Developer properti siap memacu lagi penjualan rumah dan apartemen setelah keluarnya aturan insentif pajak pertambahan ditanggung pemerintah untuk rumah dan rumah susun pada 2024. Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto mengatakan kelanjutan insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) bakal memberikan kepastikan kepada developer properti. Kelanjutan insentif PPN DTP tahun ini ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 7/2024 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2024. “PMK itu kan memberikan kepastian, memberi percepatan sehingga apa yang menjadi target pemerintah dengan kebijakan PPN DTP bisa terlaksana,” katanya kepada Bisnis, Selasa (20/2). Menurutnya, REI akan menginisiasi agar pemerintah melakukan perpanjangan periode PPN DTP jika diperlukan seiring dengan penyaluran insentif PPN DTP yang sempat tersendat. Hal itu dilakukan untuk mengoptimalkan anggaran yang telah disiapkan pemerintah untuk mendongkrak penjualan di pasar properti. Joko menjelaskan REI sempat bersurat ke Kementerian Keuangan terkait dengan realisasi penekenan regulasi PPN DTP tahun anggaran 2024 yang molor. Bukan tanpa alasan, sejumlah pengembang properti menyampaikan molornya implementasi PPN DTP 2024 berdampak pada penjualan rumah dan apartemen. Salah satu developer properti yang mengeluhkan tertundanya insentif PPN DTP tahun anggaran 2024 adalah Sinar Mas Land. Vice President of Commercial National Sinar Mas Land Christine Natasha Tanjungan menyebutkan penundaan regulasi PPN DTP 2024 berdampak pada performa penjualan perseroan. 

Kementerian Keuangan resmi merilis edaran PMK No. 7/2024 yang resmi ditandatangani Menteri Keuangan Sri Mulyani pada 12 Februari 2024. PMK No. 7/2024 merupakan kelanjutan pemberian insentif perumahan yang telah berlangsung sejak November 2023. Secara substansi, tidak terdapat perubahan antara PMK No.7/2024 dan PMK 120/2023. Perbedaannya hanya mencakup perubahan realisasi tahun anggaran saja. Dalam Pasal 2 Ayat (1) PMK No. 7/2024 menyebut insentif PPN DTP diberikan untuk pembelian rumah tapak maupun rumah susun (rusun) yang memenuhi persyaratan, ditanggung oleh Pemerintah untuk Tahun Anggaran 2024. Pada Pasal 5 Ayat (1) PMK No. 7/2024, PPN ditanggung Pemerintah dapat dimanfaatkan untuk setiap satu orang pribadi atas perolehan satu rumah tapak atau satu satuan rumah susun. Secara lebih terperinci, masyarakat yang berhak mendapat PPN DTP adalah warga negara Indonesia yang memiliki nomor pokok wajib pajak atau nomor identitas kependudukan. Beleid baru itu juga menetapkan penyerahan rumah atau rusun yang tanggal berita acara serah terima mulai 1 Juli 2024 hingga 31 Desember 2024, sebesar 50% dari PPN yang terutang dari bagian dasar pengenaan pajak sampai dengan Rp2 miliar dengan harga jual paling banyak Rp5 miliar. Sri Mulyani telah menyiapkan anggaran senilai Rp2,96 triliun pada 2024 untuk kebutuhan PPN DTP sektor perumahan komersial itu.

Dewasa ini, hunian merupakan kebutuhan primer yang semakin sulit dijangkau. Harganya yang terus melejit telah membuat banyak orang, terutama generasi muda kelas menengah berpenghasilan tanggung, semakin berandai-andai akankah mereka dapat memiliki hunian layak untuk berteduh. Salah satu penyebab harga properti terus merangkak naik saban tahun ialah ketersediaan lahan yang makin hari makin susut. Hal ini tidak lepas dari pertumbuhan populasi penduduk. Ditambah, urbanisasi tak lagi dapat terbendung, mengakibatkan lahan-lahan di perkotaan semakin tergerus. Hukum pasar supply-demand pun berlaku, makin banyak permintaan, makin tinggi pula harga lantaran pasokan terbatas. Artinya, pertumbuhan demografi penduduk telah menciptakan permintaan yang tinggi. Sementara ketersediaan lahan terus menyusut. Di kawasan Sentul, Bogor, Jabar, pengembang menawarkan hunian yang dibanderol Rp 700 juta per unit. Bagi kalangan masyarakat berpenghasilan tanggung, kurang lebih Rp 8 juta per bulan, hunian tersebut cukup ideal. Namun, harga di level itu masih sulit dijangkau.

