Pesawat itu bernama kondisi sistem keuangan. Kondisi sistem keuangan haruslah selalu dijaga agar tetap stabil. Masih terekam jelas dalam ingatan dimana pandemi Covid-19 datang secara tiba-tiba memberikan dampak yang begitu terasa. Tidak hanya meluluhlantakkan perekonomian negara, melainkan meluas hingga ke bidang sosial dan politik. Tak ayal, stabilitas sistem keuangan yang selama ini dijaga oleh Bank Indonesia (BI) dengan kebijakan makroprudensial pun menjadi terganggu. Pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) merosot, melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar, dan menurunnya kepercayaan investor menjadi dampak nyata bagi perekonomian Indonesia. Puncaknya, pada Maret 2020 indeks harga saham gabungan (IHSG) sempat anjlok sebesar 64% year-on-year ke titik 4.194, yang merupakan all-time low dalam 5 tahun terakhir. Pengalaman adalah guru yang paling berharga. Seyogyanya, menjaga kestabilan ekonomi nasional tidak hanya merupakan tugas BI dan anggota Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Ke­uang­an (FKSSK) saja, melain­kan juga setiap warga ne­gara harus ikut berperan. Sebagai langkah awal dapat dimulai dengan mempersiapkan ‘parasut’ agar tidak terjun bebas ke tanah jika pesawat yang ditumpangi mendadak rusak di tengah jalan tersambar petir. Salah satu parasut yang dapat dipersiapkan adalah dana darurat (emergency fund). Peningkatan jumlah masyarakat yang memiliki dana darurat akan berimplikasi pada perputaran uang di Indonesia akan semakin lancar. Selanjutnya, dana darurat yang terkumpul dialokasikan oleh penyedia jasa keuangan untuk sumber pendanaan korporasi dan rumah tangga. Dampaknya, makroprudensial aman terjaga dan menciptakan stabilitas sistem keuangan

Kondisi per­ekonomian dunia berada diambang ketidakpastian. Geliat ekonomi pascakrisis pandemi Covid-19 diperparah dengan krisis geopolitik berupa perang antara Rusia dan Ukraina menyebabkan harga komoditas penting terutama energi dan pangan melonjak tajam. Kenaikan harga komoditas yang signifikan ini memicu inflasi yang cukup tinggi di berbagai belahan dunia atau biasa disebut dengan istilah stagflasi. Kondisi tersebut menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi global berada di depan mata. Penurunan pertumbuhan ekonomi tersebut terjadi secara luas di hampir semua negara. Hal ini terlihat dari pemangkasan target pertumbuhan yang dilakukan baik di kelompok negara maju maupun berkembang. Sebagai contoh, proyeksi pertumbuhan ekonomi 2022 untuk Zona Eropa sebagai episentrum konflik geopolitik mengalami revisi ke bawah dari 4,2% menjadi 2,5%. Kondisi lebih parah terjadi di Rusia dan Ukraina yang diprediksi mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 8,9% dan 45,1%. Bahkan pertumbuhan ekonomi dua negara terbesar di dunia, yakni Amerika Serikat dan China juga dipangkas menjadi 2,5% dan 4,3% pada tahun ini.

Terdapat beberapa dampak rambatan yang perlu kita waspadai dan pengaruhnya terhadap negara kita. Pertama adalah kekhawatiran meningkatnya inflasi domestik yang didorong oleh naiknya harga-harga komoditas internasional terutama komoditas energi dan pangan. Saat ini berbagai harga komoditas internasional sudah naik secara signifikan seperti minyak bumi, batu bara, gandum, jagung, minyak sawit hingga kedelai. Kenaikan harga komoditas internasional ini belum begitu berpengaruh terhadap inflasi di Indonesia karena harga-harga dalam negeri diatur oleh pemerintah. Kedua, dampak rambatan terkait dengan peningkatan suku bunga akan sangat berdampak terhadap investasi dan pasar keuangan di dalam negeri. Kenaikan suku bunga The Fed akan menyebabkan penyesuaian tingkat imbal hasil (yield) US Treasury. Ketiga, likuiditas di pasar akan makin menyempit akibat terjadinya perebutan dana antara pemerintah dan perbankan. Penyempitan likuiditas tersebut akan menyulitkan berbagai negara terutama negara berkembang untuk memperoleh pendanaan dan menarik investasi asing. Secara umum, berbagai dampak rambatan tersebut akan menyebabkan perekonomian terkontraksi sehingga diperlukan berbagai kebijakan untuk mengatasi kondisi ini.

