Baru saja Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan inflasi tahunan pada Agustus 2023 sebesar 3,27% (year-on-year/YoY) atau berada di kisaran target pemerintah 3±1 persen sehingga patut kita syukuri bersama. Kemampuan Pemerintah untuk mengendalikan inflasi pascapandemi merupakan prestasi yang luar biasa karena termasuk rendah dan stabil di dunia. Beberapa negara anggota G20 yang inflasinya masih di atas Indonesia pada Agustus 2023 misalnya Prancis 4,8% (YoY), Eropa 5,3% (YoY) dan Jerman yang masih di angka 6,1% (YoY). Pemicu utama inflasi di negara tersebut masih bersumber dari komoditas pangan dan energi.Keberhasilan dalam pengendaian inflasi di Indonesia merupakan hasil sinergi dan inovasi kebijakan lintas kementerian dan lembaga. Hal ini diperlukan karena fenomena inflasi di Indonesia didominasi oleh fenomena volatile food sehingga tidak sertamerta dapat diantisipasi dengan kebijakan moneter. Mengutip pidato Presiden Joko Widodo pada Rakornas Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah pada 31 Agustus 2023 disampaikan bahwa, Pernyataan Presiden Joko Widodo tersebut secara eksplisit menegaskan upaya pengendalian inflasi di Indonesia mempunyai keunikan tersendiri dibandingkan negara lain. Eksistensi TPIP/TPID yang diperkuat dengan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yang dicanangkan Bank Indonesia untuk menjaga keterjangkauan harga dan kelancaran distribusi telah berhasil menorehkan prestasi melalui pencapaian angka inflasi yang rendah dan stabil pasca pandemi Covid-19. Berdasarkan laporan The Economist Intelligence Unit (2023), dinyatakan bahwa el nino di wilayah Asia Selatan dan Asia Tenggara pada kuartal II/2023 sampai dengan kuartal III/2023 akan berdampak negatif pada sektor pertanian dan perikanan. Hal ini terkonfirmasi dari pantauan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) pada pertengahan Juli 2023 sebanyak 63% zona musim di Indonesia telah memasuki kemarau dan diprakirakan puncak el nino terjadi pada Oktober—November 2023. Selain itu, strategi jangka pendek yang perlu disiapkan saat ini adalah integrasi data neraca pangan daerah sebagai early warningsystem adanya supply shock komoditas pangan antardaerah. Neraca pangan yang terintegrasi akan mempercepat pengambilan keputusan berbasis data untuk melakukan kerja sama antar daerah (KAD) dalam pemenuhan pasokan pangan dari daerah surplus ke wilayah defisit.

Beragam kesepakatan dan terobosan berhasil dilahirkan melalui Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-43 Asean yang digelar di Jakarta 5—7 September 2023. Mulai dari upaya bersama untuk menjadikan Asean sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dunia, pengembangan ekosistem baterai kendaraan listrik, hingga percepatan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi alias local currency transaction (LCT). Ada pula kesepakatan senilai US$38,2 miliar yang mencakup 93 proyek dan 73 proyek potensial senilai US$17,8 miliar, hasil dari Asean Indo-Pacific Forum (AIPF). Melalui KTT tersebut, anggota Asean juga memperkuat kerja sama bidang ekonomi dengan sejumlah negara seperti China, Korea Selatan, dan Jepang. Tak hanya soal ekonomi, dari perspektif geopolitik, Asean pun sepakat untuk mewujudkan perdamaian kawasan melalui kolaborasi antarnegara serta terus menyuarakan kepentingan negara berkembang di tingkat global. Salah satu langkah terdekat adalah membawa beragam hasil KTT ke-43 Asean tersebut ke forum G20 yang tengah berlangsung di India. Pengembangan ekosistem baterai kendaraan listrik misalnya, menuntut kolaborasi aktif sesuai kompetensi masing-masing negara sesuai ketersediaan sumber daya alam dan maupun industri. Kesepakatan Asean Plus Three yakni kerja sama antara negara anggota Asean dengan Korea Selatan, Jepang, dan China, mengenai pembangunan ekosistem kendaraan listrik, harus dijadikan momentum untuk mengakselerasi perkembangan sektor ini di tingkat regional. Tantangan berikutnya adalah menjaga konsistensi perihal kesamaan visi dan misi untuk menjadikan Asean sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dunia. Digital economy framework agreement (DEFA) yang digadang-gadang menjadi pilar pertumbuhan ekonomi Asean di masa mendatang, membutuhkan penjabaran lanjutan sehingga dapat menjadi perjanjian nyata antarnegara anggota. Hal itu penting agar masterplan tersebut benar-benar dapat memacu ekonomi digital Asean yang diramal tembus US$2 triliun pada 2030.

