Koperasi sebagai sokoguru pembangunan ekonomi telah lama terabaikan. Nasibnya kini, justru banyak disalahartikan. Tak jauh beda, hal serupa juga mendera investasi aset digital, khususnya kripto. Di sisi lain, kesalahpahaman terhadap koperasi juga terjadi pada aset digital, terutama kripto. Stereotipe kripto telanjur negatif dipandang sebagai mata uang digital yang dibentuk dan ditransaksikan melalui blockchain. Umumnya, pemahaman masyarakat awam terhadap kripto terhenti di sini. Padahal, kripto merupakan salah satu bagian dari ekosistem blockchain yang melahirkan beragam aset digital lainnya dengan berbagai manfaat. Teknologi blockchain atau rantai blok inilah yang sesungguhnya menjadi harta bernilai tinggi pada era digital saat ini. Singgungan aset kripto dengan dunia finansial melahirkan penggunaan aset hingga tercipta perdagangan dan investasi.

Anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) kembali mencatatkan surplus pada Februari 2022 sebesar Rp28 triliun. Surplus disebabkan oleh realisasi penerimaan negara yang mencapai Rp156 triliun lebih tinggi 37 persen jika dibandingkan dengan tahun lalu. Di sisi lain, realisasi belanja mencapai Rp282 triliun atau sama dengan tahun lalu. Kenaikan penerimaan negara tidak terlepas dari kenaikan harga komoditas yang terjadi pada 2 bulan awal 2022. Tensi geopolitik antara Rusia dan Ukraina menggerek harga energi dan komoditas melonjak tinggi. Harga rata-rata minyak mentah tembus US$93 per barel pada Februari meningkat dibandingkan dengan Januari yang mencapai US$83/barel. Kondisi ini mendorong penerimaan pajak minyak dan gas tumbuh hingga 162 persen atau jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pos yang sama tahun lalu. Dalam konteks APBN, hal ini dapat bermuara pada windfall kondisi di mana APBN mendapatkan keuntungan yang tidak diduga sebelumnya akibat lebih tingginya harga komoditas dari yang diproyeksikan sebelumnya.

Mulai dari pesan sarapan pakai aplikasi, belanja di e-commerce, hingga nonton film streaming sebelum tidur, teknologi digital telah menjadi bagian primer masyarakat. Dengan makin lekatnya teknologi digital di kehidupan masyarakat, maka kian banyak data yang terekam dan dapat dianalisis. Jika dikelola dengan tepat, data bisa memainkan peran vital dalam pembuatan kebijakan dengan dampak positif tak terbatas untuk semua lapisan masyarakat. Pada 2020, International Telecommunication Union (ITU) memperkirakan pengguna internet di Indonesia mencapai 54% dari total populasi Dengan kenaikan angka tersebut, setiap tahunnya jumlah data yang diproses secara digital pun terus meningkat. Perusahaan dengan ekosistem berbasis teknologi digital seperti GoTo Financial memproses data setiap harinya. Bahkan, data telah menjadi tulang punggung pengambilan kebijakan serta fondasi perancangan inovasi untuk masyarakat luas. Dalam mengelola data dengan jumlah yang besar setiap harinya, dibutuhkan infrastruktur data yang solid dan mumpuni. Terdapat tiga prinsip utama yang perlu hadir di dalamnya, yaitu data technology, data team, dan data governance.

Pertama, data technology merujuk pada teknologi yang tangguh, dapat diandalkan dari hulu ke hilir, dan mampu menyajikan data yang lengkap secara real-time. Elemen-elemen ini mendukung perusahaan atau organisasi dalam menyusun keputusan yang tepat sasaran, tepat guna, dan diterapkan pada waktu yang tepat. Kedua, prinsip data team memastikan tersedianya ruang yang luas untuk terbentuk dan berkembangnya tim data yang kuat. Ketiga, data governance merujuk pada pengelolaan data yang bertanggung jawab. Data governance yang kokoh memungkinkan perusahaan untuk memastikan kualitas, ketersediaan, kebergunaan, dan integritas data, serta yang terpenting, keamanan data yang dikelola.

