Neraca perdagangan Indonesia kembali mencatatkan surplus dagang senilai US$5,48 miliar, melanjutkan tren selama 34 bulan berturut-turut atau sejak Mei 2020. Kondisi ini mencerminkan bahwa kinerja dagang masih positif yang ditopang oleh sektor nonmigas. Nilai ekspor Indonesia pada Februari 2023 tercatat US$21,40 miliar atau turun 4,15% dibandingkan dengan ekspor pada Januari 2023. Sementara itu, secara tahunan atau year-on-year (YoY), ekspor pada Februari 2023 naik 4,51% dibandingkan dengan bulan yang sama tahun sebelumnya. Adapun, impor Indonesia pada Februari 2023 mencapai US$15,92 miliar, turun 13,68% dibandingkan dengan Januari 2023. Sementara itu, secara tahunan atau year-on-year (YoY), impor pada Februari 2023 turun 4,32% dibandingkan dengan bulan yang sama tahun sebelumnya. Kinerja dagang memang masih positif, tetapi tren surplus perdagangan mulai terbatas. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), neraca perdagangan Indonesia pada Februari 2023 mengalami surplus US$5,47 miliar. Surplus yang diperoleh dari transaksi perdagangan sektor nonmigas sebenarnya lebih tinggi, yakni US$6,70 miliar, tetapi tereduksi oleh defisit perdagangan sektor migas US$1,22 miliar. Selama Januari—Februari 2023, meskipun sektor migas mengalami defisit US$2,64 miliar, tetapi masih terjadi surplus pada sektor nonmigas US$12,00 miliar, sehingga secara total mengalami surplus US$9,36 miliar.

Bekerjalah secara total dan penuh keikhlasan, niscaya Anda akan memperoleh kemudahan. Jika Anda bekerja dengan totalitas maka semesta akan bersinergi dengan Anda. Direktur Utama Pusat Investasi Pemerintah (PIP), Ririn Kadariyah memegang teguh  lofosi tersebut. Ia sadar ada faktor ‘X’ yang bisa membuat seseorang mendapatkan kemudahan dalam bekerja atau berkarier. Nilai-nilai itu pula yang ia terapkan di PIP, Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu). “Ketika mengerjakan apa pun, kerjakan yang terbaik maka alam akan bersinergi dengan kita,” kata dia. Ririn Kadariyah percaya bahwa sebuah pencapaian harus dilewati dengan proses meski banyak jalan terjal yang harus dilewati. Tingkatkesuksesan seseorang akan teruji ketika dia sabar dan telaten saat menghadapi rintangan. “Kalau mendapat jabatan dan karier bagus, ini beyond my expectation. Dulu saya nggak membayangkan bisa berkarier seperti ini. Saat saya diberi tugas maka saya kerjakan secara total, bahkan sampai lembur. Kalau pun diberi reward, itu cuma bonus,” ujar Ririn. Lahir dari keluarga sederhana, Ririn memahami pentingnya kerja keras untuk bertahan hidup. Dengan latar belakang pekerjaan sang ayah sebagai guru, Ririn memandang pentingnya pendidikan sebagai fondasi untuk menjalankan hidup lebih baik. (Yetede)

Sejumlah fasilitas kemudahan berusaha dan penanaman modal di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara telah diberikan secara resmi oleh pemerintah. Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal Bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara yang mulai berlaku sejak 6 Maret 2023. Dalam aturan tersebut, terdapat 18 sektor usaha, mulai dari pertanian hingga sistem transaksi elektronik mendapatkan kemudahan perizinan berusaha. Pemerintah juga memberikan kemudahan berusaha untuk sektor pertahanan dan keamanan, ketenagakerjaan, keuangan, serta sektor lain yang menjadi prioritas yang ditetapkan oleh Otorita IKN. Obral insentif pun amat nyata terlihat baik untuk perusahaan maupun karyawan, di antaranya diskon jumbo pajak korporasi, pajak karyawan ditanggung pemerintah, hingga fasilitas hak guna lahan yang mencapai dua kali 95 tahun dan itu pun masih bisa diperpanjang. Selain insentif, investor di IKN bisa mendapatkan tarif khusus atas pajak yang ditetapkan oleh otorita, pembebasan bea masuk, serta pajak 0% untuk pelaku UMKM. Berdasarkan UU No. 3/2022 tentang Ibu Kota Negara, Kepala Otorita memiliki kewenangan untuk menetapkan tarif pajak secara mutatis mutandis. Artinya, tarif pajak dan retribusi yang berlaku di IKN tidak akan sama dengan di daerah lain. Artinya, Kepala Otorita bisa menyusun anggaran dengan mengesampingkan ketentuan yang selama ini berlaku. Sejalan dengan itu, otoritas di pusat pemerintahan baru bisa pula mengutak-atik strategi fiskal untuk menarik minat investor swasta.

