Properti
( 407 )Menggantang Nasib Bisnis Properti
Banyak kalangan salah kaprah memprediksi ihwal kebijakan suku bunga acuan yang diputuskan oleh Bank Indonesia (BI) pada Rabu (24/4). Sejumlah analis, ekonom kawakan, hingga pelaku pasar sempat penuh percaya diri BI akan mengeksekusi pelonggaran moneter melalui pemangkasan suku bunga acuan (BI Rate). Kenyataannya justru 180 derajat berbeda. BI secara tak terduga menaikkan BI Rate 25 basis poin menjadi 6,25% dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) itu. Biasanya, prediksi para analis dan pelaku pasar jarang meleset perihal dinamika BI Rate. Namun, apa lacur. Kenaikan BI Rate sekonyong-konyong mengubah konstelasi pasar keuangan di dalam negeri. Menaikkan suku bunga acuan berarti akan memberi dampak ke berbagai sektor. Ekspansi dunia usaha terhambat dan spending konsumen juga menciut. Industri keuangan juga menaruh waswas dalam memutar kredit. Keadaan ini dikhawatirkan dapat membuat geliat ekonomi kembali melempem pada 2024.
Apalagi, intervensi otoritas untuk penguatan rupiah belum banyak membuahkan hasil signifikan dan malah cenderung terus menggerogoti cadangan devisa (cadev) negara. Posisi cadev pada Januari 2024 masih sebesar US$145,1 miliar. Namun, posisi itu menyusut menjadi US$140,4 miliar pada Maret 2024. Industri properti, yang merupakan pilar penting perekonomian nasional, menjadi sektor yang dipastikan terpukul berat akibat kebijakan BI tersebut. Sebelumnya, sektor properti sudah terlilit oleh suku bunga KPR yang tinggi. Industri properti, yang secara langsung mendukung sektor riil dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi melalui 174 subsektor industri terkait, mulai menghadapi risiko penurunan serapan pasar. Padahal, properti memainkan peranan penting dalam penyerapan tenaga kerja, dengan sekitar 19 juta pekerja yang berkelindan. Kenaikan suku bunga pinjaman idealnya tidak melebihi rasio kenaikan BI Rate itu sendiri, untuk menghindari pembebanan yang berlebihan kepada konsumen. Namun, apabila kenaikan suku bunga KPR benar-benar terjadi, jumlah transaksi properti dipastikan merosot sehingga memperlambat pemulihan pasar perumahan yang belum stabil.
Dalam menghadapi tantangan tersebut, Harian ini berpendapat bahwa perluasan kebijakan insentif likuiditas makroprudensial yang dijadwalkan mulai 1 Juni 2024 dapat memberikan angin segar. Kebijakan ini bertujuan agar pertumbuhan kredit di sektor prioritas, termasuk real estat dan konstruksi tetap terjadi. Dengan memasuki periode suku bunga yang lebih tinggi, pasar properti mungkin akan mengalami penyesuaian. Namun, prospek penyaluran kredit, khususnya untuk segmen KPR, masih terbilang prospektif. Bank dan lembaga keuangan harus terus berusaha menemukan keseimbangan antara pertumbuhan kredit dan risiko kredit dalam kondisi pasar yang menantang.
PAMERAN PROPERTI : APLN Gencar Pasarkan Tenjo
PT Agung Podomoro Land Tbk. (APLN) terus memasarkan proyek baru Bukit Podomoro Tenjo di Banten dengan menargetkan kinerja prapenjualan atau marketing sales bisa menembus Rp800 miliar sepanjang tahun ini. Chief Marketing Officer Kota Podomoro Tenjo Zaldy Wihardja, menuturkan target tersebut dibidik seiring dengan tren penjualan Bukit Podomoro Tenjo yang terus membaik pascapandemi Covid-19 hingga Pemilu 2024. “Sepanjang 2024 sih target kita sekitar Rp800 miliar,” tuturnya dalam pameran properti APLN di salah satu mal Jakarta Barat, Selasa (23/4).
