Sebagai salah satu sektor andalan, kinerja industri otomotif nasional sepanjang empat bulan pertama tahun ini semakin bergairah didorong oleh konsumsi masyarakat diikuti dengan mobilitas yang kian tinggi pascapenurunan kasus positif Covid-19.n Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan mobil sepanjang Januari-April 2023 mencapai 339.962 unit atau naik 6,2% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu (year-on-year/YoY) sebanyak 320.120 unit. Sementara itu, data Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) menyebutkan secara akumulatif penjualan Januari – April 2023 telah mencapai 2,178 juta unit, atau tumbuh 27,9% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Meski penjualan kurang memuaskan pada April karena libur Lebaran yang panjang, pencapaian secara total sepanjang empat bulan ini terbilang cukup menggembirakan. Sektor otomotif sebagai salah satu indikator pergerakan perekonomian, secara langsung menggambarkan tingkat konsumsi masyarakat yang terus membaik. Sebagaimana yang disampaikan oleh Asian Development Bank (ADB) pada awal April 2023, perekonomian Indonesia pada tahun ini kembali akan ditopang oleh konsumsi masyarakat di tengah kurang baiknya ekspor akibat perekonomian sejumlah negara tujuan yang belum kembali pulih. Tekanan global pada 2023 diperkirakan dapat memangkas ekspor, meskipun transaksi berjalan tetap bisa mendekati seimbang. Namun, karena pengeluaran rumah tangga merupakan bagian besar dari perekonomian Indonesia, kembali normalnya belanja konsumen dan penurunan inflasi akan menopang pertumbuhan. Kalau ini terjadi, pertumbuhan ekonomi diharapkan akan naik dan sektor usaha yang dekat dengan konsumsi diyakini ikut bergairah salah satunya kendaraan bermotor. Sektor otomotif sebagai bidang usaha padat modal mampu menyerap tenaga kerja langsung dalam jumlah besar. Sampai saat ini telah mencapai 38.000 orang.

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke 42 Asean dilaksanakan di Labuan Bajo Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 9—11 Mei 2023. Tema utama yang di­usung Indonesia adalah Asean Matters, Epicentrum of Growth. Secara sektoral, salah satu agenda strategis yang dapat diintrodusir oleh Indonesia adalah pe­ngen­da­lian pasokan (supply restriction) dan harga (price fixing) karet alam global. Gagasan ini didasarkan pada fakta bahwa pasar karet alam dan produk turunannya ditandai oleh struktur pasar oligopoli pada sisi produsen dan oligopsoni pada sisi pembeli. Struktur pasar oligopoli ditandai oleh penguasaan pasar beberapa perusahaan di negara produsen karet alam. Sementara struktur pasar oligopsoni berkaitan dengan dominasi pembelian produk karet alam oleh hanya beberapa pembeli besar. Produksi karet alam global yang mencapai sekitar 12,6 juta ton terkonsentrasi pada lima negara produsen karet alam terbesar dunia, yaitu Thailand dengan total produksi 3,913 juta ton, Indo­nesia sebesar 2,821 juta ton, Ma­lay­sia sebesar 0,910 juta ton, India sebesar 0,810 juta ton, dan China sebesar 0,786 juta ton. Lima besar negara produsen karet alam menguasai kurang lebih 80% produksi karet alam dunia, di mana Thailand dan Indonesia me­ngua­sai lebih dari separuh pro­duk­si karet alam dunia, yai­tu Thailand sekitar 31% dan Indonesia sekitar 22,39%. Sementara negara lain­nya memiliki kontribusi ku­rang dari 10% terhadap pro­duk­si karet alam global. 

Sementara pada sisi pembeli terkonsentrasi hanya pada be­berapa pembeli besar, yaitu pe­ru­sa­haan ban mobil, sepeda motor, sepeda dan alas ka­ki. Industri manufaktur ban global menguasai lebih da­ri 70% pembelian produksi ka­ret alam global. Sementara ku­­rang dari 30% diserap oleh in­dus­tri alas kaki dan industri berbahan baku karet alam lain­nya. Sementara pada sisi produsen sangat sulit membentuk kartel dengan cara membuat kesepakatan harga dan kesepakatan untuk membatasi pasokan karet alam (output restriction) ke pasar. Salah satu penyebabnya adalah le­mahnya diversifikasi produk hilir karet dan kuatnya hu­bungan antara petani karet rak­yat dengan pembeli karet alam. Struktur pasar karet alam global mirip dengan struktur pasar minyak bumi. Di mana hanya ada beberapa negara yang menguasai produksi minyak bumi dunia. Pada awalnya, penentu harga minyak bumi global adalah be­be­rapa negara dengan peru­sa­ha­an raksasa eksplorasi mi­nyak yang disebut The Seven Ma­yors. Perusahaan tersebut berasal dari negara-negara ma­ju, seperti Inggris, Jepang, Ame­ri­ka Serikat, dan Jerman.

