Labirin | News & Update

;

Properti

( 407 )

Target Penyediaan 30.000 Rumah Tercapai

HR1 17 Dec 2024 Bisnis Indonesia

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, melalui Menteri Maruarar Sirait, mengklaim telah berhasil menyalurkan sekitar 30.000 unit rumah murah dalam dua bulan terakhir, sebagian besar melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Maruarar memastikan bahwa program FLPP, yang difasilitasi oleh Bank Tabungan Negara (BBTN), akan terus dilanjutkan karena tingkat Non-Performing Loan (NPL) yang rendah dan banyaknya permintaan dari masyarakat serta developer. Program ini juga dikatakan memberikan keuntungan bagi industri perbankan.

Sementara itu, Joko Suranto, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Realestate Indonesia (REI), mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto berjanji untuk meningkatkan kuota FLPP pada 2025 menjadi 300.000 unit, sebagai upaya untuk menanggulangi backlog perumahan yang mencapai 9,9 juta unit.

Ekonomi

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait Mengusulkan Program 3 Juta Rumah Menjadi PSN

KT1 14 Dec 2024 Tempo

MENTERI Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengusulkan program 3 juta rumah menjadi proyek strategis nasional (PSN). Ia mengatakan usul tersebut sudah dirumuskan dengan matang dan disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Menurut dia, langkah ini dapat menciptakan kepastian sehingga lebih menarik bagi perusahaan swasta untuk bekerja sama. Politikus Partai Gerindra itu menilai pelibatan swasta sangat dibutuhkan dalam merealisasi program 3 juta rumah lantaran anggaran negara untuk proyek ini sangat terbatas. "Supaya nanti program ini bisa kami endorse lebih besar lagi, walaupun variabelnya adalah kemampuan fiskal negara juga," tutur Maruarar di Hotel Movenpick, Jakarta Pusat, Rabu, 11 Desember 2024.

Beberapa konglomerat Indonesia juga ikut terlibat dalam program 3 juta rumah ini. Garibaldi Thohir, kata Maruarar, akan membantu pembangunan rumah lewat program corporate social responsibility (CSR) perusahaannya, yakni PT Adaro Energy Indonesia Tbk. Adaro akan melakukan groundbreaking pembangunan rumah susun di Kalimantan Timur. Selain itu, Maruarar menyebutkan Franky Wijaya, pemilik Sinarmas Group; Sugianto Kusuma (Aguan), pemilik Agung Sedayu Group; Lawrence Barki, pemilik Harum Energy; dan Prajogo Pangestu, pemilik Barito Pacific, juga turut mendukung program 3 juta rumah. Namun dia belum merinci berapa nilai investasi para konglomerat ini untuk program 3 juta rumah. (Yetede)

Ekonomi

Program 3 Juta Rumah

KT1 13 Dec 2024 Tempo

Pemerintah akan menyediakan 2 juta rumah di perdesaan dan 1 juta apartemen di perkotaan per tahun. Satuan Tugas Perumahan menghitung kebutuhan dana untuk pembangunan 3 juta rumah bersubsidi ini sebesar Rp 53,6 triliun, sedangkan anggaran yang tersedia pada 2025 hanya Rp 5,1 triliun. Karena itu, keterlibatan swasta dan badan usaha milik negara dibutuhkan untuk program 3 juta rumah. Maruarar menyebutkan sudah ada sejumlah perusahaan swasta yang berkomitmen menyukseskan program 3 juta rumah. Misalnya, PT Berau Coal Energy Tbk. Perusahaan ini akan membangun rumah susun di Kalimantan Timur. Beberapa konglomerat Indonesia juga ikut terlibat dalam program 3 juta rumah ini. Garibaldi Thohir, kata Maruarar, akan membantu pembangunan rumah lewat program corporate social responsibility (CSR) perusahaannya, yakni PT Adaro Energy Indonesia Tbk. Adaro akan melakukan groundbreaking pembangunan rumah susun di Kalimantan Timur.