Keberadaan aset kripto yang se­­benarnya telah memiliki payung hu­­­­kum, be­­la­kang­­an seakan menjadi ke­­ranjang kesalahan dari se­­­­­­genap kasus penipuan in­vestasi. Saat ini, menurut data internal Tokocrypto, 67% in­­vestor aset kripto di In­­do­­nesia, merupakan populasi di bawah usia 34 tahun. Se­­mentara, data dari Badan Pengawas Perdagangan Ber­­jang­­ka Komoditi (Bappebti), mencatat pada 2021 ada 7,5 juta investor aset kripto tergo­­long generasi milenial. Mengacu data itu, faktanya pemain kripto di Indonesia masih sangat belia. Ini akan menjamin adanya pertumbuhan berkelanjutan dari sektor aset kripto dalam waktu ke depan. Karena itu, kekhawatiran tentang goyangan stabilitas keuangan oleh pertumbuhan kripto sangat berdasar, jika pemahaman terhadap keberadaan aset kripto dan ekosistem teknologinya sebatas “investasi maya” dan meyakini bah­­wa kripto adalah mata uang. Hal ini pun membuat aset kripto tidak berbeda dengan bisnis digital yang membangun ekosistem atau bisa dianalogikan sebagai sebuah startup.

Karena itu, setidaknya terdapat lima kategori token kripto yang prospek dan aman untuk investasi. Pertama, token berbasis utility atau kegunaan secara riil. Kedua, token berperan sebagai stablecoin aset digital yang hingga saat ini menunggu terbentuknya Central Bank Digital Currency atau CBDC. Selanjutnya, token yang diperlakukan sebagai sekuritas, hal ini serupa dengan IPO pada pasar modal, namun dalam bentuk tokenisasi. Keempat, token sebagai DeFi (decentralized finance). Dan terakhir, token sebagai NFT yang saat ini tengah populer di global dan Indonesia. Kesemuanya itu masuk dalam ekosistem teknologi blockchain yang berguna untuk berbagai sektor industri, mulai dari keuangan, pendidikan, kesehatan, lingkungan dan lainnya.

Tren evolusi sektor keuangan saat ini mengarah kepada struktur dan karakteristik baru yang bersifat 4D, yaitu digital, deepening, desegregation, dan disruptive. Tren ini tidak hanya berlangsung di Indonesia tetapi juga terjadi secara luas di seluruh dunia, sebagaimana dieksplorasi di dalam studi-studi yang dilakukan oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD, 2020), International Monetary Fund (Boot, et al., 2020), dan Bank for International Settlements (Feyen, et al., 2021). Tren ini diperkirakan bakal terus berlanjut dalam beberapa tahun ke depan. Evolusi ini tentunya harus segera direspons oleh otoritas terkait di setiap negara agar perubahannya sejalan dengan kebutuhan perekonomian nasional dan terus melindungi kepentingan konsumen sektor jasa keuangan melalui penyusunan kerangka kebijakan dan rencana aksi pengembangan industri jasa keuangan yang berkelanjutan. 

 Untuk merespon evolusi 4D ini ada 4S kerangka kebijakan yang penting untuk dilakukan, yaitu pertama, sistem pengawasan sektor jasa keuangan harus mengikuti tren digitalisasi industri yang sangat cepat. Dalam kaitan itu, otoritas terkait sudah saatnya mengembangkan sistem pengawasan berbasis artificial intelligence (AI), big data and analytics, dan natural language processing (NLP). Kedua, meningkatkan sosialisasi, edukasi dan market conduct. Financial deepening dan pertumbuhan industri jasa keuangan yang pesat dan masif tidak diiringi dengan penguatan edukasi kepada masyarakat dan penguatan pengawasan market conduct kepada industri, sehingga terjadi kesenjangan (gap) antara literasi dan inklusi keuangan di masyarakat. Ketiga, struktur organisasi pengawas sektor jasa keuangan harus ditingkatkan integrasinya agar pengawasan berjalan secara efektif dan optimal dalam merespons tren deepening and desegregation di sektor jasa keuangan.