Alhasil, keinginan memiliki rumah itu berakhir menjadi angan semata. Dengan penghasilan tanggung, Septian (29), karyawan swasta di Jakarta, merasa pasaran harga hunian di wilayah Jabodetabek makin tak tergapai. Mau tidak mau, upaya untuk mendapatkan hunian ideal harus ditempuhnya dengan ”menyalakan” dua dapur. ”Dengan total pendapatan berdua sekarang, mungkin bisa berani ambil KPR (kredit pemilikan rumah) yang tenornya 15 tahun, dengan cicilan Rp 5 juta per bulan untuk harga  rumah di kisaran Rp 600 juta-Rp 700 juta. Akan tetapi, kalau masih bujang, belum berani ambil rumah, mending sewa atau indekos,” ujarnya saat ditemui di Jakarta, Minggu (18/2). Menurut dia, terdapat pilihan hunian lain yang harganya jauh lebih terjangkau. Namun, lelaki yang baru membangun rumah tangga tersebut harus mengorbankan jarak tempuh yang semakin jauh menuju tempat kerjanya. Artinya, ia harus mengalokasikan biaya transportasi untuk pergi-pulang bekerja. (Yoga) 

Melihat bisnis properti yang tumbuh, emiten saham properti langsung bersiap diri, misalnya PT Jababeka Tbk (KIJA). Emiten ini menargetkan pendapatan prapenjualan alias marketing sales sebesar Rp 2,5 triliun sepanjang tahun 2024. Menurut keterbukaan informasi KIJA di Bursa Efek indonesia (BEI), Selasa (13/2), sebesar Rp 1,15 triliun dari target tersebut berasal dari proyek di Cikarang. Rincian untuk proyek di Cikarang adalah Rp 750 miliar dari penjualan tanah matang dan bangunan industri. Lalu, Rp 400 miliar dari produk residensial dan komersial termasuk perusahaan patungan dan lainnya. "Sisanya, sebesar Rp 1,35 triliun berasal dari perusahaan patungan  di Kendal,” ujar Sekretaris Perusahaan KIJA, Muljadi Suganda. Ada tiga proyek utama KIJA yang menyumbang marketing sales di tahun 2023. Pertama, marketing sales dari Cikarang mencapai Rp 913,7 miliar dari lahan seluas 28,0 hektar. Terutama, berasal dari penjualan tanah matang 26,2 hektar (ha) senilai Rp 558,3 miliar. Kedua, proyek di Kendal, Jawa Tengah menyumbang marketing sales Rp 1,24 triliun yang berasal dari penjualan lahan 84,7 hektar. Angka ini meningkat 68% dibandingkan 2022 sebesar Rp737,2 miliar. Ketiga berasal dari proyek Tanjung Lesung dan lainnya. Di proyek tersebut menyumbang marketing sales di 2023 sebesar Rp 57,5 miliar. Analis Mirae Asset Sekuritas Indonesia, Tasrul Tanar speculative buy targetnya Rp 142 per saham.

Kalangan muda dari gen Z hingga milenial, termasuk kalangan wirausahawan bisa memiliki rumah lewat kredit  pemilikan rumah (KPR) syariah. Direktur Consumer PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Hirwandi Gafar mengatakan, pihaknya memiliki pembiayaan KPR BTN Syariah yang cocok bagi gen Z maupun milenial karena memiliki jangka waktu sampai 30 tahun. KPR tersebut, kata dia, dapat diakses oleh calon nasabah dengan semua jenis pekerjaan, mulai dari pekerjaan tetap, profesional, hingga wirausaha. "Para gen Z juga dapat memilih beragam hunian  karena kami memiliki puluhan ribu mitra  pengembang dengan berbagai jenis proyek rumahan. Dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-19 Unit Usaha Syariah Bank BTN dan HUT ke-74 BTN, kami juga menawarkan diskon biaya  proses yang menarik," tutur Hirwandi. Dia menjelaskan KPR BTN Syariah memiliki beberapa skema yakni skema berjenjang dengan  margin mulai 2,99%. KPR berskema syariah juga menawarkan  pilihan skema fix margin sampai lunas. (Yetede)

