Labirin | News & Update

;

Properti

( 407 )

Rencana Insentif Pajak Dorong Emiten Properti Bersinar

HR1 05 Nov 2024 Bisnis Indonesia

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, telah mengumumkan perpanjangan insentif PPN DTP (Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah) hingga 2025. Keputusan ini diambil setelah melakukan evaluasi terkait dengan dampak positif yang ditimbulkan oleh insentif tersebut terhadap sektor properti, termasuk di antaranya PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah), kendaraan listrik, dan properti. Dengan perpanjangan ini, insentif PPN DTP diharapkan dapat terus mendongkrak kinerja emiten properti, yang telah mencatatkan pertumbuhan signifikan pada 2024.

Perpanjangan insentif PPN DTP ini memberikan dampak positif, seperti yang diungkapkan oleh sejumlah perusahaan properti besar seperti PT Ciputra Development Tbk. (CTRA) dan Pakuwon Jati, yang mencatatkan peningkatan penjualan unit properti berkat adanya insentif ini. Bahkan, emiten Bumi Serpong Damai Tbk. (BSDE) juga menunjukkan pertumbuhan yang solid, dengan laba yang lebih tinggi dibandingkan dengan pencapaian tahun sebelumnya. Menurut analisis pasar, perpanjangan insentif ini akan menjadi katalis positif untuk mempertahankan tren pertumbuhan yang berkelanjutan di sektor properti, terutama terkait dengan penjualan rumah dan apartemen.

Selain itu, faktor lain yang turut mendukung prospek positif ini adalah proyeksi penurunan suku bunga Bank Indonesia (BI), yang diharapkan akan meningkatkan permintaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Apartemen (KPA), beriringan dengan peningkatan marketing sales dari emiten properti.

Meski demikian, tantangan tetap ada, termasuk ketidakpastian ekonomi global dan perubahan perilaku pasar, yang harus dihadapi oleh sektor properti ke depan. Namun, dengan adanya perpanjangan insentif PPN DTP ini, sektor properti diperkirakan akan terus mencatatkan kinerja yang positif hingga akhir 2024.

Secara keseluruhan, kebijakan pemerintah ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya di sektor perumahan, yang berperan penting dalam memulihkan daya beli masyarakat dan mendukung sektor properti untuk terus berkembang.

Ekonomi

Potensi Emiten Properti Makin Menguat

HR1 29 Oct 2024 Bisnis Indonesia (H)

Emiten di sektor properti di Indonesia, seperti PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk. (PANI), PT Ciputra Development Tbk. (CTRA), dan PT Bumi Serpong Damai Tbk. (BSDE), sedang mengalami kinerja yang sangat positif. Indeks Properti & Real Estate (IDXPROP) naik signifikan, mencatatkan pertumbuhan 16,16% year-to-date hingga akhir Oktober 2024. PANI, misalnya, telah berhasil masuk dalam daftar 10 besar kapitalisasi pasar di Bursa Efek Indonesia, sementara CTRA dan BSDE mencatatkan kenaikan prapenjualan yang mengesankan, masing-masing mencapai Rp8,7 triliun dan Rp6,84 triliun.

Direktur BSDE, Hermawan Wijaya, menyatakan optimisme terhadap pencapaian target prapenjualan berkat peluncuran produk baru dan insentif pemerintah. Sugianto Kusuma, Presiden Direktur PANI, juga menaikkan target prapenjualan sejalan dengan pertumbuhan permintaan properti. Para analis seperti Vicky Rosalinda dari Kiwoom Sekuritas dan Nafan Aji Gusta dari Mirae Asset menyoroti prospek positif sektor ini, didorong oleh insentif pemerintah dan potensi penurunan suku bunga acuan oleh Bank Indonesia. Meskipun tantangan seperti ketidakpastian ekonomi global tetap ada, sentimen positif ini memberikan harapan bagi pertumbuhan sektor properti di Indonesia hingga akhir tahun.

Ekonomi

Sinyal Positif untuk Kebangkitan Properti

HR1 29 Oct 2024 Bisnis Indonesia

Langkah-Langkah stimulus yang akan diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk sektor properti, termasuk penghapusan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Dengan total insentif mencapai 16% selama 1 hingga 3 tahun ke depan, pemerintah berharap dapat mengurangi biaya transaksi dan mendorong masyarakat dari kelas menengah ke bawah hingga menengah ke atas untuk memiliki rumah.

Program ini merupakan bagian dari inisiatif pemerintah dalam meningkatkan akses terhadap hunian yang layak melalui Program 3 Juta Rumah. Melalui kerjasama dengan BUMN Karya dan pengembang properti, diharapkan ketersediaan hunian terjangkau meningkat, yang pada gilirannya akan berkontribusi positif pada kinerja keuangan emiten properti. Kenaikan permintaan hunian diprediksi akan memperbaiki margin keuntungan perusahaan dan mendukung sektor konstruksi serta material bangunan.