Perinciannya, tiga produk yang dipasarkan pada pameran yang digelar APLN kali ini yakni tipe Deluxe yang berukuran 6 x 10 m2dan 6 x 15 m2 dengan harga Rp270 jutaan yang dapat dicicil hingga 20 tahun dengan angsuran mulai Rp1,8 juta. Corporate Marketing Director Agung Podomoro Land Agung Wirajaya menambahkan APLN telah menjual hampir 6.000 unit rumah tapak di proyek Kota Podomoro Tenjo. Pencapaian itu merupakan akumulasi penjualan sejak Kota Podomoro Tenjo resmi diluncurkan pada Agustus 2020.
Di samping itu, Agung mengeklaim penjualan Kota Podomoro Tenjo tidak terdampak dengan sentimen pelaksanaan Pemilu 2024 yang rampung dilaksanakan.
Pada tahap pertama, pembangunan Kota Podomoro Tenjo difokuskan pada lahan seluas 150 hektare.
Permintaan Properti Ramah Lingkungan Terus Meningkat
DAMPAK KONFLIK TIMUR TENGAH : PENGEMBANG PROPERTI WAIT AND SEE
Pengembang properti mewaspadai dampak eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah bakal mengerek naik harga properti seiring penggunaan material dari luar negeri yang sensitif terhadap kurs. Menahan ekspansi dan menghabiskan stok menjadi salah satu strategi. Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Real Estat Indonesia (DPP REI) Bambang Ekajaya mengatakan gejolak geopolitik sangat berdampak pada biaya pembangunan properti lantaran komponennya menggunakan material dari luar negeri yang pembayarannya menggunakan dolar Amerika Serikat (AS). Efek utama dari perang juga berdampak pada sektor energi yang mengerek harga minyak tembus kembali di level US$100 per barel. Hal ini sangat dikhawatirkan oleh pengembang properti karena akan berdampak pada biaya transportasi pengangkutan bahan material.
Kenaikan biaya konstruksi properti nantinya akan berimbas pada daya beli masyarakat khususnya kalangan menengah ke atas. Menurut Bambang, investor akan menahan diri atau wait and see dalam menyikapi kondisi ekonomi global. Bambang memproyeksikan biaya konstruksi mengalami kenaikan 10% yang akan mengerek harga properti bakal naik sebesar 5%. Meskipun demikian, pengembang akan menahan diri untuk menaikkan harga properti. Meski demikian, pengembang juga akan menahan ekspansi pengembangan proyek baru dan memilih untuk menghabiskan stok produk properti yang ada.
Hal senada disampaikan oleh CEO PT Leads Property Services Indonesia Hendra Hartono bahwa dampak langsung dari memanasnya perang di sejumlah negara berdampak ke bahan bakar minyak. Kenaikan harga BBM ini tentu berimbas pada kenaikan bahan bangunan yang turut mengerek biaya konstruksi properti. Di sisi lain, melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS akan berpengaruh terhadap kenaikan besi, baja, mekanikal elektrikal seperti genset, AC, lift, dan escalator. Selain itu, berdampak pada bahan finishing import seperti marmer, sanitair, lampu, dan lain sebagainya. Menurut Hendra, segmen kalangan yang berimbas akibat ketegangan politik dan tekanan nilai tukar rupiah yakni berhubungan dengan high rise building seperti apartemen middle low karena tetap membutuhkan besi, baja, dan mekanikal elektrikal impor.
Chief Economist The Indonesia Economic Intelligence (IEI) Sunarsip berpendapat gejolak nilai tukar dan kenaikan harga minyak ini diperkirakan hanya temporer karena respons sesaat pasca meningkatnya ketegangan antara Iran-Israel. Konflik Iran-Isarel diperkirakan tidak berlanjut dan tidak meluas. Hal ini karena pasca-Iran melakukan serangan balasannya, Israel sepertinya menahan diri untuk melakukan serangan ke Iran. “Dengan demikian, saya memperkirakan, nilai tukar Rupiah akan kembali menguat ke level di bawah Rp16.000 per US$ dalam 1 bulan ke depan. BI juga tampaknya, sudah melakukan intervensi pasar sehingga, potensi penguatan rupiah akan semakin besar,” jelanya. Dia menilai pengembang akan berpikir ulang untuk menaikan harga jual propertinya. Pasalnya, daya beli masyarakat masih terbatas dan indeks penghasilan masyarakat masih belum pulih sehingga jika pengembang menaikan harga properti maka akan merugikan developer sendiri. Dari sisi penjualan, segmen rumah tapak dan apartemen tipe menengah ke bawah akan mengalami pertumbuhan tinggi di tengah tekanan geopolitik.
