Calon pembeli rumah memiliki lebih banyak pilihan kredit perumahan. Sejumlah bank di Tanah Air kini mulai menawarkan KPR Hijau. Berbeda dengan KPR konvensional, skema baru ini menawarkan bunga yang lebih murah. Tapi ada syarat untuk bisa mendapatkan KPR Hijau. Rumah yang dibeli harus dari proyek perumahan yang sudah memiliki sertifikat bangunan ramah lingkungan. Baru-baru ini, BCA, OCBC, CIMB Niaga, Bank Mandiri dan Bank Permata bekerjasama dengan Sinarmas menyalurkan KPR hijau. Direktur Jaringan & Retail Banking Bank Mandiri Aquarius Rudianto melihat potensi KPR hijau di Indonesia besar. Ini sejalan meningkatnya kesadaran pentingnya lingkungan dan keberlanjutan. Bunga KPR hijau yang ditawarkan Bank Mandiri mulai dari 2,7% fixed 3 tahun hingga 3,7% tetap untuk 5 tahun pertama.

Aquarius bilang, bunga tersebut lebih murah dari KPR konvensional. Namun, ini hanya berlaku untuk pencairan hingga pada 30 Juni 2024. Ia menambahkan, Bank Mandiri akan mendukung program pemerintah yang menargetkan pembangunan 1 juta rumah hijau pada 2030 serta terwujudnya 100% rumah bebas emisi karbon pada 2050. Ke depan, bank pelat merah ini akan meningkatkan penyaluran KPR hijau. EVP Consumer Loan BCA Welly Yandoko melihat potensi KPR hijau akan berkembang. Tapi untuk saat ini, ia melihat potensinya masih terbatas, karena belum banyak perumahan punya sertifikat hijau. Welly mengungkapkan, outstanding KPR hijau BCA per Maret 2024 sudah mencapai Rp 1,14 triliun. Porsinya terhadap total KPR BCA masih kecil, yakni 1%-2%. Untuk saat ini, kata Welly, bunga yang ditawarkan BCA untuk KPR hijau dan KPR masih sama. Pasalnya, bank swasta ini masih memiliki program promo untuk produk KPR secara keseluruhan. "Saat ini kami menawarkan bunga mulai dari 3.95% fixed 3 tahun pertama," ujar Welly.

Mundurnya dua pemimpin Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) dari jabatan mereka, menimbulkan ketidakpastian terkait kelangsungan proyek IKN. Sejumlah emiten properti yang tengah menggarap proyek di IKN berharap situasi ini tidak mempengaruhi bisnis mereka. Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk (SMRA), Adrianto P. Adhi berharap, akan ada kepemimpinan baru di Otoritas IKN yang bisa mengintegrasikan kebijakan menjadi satu atap. Sehingga, potensi kendala yang dihadapi investor bisa diselesaikan dengan cepat. "Diharapkan ada perbaikan di berbagai kebijakan, sehingga investor lain semakin yakin berinvestasi di IKN," ujarnya, Selasa (4/6).

Sedangkan PT Ciputra Development Tbk (CTRA) sedang mengerjakan proyek dengan skema kerjasama antara pemerintah dan badan usaha (KPBU) di IKN. Direktur CTRA Harun Hajadi mengatakan, CTRA membangun 10 tower rumah susun untuk aparatur sipil negara (ASN) dan 20 unit rumah tapak untuk eselon 1. PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE), melalui Grup Sinarmas juga berpartisipasi di proyek pembangunan IKN. BSDE saat ini memiliki proyek Grandcity seluas kurang lebih 220 hektare di Balikpapan. Proyek ini berjarak sekitar 30 km dari IKN. Sentimen ini sempat membuat saham-saham emiten properti bergerak fluktuatif.. Kemarin, saham CTRA turun 0,87% ke harga Rp 1.140 dan saham SMRA turun 0,95% ke harga Rp 520 per saham.

Pemerintah tengah mempertimbangkan penundaan implementasi program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang kewajiban iurannya diperluas ke pekerja swasta. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sekaligus Ketua Komite BP Tapera Basuki Hadimuljono menyatakan telah melakukan pembicaraan dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati untuk menunda implementasi Tapera. “Apalagi kalau [ada usulan], misalnya DPR, Ketua MPR, itu diundur. Menurut saya, saya sudah kontak dengan Bu Menteri, kita akan ikut,” katanya saat ditemui di Kompleks DPR, Kamis (6/6). Di samping itu, Basuki secara tersirat juga menerangkan bahwa implementasi Tapera sejatinya tidak genting sehingga implementasinya dapat ditunda. Basuki juga menepis kabar bahwa pemerintah seakan pasif dalam memenuhi kebutuhan perumahan masyarakat. 

