Demi Ekonomi Pemilu Harus Jurdil
Dalam dua pekan terakhir tensi politik di Tanah Air memanas. Tidak hanya di tingkat kontestasi dan akar rumput, situasi internal pemerintahan pun turut memanas, seiring dengan berembusnya isu pengunduran diri sejumlah menteri. Beberapa pekan lalu Menteri Keuangan Sri Mulyani sempat diisukan bakal mengundurkan diri. Bersama sejumlah menteri yang berasal dari PDI Perjuangan. Kabar ini membuat pasar uang dan pasar modal sempat berguncang saat ekonomi dunia tak ada sentimen yang berarti. Isu pengunduran diri Sri Mulyani Cs ini memang tidak sampai terucap alias terkonfirmasi dari yang berangkutan secara langsung. Namun, sejumlah tindakan para menteri seolah-olah mengonfirmasi kabar tersebut. Sri Mulyani seolah-olah ‘menghindari’ wartawan selepas bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono pun tidak terlihat saat peresmian Tol Danau Toba, meski belakangan disebut sedang berada di luar negeri.
Di kalangan akademisi, guru besar hingga civitas akademika, ramai-ramai menyerukan bahwa masa depan demokrasi sedang tidak baik-baik saja. Mereka memprotes sikap Presiden Jokowi yang dinilai ‘cawe-cawe’ dalam kontestasi. Bahkan, mereka menilai pelanggaran etik dilakukan untuk memuluskan dinasti politik. Seperti diketahui Mahkamah Konstitusi hingga Komisi Pemilihan Umum divonis melanggar etik dalam memutuskan aturan yang disinyalir untuk ‘meloloskan’ Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden berpasangan dengan calon presiden, Prabowo Subianto. Tidak hanya dari kalangan akademisi, para pemuka agama pun ikut bersuara dengan situasi yang terjadi saat ini.
Dari lingkaran pemerintah menanggapi aksi civitas akademisi adalah skenario menjelang pilpres. Beberapa aparat pun melakukan pendekatan ke sejumlah akademisi dan rektor untuk memberikan testimoni positif pemerintahan Jokowi.
Idealnya sikap pemerintah netral. Namun, dengan kondisi seperti ini, sikap netral itu bakal menjadi isapan jempol di mata publik. Dua pelanggaran etik yang dinilai memuluskan anak presiden ikut konstentasi di pilpres sudah menjadi fakta publik.
Apabila presiden ikut kampanye langsung, padahal Jokowi bukan kontestan, tensi politik bakal terus memanas. Identitas presiden tidak netral akan terus didegung-dengungkan publik dalam pilpres ini. Yang perlu dilakukan presiden beserta jajarannya membuktikan bahwa mereka netral. Meskipun tidak mudah, karena sejumlah menteri kabinet Jokowi mendukung Prabowo-Gibran, presiden hanya perlu memastikan pemilu jujur dan adil. Jujur artinya tidak ada manipulasi hasil pemilihan. Adil yang berarti tidak ada intervensi dalam pengerahan alat negara dalam pilpres kali ini.
Tags :
#OpiniPostingan Terkait
Artikel Populer
-
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023