yang terkesan kuno dan tak berubah biasanya akan sulit mendapatkan talenta baru. Generasi Z yang lahir pada 1997-2010 (di Indonesia kerap disebut lahir pada 2000-2010) memiliki ciri dan keinginan yang berbeda. Sebuah laporan tentang mereka dari Adobe yang berjudul ”Future Workforce Study” dikeluarkan pecan ini. Adobe menyurvei lebih dari 1.000 mahasiswa dan lulusan baru untuk mendapatkan wawasan dan pemikiran mereka tentang pasar kerja dan prospek ekonomi.

Temuan paling mencolok dari penelitian ini adalah, hanya 16 % responden gen Z mengatakan mereka akan mempertimbangkan untuk bekerja di perusahaan rintisan atau perusahaan kecil, sementara 52 % responden mengatakan mereka akan mengejar karier dengan perusahaan besar dan mapan, karena Gen Z percaya perusahaan besar dan mapan memiliki peluang lebih baik untuk mengatasi badai ekonomi yang mungkin terjadi dalam waktu dekat. ”Mereka yang baru dan akan lulus dari perguruan tinggi telah melewati ketidakpastian yang signifikan beberapa tahun ini, termasuk tantangan yang ditimbulkan pandemi dan kekhawatiran tentang resesi yang akan datang. Sebagian besar pekerja gen Z sedang mencari peluang karier dengan perusahaan  mapan, perusahaan yang dapat menawarkan lebih banyak stabilitas dan peluang untuk tumbuh,” kata Direktur Senior Akuisisi Talenta AdobeTricia Guyer, seperti dikutip Fast Company. (Yoga)

Upaya pemerintah untuk mencapai target produksi 1 juta barel minyak per hari dan 12 miliar standar kaki kubik gas per hari pada 2030 tak ubahnya jauh panggang dari api. Langkah mempercepat pencapaian target melalui dukungan empat proyek strategis nasional di sektor hulu migas belum memperlihatkan kemajuan yang berarti. Berdasarkan data Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), keempat PSN hulu migas tersebut adalah Jambaran Tiung Biru, Tangguh Train 3, Indonesia Deepwater Development (IDD), dan Abadi Masela. Proyek Jambaran Tiung Biru, misalnya, yang sudah onstream sejak 20 September 2022, hingga kini baru memproduksi sekitar 75 MMSCFD dari target 190 MMSCFD. Belum optimalnya produksi akibat terganggunya fasilitas pengolahan produk turunan. Di sisi lain, teknologi Enhanced Oil Recovery (EOR) yang digadang-gadang dapat menahan laju penurunan produksi migas tidak dapat diaplikasikan oleh semua KKKS. Alasannya, diperlukan investasi yang cukup besar untuk menerapkan metode pengurasan minyak tingkat lanjut guna mengoptimalkan produksi sebuah lapangan migas.

Winter is coming. Subjudul dari serial film Game of Thones itu sangat layak menggambarkan kondisi ekosistem digital dunia saat ini. Bahkan saya menyebutnya bukan lagi winter tetapi frozen. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya perusahaan startup digital yang bertumbangan bahkan perusahaan teknologi yang sudah cukup mapan sekalipun, seperti facebook, google dan microsoft, yang melakukan pengurangan karyawannya dalam jumlah besar. Kondisi ini makin memperjelas ada sesuatu yang tidak beres dalam iklim digital saat ini. Dalam penelusuran saya, terdapat sederet nama startup Indonesia yang mengalami kebangkrutan dan bahkan terpaksa harus gulung tikar, seperti Fabelio, Airy Room, Stoqo, Qlapa, Sorabel, dan banyak lagi lainnya. Daftar itu makin melengkapi daftar startup global yang terlebih dahulu bertumbangan seperti CommonBond, Reali, Airlift, Volt Bank, dan lain sebagainya. Seperti kita ketahui startup adalah perusahaan yang baru didirikan, biasanya menggunakan pendekatan teknologi digital dalam menjalankan bisnisnya. Masing-masing startup memiliki kekuatan bersaing dan tumbuh, yang menurut founder-nya disebut dengan value preposition. Value preposition inilah yang menjadi “alat jualan” untuk menarik investor agar mau menempatkan dananya dalam startup tersebut, dengan janji pertumbuhan yang berkali-kali lipat di masa yang akan datang. Perusahaan startup umumnya membutuhkan dana besar di awal pendiriannya untuk menjalankan operasionalnya, oleh karena itu diperlukan dana yang relatif besar dan berkesinambungan. Dalam dunia startup, meskipun valuasi menjadi “nadi”, tetapi cash tetap menjadi “raja”. Tanpa cash, operasional startup tidak akan bisa berjalan, itulah mengapa model bisnis startup adalah mencari dana dari investor melalui serangkaian putaran pendanaan. Dana yang tersedia akan menentukan seberapa lama startup akan dapat berjalan. Valuasi selalu dijadikan senjata untuk menarik investor, sebisa mungkin valuasi dibuat semenarik mungkin dengan beragam metrix-metrix penilaian yang mendukung. Konsep inilah yang dianggap menjadi kitab suci oleh para founder startup, yaitu valuasi sama dengan uang.