Namun, untuk properti hunian komersial dan apartemen menengah ke atas akan mengalami pertumbuhan penjualan yang terbatas. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menuturkan adanya ketegangan geopolitik dan melemahnya nilai tukar rupiah berdampak pada industri properti Tanah Air. Hal itu meningkatkan biaya bahan biaya bahan baku konstruksi terutama bahan baku dengan konten impor yang tinggi seperti besi, kaca dan keramik. Terpisah, Senior Research Advisor Knight Frank Indonesia Syarifah Syaukat menuturkan gejolak geopolitik tidak berdampak secara langsung terhadap pertumbuhan properti di Indonesia mengingat sektor properti di Indonesia masih didominasi oleh konsumen lokal baik individu maupun perusahaan.
Bisnis Residensial Masih Potensial
Desain Rumah Subsidi yang Tahan Gempa dan Hijau Disiapkan
Kementerian PUPR segera meluncurkan acuan desain rumah sederhana
yang tahan gempa dan lebih ramah lingkungan. Konsep baru rumah bagi masyarakat
berpenghasilan rendah itu diklaim tetap terjangkau dan sesuai dengan patokan harga
rumah bersubsidi. Desain prototipe atau purwarupa rumah sederhana untuk masyarakat
berpenghasilan rendah diperlukan dalam rangka mendukung kemudahan perizinan
bagi pelaku usaha pada tahap permohonan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi
perumahan masyarakat berpenghasilan rendah.
Dirjen Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto
mengemukakan, regulasi terkait desain prototipe rumah sederhana bagi masyarakat
berpenghasilan rendah kini dalam tahap harmonisasi. Kelebihan desain, antara
lain, tahan gempa, memasukkan unsur bangunan ramah lingkungan, dan prototype lainnya
yang memudahkan perizinan. Pihaknya berharap surat edaran terkait penerapan
desain rumah sederhana tersebut segera diterbitkan.
Pengembangan desain prototipe rumah sederhana dilakukan
dengan menjaring usulan desain dari asosiasi dan pelaku pembangunan perumahan,
diikuti proses verifikasi sehingga terpilih desain yang secara teknis memenuhi keandalan.
Harga jual rumah dengan desain tersebut juga memenuhi patokan harga rumah subsidi.
Nantinya seluruh pengembang rumah bersubsidi wajib mengikuti desain acuan
tersebut. Penetapan desain prototipe rumah sederhana adalah melalui surat edaran
Dirjen Perumahan dan pencantuman desain ke dalam Sistem Informasi Manajemen
Bangunan Gedung (SIMBG) yang diterbitkan Kementerian PUPR. (Yoga)
Para Pengembang Properti Kumpulkan Pendapatan Rp 97,46 Triliun
Polemik Kampung Bayam Berlanjut
Kelompok Tani Kampung Bayam Madani memprotes penangkapan
Muhammad Furqon terkait polemik Kampung Susun Bayam di Jakut. PT Jakarta Propertindo
(Perseroda) selaku pengelola kampung yang disebut Hunian Pekerja Pendukung Operasional
Jakarta International Stadium, menyerahkan proses hukum ke Polres Metro Jakut.
Polisi menangkap Ketua Kelompok Tani Kampung Bayam Madani, Furqon, Selasa (2/4).
Istri Furqon, Munjiah, menyaksikan penangkapan suaminya. Munjiah sempat dibawa
ke kantor polisi dan dipulangkan pada pukul 22.00. Penangkapan ini tak lepas dari
polemik antara warga Kampung Bayam dan Jakarta Propertindo.
Puncaknya, Jakarta Propertindo melaporkan empat warga,
termasuk Furqon, ke Polres Metro Jakut karena dianggap telah menerobos masuk ke
kawasan pekarangan rumah susun. ”Polisi masuk ke dalam rumah dan menangkap Furqon.
Saya juga dibawa,” kata Munjiah, Rabu (3/4). Munjiah menanyakan alasan penangkapan
tersebut dan polisi menjawab jika nanti akan dijelaskan di kantor polisi. Dia menyayangkan
penangkapan tanpa menunjukkan surat tugas dan Furqon diperlakukan bak seorang
teroris. ”Sampai saat ini belum pernah ada mediasi dan belum ada solusi yang
tepat serta tidak ada mediasi yang obyektif dan netral yang berpihak kepada warga,”
kata Munjiah.