Selain itu, Maruarar menyebutkan Franky Wijaya, pemilik Sinarmas Group; Sugianto Kusuma (Aguan), pemilik Agung Sedayu Group; Lawrence Barki, pemilik Harum Energy; dan Prajogo Pangestu, pemilik Barito Pacific, juga turut mendukung program 3 juta rumah. Namun dia belum merinci berapa nilai investasi para konglomerat ini untuk program 3 juta rumah. Aguan ikut menyediakan program 3 juta rumah lewat skema tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Dana CSR untuk membangun rumah murah itu berasal dari perusahaan Aguan, PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk (PANI) atau PIK 2. Nilainya Rp 60 miliar. Dalam wawancara dengan majalah Tempo, Aguan mengatakan keterlibatannya dalam program itu murni sebagai bentuk tanggung jawab sosial. “Sudah kewajiban dari setiap usaha untuk mengembalikan kepada masyarakat,” ucapnya. (Yetede)

Ekonomi

Fahri Hamzah Ungkap Tantangan Jalankan Program 3 Juta Rumah: Banyak Industri Properti jadi Spekulan Tanah

KT1 11 Dec 2024 Tempo

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP, Fahri Hamzah, mengatakan salah satu tantangan untuk membuat program 3 juta rumah adalah menyediakan tanah. Ia berujar, Presiden Prabowo Subianto mengatakan saat ini telah terjadi penguasaan tanah yang terlalu terpusat oleh segelintir orang. "Bagaimana kritik beliau (Prabowo) tentang satu persen (orang) menguasai 36 persen tanah atau bahkan 60 persen," ujarnya dalam acara Katadata Indonesia Policy Dialogue dengan tema 'Arah Baru Sektor Energi dan Perumahan' yang berlangsung di Grand Sahid Jaya, Jakarta, pada Rabu, 11 Desember 2024.

"Tugas pertama kami adalah menyelesaikan masalah tanah, termasuk database tanah, ketersediaan tanah, dan ongkos pembangunan rumah, karena harga tanah saat ini sangat tinggi," katanya. Dari hasil identifikasinya, politikus Partai Gelora itu menemukan banyak perusahaan properti yang juga berperan sebagai spekulan tanah. "Banyak perusahaan properti berdiri bukan untuk menjadi developer tapi untuk menjadi spekulan tanah. Ini juga kita harus kritik," katanya.Dirut BTN Ungkap Program 3 Juta Rumah Tidak Semuanya Berbentuk Pembiayaan KPR Adapun program tiga juta rumah per tahun merupakan program yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto. Ia menjanjikan program ini sejak kampanye Pilpres 2024 lalu.

Setelah terpilih menjadi presiden, Prabowo kemudian memecah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menjadi dua, yakni Kementerian Pekerjaan Umum (PU) serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Kepala negara juga menunjuk Maruarar Sirait alias Ara sebagai Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Fahri Hamzah sebagai wakilnya. Untuk merealisasikan program tiga juta rumah di tengah keterbatasan anggaran Kementerian PKP yang hanya Rp 5 triliun untuk tahun depan, Ara mengatakan ingin program ini digarap secara gotong royong. Salah satunya, dengan menggandeng pihak swasta. Ara telah menggandeng PT Agung Sedayu Group dan PT Bumi Samboro Sukses dalam proyek pembangunan 250 unit rumah di Tangerang yang diresmikan awal pembangunannya pada awal November 2024 lalu. (Yetede)

Ekonomi

PT Integra Indocabinet Tbk Bareng Grup Ciputra Menandatangani Perjanjian Pengembangan Tanah

KT1 09 Dec 2024 Tempo

PT Integra Indocabinet Tbk (WOOD) resmi bermitra dengan PT Ciputra Cipta Cemerlang, cucu usaha dari PT Ciputra Development Tbk (CTRA). Keduanya menandatangi perjanjian mengembangkan tanah milik WOOD di Lingkar Timur, Wedoro Klurak, Sidoarjo, untuk menjadi kawasan perumahan. Direktur WOOD Wang Sutrisno mengatakan proyek ini merupakan salah satu kerja sama perusahaannya dengan Ciputra yang telah ditandatangani pada 6 Desember kemarin. Dia menyebut proyek ini akan berwujud perumahan hijau. “Ini akan menjadi salah satu proyek dengan konsep perumahan hijau dan modern yang strategis,” kata Sutrisno dalam keterbukaan informasi di situs Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Senin, 9 Desember 2024. Sutrisno mengatakan proyek ini juga akan mengisi kekosongan pasar kelas menengah yang mencari konsep perumahan modern dengan rentang harga yang terjangkau.