Bagi yang percaya Feng Shui, ada sejumlah sektor yang menurut prediksi bisa meraup hoki lumayan besar pada tahun ini. Salah satu elemen yang disebut-sebut para pakar Feng Shui bakal membawa cuan adalah bisnis yang berhubungan dengan elemen tanah, yaitu properti. Siap-siap saja sektor-sektor yang berkaitan dengan perumahan, perhotelan, kontraktor, pertanian, hingga bisnis bangunan yang lain bakal mendapat giliran memetik keuntungan. Banyak pebisnis berharap sisa-sisa awan kelabu yang sempat menggelayuti properti pada 2022 akan berganti dengan langit yang cerah pada tahun ini. Sebenarnya, tanda-tanda membaiknya sektor properti sudah tampak sepanjang tahun lalu. Namun, sekeras-kerasnya sektor ini berupaya bangkit, ada rintangan yang kembali mengadang yaitu lonjakan harga komoditas, BBM, badai inflasi, dan rezim suku bunga tinggi. Bank Indonesia (BI) pada 2022 bahkan telah mengatrol suku bunga acuan menjadi 5,5% hanya dalam waktu 5 bulan, dari posisi awal yang terus bertahan di level 3,5%. Oleh karena itu, sedikit terasa aneh di telinga jika ada yang meramalkan bahwa industri properti bisa ketiban hoki pada tahun ini. Yang membuat penyaluran properti lebih optimistis di tengah kenaikan bunga acuan adalah faktor standar penyaluran kredit pada kuartal I/2023 diyakini sedikit lebih longgar dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. Indikatornya adalah angka Indeks Lending Standar (ILS) yang mencapai -0,58%. Dengan adanya dugaan kebijakan penyaluran kredit yang lebih longgar, maka terjadi relaksasi pada aspek jangka waktu dan biaya persetujuan kredit.

Bank Indonesia tancap gas mengerek suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 5,75%, kemarin. Kenaikan tiada henti dalam 6 bulan terakhir sejak terjadi gonjang-ganjing ekonomi dunia dan lonjakan inflasi dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Sejak Agustus 2022, Bank Indonesia (BI) menaikkan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 225 basis poin (bps) secara kumulatif. Ada kalanya bunga naik 25 bps atau 50 bps dalam sebulan. Dalih utama kenaikan BI7DRR itu karena kenaikan harga BBM. Akibat lonjakan harga energi dunia tersengat perang Ukraina-Rusia. Faktor lainnya, sikap hawkish bank sentral Amerika Serikat—The Federal Reserve—dalam menaikkan suku bunga. The Fed, begitu biasa disebut, lebih agresif dalam menaikkan suku bunga acuan. Terakhir, pada Desember 2022, bank sentral AS itu menaikkan Fed Fund Rate sebesar 50 bps ke kisaran 4,25%-4,5%. Berbanding terbalik dengan Indonesia. Dampak kenaikan harga BBM ‘masih ramah’ terhadap lonjakan inflasi di Tanah Air. Saat bahan bakar subsidi naik pada awal September 2022, dampak terhadap kenaikan inflasi tidak sebesar perkiraan. Ramalan ekonom dan Perry Warjiyo, Gubernur BI, meleset. Mereka heran angka inflasi turun lebih cepat dari proyeksinya. Konsensus ekonom memprediksi inflasi sebesar 6,5% pada tahun lalu. Angka inflasi inti pun tercatat lebih rendah dari ramalan BI. Bank sentral memperkirakan inflasi inti dalam setahun penuh sekitar 4,61%, tetapi realisasinya pada akhir 2022 sebesar 3,36%.

