Dua hari jelang tutup tahun, pemerintah memutuskan mencabut kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Presiden Jokowi, 30 Desember 2022 menyampaikan keputusan ini di Istana Negara. Sejak hari pertama 2023, tak ada lagi pembatasan kerumunan dan pergerakan masyarakat. Presiden menegaskan, seperti dikabarkan www.setkab.go.id, keputusan ini diambil setelah pertimbangan dan kajian panjang dan dengan memperhatikan situasi pandemi di Tanah Air. Indonesia termasuk negara yang berhasil mengendalikan Covid-19 dengan baik sekaligus bisa menjaga stabilitas ekonominya. Selain pandemi yang terkendali, pencabutan PPKM juga dilandasi tingginya cakupan imunitas penduduk dan capaian vaksinasi Covid-19. Presiden meminta masyarakat dan komponen bangsa untuk tetap hati-hati dan waspada. Masyarakat diingatkan untuk meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan dalam menghadapi risiko Covid-19. Penghapusan PPKM disambut antusias oleh publik. Kemeriahan pesta malam tahun baru 1 Januari 2023 terlihat di mana-mana. Di Jakarta, Makassar, Bandung, Bali, dan kota lainnya suasana meriah sambut tahun baru. Misalnya, pasokan makanan dan minuman, hotel atau tempat menginap, angkutan atau trasportasi darat, laut, dan udara menjadi bangkit menyambut ujung era pandemi. Kebangkitan ekonomi masyarakat ini menjadi penanda pulihnya ekonomi bangsa dan negara setelah dilanda krisis kesehatan dan ekonomi akibat Covid-19. Tiga tahun sudah industri kebutuhan hidup masyarakat dalam kondisi meredup. Tak sedikit yang gulung tikar karena rendahnya permintaan, salah satunya akibat kebijakan PPKM. Kini, setelah PPKM dicabut, roda ekonomi masyarakat dan pemerintah segera bergulir lebih kencang. Masyarakat sebagai produsen utama ba­han pangan akan kembali giat bekerja dalam memproduk­si berbagai jenis bahan ma­kanan.

Morela Hernandez dan kawan-kawan membuat riset tentang situasi yang kadang membuat tidak nyaman, tetapi penting dalam pengambilan keputusan. Riset yang dimuat dalam MIT Sloan Management Review, Desember 2022, menyarankan para eksekutif untuk mempertimbangkan  ketidaknyaman dalam pengambilan keputusan. Pembuat keputusan sering kali ingin melepaskan diri dari ketidaknyamanan psikologis. Mereka ingin melepaskan salah satu bentuk ketidaknyamanan, yaitu ambivalensi, dengan membuat pilihan secepat mungkin. Penelitian menunjukkan bahwa individu yang mengalami ambivalensi tidak selalu bisa mengidentifikasi dengan benar apa yang menyebabkan konflik, semisal antara emosi positif dan negatif. Menyadari keadaan ini, ambivalensi yang teridentifikasi dapat mengarahkan kita pada pengambilan keputusan yang lebih efektif.

Naomi B Rothman dan kawan-kawan dalam tulisan berjudul ”Embracing the Power of Ambivalence” di Harvard Business Review beberapa waktu yang lalu menyebutkan, dalam menghadapi ketidakpastian tentang masa depan, banyak karyawan mungkin telah memupuk ambivalensi emosional, berupa perasaan campur aduk. Situasi seperti itu muncul saat menghadapi masalah seperti kemunduran prestasi kerja dan rintangan dalam pekerjaan yang dialami. Akan tetapi, penelitian mereka menunjukkan bahwa ambivalensi emosional juga dapat membuat orang lebih mudah beradaptasi karena membantu  mereka memikirkan berbagai hal dengan cara yang lebih fleksibel. Situasi itu juga memungkinkan mereka menemukan cara alternatif untuk mendekati sebuah masalah. Menurut Rothman, pemimpin dapat menggunakan pendekatan yang diilhami oleh wawancara motivasi untuk membantu karyawan mengeksplorasi sisi positif dan negative dari suatu masalah sehingga ketidaknyamanan emosi malah memberi dampak baik. Ketidaknyamanan tak perlu dihindari, tetapi dicari manfaatnya dan kemudian diselesaikan ketika berpotensi merusak dan merugikan semua pihak. (Yoga