“Perumahan modern dengan rentan harga yang relatif tidak mahal,” kata dia. Dari kerja sama ini, Sutrisno mengatakan perusahannya akan mendapat potensi pendapatan maupun laba dari penjualan perumahan. Alasan Hashim Djojohadikusumo Minta Grup Ciputra dan Lainnya Tak Ikut dalam Proyek Rumah Desa di Era Prabowo. WOOD merupakan perusahaan manufaktur furnitur dan produk kayu yang didirikan pada 1989. WOOD juga memiliki beberapa kegiatan utama yang meliputi pembuatan furnitur kayu dan produk lainnya, konsesi perhutanan, ritel, dan distribusi furnitur. Produk-produk WOOD pun telah dijual secara domestik dan diekspor ke berbagai negara, seperti Amerika Serikat, Kanada, dan negara-negara di Eropa. Saat ini, 85,5 persen produk WOOD diekspor, sementara hanya 14,5 persen yang dijual di pasar dalam negeri. (Yetede)

Ekonomi

Pemerintah Mengkaji Ulang Pemakaian Dana Jaminan Hari Tua untuk Proyek 3 Juta Rumah

KT1 06 Dec 2024 Tempo

PEMERINTAH mesti mengkaji ulang rencananya menggunakan saldo Jaminan Hari Tua (JHT) demi merealisasi program ambisius penyediaan 3 juta rumah setiap tahun. Sebab, pemakaian dana tersebut mengkhianati tujuan penyelenggaraan asuransi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk mendorong terciptanya saldo Jaminan Hari Tua. Kabinet Presiden Prabowo Subianto tengah bersiap menjalankan program pengadaan jutaan rumah pada 2025. Penyediaan 2 juta rumah di perdesaan dan 1 juta rumah di perkotaan seperti yang dijanjikan saat kampanye lalu membutuhkan dana Rp 53,6 triliun. Adapun alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2025 hanya Rp 5,27 triliun. Ketimpangan tersebut akan ditambal dana yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan yang terus meningkat mencapai Rp 776,8 triliun per September 2024.

Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Kartika Wirjoatmodjo sempat mengungkapkan rencana kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk membuka opsi bagi masyarakat memanfaatkan saldo JHT guna memperoleh rumah. Selanjutnya, pemerintah berencana menempatkan dana saldo tersebut ke bank sebagai uang muka. Suka-suka memakai dana saldo Jaminan Hari Tua menggambarkan para menteri di Kabinet Merah Putih hanya mementingkan bagaimana merealisasi program kerja populis junjungannya. Mereka mengabaikan fungsi mendasar dari pemotongan upah para pekerja untuk hari tua. Dana yang terhimpun BPJS itu seharusnya menjadi "penyangga terakhir" bagi pekerja pada masa tua ketika kemampuan kerja menurun atau berhenti sepenuhnya. Atau saat pekerja pensiun atau tidak lagi memiliki penghasilan tetap, mereka masih memiliki cadangan dana untuk membiayai hidup.

Pemerintah juga melupakan saldo JHT mayoritas milik masyarakat berpenghasilan rendah dan nilainya relatif kecil. Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan, rata-rata saldo JHT peserta aktif pada 2024 berkisar Rp 10-20 juta. Akibatnya, pekerja mungkin masih harus mengambil pinjaman tambahan untuk menutup kekurangan uang muka rumah dan pembayaran cicilan kredit yang menyusul kemudian. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait yang sedang mati-matian memuaskan ambisi Presiden seharusnya menyadari bahwa urusan perumahan bukan hanya soal ketersediaan, melainkan juga harus ada kebutuhan. Misalnya di daerah mana saja kekurangan hunian (backlog) tertinggi. Perumahan yang dibangun hanya berdasarkan ketersediaan lahan, atau mengandalkan hitung-hitungan ekonomis pengembang agar rumah bisa dijual murah, berpotensi memicu persoalan lain, seperti beban baru biaya transportasi. (Yetede)

Ekonomi

Pemerintah Terus Mencari Cara untuk Mewujudkan Program 3 Juta Rumah Per Tahun

KT1 05 Dec 2024 Tempo

PEMERINTAH terus mencari cara untuk mewujudkan program 3 juta rumah per tahun. Program ini merupakan janji Presiden Prabowo Subianto untuk menyediakan hunian murah bagi masyarakat, khususnya yang berpenghasilan rendah. Sejumlah kementerian dan lembaga berdialog dengan tajuk "Percepatan Penyaluran Program 3 juta Rumah" untuk mendorong realisasi program tersebut. Dalam diskusi itu, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo mengungkapkan rencana kerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Kerja sama ini akan membuka opsi bagi masyarakat untuk memanfaatkan saldo jaminan hari tua (JHT) guna memperoleh rumah. "Isunya, bagaimana memanfaatkan saldo JHT masyarakat sebagai uang muka,” ujarnya di Jakarta Pusat, Jumat, 29 November 2024.