Alasannya, pemerintah telah menyediakan subsidi selisih bunga lewat program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang dinilai telah cukup optimal. “Jadi apa yang sudah kami lakukan dengan FLPP subsidi bunga itu sudah Rp105 triliun,” ujarnya. Sementara itu, Presiden terpilih Prabowo Subianto mengatakan bakal mempelajari lebih lanjut soal program Tapera. Belum lama ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) No.21/2024 tentang Perubahan atas PP No.25/2020 tentang Penyelenggaraan Tapera. Pada Pasal 15 (1) beleid tersebut, swasta juga akan dibebankan iuran Tapera yang berasal dari potongan gaji atau upah peserta sebesar 3%. Kebijakan itu menuai pro-kontra di berbagai kalangan. Sebelumnya, Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho mengungkapkan penarikan iuran program Tapera belum pasti dilakukan pada 2027. Saat ini pihaknya belum berencana untuk melakukan perluasan mandatori pada program Tapera sebagaimana diatur dalam PP Nomor 25/2020.

Pemerintah terlihat sangat berhitung dalam menyusun program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang diwadahi melalui UU No. 4 Tahun 2016 yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 24 Maret 2016.Jika membaca kembali undang-undang tersebut, mestinya operasional kelembagaan Badan Pengelola (BP) Tapera dan peraturan pelaksanaannya terbit paling lama 2 tahun setelah diundangkan.Faktanya, pejabat di lingkungan BP Tapera dilantik oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono pada Maret 2019. Sementara itu, aturan pelaksanaan berupa Peraturan Pemerintah (PP) yang didalamnya mengatur besaran iuran kepesertaan Tapera baru diterbitkan pada Mei 2020.Artinya, ada jeda hampir 3 tahun hingga 4 tahun sejak UU No. 4/2016 diundangkan. PP tentang Tapera yang mengatur iuran diterbitkan pada 2020 setelah Presiden Jokowi terpilih untuk periode keduanya.Apabila melihat semangatnya, program penghimpunan dana publik untuk hunian itu cukup membantu masyarakat yang belum memiliki rumah. Apalagi, banyak negara yang mengadopsi pola serupa. Dalam Naskah Akademik penyusunan RUU Tapera, negara-negara seperti Jerman, China, Singapura, dan Malaysia memiliki program jaminan bagi warga memiliki rumah layak. Sementara itu, Singapura menjalankan skema Central Provident Fund (CPF) berupa program wajib. 

Dalam program itu, manfaat yang diterima oleh peserta mencakup fasilitas kesehatan, perlindungan sosial, hingga perumahan. Indonesia mengadopsi pola yang hampir sama dengan Malaysia. Nantinya, peserta memiliki akun melalui bank kustodian. Hanya saja, sejak awal pola Tapera berupa tabungan yang tidak semua pesertanya bisa memanfaatkan. Tapera berprinsip gotong royong dan hak pemanfaatannya khusus masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR.Sementara untuk pekerja non-MBR hanya bisa memperoleh manfaat Tapera saat selesai kepesertaannya, termasuk hasil investasinya saat usia pensiun. Demikian halnya dengan pemberi kerja yang tidak memperoleh insentif apapun. Saat menghadiri konferensi pers di Kantor Staf Presiden, Jumat (31/5), Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menyatakan bahwa program iuran Tapera penting diimplementasikan untuk menekan ketimpangan pemilikan rumah atau backlog yang dilaporkan mencapai 9,95 juta anggota keluarga.

Sementara itu, kemampuan pemerintah menyediakan rumah, sangat terbatas. Belum lagi harga rumah yang main naik dan kurang terjangkau.Heru menyatakan angka keterjangkauan residensial di beberapa provinsi dengan populasi tinggi di Pulau Jawa dan Bali sudah di atas 5 atau sangat tidak terjangkau. Sementara itu, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Indah Anggoro Putri menyatakan pihaknya bakal melakukan sosialisasi masif pelaksanaan program Tapera. Terkait dengan mekanisme pungutan bagi pekerja swasta, kata Indah, nantinya akan diatur dalam peraturan tingkat menteri selambat-lambatnya hingga 2027.Anggota Komisi V DPR Suryadi Jaya Purnama menyatakan persoalan utama Tapera bukan pada sosialisasi, tapi lamanya penerbitan aturan UU No. 4/2016, baik pada 2020 dan 2024. Pemerintah perlu waktu hingga 8 tahun untuk menerbitkan aturan turunan dan masih akan menunggu lagi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan. Selain itu, evaluasi terhadap implementasi program Bapertarum tak pernah jelas. Kondisi itu menambah trauma masyarakat, terutama pekerja yang mengikuti program wajib tapi nantinya tidak memperoleh pengembalian optimal simpanan hari tuanya atau dananya justru disalahgunakan.

