Tak Kendur Menjaga Ekonomi
Ingar-bingar kampanye menjelang pemilihan umum (pemilu), tak boleh membuat para pejabat negara kendur dalam menjalankan tanggung jawab di pemerintahan. Apalagi, mereka yang aktif di partai politik. Faktanya, sudah menjadi rahasia umum bahwa sejumlah menteri di kabinet Presiden Joko Widodo sedang getol melakukan kerja politik. Sah saja jika mereka cuti sementara. Namun, tetap saja tanggung jawab tak bisa dilepas begitu saja. Ekonomi dunia sedang pasang surut. Semua negara sedang berjibaku untuk menopang ekonomi masing-masing. Jika tak tanggap, ekonomi Indonesia berisiko makin tertekan. Risiko itu nyata lantaran tahun politik kerap membuat pertumbuhan ekonomi tersendat. Buktinya, dalam tiga kali pemilu terakhir, laju produk domestik bruto (PDB) tercatat melorot. Kita juga tak bisa menutup mata bahwa saat ini tantangan eksternal begitu kuat. Ketidakpastian global telah mereduksi kinerja ekspor nasional. Hal itu bisa makin buruk jika produktivitas produsen stagnan lantaran pebisnis memilih menunda ekspansi sembari menanti stabilitas politik. Konsumsi masyarakat pun belum sepenuhnya membaik akibat digoyang inflasi yang menekan daya beli dalam 2 tahun terakhir. Menurut laporan termutakhir Badan Pusat Statistik (BPS), konsumsi rumah tangga memiliki porsi 53,18% ke PDB tahun lalu. Jika sektor ini terseok-seok, kemungkinan besar pertumbuhan ekonomi pun bakal seret. Situasi yang dihadapi Indonesia menjadi lebih menantang karena pemerintahan akan berganti dalam beberapa bulan lagi. Masa transisi menjadi kunci karena presiden dan kabinet yang baru tentu akan memiliki agenda dan kebijakan sendiri. Demikian pula kemungkinan komposisi anyar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Kendati demikian, sisa kurang lebih 8 bulan harus dioptimalkan oleh pemerintah dan legislatif aktif saat ini, untuk menyelesaikan tanggung jawab yang belum tuntas sebagaimana sasaran yang ditetapkan. Konsolidasi fokus tim ekonomi menjadi salah satu hal urgen yang perlu dilakukan pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam 8 bulan terakhir pemerintahannya. Kerja politik adalah hal yang lumrah di tahun politik. Namun, mereka juga wajib memahami bahwa sebagai pejabat aktif, mereka masih memiliki tanggung jawab yang besar kepada negara. Puncak hajatan akbar politik lima tahunan, pemilihan umum (pemilu), tinggal menunggu hari. Pada 14 Februari nanti, masyarakat yang telah memiliki hak pilih dapat turut berpartisipasi menentukan arah pemerintahan Indonesia ke depan.
Tags :
#OpiniPostingan Terkait
Artikel Populer
-
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023