Ketika para pemimpin dunia berkumpul di Bali bulan ini untuk menghadiri KTT G20, apakah mereka akan mempercepat aksi transisi iklim global, atau justru melangkah mundur karena krisis energi global? Sulit untuk dipercaya bahwa mereka akan melangkah mundur, meskipun perubahan jangka pendek dapat terjadi karena beberapa negara adidaya sedang memastikan keamanan energinya melalui peningkatan penggunaan batu bara dan migas selama krisis energi berlangsung dan perang di Ukraina yang berlarut. Namun hal ini bisa dianggap sebagai tantangan dalam perjalanan transisi ekonomi global menuju dunia dengan net-zero emission (NZE), karena dapat dipastikan bahwa transisi menuju dekarbonisasi semakin jelas. Penggerak utama transisi ekonomi adalah memburuknya dampak perubahan iklim yang terlihat jelas di seluruh dunia. Biaya yang timbul dari kelambanan aksi perubahan, sudah melebihi biaya yang diperlukan untuk tindakan transisi iklim.

Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir mengatakan Indonesia berpeluang membangun perusahaan rintisan kelas dunia karena potensinya masih besar dengan dukungan populasi mencapai 273,9 juta. Menurutnya, Indonesia merupakan negara dengan jumlah perusahaan rintisan atau startup terbanyak keenam di dunia dengan total 2.321 unit startup. Saat ini, negara dengan startup terbanyak masih dipegang Amerika Serikat dengan jumlah 73.791 unit startup, selanjutnya India dengan 14.793 unit startup, Inggris sebanyak 6.569 startup, Kanada 3.562 unit startup dan Australia sebanyak 2.513 startup. Erick mengatakan startup di Indonesia masih didominasi oleh sektor teknologi finansial yang mencapai porsi 23%. Erick menyayangkan startup yang bergerak di bidang agrikultur hanya 4%. Padahal, sektor agrikultur termasuk empat potensi sumber pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia. “Agriculture baru 4% tetapi untuk fintech, retail, logistik, dan e-commerce besar mencapai 45%,” katanya dalam acara Satu Festival, Digital Imperative Do More With Less di Jakarta, Kamis (10/11).

Keputusan pemerintah menaikkan tarif cukai hasil tembakau rata-rata 10% pada 2023 dan 2024 bakal kian menekan kinerja laba emiten rokok. Tahun ini saja, laba sejumlah produsen rokok yang melantai di Bursa Efek Indonesia sudah anjlok lebih dari 30% secara agregat. Seperti diketahui, usai rapat bersama Presiden Joko Widodo di Istana Bogor pekan lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengumumkan keputusan presiden untuk menaikkan tarif rata-rata tertimbang cukai hasil tembakau. Penaikan tarif cukai pun ditetapkan berbeda untuk setiap golongan rokok. Tarif cukai untuk sigaret kretek mesin I dan II naik rata-rata antara 11,5%—11,75%. Adapun, tarif cukai untuk sigaret putih mesin I dan II naik sekitar 11%, serta sigaret kretek tangan rata-rata naik hingga 5%. Terlebih, kinerja emiten rokok tahun ini pun tengah melesu. Hingga kuartal III/2022, dua raksasa emiten rokok yakni PT HM Sampoerna Tbk. (HMSP) dan PT Gudang Garam Tbk. mencatatkan penurunan laba yang relatif tajam. Dalam laporan keuangan perusahaan, laba bersih HMSP tercatat senilai Rp4,9 triliun per 30 September 2022 atau anjlok 11,75% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu yang mencapai Rp5,5 triliun. Sementara itu, nasib yang lebih buruk melanda GGRM. Produsen rokok yang berbasis di Kediri Jawa Timur itu membukukan penurunan laba bersih sampai dengan 63,77% hingga kuartal ketiga tahun ini. Laba bersih perusahaan hanya mencapai Rp1,49 triliun, padahal tahun lalu di periode yang sama mampu menghimpun Rp4,13 triliun.