Sejak 2021, pertumbuhan ekonomi Indonesia berangsur-angsur pulih, setelah terkontraksi sepanjang 2020 akibat hantaman pandemi Covid-19. Bahkan, berdasarkan ramalan dari Bank Dunia dan Dana Moneter International (IMF), perekonomian Indonesia sepanjang 2022 dan 2023 berpeluang tumbuh di atas 5 persen (year-on-year/YoY). Jika ramalan itu terjadi, maka capaian ini sangat layak diapresiasi. Sebab, dalam 2 tahun ke depan, perekonomian dunia dihadapkan pada risiko yang besar. Bahkan, Bank Dunia telah memberi peringatan akan potensi besar perekonomian dunia masuk ke jurang resesi. Pemantik dari resesi ekonomi dunia ini adalah meletusnya invasi militer Rusia terhadap Ukraina. Sudah lebih dari 6 bulan, invasi militer ini masih terus berlanjut. Berbagai diplomasi telah dilakukan untuk mengakhiri invasi ini, termasuk oleh Presiden Jokowi. Salah satu dampak dari invasi ini terganggunya pasokan berbagai komoditas (energi, pangan, dan mineral). Namun, mengingat motor utama pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah konsumsi Rumah Tangga (RT). Maka, menjaga vitalitas konsumsi RT menjadi sangat penting, agar denyut pertumbuhan ekonomi tidak melemah dengan cepat. Seperti yang sudah terjadi di negara-negara berkembang lainnya.

Hasrat masyarakat mencari instrumen investasi yang aman justru digelayuti mendung ketidakpastian yang tak berkesudahan. Mulai dari kasus binari, robot trading tapi menghimpun dana, hingga penipuan investasi berkedok perdagangan kripto ponzi yang tak terdaftar dan sulit dilacak. Persoalannya, setiap kali mencuat kasus, terdapat kecenderungan memojokkan instrumen investasi tertentu yang kerapkali tidak dipelajari lebih dulu oleh para calon investor. Aset kripto sebagai instrumen investasi berusia belia seringkali duduk di kursi yang selalu dipersalahkan. Padahal, perdagangan aset kripto sendiri perlahan diperkuat dengan berbagai legalitas. Mulai dari persyaratan menjadi pedagang fisik aset kripto terdaftar, hingga perangkat pengenaan pajak yang sangat menjamin keandalan sistem perdagangan serta memenuhi kaidah transparansi. Terkait perdagangan aset dan komoditas berjangka, sebenarnya pemerintah bisa kembali mengingat pada saat perumusan dalam membentuk regulasi tentang Sentra Dana Berjangka (SDB) termasuk di dalamnya perangkat seperti Pengelola Sentra Dana Berjangka (PSDB).

Investasi dengan tema ESG (enviromental, social and governance) saat ini marak di­ta­war­kan oleh be­ra­gam pihak. Dari sisi permintaan, minat ter­ha­dap investasi ESG juga me­­ning­kat salah satunya aki­bat ke­inginan investor un­tuk ber­kon­tribusi dalam men­cegah ke­ru­sak­an lingkungan. Peningkatan minat terhadap investasi ESG mendorong kondisi terjadinya aliran dana ke sektor hijau. Kondisi tersebut sejalan dengan isi salah satu pasal Perjanjian Paris 2015 pasal 2 (c) yang menginginkan adanya peningkatan aliran modal ke sektor hijau. Dari sisi risiko, peningkatan aliran modal ke investasi ESG disebabkan oleh potensi terjadinya stranded asset pada industri energi fosil saat perekonomian mengalami proses transisi untuk mengalihkan ketergantungan dari energi fosil menuju energi baru dan terbarukan (EBT). Praktik greenwashing me­ru­pa­kan skandal yang me­ma­n­faatkan minat investor un­tuk berkontribusi positif terhadap lingkungan. Mi­sal­nya, pada Mei 2022 DWS (yang merupakan unit usaha da­ri Deutsche Bank) diperik­sa oleh otoritas keuangan Jer­man akibat praktik greenwashing, di mana adanya du­ga­an klaim palsu DWS terkait dengan pengelo­laan dana meng­gunakan kriteria ESG. 