Negara-negara Asean selangkah lebih maju dalam hal konektivitas sistem pembayaran beberapa tahun terakhir, melalui pengaturan multilateral lima bank sentral Asean-5 (Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina). Kekonektivitasan sistem pembayaran tersebut dinamakan Konektivitas Pembayaran Regional (Regional Payment Connectivity/RPC). Dalam KTT Asean 2023 di Labuan Bajo beberapa waktu lalu, Presiden RI Joko Widodo menekankan agar implementasi konektivitas pembayaran digital antarnegara dan transaksi mata uang lokal sepakat untuk terus diperkuat. Sejalan dengan hal tersebut, Bank Indonesia (BI) telah memformulasikan tiga kunci transformasi konektivitas sistem pembayaran Asean. Pertama, melanjutkan RPC yang telah disepakati oleh 5 negara Asean serta menyambut bertambahnya partisipasi negara lain. Kedua, memperkuat kerangka pengaturan dan pengawasan, khususnya terhadap aset uang digital. Ketiga, kerja sama lintas batas untuk meningkatkan efektivitas pengaturan dan pengawasan, implikasi RPC terhadap makroekonomi, serta pengembangan infrastruktur pendukungnya. Bentuk kesepahaman ini diturunkan melalui beberapa kerja sama, seperti misalnya perluasan pembayaran menggunakan Quick Response (QR), keterkaitan fast payment melalui Nexus Project, standarisasi Application Programming Interface (API), serta keterkaitan Real Time Gross Settlement (RTGS). Sesuai penekanan Presiden tersebut, seluruh kerja sama itu ditunjang mekanisme Local Currency Settlement (LCS) atau istilah di mana penyelesaian transaksi (settlement) dilakukan dalam mata uang dan yurisdiksi wilayah masing-masing negara, serta Local Currency Bilateral Swap Arrangement (LCBSA) atau swap bilateral antarnegara dalam mata uang lokal. QRIS Antarnegara memudahkan konsumen dan pedagang di antarnegara melakukan dan menerima pembayaran barang dan jasa melalui aplikasi berbasis QR Code. Indonesia mengawali implementasi QRIS Antarnegara dengan Thailand pada 2022. Menyusul setelahnya yakni Malaysia (Mei 2023), Singapura (Agustus 2023), serta negara asia lainnya seperti Vietnam, Filipina, Korea, Jepang, India, dan China yang merupakan cerminan simpul koneksivitas Asia berikutnya. Bergabungnya kedua negara berpenduduk terbanyak ini (India dan China), dipastikan akan mendorong jumlah pemakaian QRIS Antarnegara. QRIS Antarnegara memiliki peran penting guna meningkatkan efisiensi transaksi, mendukung inklusi keuangan, digitalisasi perdagangan dan investasi, serta menjaga stabilitas makroekonomi dengan memperluas penggunaan penyelesaian transaksi atau settlement melalui mata uang lokal melalui LCS. Tidak berhenti pada QRIS Antarnegara, bank sentral negara Asean terus meningkatkan kerja sama fast payment. Asean-5 Retail Fast Payment menjadi langkah strategis sekaligus ikhtiar bersama untuk menjalin konektivitas sistem pembayaran yang lebih luas, cepat, murah, mudah, transparan dan inklusif. Kelima bank sentral tersebut menggandeng Bank for International Settlements (BIS) untuk menjajaki potensi konektivitas fast payment melalui Proyek Nexus.