Awan gelap perekonomian global telah digantung oleh berbagai institusi ekonomi global di awal 2023. Kekhawatiran resesi, tingkat suku bunga kebijakan bank sentral yang berada di tingkat tinggi serta pemulihan sektor manufaktur yang lebih lambat dari perkiraan menjadi hal yang mesti ditembus. Akibatnya, volatilitas tersebut menjadi hal yang dikhawatirkan turut menggelantung di langit perekonomian dan pasar keuangan Indonesia.Namun, pemulihan ekonomi Indonesia yang didorong oleh trade surplus mencapai US$50,68 miliar hingga November 2022 diharapkan berlanjut pada tahun ini. Hal itu seiring dengan risiko defisit neraca pembayaran yang berkurang menjadi hanya US$1,3 miliar pada kuartal III/2022, begitu juga dengan posisi pinjaman luar negeri yang turun US$20,4 miliar hingga kuartal III/2022 secara year-to-date (YtD). Di sisi lain, dorongan menjaga stabilitas melalui ruang interest rate differential yang menarik antara Fed Rate dan BI7DRRR ataupun antara yield SBN dan yieldUS Treasury menjadi hal yang telah meningkatkan cost of fund domestik ke tingkat yang lebih tinggi. Meskipun demikian, perlu dicermati bahwa peningkatan yield SBN 10 tahun sebesar 54,2 bps (YtD hingga 26 Desember 2022) lebih rendah dibandingkan dengan kenaikan yield US treasury 10 year sebesar 223,7 bps ataupun juga lebih rendah dibanding kenaikan Bi7DRRR yang mencapai 200,0 bps.

Disamping itu, terlepas dari prokontra UU P2SK yang merupakan omnibus law sektor keuangan, dimasukkannya kebijakan burden sharing sebagai kebijakan contra-cyclical bagi Bank Indonesia di saat krisis turut diharapkan mampu menjaga stabilitas pasar keuangan di tengah berbagai kemungkinkan skenario perekonomian saat ini dan masa mendatang. Disisi lain, UU P2SK yang turut mengatur lima hal yang sangat krusial bagi reformasi sektor keuangan lainnya, yakni (1) penguatan kelembagaan otoritas sektor keuangan dengan tetap memperhatikan indepedensi; (2) penguatan tata kelola dan peningkatan kepercayaan publik; (3) mendorong akumulasi dana jangka panjang sektor keuangan untuk kesejahteraan dan dukungan pembiayaan pembangunan yang berkesinambungan; (4) perlindungan konsumen; dan (5) literasi, inklusi dan inovasi sektor keuangan.

Ancaman resesi ekonomi dunia sudah di depan mata. Tahun ini, beberapa negara maju mengalami minus growth. Pada 2023, IMF dan OECD memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi global hanya berada di kisaran 2%—3% saja. Inflasi yang dipicu oleh kenaikan suku bunga acuan Bank Sentral, situasi geopolitik Rusia-Ukraina, tingginya volatilitas harga komoditas, dikatakan sebagai sebab utama resesi (bisnis.com, 27/12/2022). Resesi global 2023 tentu akan berdampak luas, termasuk Indonesia. Berita gembiranya, Indonesia diprediksi akan mampu bertahan dari resesi tersebut. Dilansir dari bisnis.com (27/12/2022) dan kemenkeu.go.id (20/12/2022), beberapa lembaga internasional seperti IMF, OECD, ADB, Bloomberg, dan Bank Dunia memprediksikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia masih akan berada di jalur positif di kisaran angka 4,8% hingga 5,3% di tahun 2023. Ini tentu menjadi sinyal positif bagi perekonomian RI. Optimisme penguatan ekonomi tentu harus dibangun dan digaungkan. Strategi Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada masa pandemi Covid-19 di tahun 2020—2022 dapat menjadi benchmark bagaimana kesigapan pemerintah menghadapi situasi krisis. APBN KiTa hadir untuk memberikan perlindungan kepada segenap rakyat. Dikutip dari siaran pers APBN KiTa periode Desember 2022, hingga 14 Desember 2022, total belanja pemerintah telah mencapai Rp2.717,6 triliun (87,5% dari pagu yang ditetapkan dalam Perpres 98/2022). Angka ini tumbuh 11,9% lebih baik dari periode sama tahun 2021. Melihat dari tren belanja pemerintah di bulan Desember setiap tahunnya, biasanya target realisasi belanja minimal 95% akan selalu tercapai.

