Kemiskinan & Isu Kesenjangan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar telah mengklarifikasi pemberitaan media massa yang melaporkan dirinya jengkel lantaran anggaran program kemiskinan sekitar Rp500 triliun hanya habis untuk rapat, seminar, dan studi banding. Meskipun demikian, bukan berarti sinyal MenPANRB sepenuhnya keliru. Tidak hanya di tingkat kementerian, di instansi pemerintah daerah pun masih sering terjadi pengalokasian anggaran kemiskinan tidak seperti yang diharapkan. Walaupun bukan berarti dana Rp500 triliun anggaran kemiskinan semua habis untuk kegiatan yang sia-sia dan tidak berkaitan langsung dengan upaya penanganan kemiskinan. Akan tetapi harus diakui ada banyak instansi yang mengalokasikan anggaran kemiskinan untuk hal-hal yang tidak selaras.
Indeks kedalaman kemiskinan menurun sebesar 0,024 poin, sedangkan indeks keparahan kemiskinan menurun 0,016 poin. Penurunan tersebut juga terjadi baik di perkotaan maupun di perdesaan. Tetapi, yang menjadi masalah adalah kesenjangan yang terjadi antara masyarakat miskin dan masyarakat menengah ke atas, terlebih masyarakat kelas atas. Di Indonesia, kalau dibuat perbandingan kekayaan 4 konglomerat ternyata sama dengan kekayaan yang dimiliki 100 juta penduduk miskin.
Kekeliruan yang terjadi dalam upaya pengentasan kemiskinan yang selama ini dikembangkan di Indonesia sebetulnya ada pada banyak hal. Lebih dari sekadar kekeliruan dalam pengalokasian anggaran kemiskinan, kurang efektivitasnya upaya penanganan kemiskinan bermuara pada ketidaktepatan substansi program dan pada tata kelola pajak yang seharusnya diperuntukkan untuk masyarakat miskin.
Postingan Terkait
Artikel Populer
-
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023