Keputusan India melarang ekspor beras sejak Juli 2023 telah membuat kepanikan baru di pasar beras global. Apalagi, diplomasi negatif itu dilakukan pada masa kekeringan ekstrem El-Nino yang melanda sebagian besar negara produsen beras Asia. Harga beras global merangkak naik menjadi US$547 per ton pada Juli 2023, lalu naik lagi menjadi US$635 per ton pada Agustus 2023 untuk beras kualitas Thai 5% broken. Harga beras medium (Thai 25% broken) di pasar global US$524 per ton pada Juli 2023, lalu naik lagi menjadi US$600 per ton pada Agustus 2023.Apakah diplomasi negatif India akan menghasilkan ‘kiamat beras’ di pasar global, seperti sering menjadi tajuk berita media nasional dan media sosial? Tidak separah itu. Artikel ini menganalisis pasar beras global setelah pelarangan ekspor beras oleh India dan konsekuensinya bagi ekonomi perberasan Indonesia. Laporan Prakiraan Pasokan dan Permintaan Produk Pertanian yang dirilis oleh Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA) pada Agustus 2023 sedikit melegakan dibandingkan dengan Laporan serupa versi Juli 2023. Secara umum pada 2023/2024 ini terjadi peningkatan pasokan, penurunan konsumsi, penurunan ekspor, dan peningkatan stok dibandingkan dengan bulan lalu. Pasokan beras naik 0,4 juta ton menjadi 694,7 juta ton, terutama karena stok awal yang lebih besar di India. Meskipun demikian, diplomasi negatif larangan ekspor beras India telah membuat banyak negara net-consumers beras, terutama di Asia, mulai kalang kabut dalam 2 bulan terakhir. Saat ini, 40 negara menggantungkan impor beras dari India. Bahkan, beberapa negara di Afrika dan Asia Selatan sekitar 80% impor berasnya bergantung kepada India. Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan metode kerangka sampel area (KSA) menunjukan bahwa neraca beras mulai defisit lagi sejak Juli, Agustus, bahkan diperkirakan berlanjut hingga September dan Oktober 2023, bahkan mencapai total 720.000 ton. Strategi manajemen stok beras dan kemampuan pengelolaan psikologi pasar akan mampu menahan lonjakan harga beras di dalam negeri.

Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT ke-43 Asean bakal menjadi momentum penting dalam upaya menyiapkan kawasan ini sebagai episentrum pertumbuhan ekonomi dunia. Salah satu langkah strategis yang wajib ditempuh, yakni mengakselerasi kerja sama ekonomi dengan sejumlah negara anggota Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP). Seperti diketahui, RCEP merupakan pakta kerja sama ekonomi komprehensif yang digagas oleh Indonesia dan negara anggota Asean lainnya, serta melibatkan lima negara mitra strategis, yakni China, Australia, Selandia Baru, Jepang, dan Korea Selatan. Agenda kemitraan multilateral ini pertama kali diresmikan dalam pertemuan puncak KTT Asean ke-21 di Phnom Penh, Kamboja pada 2012. Bagi negara anggota Asean, khususnya Indonesia, terlibat aktif dalam proyek kerja sama dengan lingkungan perdagangan yang kompetitif seperti ini tentu sangat vital guna mendongkrak kualitas dan produktivitas industri di kawasan regional, juga dalam negeri. Bersama China, misalnya Presiden Joko Widodo berulang kali menegaskan pentingnya kerja sama konkret yang saling menguntungkan dengan negara-negara anggota Asean. Momentum KTT Asean tahun ini juga dimanfaatkan Indonesia untuk merekatkan hubungan dengan China, terutama memastikan kerja sama terkait dengan penghiliran, pembangunan infrastruktur, serta mendukung pengembangan ekonomi berkelanjutan di dalam negeri. Selain enam agenda pembangunan yang tengah diinisiasi—penghiliran, digitalisasi, infrastruktur, pendidikan, distribusi ekonomi, dan dekarbonisasi—pembahasan megaproyek kereta cepat Jakarta—Bandung sudah pasti menjadi salah satu topik penting yang didalami bersama China. Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida dalam paparannya di hari kedua ASEAN-Indo-Pacific Forum 2023, turut menyampaikan komitmen untuk mempererat kerja sama dengan Asean. Salah satu manifestasi dari komitmen itu, yakni tecermin dalam Dana Integrasi Asean-Jepang atau The Japan-Asean Integration Fund senilai total US$100 juta. Beberapa inisiatif kerja sama Asean-Jepang di antaranya yakni di bidang transisi energi untuk mengatasi masalah perubahan iklim dan ancaman lingkungan, inovasi digital dalam mendukung ekonomi berkelanjutan, hukum dan peradilan, ketahanan pangan, serta penguatan dari sisi intelektual dan pendidikan.

