Kelompok masyarakat kelas 'tanggung' yang sebelumnya tidak terjamah, akhirnya berkesempatan untuk memiliki rumah. Ini disebabkan adanya pelonggaran batas maksimal penghasilan penerima rumah subsidi pertama di kawasan Jabodetabek. Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait memberikan kelonggaran  bagi masyarakay yang berhak mengajukan kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi dari sebelumnya Rp 7 juta per bulan menjadi maksimal  Rp 12 juta per bulan untuk berstatus lajang. Sedangkan untuk yang sudah menikah memiliki join income maksimal Rp 13 juta dari sebelumnya Rp 8 juta. Pelonggaran batas maksimal pengasilan ini bertujuan untuk memperluas akses perumahan bagi berbagai kalangan, termasuk profesi tertentu seperti wartawan dan buruh. Rencananya Keputusan Menteri tersebut akan diterbitkan pada 21 April 2025. Kebijakan ini tentunya berdampak positif, karena bakal memperluas jangkauan penerima KPR bersubsidi dari kelompok masyarakat kelas 'tanggung' yang sebelumnya kesulitan untuk memiliki hunian. Kelompok ini adalah mereka yang memiliki pendapatan sedikit di atas batas maksimal yang diisyaratkan untuk memperoleh KPR subsidi. (Yetede)

Meskipun sektor properti Indonesia pada 2024 masih menunjukkan kinerja positif berkat kebijakan bebas PPN untuk rumah hingga Rp 5 miliar, tekanan ekonomi dan likuiditas global mulai membayangi prospek ke depan. Hal ini terlihat dari penurunan target pra penjualan 2025 oleh beberapa emiten besar seperti PT Summarecon Agung Tbk (SMRA), PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE), dan PT Ciputra Development Tbk (CTRA).

Dari tahun ke tahun, jumlah aduan dan laporan masyarakat di sektor properti meningkat. Pengembang kerap kali belum menuntaskan urusan perizinan. Sementara masyarakat masih mudah tergiur janji palsu dan promosi yang ditawarkan. Berdasarkan data Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), jumlah pengaduan terkait perumahan mencapai 404 laporan pada 2024, naik 28,6 % dari 314 laporan pada 2023. Data tersebut belum termasuk aduan yang diterima lembaga lain sepanjang 2024. Dirjen Perumahan Kementerian PUPR, menerima 61 surat aduan, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menerima 49 aduan, diikuti 35 aduan lain ke Kementerian PAN RB).

”Dari sisi isu, masalah perumahan di YLKI sering diadukan masyarakat. Jadi, masyarakat butuh kanal pengaduan. Sejauh ini, kehadiran dari regulator belum terakselerasi,” ujar Ketua YLKI Tulus Abadi dalam acara peresmian kanal pengaduan konsumen perumahan terpadu di Jakarta, Rabu (26/3) sore. Banyak masyarakat menjadi korban karena tergiur metode pemasaran pengembang. YLKI kerap mengingatkan agar publik lebih berhati-hati dan mengecek ulang, apalagi terhadap penjualan bangunan yang belum terbangun atau pre-project selling. ”Pre-project selling, regulasinya ada, tetapi ketika pengembang menjual gambar tanpa prasyarat tertentu, risikonya besar sekali bagi konsumen. Ironisnya, banyak konsumen yang tertarik dan membayar secara cash keras. Ini dua hal yang jadi titik lemah,” tutur Tulus.

Ketua BPKN Muhammad Mufti Mubarok mengatakan, di sektor properti khususnya perumahan, ditemukan banyak penipuan, mulai dari gambar hingga iklan yang bermasalah. ”Soal legalitas juga. Sering kali sertifikat (properti) ini, kan, tumpang tindih. Banyak yang sudah menempati, sudah (mendapat) sertifikat, malah digugat seperti di Bekasi. Itu harus clear,” kata Mufti. Dalam konteks umum, pengaduan konsumen pada sektor perumahan didominasi sedikitnya lima hal. Pertama, permasalahan wanprestasi sertifikat yang belum jadi atau bangunan belum selesai, padahal pembayaran sudah lunas. Kedua, bangunan tidak sesuai yang dijanjikan. Ketiga, legalitas bangunan dan tanah masih belum jelas. Keempat, pengembalian dana (refund) rumit dan berbelit-belit. Kelima, adanya kerusakan fisik bangunan. (Yoga)

Terobosan Badan Bank Tanah dalam penyediaan lahan perumahan rakyat dengan harga terjangkau tengah dinantikan. Badan yang dibentuk empat tahun silam itu memiliki sederet tugas untuk menopang program prioritas nasional Tiga Juta Rumah. Badan Bank Tanah merupakan badan khusus yang dibentuk pemerintah pusat dan diberi kewenangan khusus untuk pengadaan dan pengelolaan tanah, serta bertanggung jawab kepada Presiden. Badan itu dibentuk untuk mempercepat pelaksanaan reforma agraria dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah. 