Ada setitik kegundahan yang berembus ihwal mengecilnya ukuran cadangan devisa Indonesia saat ini. Kegundahan itu memang masih setitik. Namun, ini sesungguhnya merupakan alarm peringatan awal agar negara mulai meningkatkan kewaspadaan. Pada prinsipnya, kembang kempis, besar-kecil, tipis-tebalnya cadangan devisa suatu negara pada satu periode waktu tertentu sangat dipengaruhi oleh banyak hal. Keadaan itu menjadi hal yang normal selama tidak dipantik oleh gelombang krisis maha besar, yang bisa datang dari celah internal maupun eksternal. Nah, cadangan devisa (cadev) Indonesia pada akhir April 2023 kini menyusut dibandingkan dengan posisi cadev akhir Maret 2023 dari US$145,2 miliar menjadi US$144,2 miliar. Baru pada November 2022, cadev Indonesia mulai terkatrol perlahan hingga pada Maret 2023 melonjak ke posisi US$145,2 miliar, sebelum akhirnya turun tipis lagi ke US$144,2 miliar pada April. Penurunan cadev biasanya juga diiringi dengan turunnya rasio kecukupan impor dan utang luar negeri. Namun, peningkatan cadev belum tentu serta merta langsung bisa meningkatkan rasio kecukupan impor dan utang luar negeri (ULN). Penurunan cadev pada April sekitar US$1 miliar dipengaruhi oleh kebutuhan pembayaran utang luar negeri pemerintah, dan kebutuhan likuiditas valuta asing yang sejalan dengan antisipasi dalam rangka hari besar keagamaan yaitu Ramadan dan Idulfitri. Harian ini menilai penurunan cadev pada April tak perlu memicu keresahan. Justru kita ingin sama-sama kembali melihat upaya otoritas moneter dan para pemangku kepentingan mencari berbagai terobosan dalam pengelolaan keuangan negara.

Riset Notre Dame Global Adaptation Initiative (ND-GAIN) dari University of Notre Dame mencatat Infrastruktur di Indonesia menempati peringkat ke-100 dari 182 negara yang disurvei pada 2020. Skor Indeks ND-GAIN Indonesia, yang merangkum kerentanan infrastruktur suatu negara terhadap perubahan iklim dan tantangan global lainnya dikombinasikan dengan kesiapannya untuk meningkatkan ketahanan, tercatat 46,8. Peringkat Indonesia kalah jauh ketimbang Brunei Darussalam di peringkat 33 dengan skor 58,1, Malaysia di peringkat 49 (56,6), Thailand di peringkat 68 (52,4), dan Vietnam di peringkat 97 (47,1). Adapun tingkat kerentanan (vulnerability) Indonesia dalam survei yang sama tercatat di peringkat 52 dengan skor 46,8, dari 155 negara yang disurvei. Kerentanan mengukur keterpaparan, sensitivitas, dan kemampuan suatu negara untuk beradaptasi terhadap dampak negatif perubahan iklim. Kerentanan mempertimbangkan enam sektor pendukung kehidupan, yaitu makanan, air, kesehatan, layanan ekosistem, habitat manusia, dan infrastruktur. Sementara itu, indeks kesiapan Indonesia, yang mengukur kemampuan suatu negara untuk memanfaatkan investasi dan mengubahnya menjadi tindakan adaptasi (mempertimbangkan tiga komponen, yaitu kesiapan ekonomi, kesiapan tata kelola, dan kesiapan sosial) berada pada peringkat 103, dari 192 negara yang disurvei. Adapun, peringkat infrastruktur nasional, berdasarkan survei lainnya, yaitu lembaga konsultan Mesopartner dan Analyticar, berada pada peringkat 28 pada 2021 (dari 184 negara yang di survei) mengalahkan Malaysia di peringkat 29 atau Thailand di peringkat 33 maupun Vietnam (51). Proyek-proyek strategis nasional, yang utamanya berisikan proyek-proyek infrastruktur, nilainya juga terus meningkat yang menunjukkan komitmen pemerintah terhadap infrastruktur nasional. Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), misalnya, melaporkan capaian proyek strategis nasional (PSN) sejak 2016 hingga 31 Maret 2023 telah rampung sebanyak 156 proyek dengan total nilai mencapai Rp1.080,2 triliun. Sejumlah persoalan masih menghantui penyelesaian PSN, seperti pengadaan tanah dan tata ruang, isu kehutanan dan lingkungan, perizinan, hingga kurangnya tenaga ahli.

