Kebijakan pemerintah melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 21/2024 yang membuka kembali ekspor pasir laut setelah dihentikan selama 20 tahun menimbulkan polemik besar. Pemerintah beralasan bahwa langkah ini untuk mengelola sedimentasi laut, namun para ahli menilai bahwa istilah "sedimentasi" hanya kamuflase untuk melegalkan ekspor pasir laut, terutama ke Singapura, yang membutuhkan pasir untuk memperluas wilayahnya.

Tokoh seperti Fajar Yulianti dan Sofiani menyoroti dampak lingkungan dari penambangan pasir laut, termasuk perubahan arus laut dan kerusakan ekosistem yang memengaruhi populasi ikan. Ikan-ikan yang bergantung pada habitat tersebut akan bermigrasi atau mati, menyebabkan nelayan tradisional kehilangan mata pencaharian mereka. Hal ini juga mengancam keberlanjutan sumber daya laut, seperti yang terlihat di Kepulauan Riau, di mana penambangan pasir laut sebelumnya telah mengakibatkan penurunan stok ikan yang belum pulih hingga kini.

Permendag No. 21/2024 dianggap bagian dari kebijakan ekonomi biru (blue economy) pemerintah yang, alih-alih menciptakan kelestarian sumber daya laut, malah memperburuk ketidakadilan sosial-ekonomi, khususnya bagi masyarakat pesisir. Kebijakan ini dikritik sebagai bentuk "perampasan biru" (blue grabbing), yang menguntungkan pihak luar tetapi merugikan nelayan dan komunitas adat yang bergantung pada laut.

Sebagai solusi, para ahli mengusulkan agar pemerintah mencabut Permendag No. 21/2024 serta regulasi turunannya seperti PP No. 23/2023 dan Permen KP No. 33/2023. Mereka menegaskan bahwa pengelolaan sedimentasi laut harus dilakukan dengan menghentikan aktivitas perusak di hulu sungai dan pesisir, bukan dengan mengekspor pasir laut yang hanya akan merusak ekosistem lebih lanjut.

Penurunan suku bunga oleh bank sentral Amerika Serikat (The Fed) sebesar 50 basis poin menjadi katalis utama penguatan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan Kamis (19/9). IHSG naik 0,97% ke level 7.905,39, didukung oleh sembilan sektor emiten yang mengalami kenaikan, terutama properti dan real estat yang naik 2,23%. Katalis positif ini sejalan dengan tren penguatan di bursa Asia, setelah The Fed menurunkan suku bunga dari 5,25%-5,5% menjadi 4,75%-5%.

Langkah The Fed juga memengaruhi Bank Indonesia, yang menurunkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 6%, yang membuat pasar modal Indonesia semakin menarik bagi investor asing. Erwan Teguh, SEVP Retail BNI Sekuritas, memandang potensi imbal hasil tinggi akan mendorong aliran modal asing ke Indonesia, meningkatkan daya tarik aset berisiko.

Para analis optimistis, termasuk dari Bank Indonesia, yang memprediksi The Fed masih akan melakukan penurunan suku bunga lagi di tahun ini. Bahkan, ada harapan bahwa suku bunga The Fed bisa dipangkas hingga empat kali sampai tahun depan, yang semakin memperkuat ekspektasi IHSG dapat menyentuh level psikologis 8.000 sebelum akhir tahun.

Dalam era suku bunga rendah ini, sektor-sektor seperti perbankan, properti, consumer goods, transportasi, dan logistik diprediksi akan sangat diuntungkan, terutama yang sensitif terhadap perubahan suku bunga.

Peran penting batu bara, terutama antrasit, dalam industri baja dan transisi energi rendah karbon. Batu bara sering dikritik karena dampaknya terhadap lingkungan, tetapi antrasit, sebagai jenis batu bara peringkat tertinggi, memiliki emisi karbon lebih rendah dibandingkan jenis lainnya seperti bituminus. Antrasit, yang hanya mencakup sekitar 1% dari cadangan batu bara dunia, sangat penting dalam proses produksi baja rendah karbon, khususnya melalui teknologi Electric Arc Furnace (EAF).

Menurut kajian Schobert dan Schobert (2015), antrasit lebih efisien dan menghasilkan emisi karbon lebih rendah dibandingkan bituminus, menjadikannya pilihan utama dalam industri peleburan baja, terutama di Eropa, Amerika Utara, dan Timur Tengah yang diprediksi akan meningkatkan kapasitas produksi baja dengan teknologi EAF. Salah satu langkah besar dalam sektor ini adalah akuisisi Atlantic Carbon Group, Inc. oleh PT Delta Dunia Makmur Tbk. melalui anak perusahaannya PT Bukit Makmur Mandiri Utama (BUMA). ACG merupakan produsen antrasit UHG terbesar kedua di Amerika Serikat, yang akan memperkuat peran antrasit dalam industri baja global, khususnya untuk kebutuhan baja rendah karbon.