Badan Bank Tanah memiliki total aset lahan 33.116 hektar. Dari jumlah itu, lahan yang ditawarkan untuk perumahan atau permukiman seluas 73,04 hektar atau hanya 0,22 % dari total aset lahan. Sekretaris Dewan Pakar Lembaga Pengkajian Bidang Perumahan, Permukiman, dan Pembangunan Perkotaan (HUD Institute) Muhammad Joni menilai, Badan Bank Tanah belum fokus dan memprioritaskan pengelolaan tanah untuk perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Porsi asset lahan untuk perumahan seluas 73,04 hektar dinilai sangat kecil dari total aset Badan Bank Tanah seluas 33.116 hektar.

”Peruntukan lahan perumahan kecil sekali. Jauh dari prioritas kebutuhan program strategis nasional Tiga Juta Rumah,” ujar Joni, akhir pekan lalu. Ia menegaskan, Badan Bank Tanah memiliki sederet tugas untuk mendukung program strategis nasional Tiga Juta Rumah. Di antaranya, mengontrol indeks kemahalan harga tanah serta menjaga peran negara supaya tanah bukan murni komoditas komersial belaka. Meskipun demikian, Badan Bank Tanah dinilai belum memiliki peta jalan yang jelas terkait penyediaan lahan perumahan. Penjajakan lahan oleh Bank Tanah masih terkesan lamban dan tidak terbuka. (Yoga)

Kebijakan Pemprov DKI Jakarta yang membebaskan pajak bumi dan bangunan (PBB) untuk rumah susun atau apartemen di bawah Rp 650 juta disambut positif warga. Kebijakan itu dinilai tidak hanya meringankan beban pajak, tetapi juga meningkatkan daya beli masyarakat, terutama kaum kelas menengah. Warga Jakpus, Melisa (32) yang memiliki hunian apartemen di bawah batas nilai jual obyek pajak (NJOP) Rp 650 juta sangat senang mendengar kabar ini. Ia ak lagi terbebani pajak tahunan sehingga bisa lebih fokus dalam membangun masa depan yang lebih stabil. ”Dengan adanya pembebasan PBB, saya bisa menghemat pengeluaran bulanan hingga ratusan ribu rupiah per bulan yang biasanya saya sisihkan untuk membayar pajak tahunan. Ini sangat membantu keluarga kecil saya yang tinggal di apartemen dengan harga terjangkau,” ujarnya, Kamis (27/3).

Pemprov DKI Jakarta mengeluarkan kebijakan pembebasan PBB Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dalam Keputusan Gubernur No 281 Tahun 2025 yang ditandatangani pada 25 Maret 2025. Dalam keputusan tersebut, ada pembebasan pajak untuk rumah di bawah Rp 2 miliar dan apartemen di bawah Rp 650 juta. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengambil langkah tersebut karena rata-rata NJOP rumah susun atau apartemen di Jakarta kurang dari Rp 650 juta. Dalam hal kepemilikan apartemen, apabila satu orang individu mempunyai lebih dari satu apartemen, hanya apartemen dengan NJOP terendah yang mendapat pembebasan PBB. Melisa berharap agar kebijakan pembebasan PBB untuk apartemen dapat menjadi kebijakan yang berkelanjutan dan bahkan diperluas di masa depan. (Yoga)

Pengembangan proyek-proyek properti hijau di Tanah Air masih cenderung lamban. Meski pasar semakin mencari properti yang ramah lingkungan dan lestari, masih ada tarik-menarik dalam mendorong proyek properti hijau di Tanah Air. Konsil Bangunan Hijau Indonesia (GBCI) mencatat, komitmen pengembang  membangun properti hijau masih sebatas pada bangunan komersial. Dari data GBCI, tercatat lebih dari 100 bangunan gedung memperoleh sertifikasi greenship dari GBCI, sedangkan gedung yang memperoleh sertifikasi edge untuk efisiensi energi sekitar 240 bangunan. Sementara proyek residensial masih sangat sedikit.

Ketua Umum GBCI Ignesjz Kemalawarta mengungkapkan, konsep properti hijau sudah cukup banyak diterapkan gedung-gedung pemerintah dan BUMN. Sebaliknya, penerapan properti hijau pada gedung yang dibangun pengembang swasta masih minim. Saat ini, baru ada lima grup pengembang besar yang gencar menerapkan prinsip ramah lingkungan pada property, seperti PT Intiland Development Tbk, Sinar Mas Land, Kota Baru Parahyangan, dan Grup Ciputra. ”Kami ingin mendorong kesadaran developer agar bangunannya green dari hulu-hilir, mulai dari konsultan, kontraktor, hingga bahan bangunannya. Kalau materialnya hijau, kontraktornya pasti menerapkan prinsip hijau. Kesadaran bangunan hijau bukan hanya kepentingan saat ini, tetapi generasi mendatang,” kata Ignesjz di Tangerang, Kamis (20/3).