Federasi Realestat Dunia menawarkan solusi konkret mengatasi kemiskinan global dengan menawarkan solusi akses kepemilikan rumah yang terjangkau. Presiden Federasi Real Estat Dunia (International Real Estate Federation/FIABCI) Budiarsa Sastrawinata mengatakan FIABCI menawarkan sejumlah gagasan inovatif untuk pengentasan kemiskinan, mulai dari konsep perumahan terjangkau hingga rekomendasi kebijakan. Adapun, konsep perumahan terjangkau harus dilandaskan dari berbagai aspek dan bervariasi antarwilayah dan lanskap ekonomi. Tawaran gagasan inovatif itu disampaikan Budiarsa dalam agenda Partnership Forum of the Economic and Social Council 2024 (ECOSOC) di Kantor ECOSOC, Markas Besar PBB, New York pada akhir Januari 2024. Dia menyebutkan FIABCI juga memberikan rekomendasi kebijakan, advokasi kebijakan global untuk perumahan yang terjangkau dengan menekankan prinsip berkelanjutan secara finansial dan sosial. Di sisi lain, Budiarsa menyatakan pendekatan holistik dan berkelanjutan juga penting dengan mempertimbangkan keberlanjutan komunitas dan kota secara lebih luas, mendorong persaingan, inovasi, dan keunggulan pasar. Dalam acara tersebut, Presiden Dunia FIABCI diundang untuk berkontribusi pada diskusi panel mengenai Aksi Nyata SDG 1, yang mengangkat tema Memperkuat Agenda 2030 dan Memberantas Kemiskinan Pada Saat Krisis: Penyampaian Solusi berkelanjutan, berketahanan, dan inovatif. Diskusi membahas tiga tren utama yakni konsentrasi kemiskinan dan kesenjangan geografis, meningkatnya konflik, serta transformasi demografis.

Kalangan pengembang properti dan perbankan memprediksi penjualan rumah komersial dan subsidi tahun 2024 tumbuh berkisar 10-12%. Pertumbuhan itu didorong oleh stimulus yang dikeluarkan oleh pemerintah dan Bank Indonesia (BI), selain itu dipicu  oleh kebutuhan konsumen pengguna (end user) yang masih tinggi. Menurut Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Nixon Napitupulu, pemicu pertumbuhan terutama  didorong oleh stimulus pemerintah mulai dari kebijakan Pajak Pertambahan Nilai  (PPN DTP) hingga harga rumah Rp 5 miliar. Lalu, insentif biaya administrasi pengurusan rumah murah   untuk masyarakat berpenghasilan rendah sebesar Rp 4 juta dan pelonggaran rasio LTV/FTV Kredit/Pembiayaan Properti menjadi maksimal 100% untuk semua jenis property. Selain itu, masih adanya KPR subsidi. "Stimulus-stimulus ini yang menyebabkan pertumbuhan penjualan rumah yang tahun ini kita harapkan mencapai 12%," kata Nixon. (Yetede)

Kenaikan tarif pajak bumi bangunan (PBB) dinilai memberatkan perekonomian nasional. termasuk kalangan dunia usaha dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Karena itu, ketentuan tersebut sebaiknya ditunda dan dikaji ulang.  "Kenaikan tarif PBB sebesar 66,67% sangat memberatkan, karena itu harus ditunda. Untuk selanjutnya dilakukan kajian ulang  yang lebih mendalam dengan melibatkan seluruh stakeholder termasuk menyusun formula insentifnya," tegas Ketua Umum DPP Real estate Indonesia Joko Suranto di Jakarta baru-baru ini.  Hal senada dilontarkan oleh pengamat properti, Anton Sitorus. Dia menilai, saat ini bukan waktu yang tepat menaikkan tarif PBB mengingat perekonomian belum pulih akan memberatkan masyarakat," ujar Anton, kepada Investor Daily. "Ketika itulah sektor properti akan terdampak, penjualan akan menurun. Apalagi, saat ini, pasar properti juga belum pulih dan bangkit," kata Aton. (Yetede)

