Labirin | News & Update

;

Properti

( 407 )

Relaksasi PPN DTP Properti Miliki Dampak Terbatas

KT1 25 Feb 2025 Investor Daily (H)

Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jendral Pajak (DJP) kembali memperpanjang insentif PPN atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun yang ditanggung pemerintah (DTP) untuk tahun anggaran 2025. Di antara pertimbangan pemerintah adalah karena transaksi di bidang properti mempunyai multiplier efffect yang besar terhadap sektor ekonomi lain. Ketentuan tersebut diatur melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13 Tahun 2025 (PMK 13/2025) dan mulai berlaku pada tanggal 4 Februari 2025. Perpanjangan insentif ini merupakan keberlanjutan kebijakan insentif PPN yang sebelumnya telah diberikan yakni pada tahun 2023 maupun 2024. "Sebagai bagian dari paket kebijakan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat, pemberian insentif PPN ini diharapkan dapat menjaga daya beli mansyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi lainnya," ungkap Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti. Dalam PMK-13/2025 itu disebutkan, penyerahan rumah tapak atau satuan rumah susun yang dilakukan mulai tanggal 1 Juni 2025 akan mendapatkan insentif PPN-DTP sebesar 100% atas PPN tertang dari bagian harga jual sampai dengan Rp 2 miliar dengan harga jual paling tinggi Rp 5 miliar. (Yetede)

Politik dan Birokrasi

Pengembang Perumahan Desak Pemerintah Selesaikan Blueprint Peta Jalan Program 3 Juta Rumah.

KT1 17 Feb 2025 Tempo

Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah berharap Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait segera menyelesaikan blueprint peta jalan program 3 juta rumah. Pasalnya, Apersi perlu mengetahui rumusan program pembangunan rumah di desa, kota, dan pesisir, berikut aturan dan ketentuannya. Dengan begitu, Apersi bisa ambil peran yang tepat dalam program tersebut. “Harusnya kementerian ini sudah punya blueprint 3 juta rumah di pedesaan dan di perkotaan. Itu sampai sekarang kami belum tahu,” kata Junaidi saat dihubungi Tempo pada Jumat, 14 Februari 2025. “Belum ada blueprint, kami bekerja belum jelas. Tidak ada acuan.”

Program 3 juta rumah per tahun merupakan program yang dijanjikan Presiden Prabowo Subianto sejak kampanye Pilpres 2024. Prabowo akan membangun satu juta rumah di perkotaan dan dua juta rumah di pedesaan. Karena itu, Prabowo membentuk Kementerian PKP. Sebelumnya, urusan perumahan di era Presiden Jokowi berada di bawah komando Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Belum terbitnya blueprint peta jalan program 3 juta rumah hingga lewat 100 hari kerja pemerintahan Prabowo yang jatuh pada 28 Januari lalu menjadi sorotan Dosen Tata Kota Universitas Trisakti Nirwono Joga. Terlebih, sejak awal Nirwono sudah mengingatkan agar rencana induk program 3 juta rumah dimatangkan agar program ini terealisasi. Menurut dia, rencana induk diperlukan untuk menyamakan persepsi tentang program 3 juta rumah, terutama antara pemerintah pusat dengan daerah.

“Bagaimana mau kerja kalau rencana induk belum ada? Ini kan terkait dengan informasi ke daerah yang mau dibangun,” kata Nirwono kepada Tempo. Menurut Nirwono, seharusnya program 3 juta rumah—terutama program 2 juta rumah di pedesaan—sudah dimulai masuk tahap sosialisasi. “Disosialisasikan, dicek benar-benar butuh tidak? Di kota mana, berapa jumlahnya? Itu akan tergambar kalau ada rencana induk,” kata dia. Komisi V DPR RI sudah menagih dokumen peta jalan ataupun blueprint program 3 juta rumah kepada Kementerian PKP saat rapat kerja di DPR pada Selasa, 3 Desember 2024. Dalam forum tersebut, Wakil Ketua Komisi V Syaiful Huda mengatakan blueprint menjadi hal penting untuk memberi kepastian kepada masyarakat. (Yetede)

Politik dan Birokrasi

Insentif Tak Cukup Pulihkan Daya Beli yang Lesu

HR1 10 Feb 2025 Kontan

Meskipun pemerintah telah menggelontorkan berbagai insentif ekonomi, daya beli masyarakat tetap terancam melemah. Mayoritas insentif yang diberikan bukan kebijakan baru, melainkan hanya perpanjangan dari program sebelumnya, seperti PPN DTP properti, PPh 21 DTP, serta bantuan sosial. Namun, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa konsumsi rumah tangga tetap tumbuh di bawah 5% dalam tiga tahun terakhir, menyebabkan pertumbuhan ekonomi stagnan di level 5%.