Satu pandangan menarik diutarakan oleh mantan Menteri Keuangan Bambang PS. Brodjonegoro terkait dengan pemanfaatan biomassa. Dalam artikelnya di salah satu media nasional, beliau menyebut biomassa sebagai energi inklusif dan sirkular. Pandangan itu menjadi bentuk dukungan sekaligus harapan supaya biomassa atau bioenergi dapat berkontribusi besar dalam upaya transisi energi menuju net zero emission (NZE). Menarik untuk mengelaborasi frasa “menciptakan transisi energi yang adil dan inklusif”, mengingat selama ini kita lebih akrab dengan Just ETP (Energy Transition Partnership) atau transisi energi yang adil. Penambahan kata inklusif memperluas kriteria ETP yang diharapkan, sekaligus menjanjikan manfaat yang lebih luas dalam proses dan hasil-hasil ETP tersebut. Transisi energi adalah upaya-upaya untuk mencapai NZE melalui dua kegiatan utama yakni, pertama, pemenuhan energi final dalam bentuk listrik dan non-listrik di semua sektor dengan menggunakan sumber energi terbarukan atau sumber energi lain yang zero atau minim emisi. Kedua, pengurangan emisi dari pembangkit listrik dan fasilitas/plant existing yang banyak menghasilkan emisi pada saat operasional. Dari enam jenis energi terbarukan yang tersedia seperti air, panas bumi, bioenergi, surya, angin, dan samudra, hanya jenis bioenergi dari biomassa, biofuel, biogas, dan sampah yang bisa dikendalikan oleh manusia. Transisi energi menuju NZE yang adil dan inklusif memang masih menjadi tantangan besar. Namun, pemanfaatan biomassa melalui beragam bioenergi ini dapat memenuhi aspek adil, inklusif plus sirkular karena potensinya di Indonesia besar dan bahkan bisa dibuat sangat besar. Berdasarkan data ESDM-EBTKE 2021, kapasitas Pembangkit Listrik Bioenergi Indonesia sekarang ini sebesar 1,92 GW, dan hanya sekitar 80 MW dalam bentuk Independet Power Producer (IPP). Dengan kapasitas sekitar 2 GW atau sekitar 3% dari total kapasitas pembangkit nasional, jelas masih sangat kecil proporsinya.

Setelah menyelesaikan permasalahan di Asuransi Jiwasraya dan Asabri, Kementerian BUMN kembali mengungkap permasalahan tata kelola investasi di Dana Pensiun BUMN. Selain dugaan faktor kecurangan dan korupsi, masalah keahlian tim pengelola menjadi kendala utama (Bisnis Indonesia, “Dapen BUMN Bermasalah Dikelola Bukan Ahlinya”, 24 Januari 2023). Untuk mencegah terjadinya kerugian investasi dana publik karena korupsi dan salah investasi, dapat dilakukan dengan mengendalikan dua aspek proses investasi, yaitu: kebijakan alokasi aset dan pilihan strategi investasi. Kebijakan investasi alokasi aset mengatur jenis aset yang menjadi target investasi dan proporsinya. Kelas aset yang bisa menjadi pilihan investasi di antaranya: uang tunai/deposito, Surat Utang Negara (SUN), obligasi korporasi, saham, komoditas (seperti emas), dan tanah/properti. Selain itu, ada kelas aset investasi alternatif seperti private equity, venture capital, dan kepemilikan langsung di perusahaan non-publik. Informasi kelas aset finansial seperti Deposito, SUN, obligasi, saham, dan emas tersedia dengan sangat transparan dari bursa, regulator, dan media, serta mudah diakses untuk diverifikasi. Hanya saja, bila manajer investasi (MI) dana publik mempunyai diskresi atas transaksi instrumen, seperti saham, juga dapat menimbulkan kerugian besar. Ini yang terjadi di Jiwasraya, Asabri, dan Dapen Pertamina. Pertama, MI dana publik berinvestasi pada saham yang bermasalah karena konflik kepentingan (curang). Kedua, MI mengalokasikan porsi berlebihan pada saham bermasalah tersebut. Untuk mencegah tata kelola investasi saham yang buruk terjadi, maka strategi investasi yang diterapkan harus memenuhi kriteria sederhana, transparan, netral terhadap risiko pasar, konsisten, akuntabel, dan efisien secara biaya (paling murah). Portofolio reksa dana indeks transparan karena siapa pun dapat mengetahui saham-saham apa saja dan komposisinya dalam reksa dana sesuai indeks yang ada. Baik Direksi, Dewan Pengawas, dan Auditor dana publik mudah melakukan verifikasi apakah reksa dana mengikuti dengan baik indeks yang menjadi acuannya.