Stimulus ini juga diperkirakan akan memberikan dampak positif bagi sektor perbankan, dengan meningkatnya daya beli masyarakat yang memungkinkan penawaran kredit pemilikan rumah (KPR) lebih menarik. Keberhasilan program ini akan membawa efek jangka panjang, tidak hanya meningkatkan kepemilikan hunian, tetapi juga menciptakan lingkungan perumahan yang lebih teratur.

Namun, evaluasi dan pengawasan yang ketat sangat diperlukan untuk memastikan bahwa insentif ini bermanfaat bagi masyarakat luas dan tidak hanya menguntungkan segelintir pihak. Jika dilaksanakan dengan baik, stimulus ini dapat menjadi katalis penting bagi pertumbuhan sektor properti dan konstruksi di Indonesia, serta memperkuat perekonomian nasional.

Ekonomi

Warisan Kebingungan Pemerintah Soal Sektor Perumahan

KT1 24 Oct 2024 Tempo

SALAH satu masalah pada akhir pemerintahan Presiden Joko Widodo yang menjadi pekerjaan rumah pemerintahan Prabowo Subianto adalah penyediaan rumah murah bagi rakyat. Sebagaimana Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat 1 yang menyatakan setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Hal ini berarti pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan rumah bagi rakyatnya.

Lalu bagaimana kinerja Jokowi selama 10 tahun di sektor perumahan? Pada 20 Mei 2024, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera. Tapera dikelola Badan Pengelola (BP) Tapera yang merupakan peleburan Badan Pertimbangan Perumahan Rakyat Pegawai Negeri Sipil. Untuk mempercepat capaian itu, pemerintah meluncurkan Program Sejuta Rumah (PSR) pada 2015, ketika angka kekurangan rumah (backlog) mencapai 11,4 juta unit.

Menurut Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, pada tahun ini, target PSR mencapai 1.042.738 unit. Namun, hingga Juli 2024, realisasinya baru mencapai 617.622 unit atau 59,23 persen dari target. Jumlah itu meliputi 484.119 unit untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan 133.503 unit untuk non-masyarakat berpenghasilan rendah. Awalnya Program Sejuta Rumah diharapkan dapat menekan backlog perumahan menjadi 6,8 juta dalam waktu lima tahun sejak 2015. Namun, setelah hampir 10 tahun, angka backlog, menurut Badan Pusat Statistik, justru naik menjadi 9,9 juta unit per 2023. Lantas apa saja tantangan yang dihadapi pemerintahan Prabowo? (Yetede)

Ekonomi

Insentif Bawa Angin Segar untuk Emiten Properti

HR1 22 Oct 2024 Kontan

Sentimen positif yang akan mendukung emiten properti di Indonesia selama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah merencanakan penghapusan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 11% dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebesar 5% untuk jangka waktu satu hingga tiga tahun. Selain itu, program pembangunan tiga juta rumah per tahun diharapkan dapat meningkatkan daya beli properti melalui skema kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi.

Adrianto P. Adhi, Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk (SMRA), melihat penghapusan PPN dan BPHTB sebagai langkah yang memudahkan masyarakat membeli properti dan mendorong pertumbuhan penjualan. Direktur PT Ciputra Development Tbk (CTRA), Harun Hajadi, menyebut bahwa penghapusan PPN akan menyemarakkan industri properti, meskipun pengembang masih harus menanggung biaya tambahan karena PPN tidak bisa dikreditkan ke konsumen.

Perusahaan seperti PT Ciputra Development Tbk (CTRA) dan PT Metropolitan Land Tbk (MTLA) siap memanfaatkan peluang ini dengan strategi ekspansi dan pengembangan proyek baru. MTLA misalnya, akan meluncurkan proyek residensial di Metland Cikarang dan Kertajati.

Analis seperti Vicky Rosalinda dari Kiwoom Sekuritas dan Nurwachidah dari Phintraco Sekuritas memperkirakan bahwa stimulus kebijakan pemerintah ini akan menjadi katalis positif bagi emiten properti, dengan prospek kinerja yang cerah di akhir 2024 dan berlanjut hingga 2025. Mereka merekomendasikan beli untuk saham-saham seperti CTRA, SMRA, dan PWON dengan potensi upside yang menarik.

Politik dan Birokrasi

Prabowo Subianto Berencana Memberikan insentif untuk Sektor Perumahan dengan Pemotongan Pajak Properti.

