IKN, Visi Masa Depan Bangsa
Pada 4 Agustus 2019, rasanya terjadi bencana nasional, semua kanal berita dan sosial media nasional dipenuhi dengan berita, keluhan, dan kecaman. Apakah hal besar tersebut? Ya, listrik padam selama beberapa jam di Jakarta dan sebagian Jawa. Internet tak berfungsi, kami tak bisa belajar dan bekerja! Restoran kami terpaksa tutup! Lalu saudara kita di luar Jawa berkata: apa yang kalian alami itu sudah biasa kami alami dan tidak lagi menjadi berita. Tanpa membenarkan peristiwa itu, kita bisa melihat bahwa “anekdot kecil” itu menggambarkan betapa besarnya ketimpangan antara Jawa, dengan Jakarta sebagai pusat, dan daerah di luar Jawa. Ironisnya, luas Jawa yang hanya sekitar 7% dari luas Indonesia raya ini, didiami sekitar 60% penduduk Indonesia, dan memproduksi sekitar 57% kue ekonomi negara ini. Sedangkan Kalimantan yang seluas 30% Indonesia hanya dihuni oleh sekitar 6% penduduk Indonesia.Indonesia menyadari ketimpangan ini. Salah satu harapan besar terhadap Otonomi Daerah, adalah terjadinya pemerataan pembangunan ke luar Jawa. Kita ingin potensi daerah luar Jawa yang sangat besar itu bisa terealisasi untuk kesejahteraan semua rakyat. Pada 2018—2019, saya dan tim ahli UI berkeliling ke wilayah timur Indonesia (IBT), berdialog dengan penduduk, pemda, otoritas pelabuhan, dan pelaku ekonomi mengenai disparitas harga, kesempatan dan juga kesulitan untuk mengembangkan perekonomian. Studi yang awalnya berfokus pada analisis kebijakan Tol Laut, membawa kami ke banyak temuan lain. Hasil studi kuantitatif kami memakai metode nightlight intensity dengan data dari NASA, BPS dan instansi terkait, menunjukkan bahwa tol laut berdampak positif tapi tidak optimal karena lemahnya konektivitas antarwilayah di IBT, antara IBT dan Barat, serta antara IBT dan Asia. Membangun IKN bukanlah membangun suatu kota kecil berisi gedung pemerintahan, yang tak ada dampaknya pada wilayah lain. Ini pandangan yang keliru. Pembangunan suatu kota penting yang dilakukan dengan benar, akan menghasilkan efek limpahan untuk menjadi daya ungkit wilayah sekitarnya.
oshi et al., konsultan di Mumbai (2015), membuat laporan ke World Bank (2019) yang mengatakan adanya kekurangan pembiayaan infrastruktur di 14 kota besar Indonesia pada 2014 sebesar US$11 miliar atau sekitar Rp270 triliun (konversi ke 2023).
Konsekuensinya adalah dana terbesar akan dibelanjakan untuk aglomerasi metropolitan Surabaya-Gresik-Sidoarjo, yaitu sebesar 41% atau Rp110,7 triliun. Lalu, lebih dari separo pembiayaan yaitu 60% akan diberikan lagi ke Jawa.
Pembenahan kota apapun di Indonesia—bukan cuma 14 atau 40 kota—pasti baik dan diperlukan, serta sedang dilakukan. Kota berada di bawah kewenangan pemerintah daerah. Berbagai cara dan jalan membangun daerah dalam koridor otonomi daerah telah tersedia.
Tags :
#OpiniPostingan Terkait
Artikel Populer
-
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023