Menurut Ignesjz, pemicu keengganan developer swasta untuk menggencarkan proyek properti hijau adalah biaya konstruksi lebih mahal sehingga harga jual menjadi lebih mahal. Padahal, dari hasil kajian GBCI, biaya pembangunan gedung berkonsep hijau hanya 4 % lebih tinggi dibanding gedung konvensional. Dalam 5 tahun, penambahan biaya itu dinilai sudah kembali, yang terkonversi dari penghematan energi dan air. Dalam jangka panjang atau setara usia bangunan 40 tahun, pemilik gedung atau property hijau juga akan menikmati biaya operasional bangunan lebih rendah 15 %. (Yoga)

Tren pembelian residensial segmen menengah, baik apartemen maupun rumah tapak, menunjukkan pergeseran. Preferensi pembeli bergeser, dari membeli unit yang sedang dibangun menjadi unit yang sudah selesai. Dari data ”Jakarta Property Market” yang dirilis Colliers Indonesia, Februari 2025, pergeseran tren pasar turut dipicu oleh kebijakan insentif properti berupa PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP). Sejak pemerintah memperkenalkan insentif PPN DTP pada 2021 dan terus diperpanjang hingga Desember 2025, transaksi residensial lebih mengutamakan stok atau hunian yang sudah selesai dibangun. Head of Research Colliers Indonesia Ferry Salanto mengungkapkan, insentif PPN DTP memiliki dampak signifikan untuk proyek-proyek siap huni dengan harga unit di bawah Rp 2 miliar. Dengan insentif itu, konsumen mendapatkan penghematan dalam pembelian rumah baru siap huni.

Sepanjang 2024, sebanyak 66 % transaksi pembelian apartemen milik atau kondominium terkonsentrasi pada unit yang sudah terbangun. Kondisi serupa juga terjadi pada perumahan tapak (landed house). Rumah siap huni dengan harga jual Rp 1 miliar-Rp 2 miliar lebih banyak diminati pasar. Bagi pengembang, penyelesaian rumah tapak lebih mudah dikejar. ”Insentif PPN DTP diminati pengembang dan memberikan motivasi bagi konsumen untuk tidak menunda pembelian properti. Ambil contoh, rumah dengan harga miliaran rupiah mendapat insentif penghematan hingga ratusan juta rupiah. Insentif ini menjadi upaya agar pasar properti bergairah lagi,” ujar Ferry saat, Jumat (14/3/2025).

Pemerintah mengumumkan untuk kembali melanjutkan pemberian insentif PPN DTP untuk sektor properti pada 2025. PPN DTP properti diberikan untuk pembelian rumah dengan harga jual sampai dengan Rp 5 miliar dengan dasar pengenaan pajak sampai dengan Rp 2 miliar. Untuk periode Januari-Juni 2025 diberikan insentif PPN sebesar 100 %, sementara periode Juli-Desember 2025 diberikan insentif 50 %. Potensi dan tren pasar ditangkap oleh pengembang besar PT Alam Sutera Realty Tbk. Alam Sutera Realty, dengan kode emiten ASRI yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, menargetkan pendapatan prapenjualan atau marketing sales pada 2025 sebesar Rp 3,5 triliun atau tumbuh 10 % dibanding tahun lalu.

Presdir PT Alam Sutera Realty Tbk, Joseph Sanusi Tjong mengemukakan, perpanjangan kebijakan insentif properti dari pemerintah, seperti PPN DTP hingga Desember 2025, diharapkan mendorong penjualan stok. Tahun lalu, 16 % dari capaian marketing sales dipicu oleh insentif PPN DTP. ”Tingginya permintaan terhadap produk-produk property perusahaan membuat kami optimistis untuk mengarungi tahun 2025 dengan target yang telah ditetapkan,” kata Joseph, Kamis (13/3). Tahun 2024, Alam Sutera meraih marketing sales sebesar Rp 3,16 triliun atau melampaui target perseroan sebesar Rp 2,8 triliun. (Yoga)

Banjir yang melanda Jabodetabek kembali menunjukkan dampak besar terhadap perekonomian nasional, mengingat kawasan ini adalah pusat bisnis Indonesia. Dengan 105 titik banjir dan 17.000 pengungsi, bencana ini berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan, seperti yang terjadi pada 2013 dan 2020, dengan kerugian masing-masing mencapai Rp 20 triliun dan Rp 10 triliun.