KT1 18 Oct 2024 Tempo

PRESIDEN terpilih Prabowo Subianto berencana memberikan insentif untuk sektor perumahan melalui pemotongan pajak properti. Pemangkasan pajak ini diharapkan bisa mendongkrak permintaan di sektor properti, terutama di kalangan masyarakat kelas menengah. Wakil Komandan Tim Kampanye Nasional Pemilih Muda Prabowo-Gibran, Anggawira, mengungkapkan besaran dan detail kebijakan tersebut masih dalam tahap finalisasi. Namun, sebelumnya, Ketua Satuan Tugas Perumahan, Hashim Djojohadikusumo, mengatakan pajak properti akan dipangkas sekitar 16 persen dari total 21 persen. Pajak yang dipotong itu terdiri atas pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 11 persen serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebesar 5 persen.

"Jika kebijakan pemangkasan pajak properti direalisasi, manfaat utamanya adalah penurunan biaya kepemilikan rumah," ujar Anggawira kepada Tempo, Kamis, 17 Oktober 2024. Langkah ini juga dinilai bisa menggerakkan sektor terkait, seperti konstruksi dan bahan bangunan. Selain itu, ia menganggap kebijakan ini sebagai stimulus positif bagi pengembang untuk mempercepat pembangunan proyek perumahan baru. Ia yakin penurunan pajak dapat menarik minat investor, baik lokal maupun asing. Kebijakan pemotongan pajak properti juga sejalan dengan program pembangunan 3 juta rumah yang dijanjikan Prabowo dalam kampanyenya. Maka, pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah hingga menengah bisa lebih cepat terwujud.

Di sisi lain, Anggawira menilai sektor perumahan memiliki efek multiplier besar terhadap ekonomi karena setiap aktivitas di sektor ini akan mendorong aktivitas di sektor lain, seperti konstruksi, bahan bangunan, serta perbankan. Dengan mempercepat aktivitas di sektor properti, dia berharap pemberian insentif dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan konsumsi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, yang penting dalam proses pemulihan ekonomi selepas pandemi. Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch, Ali Tranghanda, berpendapat pemangkasan pajak memang dapat meringankan konsumen untuk membeli rumah dan membuat pasar properti berpotensi meningkat. Kebijakan ini juga diharapkan dapat mengurangi backlog perumahan atau kesenjangan antara total hunian terbangun dan jumlah rumah yang dibutuhkan masyarakat di Indonesia. (Yetede)

Ekonomi

Industri Properti Butuh Peran Swasta untuk Program 3 Juta Rumah

HR1 18 Oct 2024 Bisnis Indonesia

Rencana pemisahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat yang akan segera direalisasikan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Maruarar Sirait diusulkan sebagai menteri untuk Kementerian Perumahan Rakyat, dengan anggaran sebesar Rp51 triliun di tahun pertama untuk merealisasikan program pembangunan 3 juta unit rumah per tahun.

Hashim S. Djojohadikusumo, Ketua Satuan Tugas Perumahan, menegaskan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas hunian di pedesaan dan perkotaan. Program ini akan melibatkan berbagai skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi dari PT Bank Tabungan Negara (BTN), dengan fokus pada rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan pembangunan hunian vertikal di daerah urban.

Dari perspektif perumahan, pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta juga ditekankan, agar program ini dapat tercapai secara efektif dan berkelanjutan. Hal ini menunjukkan langkah konkret pemerintah untuk meningkatkan aksesibilitas perumahan bagi masyarakat Indonesia.

Politik dan Birokrasi

Prospek Properti Melonjak Berkat Penghapusan Pajak

HR1 15 Oct 2024 Bisnis Indonesia

Rencana pemerintahan baru Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka untuk membebaskan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dalam pembelian hunian diharapkan mampu meningkatkan penjualan properti di Indonesia. Wakil Presiden Komersial Sinar Mas Land, Christine N. Tanjungan, menjelaskan bahwa pembebasan pajak ini dapat mengurangi biaya hingga 16% dari total nilai pembelian rumah, sehingga masyarakat bisa memperoleh hunian dengan harga lebih terjangkau. Hal ini juga diyakini akan mendorong lebih banyak konsumen mengurus Akta Jual Beli (AJB), yang sebelumnya terkendala biaya BPHTB.

Wakil Ketua Umum Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI), Bambang Eka Jaya, menyambut baik kebijakan ini tetapi menyoroti perlunya koordinasi dengan pemerintah daerah, mengingat BPHTB adalah pajak daerah. Hashim S. Djojohadikusumo, Ketua Satgas Perumahan Presiden Terpilih, menegaskan komitmen Prabowo untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memudahkan kepemilikan hunian, termasuk lewat rekomendasi pembebasan BPHTB. Selain itu, rencana kebijakan ini telah memberikan katalis positif pada saham properti, dengan indeks saham properti naik 3,04% pada 11 Oktober 2024.