Ia menjelaskan, pemerintah akan menyiapkan virtual account yang bisa digunakan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau bank lain untuk menggunakan saldo JHT sebagai uang muka. Dengan begitu, masyarakat tidak perlu merogoh kocek untuk dana awal ketika mendaftar program 3 juta rumah. Saat ini Kementerian BUMN sedang menyiapkan skema untuk memudahkan penempatan dana dari BPJS Ketenagakerjaan ke bank. Sebelumnya, anggota Satuan Tugas Perumahan, Bonny Z. Minang, mengatakan program 3 juta rumah akan menggunakan skema kredit pemilikan rumah (KPR) dengan bunga rendah atau khusus. Maka, setelah uang muka dibayarkan dengan saldo JHT, pembayaran cicilan bakal berjalan dengan skema KPR. Pemerintah akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk membayar cicilan rumah melalui skema tersebut.

Deputi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan Oni Marbun mengatakan, hingga saat ini, belum ada keputusan ihwal pemanfaatan saldo JHT untuk uang muka program ini. "Belum ada pembicaraan soal rencana pemerintah menggandeng BPJS Ketenagakerjaan untuk mewujudkan program 3 juta rumah," ujarnya kepada Tempo, Rabu, 4 Desember 2024. Kendati demikian, ia menjelaskan BPJS Ketenagakerjaan memiliki program serupa, yaitu Manfaat Layanan Tambahan (MLT). Melalui program MLT, peserta BPJS Ketenagakerjaan bisa menggunakan fasilitas pembiayaan perumahan yang dibiayai dari dana investasi program JHT. Manfaat tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian, Persyaratan, dan Jenis Manfaat Layanan Tambahan dalam Program JHT. Tapi Oni menekankan bahwa fasilitas manfaat layanan tambahan bersifat tambahan sehingga pemanfaatannya bergantung pada peserta. Peserta BPJS Ketenagakerjaan dibebaskan memilih menggunakan fasilitas pembiayaan perumahan atau tidak dengan saldo JHT yang mereka miliki. (Yetede)

Ekonomi

Berbagai Usulan Skema Pembiayaan Program 3 Juta Rumah

KT3 02 Dec 2024 Kompas

Pembiayaan program 3 juta rumah per tahun tidak bisa hanya mengandalkan likuiditas perbankan. Dengan kebutuhan pembiayaan Rp 150 triliun dalam setahun, pemerintah tengah merancang skema pembiayaan, antara lain penerbitan surat utang dengan jaminan negara, penempatan iuran dana masyarakat, dan pembiayaan pasar modal. Pengamat perbankan, Paul Sutaryono, Minggu (1/12/2024), mengatakan, program 3 juta rumah tidak dapat dibiayai seluruhnya oleh perbankan. Sebab, bank memiliki aturan main tersendiri (highly regulated), seperti batas maksimum pemberian kredit (BMPK) sebesar 10 % dari modal bank sebagai indikator tingkat kesehatan bank. Di sisi lain, bank juga harus enerapkan manajemen risiko dengan baik dan benar, terutama manajemen risiko kredit, agar risiko tidak terkonsentrasi pada satu sektor tertentu. Kendati demikian, terbuka peluang pembiayaan program 3 juta rumah melalui skema kredit sindikasi (syndicated loan) dengan bank lainnya untuk memitigasi risiko (risk sharing).

”Dengan demikian, penyaluran kredit untuk program itu bisa lebih tinggi, tapi, tetap sulit untuk mencapai jumlah Rp 150 triliun dalam satu sektor,” kata Paul, yang juga Assistant Vice President BNI (2005-2009). Terdapat skema lain yang dapat ditempuh oleh PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN selaku bank yang memiliki fokus pada sektor property, antara lain, mencari pembiayaan lainnya di pasar modal, penerbitan obligasi atau surat utang negara dengan kupon yang kompetitif. Menurut Paul, bunga kupo yang ditawarkan harus jauh lebih tinggi daripada suku bunga deposito. Apalagi, obligasi dianggap memiliki risiko yang rendah atau bahkan bebas risiko (risk free) karena ditanggung pemerintah sehingga menjadi risiko pemerintah (goverment risk). (Yoga)