Pada kasus lain di Amerika pada bulan yang sama, sebuah unit dari Bank of New York Mellon (BNYM) terkena den­da dari otoritas keuangan Amerika akibat praktik green­washing pada reksa dana ESG yang dikelola oleh unit BNYM. Tema ESG merupakan isu yang kompleks dan tergolong sebagai isu yang relatif baru. Kebaruan isu ESG menyebabkan tidak adanya standardisasi terkait klaim ESG. Kondisi ini mendorong terjadinya keragaman sudut pandang terkait klaim ESG. Namun, keragaman tersebut tidak menjadi pembenaran terjadinya praktik greenwashing karena merupakan suatu bentuk kejahatan dengan cara membuat klaim palsu di seputar lingkungan. Greenwashing merupakan masalah besar yang membuat investor dan konsumen merasa telah berkontribusi untuk menjaga lingkungan, tetapi kenyataannya sama sekali ti­dak.

Seabreg masalah mengiringi pembukaan lahan pertanian baru pada proyek food estate di Kalimantan Tengah yang dilakoni tentara. BPK  menilai biaya kegiatan senilai ratusan miliar rupiah berpotensi menjadi pemborosan anggaran negara. Sudah sebulan Rusli puyeng. Kepala Desa Pilang, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, itu terus-terusan mendapat keluhan dari warganya. Mereka adalah kelompok tani yang lahannya baru kelar dibuka lewat pekerjaan ekstensifikasi, bagian dari proyek food estate Kalimantan Tengah. Masyarakat meminta Rusli memikirkan bagaimana cara agar alat berat yang dulu membuka lahan itu bisa kembali ke lahan lokasi proyek. "Bingung juga saya karena kan enggak semudah itu," kata Rusli kepada Tempo, Senin, 11 Juli 2022. Akar masalahnya ada di lahan seluas 218 hektar yang baru kelar disulap menjadi calon sawah baru beberapa waktu lalu di sisi selatan kawasan pemukiman desa. "Tanggul sawah belum rapi, bekas tebangan kayu masih di lokasi, jalan usaha tani dan irigasi juga belum ada. Sedangkan kontraktor pelaksana sudah pindah ke lokasi pembukaan lahan berikutnya." kata Rusli. (Yetede)

Dewan Direktur Bank Dunia pada 30 Juni 2022 telah menyetujui pembentukan Dana Perantara Keuangan (Financial Intermediary Fund atau FIF) bagi pencegahan, kesiapan dan respons atas pandemi (Pandemic Prevention, Preparedness and Response atau Pandemic PPR) yang masih mungkin terjadi di masa depan. Keputusan ini diambil menindaklanjuti amanat Forum G20 yang memberikan mandat kepada Bank Dunia untuk menjadi pengelola FIF berkolaborasi dengan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).Persetujuan Dewan Direktur Bank Dunia menjadi salah satu tahapan penting dalam proses pendirian FIF bagi Pandemic PPR yang di targetkan untuk direalisasikan pada masa Presidensi G20 Indonesia di tahun 2022 ini. Hal ini sejalan dengan tiga prioritas yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo dalam agenda Presidensi G20 Indonesia, yakni memperkuat arsitektur kesehatan global, mendorong transformasi digital, serta mempercepat transisi energi yang berkelanjutan. Menurut laporan yang disiapkan Bank Dunia bersama WHO (2022), untuk dapat menyiapkan masyarakat global dalam menghadapi risiko pandemi di masa depan dengan berbagai program Pandemic PPR di atas, diperlukan dana sekitar US$31,1 miliar per tahun yang harus tersedia paling tidak sampai 5 tahun ke depan.