Pamor panas bumi sebagai bagian dari energi baru dan terbarukan atau EBT kembali memanas setelah pemerintah mengoptimalkan pemanfaatannya di Indonesia. Upaya tersebut tentu saja tidak dapat dilepaskan dari potensi cadangan EBT yang cukup besar dan panas bumi menjadi salah satu andalannya. Besarnya potensi panas bumi sangat relevan dengan geografis Indonesia yang berada dalam bentang Cincin Api. Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Indonesia memiliki potensi panas bumi lebih kurang 23,9 GW. Menjadi wajar jika panas bumi digadang-gadang menjadi salah satu sumber energi hijau yang mampu mendongkrak realisasi bauran EBT sebesar 23% pada 2025. Karakter energi panas bumi yang ramah lingkungan, dan berperan dalam pengembangan infrastruktur daerah serta perekonomian sekitar, menambah nilai plus. Sejumlah target ditetapkan oleh pemerintah sebagai respons dan bentuk kontribusi untuk menyediakan energi bersih. Pada pengembangan panas bumi, hingga 2030 ditargetkan mencapai lebih kurang 8.007 MW. Guna mencapai target tersebut perlu investasi dalam jumlah yang tidak sedikit untuk pengembangan infrastruktur di wilayah yang terpencil. Untuk mengantarkan panas bumi sebagai primadona EBT, pemerintah menerapkan insentif guna mengurangi risiko pengembangan, salah satunya melalui government drilling guna mengurangi risiko eksplorasi yang ditanggung oleh pengembang.

Industri perasuransian di Indonesia tumbuh dengan baik dan prospektif tiap tahun. Meski begitu, masih ada beberapa perusahaan asuran­si yang mencatatkan kondisi yang bermasalah dan bergulat de­ngan kinerja keuangannya. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pun telah meminta perusahaan asuransi yang saat ini tengah menghadapi persoalan untuk menyusun ulang rencana kerja yang lebih terukur dan melakukan penyehatan keuangan. Beberapa di antara yang berma­salah tersebut memang telah menyetor rencana penyehatan keuangan kepada OJK. Namun, rencana tersebut dinilai oleh oto­ri­tas belum memuaskan ter­utama dari sisi kinerja keuangan. Salah satu isu utama tentu saja permodalan. Industri asuransi diwajibkan memiliki permodalan melalui standar risk-based capital (RBC), sebagaimana mestinya angka minimal yang ditetapkan OJK sebesar 120% sesuai POJK No. 71/POJK.05/2016. Dalam beberapa tahun terakhir, muncul berbagai persoalan di industri asuransi, terutama asuransi jiwa terkait dengan gagal bayar polis seperti perkara PT Asuransi Jiwasraya, PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanartha, PT Asuransi Jiwa Kresna Life, dan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912. Sejumlah kasus tersebut tentunya berdampak terhadap kinerja perasuransian di Tanah Air. Kepercayaan publik terhadap industri perasuransian nasional relatif kuat, meski dari sisi pengumpulan premi sedikit melemah. Kita bisa lihat data dari Aso­­sia­si Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) yang menunjukkan total pen­da­patan premi unweighted pa­da kuartal I/2022 sebesar Rp48,99 triliun atau turun14,7% year-on-year (YoY).

Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) atas realisasi inflasi Oktober tahun ini memperlihatkan harapan lebih besar atas kemampuan Indonesia untuk mengatasi dampak kenaikan harga yang ditengarai menjadi salah satu faktor pemicu resesi global. BPS kemarin mencatat inflasi tahunan sebesar 5,71% (year-on-year/YoY) pada Oktober 2022. Secara bulanan, indeks harga konsumen mencatatkan deflasi 0,11% (month-to-month/MtM). Tingkat inflasi tersebut lebih rendah dari realisasi inflasi pada September 2022 yang mencapai 1,17% secara bulanan maupun 5,95% secara tahunan. Meskipun masih terlalu dini untuk menyatakan perekonomi­an Tanah Air jauh dari risiko re­se­si, tren kenaikan harga yang ren­­dah setidaknya menunjukkan si­tuasi yang terkendali. BPS me­ni­­lai realisasi inflasi tersebut ma­­sih lebih rendah dibandingkan dengan inflasi negara G20 lain­nya. Bagi Indonesia, pergerakan harga energi ini memiliki dampak signifikan terhadap anggaran dari bertambahnya besaran subsidi energi, baik harga ba­han bakar minyak (BBM) maupun ko­mo­di­tas lainnya. Dengan adanya tam­bahan subsidi tersebut dan sa­saran untuk menekan de­fi­sit menjadi lebih berat dan pe­me­rintah mau tidak mau harus men­dorong sisi pendapatan. Situasi ini menjadi tantangan nyata karena konsekuensi penambahan subsidi kerap dibarengi dengan program perlindungan terhadap rakyat, langkah pemberian bantuan sosial, dan upaya perlindungan terhadap perekonomian.