Meski bunga tinggi membayangi, bisnis properti masih melaju. Terlihat dari pendapatan prapenjualan alias marketing sales dari beberapa emiten properti. Misalnya PT Metropolitan Land Tbk (MTLA). Emiten ini mencatatkan marketing sales sebesar Rp 537 miliar hingga April 2024. "Dari pencapaian itu, recurring income yang terdiri dari mal, hotel, dan lainnya senilai Rp 176 miliar. Ini setara 9,3% dari target tahun 2024 sebesar Rp 1,9 triliun," ujar Direktur MTLA Olivia Surodjo kepada KONTAN, belum lama ini. Sedangkan emiten properti lain sudah merilis marketing sales per kuartalan. Seperti PT Summarecon Agung Tbk (SMRA) mencatat pendapatan prapenjualan sebesar Rp 809 miliar pada kuartal I 2024. SMRA menargetkan marketing sales sebesar Rp 5 triliun di tahun 2024. Berikutnya PT Ciputra Development Tbk (CTRA) mencetak marketing sales mencapai 30% dari target tahun 2024 sebesar Rp 11,1 triliun. Realisasi ini melampaui rata-rata historis dalam lima tahun terakhir yang ada di level 24% pada periode kuartal pertama. 

Lalu PT Pakuwon Jati Tbk (PWON) mencatatkan marketing sales Rp 385 miliar di kuartal I-2024. Adapun PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE) membukukan prapenjualan Rp 2,22 triliun per Maret 2024. Ini sekitar 23% dari target BSDE tahun ini sebesar Rp 9,5 triliun. Naik 3% dibandingkan periode  serupa tahun 2023  sebesar Rp 2,15 triliun. Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas, Muhammad Nafan Aji Gusta Utama melihat, hasil positif tersebut tidak terlepas dari penerapan kebijakan PPN ditanggung pemerintah (DTP). Selain itu, masih ada potensi penerapan kebijakan pelonggaran moneter oleh sejumlah bank sentral di dunia. Dengan potensi besar pelonggaran kebijakan moneter, kinerja emiten properti punya prospek yang cukup cerah di sepanjang tahun 2024. Apalagi sebagian pembayaran properti menggunakan skema kredit. Pengamat Pasar Modal dan Founder WH-Project William Hartanto melihat, pergerakan saham BSDE berada di level support Rp 945 per saham dan resistance Rp 1.020 per saham. William merekomendasikan beli  BSDE target di Rp 1.020 per saham. Equity Analyst Kanaka Hita Solvera, William Wibowo melihat, pergerakan saham MTLA berada di level support Rp 342 dan resistance Rp 430 per saham. William  merekomendasikan speculative buy  MTLA dengan target Rp 430.

Emiten-emiten di sektor properti dan real estat beradu strategi untuk mendulang prapenjualan dan laba bersih yang moncer pada tahun ini. Meski demikian, prospek emiten di sektor ini masih dibayangi oleh insentif perpajakan, era suku bunga tinggi, dan daya beli konsumen. Berdasarkan data yang dihimpun Bisnis, sebanyak 10 emiten properti membukukan perolehan laba bersih yang cukup variatif pada kuartal I/2024. PT Bumi Serpong Damai Tbk. (BSDE) menjadi emiten yang paling moncer dengan lonjakan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar 62,55% secara year-on-year (YoY) menjadi Rp1,43 triliun. Selain BSDE, PT Summarecon Agung Tbk. (SMRA) dan PT Ciputra Development Tbk. (CTRA) juga mampu memperbesar pundi-pundi cuan pada 3 bulan pertama 2024. Pada periode tersebut, Laba bersih SMRA tumbuh 62,45% YoY menjadi Rp441,39 miliar dan laba bersih CTRA meningkat 17,08% secara tahunan menjadi Rp483,39 miliar. PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk. (PANI) dan PT Pakuwon Jati Tbk. (PWON) justru membukukan penurunan laba bersih pada kuartal I/2024. Sementara itu, PT Lippo Karawaci Tbk. (LPKR) milik keluarga Riady justru berbalik rugi. 

Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta menyatakan ada beberapa sentimen positif yang akan menaungi sektor properti. Pertama, penerapan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP). Kedua, adanya peluang kebijakan pelonggaran suku bunga The Fed pada akhir tahun ini yang berpotensi mendorong penurunan BI Rate. Senada, Head Customer Literation and Education Kiwoom Sekuritas Indonesia Oktavianus Audi menuturkan ekspektasi pemangkasan suku bunga The Fed menjadi angin segar untuk properti karena membuka jalan normalisasi suku bunga pinjaman setelah terjadi kenaikan. Kiwoom merekomendasikan beli untuk saham CTRA dengan target harga Rp1.330, SMRA Rp780, dan BSDE dengan target harga Rp1.370. Sebelumnya, Direktur BSDE Hermawan Wijaya menyampaikan manajemen cukup optimistis dapat meraih target marketing sales Rp9,5 triliun pada 2024. Hal itu seiring dengan realisasi prapenjualan yang tembus Rp2,2 triliun pada kuartal I/2024. 

Terpisah, Presiden Direktur PANI Sugianto Kusuma mengatakan perseroan terus berupaya melakukan inovasi dan meluncurkan produk-produk yang sesuai dengan permintaan pasar yang akan ditranslasikan menjadi target marketing sales. Pada kuartal I/2024, PANI mengantongi prapenjualan Rp1,5 triliun atau 27% dari target Rp5,5 triliun sepanjang tahun ini. Sementara itu, LPKR mencatat prapenjualan sebesar Rp1,5 triliun pada kuartal I/2024. Pencapaian tersebut setara 28% dari target marketing sales LPKR tahun ini yang mencapai Rp5,37 triliun.Group CEO LPKR John Riady mengatakan LPKR terus memperkuat posisinya di segmen pasar pemilik rumah perdana dengan merilis lebih banyak unit di Park Serpong dan di Lippo Cikarang Cosmopolis.

Saham-saham perusahaan properti di China melonjak. Perubahan kebijakan soal pembelian rumah menjadi pemicunya. Pemerintah daerah di sana diminta membeli rumah-rumah kosong, lalu disewakan kepada warganya. Dalam rapat, Jumat (17/5) Wakil PM China He Lifeng mendorong pemda membeli rumah kosong di daerah masing-masing dengan harga yang tak merugikan pemerintah ataupun pengembang. Langkah itu adalah kebijakan baru pemerintah mengatasi krisis sektor properti China. Dampaknya, Hang Seng Mainland Properties Index mencatat kenaikan 14,3 % dibandingkan dengan hari sebelumnya. Saham salah satu pengembang itu, Sino-Ocean, melonjak 88,2 %. Sementara saham CIFI, pengembang lain, naik 47,59 %. Dilaporkan media China, Global Times, ada tiga kebijakan penting soal pembelian rumah di China.

Pertama, Bank Sentral China memangkas acuan bunga kredit pemilikan rumah (KPR). Pada akhir Februari 2024, bunga acuan KPR ditetapkan 3,95 % atau turun 25 basis poin. Kebijakan kedua, pemda diizinkan membeli rumah-rumah yang belum laku di sejumlah kota. Selanjutnya, rumah-rumah itu bisa disewakan kepada warga yang belum mampu membeli rumah. Pemerintah Kota Hangzhou di Zhejiang, China, misalnya, menganggarkan hingga 1 triliun USD untuk membeli rumah-rumah kosong. Mayoritas rumah yang dibeli berada di Distrik Lin’an. Sebelumnya, Hangzhou juga mengumumkan pembelian rumah kosong di distrik lain. Hangzhou merupakan pusat Alibaba dan raksasa otomotif Geely. ”Pembelian rumah, lalu disewakan kepada warga, akan menyelesaikan beberapa persoalan sekaligus. Kebijakan itu akan mengatasi masalah pendanaan di sejumlah pengembang. Kebijakan tersebut juga menyelesaikan masalah keterbatasan rumah bagi banyak warga,” tutur Song Ding, peneliti di China Development Institute. (Yoga)

