Sudah diberondong produk impor, masih harus memenuhi persyaratan produk hijau atau ramah lingkungan negara lain. Itulah potret sejumlah produk hijau Indonesia ”menjaga matahari”. Menyelamatkan pasar ekspor agar tak meredup. Agar diterima di pasar AS dan Uni Eropa (UE), pelaku usaha mebel dan kerajinan Indonesia harus menggunakan kayu legal dan tersertifikasi. Bahkan, demi syarat hijau negara lain, mereka rela ”kehilangan” 1 % pendapatan ekspor untuk dana penanaman pohon. Ketua Presidium Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) Abdul Sobur, mengatakan, Pemerintah Indonesia mewajibkan pelaku industri mebel dan kerajinan bisa memenuhi persyaratan Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu (SVLK). Untuk bisa menembus pasar AS, pelaku industri mebel perlu memenuhi persyaratan Lacey Act. Sementara itu, agar bisa menembus pasar Eropa, mereka harus memenuhi persyaratan Forest Stewardship Council (FSC). ”Suka tidak suka, anggota HIMKI yang berjumlah 2.500 pelaku usaha harus memenuhi sistem itu karena itu sifatnya mandatori.  Kami menjamin kayu itu betul-betul tersertifikasi dari lembaga tepercaya,” ujar Sobur, saat dihubungi, Senin (21/11). HIMKI bahkan sudah mengusulkan kepada pemerintah untuk menerbitkan Kepres mengenai Penanaman Kayu Perkakas. Tujuannya adalah demi bisa menjalankan usaha berkelanjutan, serta menjamin keberlangsungan bahan baku dan bisnis sejalan dengan pelestarian alam.

Dengan peraturan itu, 1 % dari kinerja ekspor industri mebel bisa dikembalikan kepada negara sebagai dana penanaman dan pelestarian kayu perkakas. Menurut rencana, pepohonan itu bisa ditanam di sepanjang jalan tol atau ditanam di sejumlah wilayah di Indonesia. Pelaku industri tekstil dan produk tekstil (TPT) juga berupaya menghasilkan produk hijau. Melalui Rantai Tekstil Lestari, Indonesia saat ini tengah mengembangkan serat selulosa untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri TPT di dalam negeri. Salah satunya adalah serat viskosa yang berasal dari akasia. Benang sintetis dari serat kayu ini memudahkan produk TPT terurai. Ketua Umum Rantai Tekstil Lestari (RTL) Basrie Kamba menuturkan, RTL akan menjembatani kepentingan negara-negara pengusung kebijakan nol karbon dengan pemerintah dan pelaku industri TPT di Indonesia. Salah satunya terkait dengan kebijakan-kebijakan yang  digulirkan atau akan digulirkan. Langkah serupa dilakukan ID Food, Holding BUMN Pangan. Salah satunya turut serta dalam pengembangan blue economy dan blue food Ocean20 (O20) melalui bisnis perikanan yang dikelola PT Perikanan Indonesia. Dirut lD Food Frans Marganda Tambunan menyatakan, untuk mewujudkan misi itu, ID Food akan memberdayakan nelayan tidak hanya dalam peningkatan produksi. Kelompok-kelompok nelayan juga akan diarahkan menjaga pasokan ikan dan pemanfaatan sumber daya laut yang ramah lingkungan. (Yoga)

Indonesia agaknya bisa bernapas lega karena efek domino resesi global belum akan terasa hingga tahun depan menyusul masih kuatnya elemen penggerak pertumbuhan ekonomi yang tecermin dari proyeksi atas laju PDB yang akan berada dalam kisaran angka 5%. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2023 seperti dikutip dari kanal YouTube Kementerian Keuangan, Kamis (1/12), keyakinan tersebut ditopang dari seluruh elemen pembentuk pertumbuhan yang berasal dari konsumsi, investasi dan ekspor. Selain dapat menangani pandemi Covid-19, Indonesia dianggap cukup kompeten dalam mengatasi dampak resesi bila dibandingkan dengan banyak negara-negara lain di dunia. Perekonomian Indonesia saat ini dalam tren pemulihan positif yang tumbuh cukup kuat di atas 5% selama lima triwulan berturut-turut. Melihat masih besarnya peluang untuk terhindar dari risiko resesi, harian ini berharap agar Indonesia tetap waspada dan berhati-hati atas segala kemungkinan yang terjadi. Meskipun saat ini kondisi masih dalam keadaan normal, sense of crisis tetap harus dikedepankan agar Tanah Air tidak gagap dalam merespons kemungkinan skenario terburuk. Sikap siaga ini terkait dengan langkah exit strategy atas kondisi pemburukan terjadi di tingkat global dengan melakukan langkah-langkah konkrit dari sisi fiskal dan moneter.