Industri manufaktur di Indonesia seperti tak kekurangan energi menghadapi beragam tantangan yang mengadang akibat ketidakpastian ekonomi global. Buktinya, sejauh ini industri pengolahan masih sanggup menampilkan kinerja yang baik. Salah satu indikator yang dapat dijadikan ukuran adalah realisasi investasi sektor manufaktur. Menurut Kementerian Perindustrian, sepanjang Januari—September 2022 realisasi penanaman modal sektor manufaktur mencapai Rp365,2 triliun atau melesat 54% secara tahunan. Jika ditelusuri lebih jauh, kontribusi sektor manufaktur terhadap total realisasi investasi nasio­nal selama Januari—September 2022 tergolong besar, yakni mencapai 40,9%. Pada periode tersebut, industri manufaktur tetap berada di fase ekspansi. PMI kuartal III/2022 mencapai 53,71%, naik dari 53,61% pada kuartal sebelumnya. Peningkatan terbesar terjadi pada subsektor semen dan barang galian nonlogam, disusul logam dasar besi dan baja, serta kertas dan barang cetakan. Perihal kinerja manufaktur, pada awal bulan ini, S&P Global juga melaporkan bahwa Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Indonesia selama September 2022 mencapai 53,7, naik dari bulan Agustus yang tercatat 51,7. Angka tersebut menggambarkan tingkat ekspansi sektor manufaktur Indonesia meningkat.

Pada November 2022 mendatang, Bali akan menjadi lokasi KTT G20 pertama yang diselenggarakan oleh Indonesia, sebagai satu-satunya negara Asia Tenggara (Asean) di forum G20 yang menjadi salah satu forum terbesar ekonomi di dunia. Di tengah pandemi Covid-19, inflasi global, perubahan iklim, krisis energi dan pangan, serta tentunya konflik perang antara Rusia dan Ukrai­na, kita patut bersyukur di mana Indonesia masih men­ja­di negara G20 dengan pro­yek­si ekonomi oleh OECD yang tumbuh di atas 4% di ta­hun 2022 dan 2023 bersama Chi­na, Arab Saudi, dan India. Terakhir kalinya Bali menja­di saksi konferensi besar Or­ganisasi Perdagangan Du­nia (WTO) ke-9 pada 3—7 De­sem­ber 2013. Dalam konfe­ren­si tersebut lahirlah Paket Ba­li (Bali Package) yang bertu­juan melonggarkan batasan per­dagangan global, sekali­­gus unik, karena menjadi ke­se­pa­katan pertama yang di­se­tujui oleh semua anggota WTO yang notabene adalah or­ga­nis­­asi dengan tingkat kompleksitas negosiasi yang tinggi. Beberapa pokok kunci yang perlu dibawa oleh Indonesia sebagai tuan rumah dan dalam merumuskan Paket Bali Jilid II adalah sesuai daftar inventarisasi masalah mendesak yang luar biasa besar di seluruh dunia baik sektor sosial, ekonomi, ekologi dan keamanan.  Pertama adalah Rusia. Invasinya ke Ukraina telah meningkatkan masalah energi global yang berimbas ke banyak hingga fiskal dan moneter. ‘Kegagalan’ PBB sebagai garda terdepan resolusi perdamaian harus diambil alih oleh G20. Kedua, konsentrasi dan totalitas pada masalah perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan. In­do­nesia seharusnya menjadi pionir dan sekaligus momentum untuk pembenahan internal baik dari manajemen sumber daya alam dan lingkungan seperti hutan, gambut, mangrove, energi, pertambangan, hingga masalah hidrometeorologi. 