Soal realisasi investasi, pemerintah boleh merasa lega. Musababnya, sampai kuartal I/2023, aliran investasi yang masuk ke Indonesia tembus Rp328,9 triliun, atau meningkat 16,5% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu. Jika diperinci, maka penanaman modal asing berkontribusi sebesar Rp177 triliun terhadap realisasi investasi, sedangkan penanaman modal dalam negeri menyumbang Rp151,9 triliun. Adapun, capaian pada kuartal I/2023 tersebut setara dengan 23,5% dari target investasi tahun ini yang dipatok sebesar Rp1.400 triliun. Kinerja positif investasi tersebut mestinya tak mengherankan karena belakangan pemerintah memang gencar menggeber aliran modal ke Tanah Air. Sejumlah inovasi terus dilakukan khususnya terkait dengan kemudahan perizinan, baik di pusat maupun di daerah. Kendati demikian, ingar-bingar investasi di Tanah Air selama ini ternyata belum berdampak besar terhadap sektor ketenagakerjaan. Hal itu pun diakui oleh Menteri Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia. Menurutnya, tren positif investasi beberapa waktu terakhir belum berbanding lurus dengan serapan tenaga kerja.   Bahlil menuturkan, salah satu alasan realisasi investasi tidak berbanding lurus dengan penyerapan tenaga kerja adalah karena tren yang bergeser dari padat karya ke padat modal. Hal itu tak lepas dari perkembangan teknologi yang masif. Kendati demikian, menurut hemat kami, jika memang ingin mendongkrak investasi sekaligus penyerapan tenaga kerja, mestinya pemerintah dapat menetapkan prioritas. Toh, penyaringan investasi sepenuhnya dikendalikan pemerintah.

Tren kenaikan suku bunga acuan di tingkat global belum juga surut. Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed, kembali menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin ke level 5%—5,25%. Kenaikan ini tercatat menjadi yang tertinggi sejak Agustus 2007. Kebijakan moneter yang ditempuh The Fed ini sudah diproyeksikan sebelumnya. Bahkan, para ekonom memprediksikan bahwa The Fed bakal beberapa kali menaikkan suku bunga sepanjang 2023. Upaya The Fed untuk menetapkan kebijakan suku bunga tentu saja demi menjaga stabilitas ekonomi Negeri Paman Sam. Kendati, kebijakan itu berdampak pada munculnya gejolak di pasar keuangan, investasi negara lain, dan nilai tukar di sejumlah negara berkembang. Di sisi lain, kenaikan suku bunga menimbulkan tantangan baru berupa sulitnya pebisnis untuk mengakses kredit guna membiayai investasi. Hal ini berpengaruh terhadap penurunan investasi negara di luar Amerika Serikat. Kebijakan The Fed menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin secara langsung maupun tidak langsung akan memengaruhi kondisi perekonomian negara berkembang, termasuk Indonesia.Namun, dari dalam negeri, Pemerintah Indonesia dan Bank Indonesia (BI) telah mengantisipasi risiko tersebut. Pemerintah pun terus memantau kesenjangan antara Surat Berharga Negara (SBN), dan yield obligasi Pemerintah AS (US Treasury Yield). Di sisi lain, kenaikan suku bunga menimbulkan tantangan baru berupa sulitnya pebisnis untuk mengakses kredit guna membiayai investasi. Hal ini berpengaruh terhadap penurunan investasi negara di luar Amerika Serikat. Kebijakan The Fed menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin secara langsung maupun tidak langsung akan memengaruhi kondisi perekonomian negara berkembang, termasuk Indonesia.Namun, dari dalam negeri, Pemerintah Indonesia dan Bank Indonesia (BI) telah mengantisipasi risiko tersebut. Pemerintah pun terus memantau kesenjangan antara Surat Berharga Negara (SBN), dan yield obligasi Pemerintah AS (US Treasury Yield).