Pada tahun 1492, ketika Christopher Columbus berlayar ke India, kebanyakan orang pada waktu itu percaya bahwa dunia itu datar. Sementara Columbus tidak pernah menemukan India saat dia berlayar ke barat, dia terkenal berseru: “Dunia ini bulat.” Lebih dari 500 tahun kemudian, dunia—dalam hal ekonomi—sangat datar atau linier. Faktanya, lebih dari 90% ekonomi dunia bersifat linier. Perubahan paradigma diperlukan menuju ekonomi sirkular. Emisi nol bersih tidak dapat dicapai tanpa limbah nol bersih. Mengurangi sampah melalui pendekatan ekonomi sirkular akan menciptakan peluang ekonomi dan membangun dunia yang berkelanjutan. Menurut Bank Dunia, timbunan sampah global akan melonjak 70 persen pada 2050. Hal itu menegaskan kebutuhan untuk mempercepat transisi menuju ekonomi sirkular menjadi sangat signifikan. Ekonomi Sirkular dapat menghasilkan US$4,5 triliun dalam output ekonomi tambahan pada 2030, dan US$25 triliun pada 2050—mendorong sumber pendapatan baru dan mengurangi berbagai biaya. The World Economic Forum memperkirakan bahwa pada 2025, daur ulang, penggunaan kembali, dan produksi ulang dapat membantu membuka US$1 triliun per tahun dalam sumber daya yang terbuang dan mengurangi 100 juta ton limbah secara global . Jika perusahaan ingin berkembang dalam transisi menuju ekonomi sirkular, dibutuhkan lebih dari sekadar upaya retrofit sirkularitas pada proses yang sudah ada. Perusahaan harus mereka-ulang bagaimana cara mengoperasikan bisnis untuk menjadi pemenang dalam jangka panjang.

Pandemi Covid-19 belum usai, PHK di mana-mana, dan masa depan ekonomi yang membingungkan. Belum lama karyawan bisa berkumpul di kantor, kini mereka diminta kembali bekerja dari rumah karena kasus Covid-19 kembali meningkat. Keadaan sekarang benar-benar membuat karyawan ketakutan. Secara fisiologis, ketidakpastian ini diterjemahkan menjadi ketakutan yang pasti memengaruhi tubuh kita. Sebenarnya itu bukan tanda kelemahan, hal itu hanya cara kita membangun persepsi. Kontributor Forbes, Brendan P. Keegan, menyarankan, jika Anda harus membuat daftar keterampilan yang paling penting bagi para pemimpin bisnis, manajemen rasa takut jadi keterampilan yang dibutuhkan saat ini. Ketakutan dipastikan mengganggu pekerjaan. Mayoritas kekhawatiran terkait pekerjaan bukanlah jenis yang membuat kita benar-benar melihat ke apa yang sudah terjadi, pekerjaan jadi telantar. Fokus pikiran akan berkurang yang berarti kita kurang kreatif dan kurang produktif. Pekerja yang dalam ketidakpastian dan kecemasan adalah pekerja yang selalu khawatir. Pekerja yang terus khawatir jadi tak bahagia dan tak mau terlibat urusan kantor. Karena itu, para pemimpin di tempat  kerja sebaiknya belajar memperlakukan ketidakpastian sebagai tantangan bisnis. Mereka perlu jujur, lugas, dan konsisten dalam berkomunikasi dengan karyawan. Karyawan juga harus membuka pikiran. Tak cukup duduk dan diam.

Penulis buku The Long Game: How to Be a Long-Term Thinker in a Short-Term World, Dorie Clark, dalam wawancara di Fast Company, berkata, pemikiran strategis tak perlu menghabiskan banyak waktu. Anjuran ini lebih tentang membingkai ulang cara kita berpikir dan menemukan kesempatan berjarak dengan berbagai masalah, kemudian menciptakan lebih banyak ruang untuk mulai bertindak pada hal-hal yang ingin dilakukan. Setelah memiliki gagasan tentang hal-hal yang menarik minat dan telah membuat sedikit ruang di dalam kalender, lalu menguji gagasan dan melihat apakah itu sesuatu yang ingin dijelajahi lebih dalam di tengah ketidakpastian. Beri diri Anda tugas, seperti membaca buku tentang orang atau industri yang Anda minati. Siapkan wawancara dengan orang-orang yang memiliki keterkaitan. Hal ini sebagai cara menguji berbagai kemungkinan yang bisa terjadi di luar, melampaui masalah yang sedang berada di sekitar kita. Karena itu, pemimpin dan karyawan perlu melakukan sesuatu sesuai kapasitas mereka. Mereka mungkin frustrasi dan sangat cemas. Situasi seperti ini harus mendapatkan solusi. Bila tidak, semua akan mengalami masalah yang lebih hebat. (Yoga)