Pembangunan infastruktur masih menjadi agenda utama pemerintah saat ini. Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2023, secara spesifik disebutkan bahwa pembangunan infrastruktur diharapkan bisa menjadi alat untuk mendorong transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.Meskipun demikian, tidak murah untuk membangun infrastruktur. Diperkirakan kebutuhan pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur mencapai Rp6.445 triliun, di saat yang bersamaan alokasi belanja modal relatif kecil dan proyek infrastruktur belum terklasifikasi berdasarkan jenis sehingga cukup sulit untuk menyusun prioritas dan bagaimana bentuk pendanaan yang sesuai. Hal ini ditambah fakta bahwa, pemerintah pusat hanya dapat memberikan kontribusi mencapai 37% saja dari total kebutuhan pendanaan di atas. Dari 542 daerah hanya ada 1 daerah yang masuk dalam kategori sangat mandiri dalam hal pengelolaan fiskal daerah. Baru 8 provinsi dan 2 kota yang tergolong mandiri serta 18 provinsi dan 36 kabupaten/kota dengan kondisi fiskal menuju mandiri. Adapun Pemda yang kondisi fiskalnya belum tergolong mandiri ada 8 provinsi dan 458 kabupaten/kota (DJPK, Kementerian Keuangan,2022). Oleh karena itu, diperlukan terobosan dan sinergi pendanaan untuk pembangunan infrastruktur di daerah. Inovasi dilakukan oleh Pemda Provinsi Sulawesi Utara ketika membangun Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Pada pembangunan RSUD tersebut, Pemda melakukan kolaborasi pembiayaan yang merupakan gabungan dari APBN, APBD, hibah dan pinjaman melalui PT SMI, dengan total pinjaman mencapai Rp300 miliar. Tentu apa yang dilakukan oleh Pemda Sulawesi Utara bisa menjadi inspirasi bagi daerah lain dalam membiayai infrastruktur di daerah

Perlindungan konsumen jasa keuangan memasuki era baru dengan terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang menegaskan salah satu tujuan OJK adalah mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat sebagaimana dimuat dalam Pasal 4 huruf c Undang-undang Nomor 21/2011 tentang OJK. Amanat UU itu dijalankan sebagai prioritas utama oleh OJK dengan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/POJK.07/2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. Tidak sampai disitu, OJK terus melakukan penguatan perlindungan konsumen dengan menerbitkan POJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Penguatan perlindungan konsumen pada POJK 6 ditunjukkan dalam lima prinsip dasar yaitu pertama, peningkatan literasi keuangan melalui program edukasi keuangan. Pondasi terbaik melindungi konsumen adalah peningkatan literasi keuangan masyarakat. Kedua, transparansi informasi. Pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) dan konsumen didorong untuk saling menyampaikan informasi jelas dan benar ketika akan melakukan perjanjian atau transaksi di sektor jasa keuangan sehingga konsumen dapat memahami manfaat, risiko dan biaya dari produk yang dibeli. Ketiga, perlakuan adil dan perilaku bisnis bertanggung jawab. OJK juga mendorong PUJK untuk memperlakukan konsumen jasa keuangan dengan adil. Keempat adalah prinsip perlindungan aset, privasi dan perlindungan data konsumen. Usaha di sektor jasa keuangan merupakan bisnis kepercayaan, sehingga perlindungan aset, privasi dan perlindungan data konsumen juga sangat memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat. Kelima, penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan PUJK didorong agar dilakukan secara cepat dan tepat untuk semakin melindungi konsumen.

Pekan lalu, kita kembali dihebohkan dengan rencana Tesla Inc., berinvestasi di Indonesia. Tesla, produsen mobil listrik milik Elon Musk, dan Pemerintah Indonesia dikabarkan mendekati kata sepakat untuk membangun fasilitas produksi di Indonesia. Tesla berencana membangun pabrik mobil listrik dengan kapasitas produksi 1 juta unit per tahun. Fasilitas yang akan dibangun juga bakal melayani berbagai fungsi, termasuk produksi dan rantai pasok. Hubungan dengan Tesla memang dijalin pemerintah sejak beberapa tahun terakhir. Bahkan, Presiden Joko Widodo sempat menyambangi Elon Musk langsung di markas SpaceX di Boca Chica, Texas, Amerika Serikat. Kondisi pasar Indonesia yang atraktif juga tecermin dari komitmen investasi untuk mengembangkan ekosistem kendaraan listrik dari LG yang mencapai US$8,9 miliar, dan CATL senilai US$5,2 miliar. Selain itu, ada juga Foxconn yang menyiapkan modal sebanyak US$8 miliar, dan Hyundai Motor senilai US$1,5 miliar. Namun, dari sederet komitmen dan minat investasi yang telah disampaikan pemerintah selama ini, belum semua yang terealisasi. Padahal, permintaan akan kendaraan listrik akan terus meningkat.