Ekonomi

Opsi Saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan untuk DP Program 3 Juta Rumah

KT1 30 Nov 2024 Tempo

Pemerintah mengupayakan skema kemudahan bagi masyarakat untuk memiliki hunian. Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kartika Wirjoatmodjo mengatakan ada opsi masyarakat dapat memanfaatkan saldo jaminan hari tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan sebagai uang muka rumah untuk mendorong realisasi program 3 juta rumah. “Sebenarnya kan isunya bagaimana memanfaatkan saldo JHT masyarakat sebagai uang muka,” kata lelaki yang akrab disapa Tiko ini, di sela diskusi Percepatan Penyaluran Program 3 Juta Rumah di Jakarta Pusat, Jumat, 29 November 2024.

Tiko mengatakan, pihaknya akan mendorong kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk merealisasikan rencana tersebut. Sehingga, kata dia, masyarakat yang aktif menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan tidak perlu mengeluarkan uang muka saat hendak membeli rumah. Pengembang Minta Penghapusan PPN, PPh, Hingga Retribusi untuk Program 3 Juta Rumah Untuk teknisnya, kata dia, akan ada virtual account yang bisa digunakan Bank Tabungan Negara (BTN) atau bank lainnya untuk menggunakan saldo JHT sebagai uang muka. Saat ini, yang sedang disiapkan adalah memudahkan penempatan dana dari BPJS ke bank. “Kalau diberikan virtual account maka BTN atau bank apa pun bisa menggunakan saldo JHT sebagai uang muka,” kata dia.

Tiko mengatakan, Kementerian BUMN sedang menyiapkan beragam skema untuk mendorong realisasi program 3 juta rumah pemerintahan Prabowo Subianto. Selain opsi memudahkan uang muka dengan saldo JHT, ia juga menyampaikan soal upaya penghimpunan dana bagi BTN sebagai bank penyalur kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi terbesar. Salah satu upayanya adalah penerbitan obligasi atau surat utang 15 tahun. “Ini kita coba apakah BTN bisa menerbitkan obligasi 15 tahun dan sebagainya sehingga BTN punya pendanaan Rp150 per tahun itu. Enggak mudah tapi kita cari skemanya,” kata Tiko. Menurutnya, Kementerian BUMN juga mengusulkan agar obligasi itu mendapat jaminan dari pemerintah. Pihaknya akan segera mendiskusikan dan mengkaji skema pembiayaan yang bisa dieksekusi dengan Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia. (Yetede)

Ekonomi

KAI Rancang Proyek di 5 Lokasi Baru

HR1 29 Nov 2024 Bisnis Indonesia

PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI sedang mempersiapkan lima lokasi untuk proyek Transit Oriented Development (TOD), yang bertujuan untuk menciptakan kawasan hunian terintegrasi dengan moda transportasi kereta api. Kelima lokasi tersebut berada di Kota Solo (Stasiun Purwosari dan Stasiun Solo Balapan), Kota Surabaya (Stasiun Surabaya Gubeng), Bumi Serpong Damai (BSD), Tangerang (Stasiun Cicayur), dan Bintaro, Tangerang (Stasiun Sudimara). Total luas lahan yang disiapkan untuk pembangunan kawasan hunian ini mencapai 17 hektare.

Menteri BUMN Erick Thohir menekankan bahwa konsep TOD akan membawa kemudahan mobilisasi masyarakat dengan hunian vertikal yang dekat dengan stasiun kereta api. PT KAI juga telah bekerja sama dengan Perum Perumnas untuk membangun empat hunian berbasis TOD di lokasi-lokasi lain, seperti Semesta Mahata Serpong, Semesta Mahata Margonda, Semesta Mahata Tanjung Barat, dan Semesta Parayasa.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menyatakan kesiapan kementeriannya untuk berkoordinasi dengan PT KAI dan Kementerian BUMN dalam mempercepat pembangunan proyek TOD ini. Kementerian PKP juga berencana untuk menyusun program penataan kawasan permukiman di sekitar Stasiun Manggarai untuk mendukung pembangunan hunian bagi masyarakat sekaligus program Tiga Juta Rumah.

Selain itu, Kementerian PKP juga telah menjalin komitmen dengan investor dari China, Qatar, dan Uni Emirat Arab (UEA) untuk mendanai proyek Tiga Juta Rumah, yang bertujuan untuk meningkatkan penyediaan hunian bagi rakyat.