Saat ini, pemerintah dan DPR sedang membahas Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK). Salah satu isu yang menarik perhatian, khususnya bagi perbankan syariah, adalah klausul mengenai kewajiban pemisahan unit usaha syariah (UUS) dari induknya bank umum konvensional (BUK). Di mana, dalam RUU P2SK tersebut dinyatakan bahwa BUK yang memiliki UUS dengan nilai aset telah mencapai paling sedikit 50% dari total nilai aset bank induknya, wajib memisahkan (spin-off) UUS-nya menjadi bank umum syariah (BUS). Menarik, karena klausul persyaratan spin-off ini dinilai melonggarkan kewajiban spin-off sebelumnya, yang diatur dalam UU No. 21/2008 tentang Perbankan Syariah. Namun, kita memang harus melihat realitas. Perkembangan perbankan syariah masih terbatas, terbatasi pula oleh pertumbuhan bisnis syariah yang juga lambat. Padahal, perbankan syariah tidak dapat dilepaskan dari ekosistem bisnis syariah. Perlu Juli 2022, pangsa aset perbankan syariah (BUS dan UUS) baru mencapai 6,82% dari total aset perbankan.

Tahun depan akan menjadi pertaruhan bagi semua negara di dunia untuk bisa menghindari krisis atau sebaliknya, malah jatuh ke dalam lubang resesi sehingga proses pemulihan per­ekonomian menjadi terhambat. Adalah Bank Indonesia yang memperkenalkan istilah kekinian yaitu resflasi sebagai ancaman baru yang membayangi perekonomian global. Ancaman itu dinamakan resflasi sebagai kependekan dari risiko resesi dan tingginya inflasi. Dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Senin (21/11), Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menjelaskan istilah stagflasi yang selama ini banyak dikenal, telah mengalami perluasan dengan adanya risiko resesi. Tingginya tingkat inflasi akibat gangguan rantai pasokan dan pengetatan pasar tenaga kerja di AS dan Eropa di tengah pelemahan permintaan global, mendorong risiko perlambatan ekonomi global. Situasi tersebut dapat menekan pertumbuhan global dari yang semula diprediksi berada di 3% pada 2022, turun menjadi 2,6% pada 2023. Inilah mengapa semua negara dihadapkan pada risiko resesi akibat dari perlambatan ekonomi yang dibarengi dengan inflasi tinggi. Kenaikan suku bunga acuan di banyak negara maju tersebut membuat tingkat inflasi akan sulit diturunkan secara cepat karena gangguan yang terjadi berasal dari sisi pasokan. Inflasi yang terjadi itu lebih disebabkan oleh lonjakan harga energi dan gangguan rantai pangan sehingga laju inflasi dan suku bunga seolah-olah saling mengejar. Fed Fund Rate misalnya diperkirakan masih akan naik meskipun tidak sebesar November 2022 mengingat data inflasi di AS telah menunjukkan penurunan. Kenaikan Fed Fund Rate pada sidang Federal Open Market Committee (FOMC) Desember mendatang diperkirakan maksimal mencapai besaran 50 basis poin atau lebih rendah dibandingkan dengan kenaikan terakhirnya di November 2022.

Kita memaklumi bahwa inflasi dan resesi tengah menjadi momok dunia. Keduanya berkelindan dengan bara krisis pangan dan energi yang dikipasi aneka peristiwa global, khususnya perang Rusia-Ukraina. Tak mengherankan kemudian jika dua forum ekonomi penting seperti G20 yang baru saja tuntas digelar di Bali serta Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) yang sedang berlangsung di Bangkok, menaruh perhatian penting terhadap isu-isu tersebut. Selain strategi fiskal dan moneter yang lazim digunakan untuk mengatasi ragam tantangan ekonomi, kedua forum tersebut juga memberi porsi dalam pembahasan stabilitas keamanan dunia. Deklarasi Para Pemimpin G20 menyerukan bahwa perang Rusia-Ukraina harus segera diakhiri karena membuat masyarakat menderita serta menggoyang fondasi ekonomi dunia yang masih rapuh akibat diterjang pandemi. Naskah pernyataan itu mungkin bukan suara bulat semua anggota G20. Apalagi, deklarasi alias komunike yang selama ini lazim dihasilkan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 pun bersifat tak mengikat anggotanya. Namun, bahwa ia menjadi produk resmi dari forum tertinggi G20 memberikan daya tawar tersendiri.