Laporan Global Risk tahun 2022 (WEF, 2022) mengidentifikasi bahwa dari 10 risiko paling parah dalam skala global selama 10 tahun ke depan, lima di antaranya disebabkan oleh risiko perubahan iklim. Temuan tersebut sejalan dengan laporan Swiss Re Institute (Swissre, 2021) yang memprediksi dampak ekonomi dari kenaikan suhu global 3,2 derajat celcius pada tahun 2050 berupa potensi kehilangan hingga 18% dari Produk Domestik Bruto (PDB) jika tidak ada tindakan yang diambil terhadap perubahan iklim. Selepas dari pandemi Covid-19, perekonomian global dihadapkan pada sejumlah tantangan (IMF, 2021). Pertama, kompleksitas tatanan geopolitik berpengaruh pada perdagangan global termasuk kinerja rantai pasokan dan jaringan sistem keuangan. Kedua, perkembangan teknologi digital seperti digitalisasi dan otomatisasi akan memainkan peran utama dalam mendorong pertumbuhan inklusif dan jangka panjang. Ketiga, keniscayaan transformasi struktural melalui katalisator pandemi memacu perubahan teknologi, otomatisasi, dan realokasi rantai pasokan sehingga menghadirkan tantangan dan peluang sekaligus. Keempat, perubahan iklim dan pemanasan global akan menimbulkan dampak negatif terhadap kondisi makroekonomi dan keuangan termasuk merugikan beberapa negara secara tidak proporsional

Hal ini dilakukan karena harga kebutuhan pokok lainnya naik di tengah penurunan harga minyak goreng. Daging ayam, telur ayam, daging sapi, tahu, dan tempe berada dalam antrean daftar bahan pokok yang harganya naik. Dalam waktu yang hampir berdekatan, Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan inflasi Juni mencapai 0,61 persen. Angka ini lebih tinggi dari bulan sebelumnya yang 0,4 persen. Pengumuman dari BPS pada 1 Juli seolah-olah menjadi peringatan bahwa jalan terjal masih akan mengadakan pemulihan ekonomi Indonesia pada sisa tahun ini. Selain pandemi Covid-19 yang masih belum usai, perang Rusia–Ukraina menambah runyam kondisi perekonomian global dan nasional. Perang tersebut telah menimbulkan efek, terhadap harga beberapa komoditas perdagangan dunia. Kenaikan beberapa harga komoditas esensial tersebut telah mengerek tingkat inflasi di luar ekspektasi awal. Tingkat inflasi yang diharapkan berada pada kisaran angka 3 persen tahun ini, diperkirakan akan tembus lebih dari 4,2 persen. Bahkan menurut catatan BPS, sampai dengan Juni, tingkat inflasi tahun kalender mencapai 3,19 persen. Lebih parahnya, inflasi tersebut berjenis cost push inflation, yaitu inflasi yang disebabkan oleh kenaikan harga input produksi yang sifatnya mengganggu aktivitas dan produktivitas perekonomian.

Presidensi B20 yang dipegang oleh Indonesia sebagai satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tergabung dalam G20 akan memperkuat peranan strategis Asean di kancah global. Asean yang telah tumbuh menjadi kawasan regional yang terus mengembangkan kemitraan ekonomi dan perdagangannya memiliki peranan penting dalam meningkatkan konektivitas dan pertumbuhan ekonomi dunia. Asean menyumbang peningkatan PDB yang signifikan seiring pertumbuhan ekonomi Asia, bahkan diprediksi 50% dari total PDB dunia pada 2040. Beberapa negara Asean seperti Indonesia, Thailand, Vietnam, dan Singapura bahkan sangat aktif memberikan pengaruh pada tata kelola rantai pasok di Asia Pasifik dengan kontribusi produksi dan distribusinya, mendorong peningkatan 40% total konsumsi dunia. Dengan Presidensi G20-B20 Indonesia, konsensus bersama yang akan dicapai melalui pertemuan multilateral ini diharapkan mampu memberi jalan keluar tidak hanya mengatasi krisis akibat pandemi, tetapi juga navigasi untuk berselancar atas situasi geopolitik dan geoekonomi dunia tersebut. Asean memegang peranan krusial dalam permasalahan dan tantangan global sebagaimana menjadi agenda penting Presidensi G20 Indonesia, yakni transisi energi, digitalisasi dan kesehatan global. Kerja sama regional ini mengemban posisi strategis perihal kemitraan ekonomi dan perdagangan global-multilateral yang berpotensi meningkatkan konektivitas, pertumbuhan dan pemulihan ekonomi dunia. Untuk transisi energi, Asean bahkan bergerak maju menjadikan pembangunan hijau sebagai fondasi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi melalui kerjasama strategis dengan negara-negara yang telah lebih dahulu menginisiasi pembangunan hijau. Di antaranya melalui inisitiaf Asean Climate and Energy Project serta Working Group on Climate Change yang sukses merangkul banyak kerja sama strategis dengan negara-negara yang selangkah lebih depan soal penanganan masalah lingkungan serta perubahan iklim di seluruh dunia.