Ini adalah waktu yang menarik bagi kepemimpinan Indonesia dalam persaingan global menuju titik nol. Saat Jakarta menjadi tuan rumah KTT Asean 2023, Indonesia juga sedang bersiap-siap menyambut kehadiran pasar karbon dan perdagangan karbon.Seperti halnya pasar baru lainnya, akan ada peluang dan risiko, dan yang paling penting bagi investor atau pengembang proyek yang ingin terlibat adalah memastikan bahwa mereka memahami kekhususan pasar dan apa yang ingin dicapai.Kita telah melihat pasar karbon bermunculan di seluruh dunia dalam dua dekade terakhir dan sekarang kita melihat adanya peningkatan keterkaitan dan koordinasi antara pasar nasional dengan investasi dan perdagangan internasional. Keputusan Indonesia untuk mengizinkan investor asing membeli kredit yang dihasilkan dari skema yang baru saja diluncurkan ini memiliki potensi untuk menarik pendanaan baru bagi proyek-proyek lingkungan yang sangat dibutuhkan, tetapi juga meningkatkan kompleksitas sistem itu sendiri. Indonesia merupakan rumah bagi sejumlah besar hutan hujan dunia, serta hutan bakau yang luas yang merupakan penyimpan ‘karbon biru’ yang sangat penting dan harus dilindungi atau dipulihkan. Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan dan menjadi tuan rumah bagi solusi berbasis alam yang merupakan penghasil utama kredit karbon. Potensi maksimum Indonesia untuk mitigasi iklim berbasis alam diperkirakan mencapai 177% dari kontribusi nasional Indonesia di semua sektor berdasarkan Perjanjian Paris. Hal ini berarti bahwa jika Indonesia dapat mencapai potensi NBSnya, Indonesia akan menjadi pengekspor utama kredit karbon. Kredit yang diperdagangkan adalah Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (SPEGRK), yang menunjukkan jumlah pengurangan emisi gas rumah kaca, yang dikuantifikasi ke dalam satuan ton karbon dioksida. Kredit-kredit ini akan menjalani audit dan verifikasi yang signifikan untuk menentukan nilai dasarnya, sebelum memasuki bursa. Diawasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Sistem Registrasi Nasional (SRN) akan menilai proyek-proyek baru untuk memastikan bahwa desain dan implementasinya menghasilkan kredit karbon dengan integritas tinggi. Metodologi yang memenuhi syarat saat ini di bawah SRN adalah metodologi yang disetujui oleh Kementerian, Standar Nasional Indonesia, dan UNFCCC.

Rencana PT Perusahaan Gas Negara Tbk. me­naikkan harga jual gas pada 1 Oktober 2023 menuai protes dari pelaku usaha. Di tengah kondisi ekonomi yang belum membaik, kebijakan yang diambil oleh BUMN gas ini tentunya akan menambah beban baru bagi para pebisnis. Padahal, pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan tidak memberi izin kepada PGN untuk menaikkan harga jual kepada pelanggan komersial dan industri di luar penerima harga gas bumi tertentu atau HGBT. Selain mendapat penolakan dari Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian yang membawahi pelaku usaha manufaktur sebagai pengguna terbesar gas yang berasal dari PGN turut menyatakan penolakannya. Berdasarkan surat edaran yang diterima Bisnis, penyesuaian harga terjadi untuk sejumlah kategori pelanggan. Harga gas untuk pelanggan komersial dan industri PB-KSv yang awalnya dipatok seharga US$9,78 per MMbtu, akan naik menjadi US$11,99 per MMbtu. Untuk pelanggan Bronze 1 dipatok Rp10.000 per meter kubik, sebelumnya Rp6.000 per meter kubik yang akan mulai ditetapkan per 1 Januari 2024. Padahal, pertengahan tahun ini, tujuh industri penerima harga gas tertentu yaitu sebesar US$6 per MMbtu sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden No. 121/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 40/2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi, telah mengalami kenaikan harga. Kementerian Perindustrian menyebutkan kenaikan tersebut tentunya memberatkan dunia usaha, padahal masih banyak yang belum menerima insentif sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Pelaku usaha dalam hal ini diwakilkan oleh sejumlah aso­siasi menyatakan penolakannya. Gas sebagai energi dan bahan baku memiliki porsi besar dalam biaya produksi, untuk industri makanan dan minuman misalnya menggunakan gas sebagai energi sebesar 50% dari biaya produksi.