Sektor keuangan Indonesia menunjukkan ketahanan yang kuat di tengah tantangan dinamika global, seperti yang disampaikan oleh Arief Wibisono, Staf Ahli Bidang Jasa Keuangan dan Pasar Modal Kementerian Keuangan. Ia menyoroti dampak fragmentasi ekonomi global, fluktuasi harga komoditas, dan ketegangan geopolitik, seperti konflik Rusia-Ukraina dan potensi eskalasi di Timur Tengah, yang mempengaruhi kestabilan global. Meski demikian, sektor keuangan Indonesia tetap mendukung pemulihan ekonomi nasional.

Dalam Bisnis Indonesia Financial Awards (BIFA) 2024, Presiden Komisaris Bisnis Indonesia Group, Hariyadi Sukamdani, menekankan ketangguhan industri keuangan dalam menghadapi ketidakpastian global. Sebanyak 49 penghargaan diberikan, termasuk penghargaan untuk PT Asuransi Allianz Life Indonesia dan PT Asuransi Allianz Utama Indonesia, yang diakui atas kinerja terbaik dan efisiensi mereka. Penghargaan ini menjadi bukti pentingnya peran sektor keuangan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah situasi global yang menantang.

Sektor energi Indonesia, khususnya minyak dan gas bumi (migas), mengalami tantangan besar dengan terus merosotnya lifting migas sejak 2014. Target produksi 1 juta barel minyak per hari pada 2030 kini semakin sulit dicapai, seiring dengan lifting minyak yang per 10 Agustus 2024 hanya mencapai 578.067 barel per hari, jauh dari target 635.000 barel. Di sisi lain, lifting gas bumi justru melampaui target, mencapai 7.178 MMscfd dari target 5.785 MMscfd.

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), yang dipimpin oleh Dwi Soetjipto, berupaya memperkuat kolaborasi dengan pemerintah dan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) untuk mengatasi hambatan produksi. Langkah-langkah yang diambil termasuk peningkatan pengawasan terhadap program KKKS serta percepatan tambahan produksi dari proyek seperti Husky-CNOOC Madura Ltd dan Pertamina EP Cepu.

Meskipun menghadapi tantangan besar, prospek sektor hulu migas tetap cerah. Pemerintah terus menjaga iklim investasi yang kondusif, dengan antusiasme investor tetap tinggi. Kerja keras pemerintah dan KKKS menjadi kunci penting dalam mencapai target lifting migas nasional, meskipun ada kemungkinan pencapaian tersebut akan mundur dari target awal tahun 2030.

Kebijakan pembatasan BBM bersubsidi yang akan diterapkan pemerintah pada 1 Oktober 2024 dinilai kurang tepat, terutama di tengah melemahnya daya beli masyarakat dan kondisi politik yang belum stabil. Arief Wibisono, Staf Ahli Bidang Jasa Keuangan dan Pasar Modal Kementerian Keuangan, menekankan perlunya perencanaan matang dan sosialisasi yang tepat sebelum kebijakan ini dijalankan. Di sisi lain, lemahnya daya beli masyarakat tercermin dari data BPS yang menunjukkan deflasi dan penurunan pajak PPN dalam negeri.

Meskipun tujuan pemerintah adalah menyalurkan subsidi secara lebih tepat sasaran, kebijakan ini berisiko memicu inflasi dan menurunkan daya beli, terutama di kalangan masyarakat kelas menengah-bawah. Pemerintah perlu menunda kebijakan ini hingga transisi kepemimpinan selesai dan situasi ekonomi lebih stabil. Digitalisasi penerima BBM bersubsidi juga dianggap sebagai solusi untuk menghindari ketidaktepatan penyaluran subsidi.

Selama 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo, kebijakan untuk meningkatkan kemudahan berbisnis atau Ease of Doing Business (EoDB) telah menjadi prioritas utama. Langkah-langkah seperti deregulasi, pembaruan perundang-undangan, dan peluncuran Undang-Undang Cipta Kerja bertujuan untuk menarik lebih banyak investasi. Meski demikian, pada 2023, Indonesia baru mencapai peringkat 73 dalam EoDB, belum mencapai target peringkat 40 seperti yang diharapkan Kantor Staf Kepresidenan pada 2021.

Sektor industri berbasis sumber daya alam (SDA) seperti kehutanan, perkebunan, dan pertambangan masih menghadapi banyak tantangan. Kewenangan pengelolaan lahan terpisah antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) seringkali menyebabkan ketidakpastian hukum, konflik perizinan, dan tumpang tindih kewenangan. Presiden terpilih, Prabowo Subianto, dihadapkan pada pekerjaan rumah besar untuk memperbaiki tata kelola perizinan dan meningkatkan kemudahan bisnis.