Ketika harga BBM fosil melambung tinggi dan rupiah terhadap dolar tertekan, sebagai negara nett importer, Indonesia terkena pukulan ganda. Pertama, subsidi BBM naik berlipat-lipat dan menggerus anggaran negara (APBN). Kedua, dengan impor BBM 18,9 juta kiloliter pada 2021, devisa yang melayang mencapai US$14,39 miliar atau Rp205,7 triliun (asumsi kurs Rp14.300 per dolar Amerika Serikat). Karena harga BBM fosil pada 2022 lebih tinggi dari tahun lalu, devisa yang melayang tahun ini dipastikan lebih besar. Tidak ingin tergantung sepenuhnya pada impor, pemerintah kini memperluas program bahan bakar nabati (biofuel) dengan menengok etanol sebagai campuran (blending) bensin. Rencana ini mengikuti program BBN dengan blending biodiesel dan solar yang kini dalam tahap uji coba B40 (40% biodiesel dan 60% solar). Mengacu pada surat Menko Perekonomian ke Menteri Sekretaris Negara, 19 September 2022, pada 2023 kebutuhan bensin non-PSO (public service obligation) 6.824.911 kiloliter dan produksi etanol 423.282 kiloliter, ada potensi bioetanol 6,2% (etanol 6,2% dan bensin 93,8%). Diproyeksikan, dengan produksi tebu nasional pada 2030 sebesar 110,1 juta ton akan dihasilkan tetes 4,95 juta ton. Jika semua by product tetes atau molases itu diolah menjadi etanol akan dihasilkan 1.239.283 kiloliter. Dengan kebutuhan bensin non-PSO pada 2030 sebesar 9 juta kiloliter, potensi bioetanol jadi 13,8%. Meskipun belum sebesar biodiesel 30%, bioetanol 13,8% tentu akan menekan kebutuhan impor bensin. Devisa untuk impor BBM bisa ditekan, yang diharapkan memperbaiki neraca perdagangan.

Masalahnya, justru integrasi kebijakan dan konsistensi eksekusi di lapangan secara rigid selama ini jadi tantangan terbesar integritas kebijakan pemerintah. Banyak kebijakan baik tetapi eksekusi karut marut. Target meleset. Pertama, produksi tebu 110,1 juta ton pada 2030 didasarkan pada proyeksi luas panen tebu PT Perkebunan Nusantara III—yang telah membentuk holding pabrik gula BUMN bernama PT Sinergi Gula Nusantara atau Sugar Co—mencapai 670.561 ha. Saat ini, total luas panen tebu PTPN III hanya 180.560 ha. Pertanyaannya, dari mana tambahan luas panen sebesar 490.001 hektare itu? Bukankah luas panen tebu pabrik gula (PG) BUMN terus turun? Rentang 2016—2021, luas panen tebu PG BUMN turun 53.247 ha, 48.763 ha di antaranya di Jawa. Kedua, produksi tebu 110,1 juta ton pada 2030 didasarkan pada asumsi rendemen PTPN III sebesar 9,2% dan produktivitas tebu 92,6 ton/ha. Ketiga, produksi etanol sebesar 1,24 kiloliter pada 2030 didasarkan asumsi semua tetes yang dihasilkan PTPN III (2,16 juta ton) dan swasta (2,79 juta ton) diproduksi jadi etanol padahal, tetes produksi swasta (juga PTPN III) selama ini sudah digunakan untuk bahan baku bumbu masak, alkohol, dan kosmetik. Keempat, program bioetanol kompetitif karena harga BBM fosil saat ini mahal. Mengacu pada harga indeks pasar BBN bioetanol dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Juni 2022, harga bioetanol Rp13.602/liter, lebih rendah dari Pertamax (Rp14.500/liter) dan Pertamax Turbo (Rp15.900/liter).