Belum genap seminggu kita memasuki tahun baru, ketika semua masalah berat diramalkan datang berduyun-duyun pada periode ini. Entah nyata akan terjadi atau sekadar ilusi, masih ada sisa 361 hari untuk membuktikan akurasinya. Yang pasti, kantong negara juga sudah bersiap-siap mengatur ritme napas agar tetap dapat bertahan. Sebelum membahas kantong negara 2023, sebaiknya kita kuliti dulu apa saja yang menjadi latar masalah berat tadi? Pertama, perlambatan ekonomi global. Masalah ini sudah kita dengar dan lihat sendiri pada tahun lalu. Sejumlah negara di Barat, Amerika Latin, dan Asia, umumnya mulai sakit perut terserang perlambatan ekonomi. Namun, upaya recovery juga tetap terjadi. Dampaknya pun belum terlalu terasa di Indonesia. Kedua, masalah scaring effect dan inflasi tinggi yang menjadi momok munculnya stagflasi. Problem ini berkelindan dengan masalah ketiga, yaitu perang di Ukraina yang kemungkinan besar eskalasinya makin panjang. Kita tak ingin perang ini pada akhirnya meletus menjadi Perang Dunia III dan perang nuklir. Amit-amit. Keempat, masalah pengetatan kebijakan moneter. Kalau ‘ikat pinggang’ makin agresif dikencangkan tahun ini, ada kemungkinan industri keuangan akan sempoyongan karena cost of fund bisa meroket. Ini jelas cara-cara meroket yang tidak baik. Belum lagi dampaknya bisa melumpuhkan rupiah. Kalau rupiah melemah, dapat menjadi momok bagi utang negara yang tiba-tiba meningkat tanpa harus menambah utang baru. Harapannya, APBN bisa menjaga inflasi dan daya beli rakyat, mengurangi pengangguran dan kemiskinan, sehingga ekonomi nasional bisa produktif. Adapun, belanja APBN 2023 yang disepakati totalnya mencapai Rp3.061,2 triliun.

Perekonomian global memasuki era baru. Era rezim suku bunga tinggi dan kelangkaan modal. Likuiditas global menurun, investor menyesuaikan kepemilikan asetnya (rebalancing portofolio chanel), mengalihkannya ke aset keuangan AS. Majalah ekonomi terkemuka yang berbasis di Inggris, The Economist, edisi 10—16 Desember 2022, menurunkan tulisan berjudul “The New Rules”. Tulisan tersebut dimulai dengan kalimat provokatif “welcome to the end of cheap money.” Likuiditas perbankan Emerging Market Economies (EMEs) menyusut. Likuiditas perbankan Indonesia tertinggi pada Januari 2022, sekitar Rp1.021,181 triliun menjadi Rp575,242 triliun pada September 2022. Suku bunga acuan The Fed, Federal Fund Rate (FFR) naik agresif karena tingginya inflasi AS. FFR naik dari 0,25%—0,50% pada Januari 2022 menjadi 4,25%—4,50% pada 14 Desember 2022. Tingkat inflasi AS dan Zona Euro (ZE) masih tinggi. Hal ini memberikan sinyal bahwa bank sentral AS, The Fed dan European Central Bank (ECB) akan menaikkan suku bunga hingga inflasi mendekati 2%, sesuai target kedua bank sentral. The Fed diperkirakan menaikkan FFR menjadi 4,75%—5,0% awal 2023. Sementara suku bunga ECB naik dari 0,5% pada Juli 2022 menjadi 2,5% pada 14 Desember 2022. Suku bunga ECB diperkirakan naik menjadi 3% awal tahun 2023.

Rezim suku bunga tinggi menyebabkan aktivitas ekonomi melambat. Profitabilitas perusahaan menyusut. Potensi earning perusahaan makin mengecil. Harga saham (stock prices) menurun. Sejalan dengan The Economist, era baru perekonomian global memerlukan aturan baru yang ditandai oleh: Pertama, meningkatnya ekspektasi return. Kenaikan suku bunga acuan (policy rate) menyebabkan harga aset turun, dan ekspektasi yield surat berharga meningkat. Kedua, rezim suku bunga tinggi membuat investor berorientasi jangka pendek. Investor tidak sabar menghadapi penurunan nilai sekarang dari pendapatannya yang akan datang. Ketiga, perubahan strategi investasi, switching dari public market ke private market.

Indonesia punya beragam amunisi untuk mengarungi ketidakpastian ekonomi dunia tahun ini. Selain capaian positif sejumlah indikator ekonomi pada tahun lalu, manuver kebijakan fiskal dan moneter juga digadang-gadang menjadi pijakan yang kuat pada 2023. Demikian pula dengan serangkaian regulasi yang disiapkan guna memperkuat benteng ekonomi nasional. Contohnya adalah pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) menjadi Undang-Undang pada 8 Desember 2022. Kehadiran beleid tersebut bertujuan memperkuat sistem keuangan nasional melalui perluasan peran Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan, serta penguatan sinergi antara pemerintah dan Bank Indonesia. Harapannya, kala krisis menerpa, sektor keuangan tak serta-merta kolaps. Tak dapat dimungkiri, investasi menjadi salah satu tulang punggung ekonomi di tengah konsolidasi fiskal yang harus dilakukan pemerintah pada tahun ini. Ya, manuver fiskal memang tak lagi leluasa sebagaimana beberapa tahun terakhir karena pemerintah harus mengembalikan defisit anggaran di bawah 3% terhadap produk domestik bruto (PDB). Alhasil, penerimaan pun perlu dioptimalkan, dan investasi menjadi salah satu kuncinya. Apalagi, pada tahun depan pemerintah harus mengejar target investasi Rp1.400 triliun, naik dari tahun ini sebesar Rp1.200 triliun.