Para praktisi dan cerdik cendekia negeri ini paham bahwa Indonesia sudah terkepung oleh gejolak ekonomi global dan tingginya inflasi di berbagai belahan dunia. Kita juga cukup mengerti bahwa aneka kebijakan yang dirilis oleh The Fed kerap membuat panas dingin perekonomian kita. Namun, kegiatan ekonomi Indonesia masih berjalan baik-baik saja. Kondisi fundamental ekonomi nasional dari sisi pengendalian inflasi, masih berada dalam jalur yang benar, setidaknya sampai detik ini. Keadaan di atas setidaknya tergambar dari laporan Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebutkan bahwa inflasi nasional masih sangat terkendali. Secara tahunan (year-on-year/YoY), berdasarkan Indeks Harga Konsumen (IHK), inflasi April 2023 ternyata hanya 4,33%. Angka tersebut menurun dibandingkan dengan inflasi pada Maret yaitu 4,97% dan inflasi Februari yang masih bertengger di 5,47%. Secara bulanan (month-to-month/MtM), inflasi IHK pada April 2023 juga hanya 0,33%. Adapun secara tahun berjalan (year-to-date/YtD), inflasi pada periode ini mencapai 1,01%. Meski demikian, secara umum, kontribusi inflasinya hanya 0,84% dan andilnya ke inflasi April 2023 sebesar 0,11%. Inflasi ini jika dibandingkan dengan inflasi pada periode Ramadan dan Lebaran 2022, yaitu pada Mei 2022, yang tercatat sebesar 0,40%, maka inflasi pada April 2023 cenderung melambat. Bos BPS Margo Yuwono menerangkan perlambatan laju inflasi pada April 2023 dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Pertama, terjaganya pasokan komoditas hortikultura yang ditopang oleh aktivitas panen raya sepanjang Maret dan April 2023. Di sini, harga-harga relatif terkendali. Kedua, andil inflasi pada beberapa komoditas pangan lebih rendah dibandingkan dengan periode Lebaran pada tahun-tahun sebelumnya, kecuali tarif angkutan udara, darat, emas, ayam ras, dan rokok. Dengan inflasi yang terus menurun, tentu ini menandakan bahwa di satu sisi, fundamental ekonomi Indonesia terjaga dengan baik. Keadaan tersebut akan memantik harapan bahwa transaksi berjalan bisa menuju ke titik keseimbangan, neraca pembayaran akan surplus dan aliran modal yang masuk akan lebih banyak lagi. Harapannya tak hanya modal asing, tetapi juga investasi di portofolio.

Majalah Fast Company membahasan tentang problem takut diabaikan (fear of being ignored) atau dilupakan (fear of being forgotten) yang berawal dari fenomena di media sosial, yaitu orang merasa sedih dan cemas karena unggahan mereka kurang mendapatkan respons, seperti komentar atau tanda suka (like). Di dalam ilmu psikologi, masalah ini disebut athazagoraphobia atau fobia yang muncul karena ada perasaan takut melupakan atau perasaan dilupakan. Belakangan, masalah ini muncul secara nyata di dalam dunia bisnis, seperti pimpinan Anda membutuhkan waktu lama untuk menjawab surat elektronik atau Whatsapp Anda, Anda dimasukkan ke dalam sebuah tim tetapi disambut dengan dingin, dan Anda berusaha keras bertemu seseorang tepat waktu, tetapi orang tersebut tidak hadir. Studi dari Sauder School of Business Universitas British Columbia berjudul ”Ostracism More Damaging than Bullying in the Workplace” menyebutkan, diabaikan di tempat kerja berdampak lebih buruk bagi fisik dan mental daripada pelecehan atau intimidasi.