Indonesia diproyeksikan bakal mulai menikmati bonus demografi pada 2030 dan mencapai Indonesia Emas pada 2045 mendatang. Saat menyampaikan pidato tentang Penyampaian Laporan Kinerja Lembaga-Lembaga Negara dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, pada Rabu, 16 Agustus 2023, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa Indonesia harus dapat memanfaatkan dua peluang untuk dapat mencapai Indonesia Emas 2045. Dua peluang besar tersebut adalah bonus demografi yang akan mencapai puncaknya pada tahun 2030-an dan tingginya kepercayaan internasional terhadap Indonesia. Bonus demografi yang akan mencapai puncak pada dekade 2030 adalah peluang besar untuk meraih Indonesia Emas 2045 karena 68% penduduk berusia usia produktif, yang menjadi kunci peningkatan produktivitas nasional kita. Bonus demografi merupakan suatu keadaan di mana terjadi peningkatan penduduk sebuah negara pada usia produktif yaitu berkisar antara 16 hingga 65 tahun. Peningkatan tersebut biasanya diikuti pula dengan menurunnya angka kelahiran serta kematian. Sebut saja Presidensi G20, keketuaan Indonesia di Asean hingga proyeksi sejumlah lembaga multilateral, salah satunya Bank Dunia, yang menyebut sejumlah negara-negara berkembang Asia seperti India, China, hingga Indonesia akan tumbuh jauh lebih tinggi dibandingkan negara maju. Capaian-capaian RI di tengah krisis akibat pandemi dalam tiga tahun terakhir terbukti telah mendongkrak dan menempatkan Indonesia dalam peta percaturan dunia. Lembaga think tank Australia, Lowy Institute, menyebut Indonesia sebagai middle power di Asia dengan pengaruh diplomatik yang terus meningkat tajam. Indonesia juga disebut termasuk satu dari enam negara di Asia yang mengalami kenaikan comprehensive power. Ekonomi digital sendiri diangkat sebagai salah satu pilar strategis Keketuaan Asean Indonesia pada 2023 untuk dapat mengakselerasi transformasi digital yang inklusif untuk mengurangi kesenjangan digital di kawasan. Sebagai catatan, Indonesia sudah menjadi salah satu pemain utama digital di Asia Tenggara karena 40% dari nilai total transaksi ekonomi digital Asean berasal dari Indonesia, negara dengan jumlah startup terbesar keenam di dunia dengan lebih dari 2.400 startup dan penetrasi internet Indonesia yang telah mencapai 76,8%.

Dari sekian banyak dampak buruk pagebluk virus Corona terhadap perekonomian Indonesia, defisit transaksi berjalan bukanlah salah satu di antaranya. Sebaliknya, kondisi pandemi justru mendorong neraca transaksi berjalan yang sebelumnya hampir selalu defisit, menjadi surplus. Sebelum pandemi, setiap tahunnya Indonesia mengalami defisit transaksi berjalan hingga lebih dari US$30 miliar. Namun, sejak paruh kedua 2020 hingga awal 2023, transaksi berjalan mengalami surplus bahkan mencapai lebih dari US$12,6 miliar pada 2022. Anomali ini tentu sangat menarik. Apalagi, dua pembentuk utama transaksi berjalan yakni neraca perdagangan jasa dan neraca pendapatan, sebenarnya justru mengalami defisit yang makin lebar. Defisit jasa pada 2022 bahkan menembus US$20 miliar atau tiga kali lipat defisit prapandemi, sebagai efek anjloknya kunjungan wisatawan asing karena penyebaran virus Corona. Sayangnya, kondisi ini tidak bertahan lama. Pada kuartal kedua tahun ini, sejalan dengan terus melemahnya harga komoditas, neraca transaksi berjalan pun kembali jatuh defisit. Anomali nan menarik itu pun menjadi sebuah ironi. Ketika kondisi perekonomian membaik, performa neraca transaksi berjalan justru memburuk. Selain ketergantungan terhadap ekspor komoditas yang masih relatif besar, anomali transaksi berjalan ini juga disebabkan oleh belum mampunya pemerintah mengatasi defisit pendapatan primer dan defisit jasa yang sudah terjadi berpuluh-puluh tahun. Meredam defisit pada pendapatan primer memang