Analis Bareksa memperkirakan stimulus ini dapat berdampak baik bagi sektor properti, terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), tetapi mereka menyarankan investor untuk tetap berhati-hati dan menunggu perkembangan lebih lanjut terkait kebijakan ini.

Ekonomi

Strategi Emiten Properti Bangkit di Tengah Pemulihan Ekonomi

HR1 14 Oct 2024 Kontan

Peluang positif di sektor properti yang didorong oleh kebijakan moneter dan rencana kebijakan pemerintahan Prabowo Subianto. Kebijakan Bank Indonesia (BI) dan Federal Reserve untuk menurunkan suku bunga pada September 2024 memberikan angin segar bagi sektor ini, dan penurunan suku bunga lebih lanjut sebelum akhir tahun diprediksi akan mendukung kinerja perusahaan properti.

Presiden terpilih Prabowo Subianto berencana memberikan relaksasi pajak properti, termasuk menghapus PPN 11% dan BPHTB 5% untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), serta mencanangkan pembangunan tiga juta rumah per tahun yang diharapkan akan mendorong permintaan KPR subsidi.

Menurut analis properti, seperti Daniel Agustinus dari Kanaka Hita Solvera, dan Axell Ebenhaezer dari NH Korindo Sekuritas Indonesia, kebijakan PPN DTP 100% serta penurunan suku bunga akan mendukung emiten properti seperti PT Summarecon Agung Tbk (SMRA) dan PT Ciputra Development Tbk (CTRA), yang telah mencatat kenaikan harga saham tahun ini. Namun, mereka juga mencatat risiko dari kondisi makroekonomi, seperti potensi kenaikan tarif PPN menjadi 12% di 2025 yang bisa mempengaruhi daya beli.

Sementara itu, Nafan Aji Gusta Utama dari Mirae Asset Sekuritas memproyeksikan kinerja emiten properti akan tetap bergairah, dan merekomendasikan saham-saham properti seperti BSDE, APLN, dan CTRA.

Ekonomi

Program Pembangunan Tiga Juta Rumah

KT3 11 Oct 2024 Kompas

Program pembangunan 3 juta rumah per tahun yang dimulai pada 2025 tidak hanya melibatkan pengembang dan kontraktor lokal dan nasional, tetapi juga terbuka untuk pelaku usaha asing. Pembangunan hunian vertikal

di perkotaan akan menyasar lokasi pasar, stasiun, dan jalan raya. Ketua Satuan Tugas Perumahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, mengemukakan, program 3 juta rumah terdiri dari2juta rumah di perdesaan dan 1 juta rumah di perkotaan. Program 1 juta rumah di perkotaan terbuka untuk kontraktor, pengembang nasional, dan perusahaan asing. Kekurangan (backlog) rumah di Indonesia masih sangat besar. Terdapat 10,7 juta keluarga di Indonesia yang belum memiliki rumah dan 27 juta rumah tangga tinggal di rumah tidak layak huni.

Program 3 juta rumah per tahun yang digulirkan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka ditargetkan mampu menyediakan 15 juta rumah dalam kurun 5 tahun ke depan. Menurut Hashim, konsep

yang disiapkan Satgas Perumahan, antara lain, mengundang perusahaan-perusahaan asing, seperti China, Qatar, Abu Dhabi, Singapura, dan Malaysia, untuk membangun hunian perkotaan di Indonesia. Salah satu pengusaha di Qatar telah menyatakan minat untuk membangun 1 juta unit apartemen. Konstruksi Selain itu, pihaknya juga telah bertemu dengan perusahaan konstruksi terbesar di dunia, China State Construction and

Engineering Corporation Ltd, yang memiliki setidaknya 380.000 pekerja. Perusahaan asal China itu menyatakan

sanggup membangun hunian vertikal secara masif. Tahun 2023, perusahaan itu sudah membangun 880.000 unit apartemen.

Perusahaan asing itu diyakini sanggup membangun 1 juta unit apartemen setiap tahun selama 10 tahun ke depan. Meski demikian, pembangunan 1 juta unit apartemen di perkotaan tidak mungkin diserahkan sepenuhnya ke perusahaan dari suatu negara. Indonesia juga memiliki banyak kontraktor dan pengembang nasional yang dinilai mampu menyediakan hunian vertikal. ”(Pengembang) dari mana-mana dipersilakan, biar dananya ada. Saya semakin optimistis. Kami berikan kesempatan kepada kawan-kawan REI (Realestat Indonesia) untuk berpartisipasi,” ujar Hashim. Ia menambahkan, beberapa lahan negara dan badan usaha

milik negara yang bisa disiapkan dan dialokasikan untuk hunian vertikal di perkotaan adalah lahan pasar, stasiun, hingga jalan raya. Dicontohkan, saat ini terdapat 143 lokasi pasar yang dimiliki dan dikelola oleh PD

Pasar Jaya. (Yoga)