Menurut Wahyu Utomo, Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara BKF Kementerian Keuangan, pemerintah telah merancang kebijakan untuk menjaga daya beli, termasuk stabilisasi harga melalui Program SPHP, perlindungan sosial, dan pemberdayaan UMKM.

Namun, Ekonom CORE Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menilai bahwa dampak insentif terhadap ekonomi tidak akan jauh berbeda dari tahun sebelumnya, dengan perkiraan pertumbuhan konsumsi rumah tangga di kisaran 4,9% hingga 5,02% pada kuartal pertama. Ia menyarankan agar cakupan penerima bantuan diperluas daripada menambah insentif baru.

Ekonom CELIOS, Nailul Huda, berpendapat bahwa insentif lebih baik diberikan dalam bentuk subsidi barang kebutuhan sehari-hari, seperti subsidi KRL dan bahan bakar Pertalite, agar lebih berdampak luas.

Sementara itu, Kepala Ekonom BCA, David Sumual, menyatakan bahwa dalam kondisi fiskal yang terbatas, pemberian insentif bukan solusi utama. Pemerintah seharusnya fokus menggenjot investasi di sektor padat karya untuk meningkatkan daya beli masyarakat secara lebih berkelanjutan.

Ekonomi

Sektor Andalan Mengalami Perlambatan

HR1 06 Feb 2025 Kontan

Pertumbuhan konsumsi rumah tangga di Indonesia masih belum kembali ke level sebelum pandemi Covid-19, yang sebelumnya stabil di kisaran 5% per tahun. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa pada 2024, konsumsi rumah tangga hanya tumbuh 4,94%, stagnan dibandingkan 2022, meskipun sedikit meningkat dari 2023 (4,82%).

Plt Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menyatakan bahwa konsumsi rumah tangga tetap menjadi kontributor terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi, dengan kontribusi 54,04% sepanjang 2024. Konsumsi di sektor transportasi dan komunikasi mengalami pertumbuhan tertinggi, yaitu 6,56%, diikuti oleh konsumsi di sektor restoran dan hotel yang tumbuh 6,53%, didorong oleh peningkatan mobilitas masyarakat dan kegiatan wisata.

Namun, pola konsumsi kelas menengah menunjukkan tren peningkatan kebiasaan menabung dibanding belanja. Chief Economist PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), I Kadek Dian Sutrisna Artha, menilai bahwa perubahan perilaku ini mencerminkan ketidakpastian ekonomi, sehingga masyarakat lebih berhati-hati dalam pengeluaran. Jika tren ini terus berlanjut, bisa berdampak negatif pada konsumsi rumah tangga, yang merupakan penggerak utama perekonomian nasional.

Meskipun konsumsi rumah tangga masih tumbuh, lajunya tetap tertinggal dibanding pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Tren menabung yang meningkat di kalangan kelas menengah dan melemahnya daya beli di segmen consumer goods, kebutuhan medis, dan mobilitas, menjadi tantangan bagi pemulihan konsumsi domestik.

Ekonomi

Prospek Cerah di Tengah Pemulihan Permintaan

HR1 05 Feb 2025 Kontan

Meskipun industri semen masih menghadapi kelebihan pasokan dan lesunya daya beli masyarakat, PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk (INTP) masih memiliki peluang pertumbuhan, terutama dari ekspansi ke luar Jawa dan dorongan proyek infrastruktur pemerintah.

Analis Maybank Sekuritas, Kevin Halim, menilai INTP sebagai produsen semen dengan operasi yang efisien, terutama karena lokasi pabriknya yang strategis, termasuk pabrik terbesar di Citeureup dengan kapasitas 18,1 juta ton. Akuisisi Semen Grobogan semakin memperkuat posisi INTP di pasar Jawa, sekaligus membuka peluang ekspansi ke Sumatera. Kevin juga memperkirakan margin EBITDA INTP akan lebih tinggi dibandingkan PT Semen Indonesia Tbk (SMGR), dengan pangsa pasar yang tumbuh menjadi 29,6% pada 2024 dari 25,9% pada 2019.