Pemerintah China pada Jumat (17/05/2024) mengumumkan langkah-langkah bersejarah dengan menstabilkan sektor propertinya yang dilanda krisis.  Diantaranya pendanaan ekstra sebesar 1 triliun yuan (US$ 138 miliar) yang difasilitasi bank sentral, pelonggaran aturan KPR, dan pembelian sejumlah apartemen oleh pemerintah daerah. Para investor berharap tindakan itu sebgaai tanda awal dari intervensi pemerintah yang lebih tegas untuk  mengopensasi penurunan permintaan aparteman baru dan lama, juga memperlambat penurunan harga  serta mengurangi stok rumah yang tidak terjual. Kalangan analis sendiri sudah lama menyerukan agar pemerintah turun tangan dengan melakukan pembelian sendiri guna menopang yang sempat menyumbang seperlima dari PDB dan tetap menjadi hambatan utama bagi negeri Tirai bambu. (Yetede)

Tempat tinggal, apapun bentuk dan ragamnya— landed atau non landed house, merupakan kebutuhan primer manusia. Kekhasan harga yang kian tak terjangkau untuk sebagian orang merupakan pengeluaran terbesar sepanjang hidup. Untuk menyiasati, industri perbankan saat ini banyak menawarkan fasilitas KPR dengan tenor panjang sampai 30 tahun, bahkan 35 tahun. Strategi ini sekiranya cocok didesain bagi kaum muda yang masih mengalami keterbatasan pendapatan. Memang banyak perdebatan dengan panjangnya tenor ini, di mana akumulasi beban bunga pasti semakin besar. Namun, ini merupakan jalan terbaik saat banyak generasi muda susah memiliki properti. Secara makro industri KPR nasional—yang nyata berkorelasi atau trickle down effect ke industri pendukung lain—masih terbatas sumbangannya pada PDB. Data dari CEIC mengatakan bahwa rasio sumbangan KPR terhadap PDB Indonesia hanya 3%, masih kalah dibanding peers seperti Thailand sebanyak 22,3%, atau bahkan Malaysia sebesar 38,4%. Pemangku kebijakan, misalnya BI, terus mencermati hal ini. Terlebih sektor kredit atau pembiayaan perumahan memiliki daya ungkit tinggi dalam perekonomian. Selain daya ungkitnya yang sarat akan padat karya padat modal, pemilihan sektor perumahan ini beralasan, mengingat risiko kredit reratanya yang relatif terjaga sebesar 3% s/d 4% dalam 4 tahun belakangan. 

Hal tersebut disertai pertumbuhan penjualan sektor perumahan yang relatif terakselerasi secara baik, terlebih pasca-pandemi. Khusus untuk tahun lalu, data menunjukkan pertumbuhan KPR cukup menggembirakan dengan rerata pertumbuhan 12% yoy, yang merupakan raihan angka tertinggi sejak 2019. Dilihat dalam rentang 5 tahun serta dari segi ukurannya, KPR rumah tapak menengah (> 21 - 70) mendominasi pertumbuhan penjualan dibandingkan tapak kecil ( 21) maupun besar (> 70) yang keduanya sempat terkoreksi dalam saat pandemi. Saat ini ketiganya berangsur membaik dengan perkembangan berturut-turut 8,42% yoy, 47,43% yoy, dan 18% yoy. Membaca data Survei Harga Properti Residensial (SHPR) BI terkini, di mana penjualan properti residensial pada triwulan IV 2023 meningkat 3,27% yoy dibanding triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar 6,59% yoy, menjadi premis bahwa angka penjualan rumah masih akan tetap kuat. Pun, KPR diproyeksikan akan tetap tumbuh pada 2024, mengingat dari total seluruh pembelian rumah, 75,89% didanai dengan skema KPR. Data paling baru, yakni Survei Konsumen 2024, menguatkan premis tersebut. 

Salah satu komponen pembentuk survei yaitu indeks pembelian barang tahan lama, termasuk di dalamnya properti, pada Maret 2024 sebesar 111,4 yang meningkat dibanding bulan sebelumnya 110,6. Dari sisi moneter, industri perbankan yang dinilai berperan aktif menyalurkan pembiayaan atau kredit kepada sektor bermultiplier effect seperti properti, memperoleh insentif melalui skema kebijakan KLM. Insentif likuiditas berbentuk pelonggaran kewajiban Giro Wajib Minimum (GWM) yang ada di BI diharapkan menjadi tambahan likuiditas perbankan yang nantinya akan kembali disalurkan dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Data per April 2024 menyebut, realisasi KLM memberikan tambahan likuiditas perbankan sebesar Rp81 triliun sehingga total insentif menjadi Rp246 triliun. Diproyeksikan, sampai akhir 2024 tambahan likuiditas dari KLM dapat mencapai Rp115 triliun, sehingga secara total insentif yang diberikan menjadi Rp280 triliun.