Peneliti menemukan bahwa sebagian besar orang masih menganggap pengucilan kurang berbahaya dari intimidasi. Padahal, perasaan dikucilkan secara signifikan bisa lebih menyebabkan ketidakpuasan kerja, berhenti kerja, dan memunculkan masalah kesehatan. Marty Nemko di dalam tulisannya di laman Psychology Today mengatakan, sesuatu mungkin yang paling penting adalah mengingatkan diri sendiri bahwa kita tidak dapat mengendalikan orang lain. Pengucilan dan perasaan diabaikan di dalam lingkungan kerja menjadi hal baru yang menguat setelah kemunculan media sosial. Pengucilan di tempat kerja adalah fenomena organisasi yang terjadi setiap hari di hampir setiap organisasi, yang memengaruhi kerja, baik manajer maupun anggota tim. Salah satu peneliti mengingatkan tentang keseriusan fenomena ini dan pentingnya perusahaan harus menawarkan bantuan profesional bagi mereka yang menderita dalam kesunyian di tempat kerja. (Yoga)

Harapan pemerintah untuk menyelamatkan aset negara yang dicuri oleh para oknum aparatur melalui tindak pidana korupsi mulai memperlihatkan titik terang seiring dengan selesainya draf RUU Perampasan Aset yang tinggal selangkah lagi disampaikan ke Senayan. Konfirmasi tuntasnya rancangan beleid tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD yang mengatakan bahwa presiden telah memberi disposisi penugasan kepada para menteri terkait sebelum RUU itu dikirimkan ke DPR. Adapun surat presiden untuk RUU Perampasan Aset kini ada di meja Presiden Joko Widodo, Kamis (27/4). Menurut rencana, RUU tersebut akan diserahkan kepada Komisi III DPR setelah rapat internal pemerintah yang melibatkan kementerian dan lembaga selesai. Alhasil dalam perkiraan, paling lambat pekan depan RUU ini sudah ada di tangan parlemen dan siap untuk dibahas. Mengingat begitu mendesaknya aturan ini, Presiden Joko Widodo dalam beberapa kesempatan sebelum Lebaran sempat memberi pernyataan terkait dengan proses penerbitan UU yang tidak kunjung selesai. Menurutnya, RUU Perampasan Aset memang merupakan inisiatif dari pemerintah tetapi dirinya juga meminta agar DPR segera membahas aturan tersebut. Desakan keberadaan RUU Perampasan Aset terus muncul ke permukaan mengingat maraknya kasus pamer harta yang dilakukan oleh beberapa oknum aparat negara dan keluarganya. Kasus penyelewengan wewenang aparat negara memang kerap kali berujung pada tindak pidana korupsi atau pencucian uang. Begitu banyaknya kasus yang mencuat ini kian menggarisbawahi betapa mendesaknya keberadaan UU Perampasan Aset agar pemerintah dapat melakukan langkah penegakan hukum sekaligus membuat jera para pelaku kejahatan. Apalagi laporan Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan sebelumnya mengungkapkan adanya transaksi mencurigakan yang jumlahnya hingga Rp349 triliun.

Penerimaan negara berupa pajak menjadi instrumen utama kebijakan fiskal. Apabila pajak diturunkan, output barang dan jasa akan makin meningkat dan mendorong daya beli masyarakat. Sebaliknya, jika pajak dinaikkan, akan menurunkan output barang dan jasa serta menurunkan daya beli masyarakat. Sampai dengan saat ini, sektor perpajakan masih menjadi sumber penerimaan negara yang paling dominan berkontribusi dalam APBN, disusul kemudian oleh penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan hibah. Pajak digunakan sebagai instrumen untuk menarik dana dari masyarakat guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Selain untuk menarik dana, pajak juga memiliki fungsi mengatur melalui kebijakan insentif dan disinsentif. Mengingat pentingnya pajak bagi kelangsungan pembangunan, pemerintah terus berupaya menggali potensi dan memperluas cakupan pajak di masyarakat. Sayangnya, antara target dan realisasi perpajakan seringkali tak seiring sejalan. Berdasarkan data Bank Indonesia, dalam dua dekade terakhir (2003—2023), baru empat kali penerimaan perpajakan melampaui target, yaitu pada 2004 ketika penerimaan pajak mencapai 100,8%, 2008 (108,1%), 2021 (107,15%), dan 2022 (114%). Adapun pada 2023, pemerintah menargetkan penerimaan perpajakan sebesar Rp1.718 triliun, meningkat sekitar 16% dari target pada 2022 sebesar Rp1.485 triliun. Pemerintah sendiri me­nyam­­paikan penerimaan pajak hingga kuartal I/2023 tumbuh 33,78% dengan nilai mencapai Rp430 triliun. Sektor yang masih mencatatkan kinerja positif, antara lain industri pengolahan, pertambangan, perdagangan, dan pembiayaan.