Namun, Research Analyst Phintraco Sekuritas, Aditya Prayoga, menyoroti tantangan utama bagi INTP, yaitu oversupply semen dan ketatnya persaingan harga yang menekan profitabilitas. Meski demikian, Aditya melihat potensi pemulihan permintaan semen dari proyek pembangunan 3 juta rumah pada 2025, kelanjutan proyek IKN, serta Proyek Strategis Nasional (PSN) lainnya. Ia memproyeksikan konsumsi semen domestik tumbuh 1% - 2,5% pada 2025, yang diharapkan meningkatkan rasio utilisasi INTP menjadi 60%.

Analis OCBC Sekuritas, Budi Rustanto, juga optimistis terhadap pertumbuhan INTP, didukung oleh penurunan suku bunga yang berpotensi mendorong penjualan properti. Ia mencatat bahwa permintaan semen curah meningkat di Jakarta dan Jawa Barat, terutama karena proyek infrastruktur seperti MRT, LRT, dan jalan tol.

Secara keseluruhan, meskipun INTP menghadapi tantangan di industri semen, strategi ekspansi dan dukungan proyek nasional dapat membantu perusahaan mempertahankan pangsa pasar dan meningkatkan profitabilitasnya dalam jangka panjang.

Ekonomi

Prospek Cerah di Tengah Pemulihan Permintaan

HR1 05 Feb 2025 Kontan

Politik dan Birokrasi

Konsumsi Masyarakat Jadi Penopang Ekonomi AS

HR1 01 Feb 2025 Bisnis Indonesia

Penurunan ini disebabkan oleh melemahnya investasi bisnis, meskipun belanja konsumen dan pemerintah mendorong pertumbuhan.

Kepala Ekonom Nationwide, Kathy Bostjancic, mengatakan, konsumen AS terus mendorong pertumbuhan ekonomi karena lapangan kerja dan kenaikan upah tetap kuat, dan dampak kekayaan dari ekuitas serta nilai rumah mendorong pengeluaran rumah tangga berpenghasilan tinggi.

Federal Reserve (The Fed) memutuskan untuk menunda pemangkasan suku bunga, meski telah memangkasnya sebesar satu poin persentase pada empat bulan terakhir 2024.

Politik dan Birokrasi

Konsumsi Masyarakat Jadi Penopang Ekonomi AS

HR1 01 Feb 2025 Bisnis Indonesia

Penurunan ini disebabkan oleh melemahnya investasi bisnis, meskipun belanja konsumen dan pemerintah mendorong pertumbuhan.

Federal Reserve (The Fed) memutuskan untuk menunda pemangkasan suku bunga, meski telah memangkasnya sebesar satu poin persentase pada empat bulan terakhir 2024.

Ekonomi

Tantangan dan Peluang dan Bisnis Rumah Bersubsidi

KT3 28 Jan 2025 Kompas

Memiliki rumah layak huni merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap manusia. Namun, kebutuhan ini sering kali sulit dipenuhi oleh individu dan kelompok masyarakat. Oleh karena itu, peran pemerintah dan pihak swasta sangat diperlukan untuk membantu mewujudkan kebutuhan ini, terutama bagi masyarakat yang semakin kesulitan mengakses rumah dengan harga yang terus meningkat. Artikel Kompas, edisi 6 Agustus 1970, melaporkan, Direktorat Djenderal Tjipta Karya Departemen PUTL mencatat kebutuhan 4,8 juta rumah secara nasional. Jika pembangunan rumah ini dikerjakan dalam waktu 20 tahun, setiap tahun pemerintah perlu membangun 240.000 rumah. Jumlah itu belum termasuk kebutuhan merenovasi rumah atau pembangunan rumah baru untuk penduduk yang terus bertambah.

Terkini, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2023 yang dirilis Badan Pusat Statistik mencatat, kekurangan (backlog) kepemilikan rumah di Indonesia dialami 9,9 juta rumah tangga, yang sebagian besar merupakan masyarakat ekonomi menengah bawah. Ada juga kebutuhan renovasi rumah untuk 26,9 juta rumah tangga yang menempati rumah tidak layak huni. Pada periode kedua Presiden Joko Widodo (2019-2024), pemerintah berhasil membangun 2,17 juta rumah dengan alokasi dana sekitar Rp 119 triliun. Adapun di masa pemerintahan baru dengan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, pemerintah menargetkan membangun 3 juta rumah subsidi. Kebijakan yang dimulai tahun 2025 ini menghadapi sejumlah tantangan, antara lain dari sisi pasokan, pembiayaan basis data riil kebutuhan rumah, dan kriteria masyarakat yang menjadi sasaran program (Kompas.id, 12/1/2025).