Bagaikan bola bekel yang melenting. Begitulah gambaran spirit dan hasrat (passion) yang senantiasa dipelihara Marco Widjojo. Chief executive officer (CEO) dan co-founder SALT Indonesia ini selalu meninggikan semangat dan usaha di kala sulit. Dalam situasi krisis moneter dan reformasi era 1998, Marco berkukuh berangkat kuliah ke Australia. Ia mantap untuk belajar di bidang teknologi, meskipun saat itu ia belum memiliki tokoh panutan, seperti Elon Musk, Mark Zuckerberg, dan Jeff Bezos. Bahkan ia tidak mengenal siapa itu Steve Jobs dan Bill Gates. Marco terus berusaha melenting dan mengejar karier di bidang teknologi, meski ia merasa ada yang meremehkan kualitas dirinya sebagai orang Indonesia. Menjadi sukses dalam suatu keahlian dan karier merupakan jawaban atas ketersinggungannya itu. Mendirikan SALT.ID, perusahaan transformasi digital untuk agensi pemasaran adalah perwujudannya. (Yetede)

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menutup perdagangan 2022 dengan melemah 0,14% ke level 6.850,61 dan membukukan kapitalisasi pasar Rp9.529,86 triliun. Sepanjang tahun ini, IHSG menghijau 2,78%. Di Asia Pasifik, IHSG hanya kalah dari indeks acuan India, Sen­sex, yang menguat 4,29%. Adapun, secara global, IHSG ber­ada pada posisi ketujuh di bawah Bursa India, UAE, Brazil, Chili, Argentina, dan Turki di pering­kat pertama yang melesat 189,62%. Di tengah tekanan global yang membuat berbagai indeks di dunia tertekan, IHSG tertolong sektor energi yang menguat 100,4% sepanjang tahun berjalan dan sektor industri yang menguat 13,42%. Selain itu, IHSG juga tertolong saham-saham kapitalisasi besar yang mengalami kenaikan harga, di antaranya emiten perbankan. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III/2022 tercatat sebesar 5,72% (year on year/yoy), masih positif dan cukup solid di tengah ancaman resesi global yang membayangi perekonomian dunia pada 2023. Menguatnya pemulihan ekonomi ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi secara kuartalan, di mana ekonomi pada kuartal III/2022 tumbuh 1,8% dibandingkan dengan kuartal II/2022. Dengan tingkat pertumbuhan ini, level PDB nasional secara kumulatif hingga kuartal III/2022 sebesar 6,6% atau di atas level kumulatif kuartal I hingga III pada 2019. Hasilnya, sektor ekspor, secara riil, mampu tumbuh double digit sebesar 21,64% (yoy), sedangkan impor tumbuh 23% (yoy).

Gas bumi menjadi komoditas energi yang tengah naik pamor dan digadang-gadang bakal menggeser keberadaan minyak bumi dan batu bara pada masa depan. Tidak dapat dinafikan bahwa gas memiliki potensi lebih besar dibandingkan dengan dua energi berbasis fosil tersebut. International Energy Agency (IEA) memproyeksikan hingga 2035, komoditas gas masih digunakan untuk menjembatani transisi energi global. Transisi yang dimaksud adalah peralihan dari penggunaa pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbasis batu bara menuju pembangkit listrik berbasis energi baru dan terbarukan (EBT). Pemanfaatan gas untuk pembangkit listrik diakui memiliki bermacam keunggulan a.l. capacity factor yang cukup tinggi dan menjadi pembangkit listrik base load, biaya investasi per megawatt pun lebih murah dibandingkan dengan PLTU, pembangkit listrik tenaga nuklir, dan pembangkit listrik tenaga panas bumi. Berdasarkan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) juga memproyeksikan porsi gas bumi dalam bauran energi primer Indonesia 2050 menjadi sekitar 24%, terbesar kedua setelah EBT. Sepanjang 2012—2021, porsi pemanfaatan gas untuk kepentingan domestik rata-rata meningkat sekitar 1,50% per tahun.