Salah satu wacana yang muncul adalah penyatuan kewenangan KLHK dan ATR/BPN. Tokoh penting dalam sektor bisnis, seperti pengusaha dan pelaku usaha SDA, berharap penyatuan ini dapat memperbaiki tata kelola lahan dan perizinan. Namun, perubahan ini diperkirakan tidak akan berjalan mudah, mengingat resistensi dari pihak-pihak yang telah nyaman dengan sistem yang ada.

Optimisme investor terhadap pasar modal Indonesia terlihat dari penguatan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang mencapai level tertinggi, meski masih ada risiko fluktuasi akibat menunggu keputusan bank sentral Amerika Serikat, The Fed, dalam pertemuan FOMC. Mayoritas pelaku pasar optimis The Fed akan memangkas suku bunga sebesar 25 basis poin.

Saham sektor keuangan, seperti PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), menjadi salah satu saham yang paling aktif diperdagangkan, dengan nilai transaksi Rp713,4 miliar dan penguatan sebesar 2,06%. Selain itu, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan surplus neraca perdagangan Indonesia pada Agustus 2024 sebesar US$2,90 miliar, didukung oleh peningkatan ekspor yang naik 5,97% dibandingkan bulan sebelumnya.

Bank Indonesia juga melaporkan arus modal asing yang signifikan masuk ke pasar surat berharga dan saham, dengan inflows mencapai Rp44,33 triliun di pasar SBN dan Rp31,13 triliun di pasar saham. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia, Shinta Widjaja Kamdani, menyambut baik tren ini, karena arus modal yang masuk diperkirakan akan memperkuat transaksi pasar modal hingga akhir tahun.

Namun, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) diharapkan lebih giat dalam meningkatkan kualitas pasar, terutama setelah muncul kasus suap IPO yang melibatkan oknum di BEI.

Menyoroti bahwa sektor pariwisata Indonesia masih menghadapi tantangan besar untuk pulih sepenuhnya dari dampak pandemi Covid-19. Meskipun devisa pariwisata meningkat pada 2023 menjadi US$14 miliar, angka ini masih jauh di bawah capaian pra-pandemi sebesar US$16,91 miliar pada 2019. Kontribusi pariwisata terhadap PDB juga belum signifikan, tidak pernah mencapai 5% sejak 2015.

Beberapa kendala utama yang dihadapi industri pariwisata mencakup harga tiket pesawat yang mahal, pajak tinggi di sektor transportasi, dan regulasi pemerintah yang kurang fokus. Keberadaan Satgas Penurunan Tiket Pesawat, yang bertujuan menurunkan harga tiket, belum menunjukkan hasil yang optimal. Selain itu, infrastruktur seperti bandara internasional perlu lebih dioptimalkan, terutama dalam hal konektivitas penerbangan domestik yang sering dikeluhkan oleh wisatawan.

Prabowo Subianto, yang kepemimpinannya diharapkan mampu memberikan perhatian pada promosi global dan regional serta pengembangan destinasi berkualitas. Dukungan pemerintah dalam akses permodalan juga diperlukan untuk mendorong investasi baru di sektor perhotelan, yang masih tertinggal dibandingkan dengan negara tetangga seperti Thailand, yang berhasil menyerap investasi hotel baru sebesar US$304 juta pada semester pertama 2024.

Pada akhirnya, dengan promosi yang kuat dan pengembangan pariwisata yang inovatif, sektor ini bisa menjadi penggerak ekonomi yang signifikan, membawa kesejahteraan langsung ke masyarakat lokal.

Kebijakan perdagangan Indonesia yang penting untuk menjaga persaingan sehat di pasar dalam negeri dan melindungi industri lokal dari produk impor. Meskipun Indonesia telah meratifikasi perjanjian World Trade Organization (WTO) melalui UU No. 7/1994 dan mengeluarkan UU No. 7/2014 tentang Perdagangan, implementasi kebijakan tersebut belum optimal. Beberapa perangkat perdagangan seperti antidumping, tindakan pengamanan, pajak imbalan, tarif, Surat Keterangan Asal (SKA), serta aturan labeling dan packaging yang ada di Indonesia masih belum digunakan secara maksimal.

Tokoh penting dalam konteks ini adalah pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo Subianto, yang diharapkan dapat meninjau ulang kebijakan perdagangan agar lebih terencana dan sistematis. Kritik terhadap kebijakan sebelumnya, termasuk pemberlakuan pajak impor yang tiba-tiba serta peraturan yang tidak konsisten, telah menurunkan kepercayaan internasional. Oleh karena itu, ada harapan agar kebijakan perdagangan dapat disusun lebih baik, termasuk memperbaiki organisasi seperti Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) dan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI), serta menegakkan perjanjian internasional yang telah disepakati.