Dengan anggaran terbatas, pemerintah tidak bekerja sendiri dalam hal ini. Pihak swasta pun ikut dilibatkan dalam pembangunan permukiman yang tidak hanya membutuhkan kerja konstruksi, tetapi juga pengadaan tanah yang semakin sulit. Kali ini, ada enam perusahaan menyatakan komitmen untuk membantu penyediaan perumahan rakyat dan perseorangan yang mau menyerahkan tanahnya. Mereka di antaranya Harum Energy Agung Sedayu Group, Adaro, Barito Pacific, Sinar Mas Group, dan Berau Coal. Di luar perusahaan besar tersebut, banyak pengembang properti yang berkomitmen mendukung penyediaan rumah bersubsidi. Salah satunya PT Ingria Pratama Capitalindo Tbk yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan kode GRIA. Emiten yang berdiri sejak 2013 sebagai perusahaan konstruksi itu pada 2022 beralih fokus sebagai pengembang properti. (Yoga)

Ekonomi

Bermasalah Sertifikat Ribuan Rumah KPR BTN

KT3 22 Jan 2025 Kompas

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk mendapati ribuan pengembang tidak menerbitkan sertifikat untuk proyek rumah yang dibeli menggunakan pembiayaan kredit pemilikan rumah atau KPR dari perseroan. Terhitung sejak 2019 hingga awal 2025, terdapat sedikitnya 120.000 unit rumah KPR BTN dengan permasalahan sertifikat. Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, BTN berupaya menuntaskan semua permasalahan, sembari menyempurnakan sistem verifikasi terhadap pengembang agar kejadian serupa tidak terulang di kemudian hari. Ia memaparkan sebanyak 120.000 rumah KPR BTN dengan sertifikat bermasalah tersebut merupakan akumulasi temuan perseroan sejak 2019. Kasus ini terjadi akibat pengembang menghilang dan lepas daritanggung jawab, saat ditemukan adanya malaadministrasi atau kecacatan hukum dari unit rumah yang dijual.

Bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN), lanjut Nixon, satu per satu masalah sertifikat rumah dituntaskan. Terhitung pada Selasa (21/1/2025) jumlah rumah KPR BTN dengan permasalahan sertifikat yang masih harus diselesaikan tercatat ada 38.144 unit rumah. Nilai total aset dari rumah KPR BTN yang sertifikatnya saat ini masih bermasalah mencapai Rp 1 triliun. ”Kami harapkan di tahun ini bisa selesai kurang lebih 15.000 unit rumah, kemudian tahun depannya (2026) bisa tuntas 15.000 unit rumah sehingga di tahun 2027, sisa-sisa masalah ini bisa selesai,” kata Nixon di gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa. Nixon menuturkan, penerbitan sertifikat merupakan tanggung jawab dan kewajiban dari pengembang. Kendati demikian, BTN berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah. Oleh karena itu, perseroan secara maksimal dan aktif terlibat dalam menyelesaikan masalah sertifikat.

”Di lapangan ada sertifikat yang harusnya sudah selesai, tetapi tak kunjung diselesaikan developer ketika KPR sudah lunas. Di antara yang bermasalah ada (pengembang) yang bertanggung jawab, ada juga yang raib,” tambah Nixon. Pencegahan Untuk memitigasi agar kejadian serupa tidak terulang, BTN akan memberlakukan peringkat penilaian atau rating pada pengembang. Kategori penilaian diukur berdasarkan volume penjualan, pinjaman bermasalah (nonperforming loan/NPL) baik pengembang maupun kreditor, serta ambang batas waktu yang dipakai pengembang dalam mengurus sertifikat. BTN memberikan peringkat developer, yakni peringkat (rangking) platinum, gold, silver, dan tanpa peringkat. Untuk mencegah hal sama terulang, perseroan tidak akan bekerja sama atau menyalurkan kredit untuk proyek rumah pengembang yang mengalami penurunan peringkat secara signifikan. (Yoga)