Sinyal yang ditunggu akhirnya datang juga. Amerika Serikat (AS) baru saja merilis data inflasi bulan Oktober. Dalam rilis tersebut, inflasi di AS tercatat sebesar 7,7% (year-on-year/YoY) atau lebih rendah dibandingkan dengan ekspektasi pasar. Di sisi lain, laju inflasi inti juga mulai melambat. Tingkat inflasi inti, atau inflasi di luar volatile foods dan energi, berada pada level 6,3%, turun dibanding bulan sebelumnya sebesar 6,6%. Ini menjadi sinyal positif bahwa inflasi di AS telah mulai meninggalkan puncaknya, dan perlahan melandai. Dalam beberapa waktu terakhir, AS sedang menghadapi situasi yang tak mudah. Laju inflasi berada pada level tertinggi dalam 40 tahun terakhir. Harga-harga kebutuhan pokok, seperti bensin, listrik, dan bahan makanan melonjak tajam. Kondisi tersebut diperparah dengan kenaikan suku bunga oleh the Fed.Laju inflasi yang terus menanjak tinggi harus direspons dengan kenaikan suku bunga yang agresif. Bahkan, kebijakan saat ini dianggap sebagai salah satu kebijakan paling agresif dalam sejarah The Fed. Tak heran apabila dianggap agresif, mengingat sepanjang 2022 The Fed telah menaikkan suku bunga acuan sebesar 375 bps. Yang terbaru, pada pertemuan bulan November ini, The Fed kembali menaikkan suku bunga acuan sebesar 75 bps ke level 3,75%—4,0%.

Sebagai negara dengan perekonomian paling berpengaruh di dunia, apa yang terjadi di AS tentu akan merambat ke negara lain, termasuk Indonesia. Sebagai contoh, ekspansi PMI manufaktur Indonesia mulai melambat seiring dengan melambatnya pesanan baru dari luar negeri dan menguatnya Dolar AS. Contoh lain juga terjadi di pasar keuangan. Sama dengan yang terjadi di banyak negara berkembang lainnya, telah terjadi aliran modal asing keluar di pasar Surat Berharga Negara (SBN) cukup deras, yaitu sebesar Rp176,29 triliun hingga pekan pertama bulan November. Derasnya aliran modal asing keluar tersebut berdampak pada pelemahan nilai tukar Rupiah yang menyentuh level Rp14.600an per dolar AS, atau melemah di kisaran 9% (YtD). Pelemahan rupiah tergolong masih moderat dan terkendali bila dibandingkan dengan banyak negara berkembang lainnya. Tetap saja ini harus diwaspadai karena dikhawatirkan dapat mendorong kenaikan inflasi, terutama yang berasal dari imported inflation akibat pelemahan nilai tukar. Meskipun inflasi masih terkendali dan lebih rendah dari perkiraan awal, Indonesia akan terus mewaspadai risiko tersebut dengan terus melakukan upaya stabilisasi nilai tukar.Dampak dari agresivitas kebijakan moneter The Fed memang tak bisa dihindari oleh negara mana pun. Beruntungnya, dampak yang ditimbulkan oleh agresifnya kebijakan moneter The Fed masih sangat manageable di Indonesia. Tidak hanya bermodal keberuntungan, resiliensi perekonomian Indonesia utamanya juga didukung oleh kredibilitas kebijakan ekonomi dan sektor keuangan, sehingga gelombang risiko yang datang mampu dimitigasi dengan baik.

Dalam beberapa pekan terakhir, fokus pemerintah lebih tertuju pada upaya menjalankan perannya di kancah internasional. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri secara langsung konferensi tingkat tinggi (KTT) Asean + 3 di Kamboja. Selain itu, Indonesia juga akan menjadi tuan rumah untuk perhelatan KTT G20 yang akan berlangsung di Bali pekan ini. Dua ajang pertemuan tinggi tersebut sangat penting dan strategis bagi Indonesia. Dari tataran hubungan internasional, peran aktif Presiden Jokowi telah meningkatkan posisi dan peran Indonesia sebagai aktor kunci hubungan antarnegara. Di kawasan Asia Tenggara, kita mendukung gagasan Presiden Jokowi agar tercipta penguatan fiskal demi stabilitas keuangan masing-masing negara anggota Asean. Di lain sisi, dukungan dan peran lembaga keuangan internasional dalam merespons dan meminimalkan dampak krisis itu sangat penting. Hal ini terutama harus dilakukan melalui berbagai instrumen keuangan yang fleksibel. Puncak KTT G20 yang akan berlangsung pada pertengahan pekan ini pun menjadi momentum Indonesia menunjukkan perannya di mata internasional. Arah politik luar negeri kita yang bebas aktif pun akan makin diakui dunia. Selain itu G20 turut mengerek konsumsi domestik hingga Rp1,7 triliun. Hal ini juga akan membangkitkan serapan tenaga kerja hingga lebih dari 33.000 orang di berbagai sektor usaha. Kita berharap momentum peran aktif Indonesia di kancah internasional ini dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh pemerintah dan pelaku bisnis untuk mendorong roda ekonomi nasional bergerak lebih kuat dan cepat.