Pendamping warga Kampung Bayam, Yusron, menambahkan, ”Yang
terjadi, laporan naik tingkat ke penyidikan hingga status saksi menjadi
tersangka dan yang menjadi tersangka hanya Furqon,” kata Yusron. Menurut dia,
Furqon menolak surat pemanggilan karena penyelidikan tidak disertai bukti yang
cukup. Akhirnya,Furqon dijemput paksa Selasa malam. ”Kami memandang tindakan kepolisian
ini sudah melampaui batas prosedur maupun sisi kemanusiaan atas nama Pemprov
DKI Jakarta,” kata Yusron.
Atas polemik yang terjadi, Pemprov DKI Jakarta berencana
membangun rusun baru di Tanjung Priok, Jakut, bagi warga Kampung Bayam.
Pembangunan ditargetkan mulai Januari 2025 dan tuntas akhir 2025. Pj Gubernur
DKI Heru Budi Hartono, Rabu (24/1), menyampaikan rencana pembangunan rusun baru
di Kecamatan Tanjung Priok dengan jumlah 150-200 unit hunian. Rusun tersebut ditujukan
bagi warga terprogram dan warga Kampung Bayam, sebagai solusi terbaik yang bisa
diberikan pemerintah untuk menyelesaikan polemik Kampung Bayam. Namun,
pemerintah belum menyosialisasikan pembangunan rusun baru kepada warga. (Yoga)
Pembangunan Huntap Sulsel Serap Anggaran Rp 1,05 Triliun
Rumah di Jakarta dan Bali Diminati Asing
Bali dan Jakarta menjadi wilayah yang paling diminati warga
negara asing untuk memiliki properti di Indonesia. Hingga triwulan I
(Januari-Maret) 2024, permintaan properti oleh warga negara asing terus
meningkat, meliputi rumah tapak, tanah, dan apartemen. Head of Research
Rumah123 Marisa Jaya, dalam keterangan pers, Senin (1/4) mengatakan, dalam satu
dekade terakhir, kebijakan kepemilikan properti oleh warga negara asing (WNA)
di Indonesia semakin fleksibel. Fleksibilitas dalam kebijakan dan regulasi
pemerintah membuka peluang baru bagi industri properti untuk menarik minat pasar
WNA.
Rumah123 mencatat, selama triwulan I-2024, pencarian tertinggi
oleh WNA terdapat pada segmen hunian harga Rp 1 miliar-Rp 3 miliar, yakni 34,7
%, diikuti harga Rp 400 juta-1 miliar (25,7 %). Hunian dengan harga di atas Rp
5 miliar juga mencatatkan persentase yang cukup tinggi, yaitu 18 %. Sepanjang
tahun 2023, terdapat 10 wilayah paling diminati pencari properti berkebangsaan
asing. Popularitas tertinggi adalah di wilayah Jaksel, Badung (Bali), dan Tangerang
(Banten), diikuti oleh Bandung, Jabar, Batam, Jakut, Denpasar, Jakpus, dan Surabaya.
Permintaan properti oleh warga asing melonjak terutama di
Badung, Bali, 92,1 %, dibandingkan tahun 2022, Denpasar naik 81,3 %, Surabaya
meningkat 49,6 %, dan Jakut 46 % secara tahunan. ”Pertumbuhan permintaan
properti dari WNA di tahun 2023 mengalami perkembangan pesat dibandingkan tahun
2022. Potensi pasar WNA diharapkan semakin mempercepat pertumbuhan dan kemajuan
industri ini lebih baik di tahun 2024,” ujar Marisa, dalam keterangan pers. Ketua
Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Perusahaan Real Estat Indonesia (REI) Bali
Gede Suardita, mengemukakan, permintaan properti oleh warga asing di Bali terus
meningkat sejak terbitnya regulasi yang memudahkan properti bagi WNA. Pembelian
properti oleh warga asing dilakukan terutama untuk vila. (Yoga)
Pilihan Editor
-
Beban Bunga Utang
05 Aug 2022 -
The Fed Hantui Pasar Global
26 Jul 2022