Uang digital bank sentral atau central bank digital currency (CBDC) menjadi salah satu topik perbincangan yang menarik di Presidensi G20 Indonesia. Kehadiran CBDC memang sudah ditunggu banyak kalangan. CBDC akan menyempurnakan proses transformasi digital yang saat ini sedang melanda berbagai belahan dunia. Tidak bisa dipungkiri pula bahwa upaya bank sentral selaku otoritas moneter untuk segera mengeluarkan uang fiat dalam bentuk digital tidak lepas dari maraknya penggunaan aset kripto sebagai mata uang (cryptocurrency) dalam transaksi pembayaran. Apalagi kedatangan aset kripto membawa risiko besar bagi stabilitas makro-keuangan, integritas keuangan, perlindungan konsumen, dan lingkungan.

Uang digital tetap didudukan sebagai barang publik (public good), sehingga sudah semestinya uang digital dikeluarkan dan diedarkan oleh institusi publik, dalam hal ini bank sentral. Kehadiran CBDC banyak memberikan manfaat seperti menurunkan biaya pengelolaan uang tunai. Karena biaya cetak dan ongkos distribusi uang tunai memang tergolong mahal. Terlebih bagi negara yang memiliki wilayah yang sangat luas, berkepulauan dan cukup banyak daerah yang sangat terpencil. Belum lagi adanya risiko kehilangan pada saat proses pemindahan uang dari satu lokasi ke lokasi lain. Tentu ini menguntungkan negara seperti Indonesia. Selain itu CBDC juga dapat meningkatkan inklusi keuangan.

Di tengah antusiasme pasar dan publik terhadap pelantikan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) pada 21 Februari lalu, produsen tempe dan tahu mengancam mogok memproduksi tempe dan tahu untuk masyarakat. Gaung ancaman mogok sampai demonstrasi oleh produsen tempe dan tahu merata terjadi di pelosok negeri. Hal ini disebabkan oleh lonjakan harga kedelai. Data Kementerian Pertanian (23/2) mengatakan bahwa produksi kedelai dalam negeri pada 2021 sebesar 215.000 ton. Sementara kebutuhan kedelai dalam negeri rata-rata mencapai 9,2 juta ton. Dari sejumlah itu, sebanyak 7,2 juta ton berupa bungkil dan bubuk sisanya kedelai segar hampir 2 juta ton. Ini artinya ketersediaan kedelai Indonesia 90% lebih dipenuhi dari impor. 

Secara historis peningkatan impor kedelai terjadi seusai Pemerintah Indonesia menandatangani Letter of Intent (LoI) dengan International Monetary Fund (IMF) pada 31 Oktober 1997. LoI IMF diharapkan dapat mengeluarkan Indonesia dari krisis dan memulihkan kondisi perekonomian nasional. Sebagai konsekuensi dari LoI dengan IMF, Indonesia harus melakukan syarat-syarat yang diberikan oleh lembaga keuangan internasional tersebut sebagaimana tercantum dalam Memorandum of Economic and Financial Policies (MEFP). Sebagai perbandingan, sebelum adanya LoI IMF impor kedelai dikenakan bea masuk sebesar 30% dan hanya dapat dilakukan oleh Badan Urusan Logistik (Bulog). Setelahnya impor kedelai dapat dilakukan tanpa bea masuk, kapanpun dan oleh siapapun, tidak hanya Bulog.

Sistem kuota umum berlaku di negara-negara subtropis. Wilayah ini keragaman spesies ikannya rendah tapi kelimpahannya tinggi seperti salmon, cod, herring, dan king crab. Basis data stok sumber daya ikannya lengkap setiap spesies, meskipun sistem kuota tak selamanya sukses. Bedanya, negara tropis semacam Indonesia jenis ikannya multi spesies. Keragaman tinggi tapi kelimpahannya rendah. Problemnya, ikan yang didaratkan di pelabuhan Muara Baru Jakarta tak semuanya ditangkap di perairan Laut Jawa atau Selat Sunda. Kemungkinan ditangkap di Samudera Hindia atau Laut China Selatan sehingga tak merepresentasikan wilayah pengelolaan perikanan. Secara ekonomi politik gobal, tata kelola perikanan mengenal dua bentuk demokrasi, yaitu demokrasi representatif dan deliberatif (Hatchard, 2005). Demokrasi representatif berlaku dalam pengelolaan sumber daya perikanan. Demokrasi deliberatif berlangsung agar menghindari tindakan pengelolaan eksploitatif. 