Ketiga, kehatian-hatian makro (makroprudensial). Pertumbuhan ekonomi, yang makin tidak merata, dengan tingkat yang berbeda di berbagai negara, tergantung pada tingkat vaksinasi, kemampuan untuk pulih, dan kesinambungan dukungan fiskal dan moneter. Stimulus fiskal dan moneter, sambil mengurangi defisit fiskal pemerintah yang belum pernah terjadi sebelumnya, utang publik dan swasta, neraca bank sentral utama, dan inflasi, yang lebih kuat lebih lama dari yang diperkirakan sebelumnya. Demikian juga dengan perlunya penghapusan utang untuk negara-negara miskin dan rentan. Yang terakhir adalah perlunya G20 menyusun peta jalan (road map) pembangunan global dengan analisa adapatasi dan mitigasi yang praktikal terhadap potensi ancaman, bahaya, tantangan, dan bencana ke depan yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia. Aksi ini dapat didukung oleh mitra G20 seperti dari wadah pemikir atau think-tank (T20), pemuda (Y20) dan organisasi kemasyarakatan (C20).

Harga beras yang terus naik dalam 2—3 bulan terakhir membuat Direktur Utama Bulog, Budi Waseso berkomentar dan menyebut tiga faktor penyebab tingginya harga beras: alam, pendistribusian, dan swasta yang menguasai pasar beras (detik.com, 3/10/2022). Perihal swasta menguasai pasar sebenarnya jamak, ini terjadi pada berbagai komoditas pertanian dan perikanan. Tetapi bukan berarti swasta salah, justru suatu negara yang ekonominya berhasil ada peran swasta di dalamnya, baik di hulu maupun hilir untuk mengalokasikan sumber daya ekonomi. Bahwa dalam hal penguasaan pasar beras, swasta begitu dominan, harusnya menjadi pemantik bagi pemerintah untuk mendukung penguatan Bulog. Dalam ekonomi yang sehat, semua pelaku ekonomi harus diberi kesempatan yang sama, yang salah adalah eksploitasi kekuatan ekonomi secara tidak sehat. Sayangnya pemerintah sebagai regulator dan penanggung jawab untuk mendukung penguatan Bulog kadang kalah cepat dari swasta, bahkan cenderung tidak berkomitmen. Perum Bulog sebagai lembaga parastatal (pen­stabil harga) dan pengadaan cadangan beras pemerintah (CBP) kalah bersaing dengan swasta dalam pembelian gabah (jumlah dan harga), apalagi angkutan logistik. BUMN seperti Bulog memiliki peran besar dalam menopang perekonomian nasional, apalagi dalam situasi ekonomi global yang penuh dengan ketidakpastian. Jadi sangat penting bagi Bulog untuk mandiri. Pada akhirnya hanya dengan kolaborasi lintas lembaga dukungan yang sehat, dengan prinsip win-win, bukan zero sum game, akan menguatkan Bulog.

Data investasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada Senin (24/10), memberi optimisme terhadap kinerja perekonomian nasional hingga akhir tahun ini. Sebagaimana yang dilansir oleh BKPM, sepanjang periode Januari—September 2022, total investasi yang masuk mencapai Rp892,4 triliun atau 74,4% dari target yang ditetapkan pada tahun ini yaitu sebanyak Rp1.200 triliun. Dengan demikian, pada kuartal IV/2022, pemerintah harus menarik investasi sebesar Rp307 triliun agar mampu mencapai angka sasaran tersebut. Dalam skenario ekonomi normal, target ini memang amat mungkin tercapai mengingat setiap kuartal rata-rata realisasi penanaman modal di kisaran Rp300 triliun. Tak bisa dimungkiri, target investasi pada tahun ini memang cukup menantang, yakni tumbuh hingga 33,15% dibandingkan dengan realisasi tahun lalu yang hanya Rp901,2 triliun. Faktanya, selama ini pertumbuhan realisasi investasi sulit untuk mencapai di atas 15%, setidaknya dalam 5 tahun terakhir. Apalagi, kondisi ekonomi pada tahun ini masih cukup berat. Sebagai mesin pertumbuhan perekonomian, masuknya investasi menjadi salah satu andalan yang harus dijaga dan terus ditingkatkan.