merupakan bagian yang paling sukar. Memang Indonesia bukan satu-satunya yang langganan defisit pada jasa transportasi ini. Banyak negara berkembang lain juga menghadapi masalah yang sama. Akan tetapi, sejumlah negara tetangga terbukti mampu mengembangkan sektor jasa andalan yang dapat meredam defisit jasa transportasi yang mereka alami, sehingga neraca perdagangan jasa mereka pun berhasil surplus. Sebut saja, Thailand dengan sektor pariwisata yang menjadi andalannya, atau Filipina yang memiliki tenaga kerja terampil dalam jasa telekomunikasi lintas negara dan berbagai jasa bisnis lainnya. Transformasi ekonomi yang tengah digalakkan oleh pemerintah untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi pada dasarnya sangat berkaitan erat dengan perbaikan kinerja transaksi berjalan. Dari sejumlah cara yang dapat dilakukan untuk menekan defisit transaksi berjalan, tulisan singkat ini menekankan pada sektor-sektor jasa yang menjadi kunci, yakni pariwisata dan jasa transportasi laut.

Dinamika global yang begitu tinggi diiringi tantangan dari perang dan konflik saat ini telah menyebabkan tragedi kemanusiaan, krisis pangan menyebabkan puluhan juta orang jatuh miskin, dan ancaman perubahan iklim yang mengintai umat manusia. Semua krisis global tersebut tidak akan terselesaikan apabila negara-negara bekerja sendiri atau dilakukan oleh sekelompok negara saja. Dibutuhkan solidaritas dan kerja sama antarnegara. Itulah yang menjadi perhatian pemerintah kita, sekaligus termasuk dalam pesan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo ketika menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS di Johannesburg, Afrika Selatan pada 24 Agustus 2023. BRICS merupakan aktor hubungan internasional baru dengan anggota utama Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Poros baru ini mewakili sekitar 40% dari total penduduk dunia. Adapun dari sisi ekonomi, lima negara itu mewakili sekitar 26% dari total gross domestic product (GDP) global. Kekuatan BRICS bertambah menyusul bergabungnya Arab Saudi, Argentina, Ethiopia, Iran, dan Uni Emirat Arab mulai 1 Januari 2024. Keberadaan BRICS merupakan sebuah upaya untuk menciptakan sebuah tatanan dunia alternatif, yang lebih bersimpati kepada negara-negara berkembang, dibandingkan dengan negara-negara maju. Dominasi negara-negara maju dalam tataran ekonomi global memang begitu kuat. Namun, poros baru seperti BRICS menawarkan kerja sama menguntungkan yang lepas dari kekangan negara maju. Ambil contoh kerja sama dua negara calon anggota BRICS yaitu India dan Uni Emirat Arab. Transaksi minyak kedua negara yang menggunakan mata uang rupee menandai upaya setiap negara mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS. Sebagai organisasi, beberapa pengamat menilai BRICS masih belum matang dan menghadapi persoalan institusional. Belum lagi, sejumlah negara inti BRICS memiliki hubungan yang kurang akur seperti India dan China. Tren alih mitra dagang atau friendshoring yang makin massif dari negara-negara maju, terutama para pemegang kendali kekuatan ekonomi lama, seperti AS, Eropa, dan Jepang secara tidak langsung membuat pengaruh BRICS menguat. Indonesia sejatinya sempat diisukan akan bergabung dengan BRICS. Bahkan, jelang KTT Afsel berakhir, pemerintah sempat mempertimbangkan sikap untuk segera bergabung. Namun, rencana itu dibatalkan. Alasannya, Pemerintah Indonesia dalam posisi sedang melakukan pembahasan perjanjian kerja sama perdagangan dengan beberapa negara, bahkan termasuk sejumlah perubahan perjanjian. Keputusan Pemerintah Indonesia tersebut dapat dimaklumi karena negara kita harus berhati-hati mengambil banyak peluang tanpa terkekang dengan satu poros hubungan internasional. Indonesia dan Asean sebenarnya berada dalam posisi unik karena dianggap tetap netral.