Ciri khas demokrasi representatif adalah lemahnya elektoral dan menguatnya korporat. Sementara demokrasi deliberatif adalah tingginya partisipasi pemangku kepentingan dalam tata kelola perikanan semenjak penyusunan kebijakan hingga pengambilan keputusan. Dalam tata kelola perikanan ada yang bersifat negatif karena memicu krisis perikanan. Pertama, bersifat sentralistik atau terpusat sehingga mengabaikan partisipasi semua pengguna sumber daya dalam pengambilan keputusan. Kedua, politisasi kebijakan perikanan karena hanya berdasarkan pertimbangan politik tapi mengabaikan keilmuan dan ekonomi. Ketiga, eksternalisasi yakni keengganan korporasi pemilik kuota menanggung akibat penggunaan alat tangkap ikan perusak ekosistem laut misalnya trawl. Imbasnya, wilayah tangkap dan kelola komunitas nelayan dan masyarakat adat dan kawasan konservasi laut terancam.

Lemahnya penguasaan teknologi di dalam negeri kerap menjadi salah satu alasan belum dilakukannya pengolahan sumber daya alam. Kekayaan sumber daya alam yang melimpah terlalu dominan dieksploitasi, kemudian diekspor dalam bentuk bahan mentah. Faktanya, bahan mentah tersebut diperlukan pelaku industri dalam negeri untuk dijadikan bahan baku atau bahan penolong dalam usahanya. Akibatnya bahan baku atau bahan penolong tersebut harus diimpor. Nilai tambah bahan mentah menjadi bahan baku atau bahan penolong menjadi milik negara yang mampu mengolahnya dengan penguasaan teknologi mereka. Persoalan ini tidak terlepas dari kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang).

Sayangnya teknologi industri 4.0 belum sepenuhnya dikuasai di dalam negeri. Masih sebagian kecil dari teknologi industri 4.0 yang dapat disediakan para penyedia dalam negeri. Ada alternatif solusi agar kita tidak kehilangan manfaat dari momentum ini yaitu dengan turnkey project atau proyek putar kunci. Alhasil, teknologi dapat dibeli, baik sebagian maupun secara utuh dan dalam kondisi siap digunakan. Harapannya teknologi industri 4.0 dapat segera diterapkan di Tanah Air dan manfaatnya berkontrusi besar bagi perekonomian nasional, sehingga Indonesia dapat mengikuti dan sejajar dengan negara-negara maju lainnya. Sejalan dengan semangat untuk mengurangi ketergantungan impor bahan baku, bahan penolong, dan melengkapi struktur pohon industri, penguasaan teknologi melalui turnkey project dapat menjadi salah satu bagian untuk memenuhi berbagai kebutuhan tersebut tetapi bahan mentahnya tersedia di dalam negeri.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) masuk menjadi salah satu pilar pembahasan dalam forum G20 tahun ini. Selain UMKM menjadi sektor strategis untuk banyak negara, dampak pandemi yang memukul mereka menjadi alasan lain memasukkannya ke dalam dialog forum G20 Indonesia tahun ini. Beberapa pokok pembahasan yang berkaitan dengan UMKM di antaranya bagaimana mendorong akses keuangan yang lebih inklusif untuk sektor ini hingga memanfaatkan perkembangan teknologi. Semua agenda ini tentu menjadi penting dilakukan dalam upaya mendorong proses pemulihan dan keberlanjutan sektor tersebut. Agenda lain yang tidak boleh terlewatkan dalam forum G20 Indonesia, yaitu mendorong akses pasar global untuk UMKM. Bisa dikatakan sebagai isu utama untuk Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari fakta bahwa masih terbatasnya partisipasi UMKM nasional dalam jaringan bisnis global.