Peringatan bagi pemerintah. DBS Group meramal pertumbuhan ekonomi Indonesia bakal melambat pada tahun ini. Ekonom DBS Group Research Radhika Rao memperkirakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini hanya di kisaran 5% year on year (yoy), lebih rendah dari capaian tahun 2022 yang sebesar 5,31% yoy. Pelambatan ini dipicu penurunan konsumsi rumah tangga sebagai dampak lanjutan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang menyundut inflasi. "Biasanya, saat harga BBM dan inflasi naik akan menyebabkan penurunan konsumsi dengan jeda sekitar enam bulan," ujar Rao di hasil riset DBS edisi Februari 2023. Meski capaian inflasi tahun 2022 tak setinggi yang diperkirakan, tetapi DBS masih melihat adanya kekhawatiran masyarakat akan potensi kenaikan harga barang dan jasa. Terlebih masyarakat pernah mengalami lonjakan pengeluaran di semester II-2022 akibat kenaikan inflasi.

Beberapa bulan lagi, Jakarta akan merayakan hari ulang tahun yang ke-496 atau tepatnya pada 22 Juni 2023. Meski sudah berusia hampir lima abad, Jakarta terbilang cukup muda dibandingkan dengan sejumlah kota besar dunia, misalnya Paris atau London. Jakarta, sebagai daerah khusus ibu kota, menjadi sebuah simbol peradaban dan kebudayaan dari sebuah negara nusantara bernama Indonesia. Jakarta menjadi pencerminan Indonesia. Berangkat dari pemikiran tersebut, pemindahan ibu kota negara, dari Jakarta yang berada di pulau Jawa ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, tentunya memiliki konsekuensi yang panjang. Pemerintah pun sudah menganggarkan Rp466 triliun untuk pembangunan IKN hingga 2045. Dari jumlah tersebut, APBN menanggung sekitar 20% atau Rp89,4 triliun. Adapun, sebanyak Rp253,4 triliun bakal bersumber dari kerja sama pemerintah dan badan usaha, sedangkan kontribusi swasta yang diharapkan dalam megaproyek ini mencapai Rp123,2 triliun. Pemerintah sendiri telah mengalokasikan anggaran senilai Rp23,6 triliun untuk pembangunan IKN Nusantara dalam RAPBN 2023. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapatkan anggaran terbesar hingga Rp20,8 triliun, yang akan digunakan untuk membangun sejumlah infrastruktur dasar di IKN. Harian ini meyakini bahwa IKN adalah sebuah kerja besar berupa pemindahan budaya kerja dan pola pikir baru disertai dengan sistem dan sumber daya manusia yang dipersiapkan dengan baik. Tujuan dari pemindahan itu adalah pemerataan, baik dari sisi ekonomi, penduduk, maupun pembangunan. Sudah bukan rahasia lagi bahwa jumlah penduduk maupun perekonomian, sebagian besar berpusat di Pulau Jawa.

Meskipun inflasi inti terbilang moderat dalam 2 bulan terakhir, inflasi untuk kelompok volatile foods masih tercatat cukup mengkhawatirkan, terutama volatabilitas harga barang-barang kebutuhan pokok, seperti beras. Mau tak mau, kondisi ini akan berdampak pada pengeluaran dan daya beli masyarakat karena terkait dengan komoditas kebutuhan sehari-hari yang harus ada dalam keadaan apa pun. Makin tinggi lonjakan harganya, makin besar nominal pengeluaran masyarakat yang dikeluarkan untuk volume atau jumlah barang yang sama. Dalam bahasa ekonomi, jika Consumer Price Index (IHK/inflasi), terutama untuk barang kebutuhan sehari-hari, naik terlalu tinggi dan dalam rentang waktu yang agak panjang, maka akan ikut menaikkan Personal Consumer Expenditure Price Index (PCE-PI) atau menambah pengeluaran masyarakat untuk jumlah barang atau jasa yang sama. Sementara itu, kenaikan UMR yang secara nasional di bawah 10% dikhawatirkan kurang mampu mengimbangi kenaikan harga-harga kebutuhan pokok, terutama setelah harga BBM naik pada September tahun lalu. Imbasnya, bagi masyarakat kelas menengah yang berpenghasilan tetap dengan kisaran UMR, kondisi tersebut akan mempersulit kehidupan sehari-hari mereka karena di sisi lain pendapatan mereka justru tidak naik atau bertambah.

Walhasil, keputusan BI mengafirmasi keluhan Jokowi dan curhatan beberapa menteri soal besarnya beban subsidi BBM nasional di satu sisi dan membuka peluang kenaikan harga BBM setelah itu di sisi lain, meskipun rencana pengurangan subsidi BBM baru tercantum di dalam RAPBN tahun 2023. Masalahnya, jika harga BBM naik dan suku bunga BI juga naik, maka asumsi makro yang cukup moderat untuk tahun depan sebagaimana disampaikan Jokowi 16 Agustus 2022, akan sulit tercapai. Sangat bisa dibayangkan, jika kemudian kenaikan harga BBM justru menciptakan inflasi yang makin tinggi, lalu The Fed kembali menaikkan suku bunga, maka akan memaksa BI menaikkan lagi suku bunga yang akan kian mencekik likuiditas ke sektor riil. Risiko lanjutannya, pertumbuhan dan output ekonomi nasional akan ikut tertekan dan kapasitas serapan tenaga kerja akan makin mengecil di tahun ini. Bahkan dikhawatirkan kemudian terjadi deflationary spiral dan memperbesar peluang stagflasi dan resesi. Raihan ekonomi di kuartal IV tahun lalu masih terbantu oleh subsidi langsung dari pemerintah untuk kelompok rentan sebagai kompensasi kenaikan harga BBM. Masalahnya, kompensasi tersebut hanya berlaku sekitar tiga bulanan. Artinya mulai awal tahun ini, kompensasi sudah tidak ada lagi dan masyarakat harus berhadapan langsung dengan segala tekanan ekonomi yang ada. Celakanya lagi, mulai awal tahun ini imbas resesi ekonomi global akan sangat terasa karena penurunan pertumbuhan di negara-negara besar seperti China, Eropa, Amerika Serikat, dan Uni Eropa.

Perusahaan sebesar Meta yang dulunya Facebook melihat bahwa hierarki yang ada sudah tertinggal. Perubahan teknologi, pandemi, dan perubahan kultur menjadi pendorong perusahaan untuk mulai memikirkan ulang hierarki yang ada. CEO Meta Mark Zuckerberg saat pertemuan manajemen dengan investor, media, dan pihak lainnya mengatakan bahwa perusahaan berencana untuk terus menahan biaya setelah melakukan sejumlah analisis. Dia menjanjikan tahun ini sebagai ”Tahun Efisiensi” dan mengatakan bahwa Meta akan lebih proaktif dalam memotong berbagai hal dengan prioritas rendah dan juga peran dengan kinerja rendah. Meta akan merampingkan struktur organisasinya dan menghapus beberapa lapis manajemen menengah agar mereka bisa membuat keputusan lebih cepat.

Majalah MIT Sloan Management Review edisi Januari membahas persoalan perubahan hierarki. Penulis artikel ini, Nicolai J Foss and Peter G Klein, mengatakan, sekian lama orang berputar-putar di sekitar gagasan menghilangkan struktur organisasi untuk menciptakan organisasi yang lebih gesit dan simple, kenyataannya hierarki perusahaan tetap saja sama. Hierarki memungkinkan kecerdasan dan kreativitas manusia berkembang di dalam skala yang lebih besar. Ide dan kreativitas bisa terwujud menjadi produk dan layanan yang bisa menjangkau lebih banyak orang. Dari berbagai contoh masalah bisnis, kecepatan menjadi sangat penting. Intinya menyelesaikan pekerjaan dengan cepat dan baik. (Yoga)