Pelaku usaha properti optimistis penjualan residensial pada tahun ini terkerek pada kisaran 10%—15%, sejalan dengan berlanjutnya program insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2024. Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Daniel Djumali mengatakan target itu sejalan dengan implementasi pembebasan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) periode November—Desember 2023 yang mampu mendongkrak penjualan perumahan.Akan tetapi, Daniel mempertanyakan keberlanjutan program insentif PPN DTP tahun anggaran 2024 setelah pemerintah tidak kunjung merilis instruksi pelaksanaan penerapan insentif itu. Menurutnya, payung hukum penerapan PPN DTP diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 120/2023 hanya mengatur realisasi pemberian PPN yang ditanggung pemerintah untuk tahun anggaran 2023. Khusus tahun ini, belum ada aturan turunannya. Alhasil, banyak developer properti yang menunda proses akad. Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) Joko Su ranto juga berkeyakinan sektor properti tumbuh mencapai 10% sepanjang 2024. Menurut perhitungan, dia menuturkan bahwa rata-rata pertumbuhan penjualan sektor properti sebesar 0,5%—0,75% per bulan karena terdorong implementasi insentif PPN DTP. Di samping itu, gelaran kontestasi politik juga dipercaya mengakselerasi geliat industri properti. Alasannya, Joko memprediksi bahwa setidaknya akan ada peningkatan uang beredar mencapai Rp200 triliun. Kebijakan fiskal pada sektor properti itu untuk mendongkrak ekonomi dalam negeri, mengingat industri properti memiliki efek berganda dan mampu menciptakan lapangan kerja yang juga cukup besar. Mengacu pada PMK 120/2023 Pasal 2 (1), insentif PPN DTP diberikan untuk pembelian rumah tapak maupun rumah susun yang memenuhi persyaratan, ditanggung oleh pemerintah untuk tahun anggaran 2023. Pemberian PPN 100% ditanggung pemerintah berlaku mulai November 2023 hingga Juni 2024 bagi rumah baru seharga Rp2 miliar. Untuk rumah dengan harga Rp5 miliar, hanya Rp2 miliar yang ditanggung 100%.

Ekonomi yang tengah tumbuh menyebabkan bisnis properti semakin menggeliat. Maka, PT Indonesian Paradise Property Tbk (INPP) menargetkan pendapatan bisa tumbuh di rentang 20% hingga 30% tahun ini. Target tersebut menurut Direktur Keuangan INPP, Surina berdasarkan atas sejumlah asumsi. Seperti pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan masih tumbuh kisaran 5%, "Namun kami tetap mewaspadai inflasi hingga kebijakan suku bunga,” terang Surina, dalam paparan publik, Senin (29/1). INPP juga mewaspadai sentimen geopolitik dari luar negeri, mengingat ada sekitar 25 pemilihan umum di berbagai negara pada tahun ini. Presiden Direktur INPP, Anthony Prabowo Susilo menambahkan, industri pariwisata dalam negeri yang mulai tumbuh menjadi angin segar bagi INPP. Maklum, emiten ini mempunyai sejumlah hotel serta pusat perbelanjaan. Anthony memproyeksi, kuartal pertama 2024 akan menjadi musim kunjungan yang rendah (low season). Kuartal pertama biasanya hanya menyumbang 18% dari  pendapatan INPP setiap tahun. Surina membeberkan alasan Bandung dan Semarang dipilih sebagai lokasi ekspansi INPP. Di Bandung, permintaan pelanggan ritel INPP untuk ekspansi cukup tinggi. Ditambah tingkat kunjungan mal di Bandung cukup tinggi, terlebih di akhir pekan. Untuk menunjang ekspansi bisnis tahun ini, INPP akan menggelontorkan belanja modal sekitar Rp 1 triliun. Porsi terbesar akan dialokasikan untuk sektor komersial dengan adanya proyek di Semarang dan Bandung.

Praktisi properti dan perbankan menilai bahwa sektor properti masih cukup cerah pada 2024. Faktor pendorong pertumbuhan tahun ini selain masih tingginya kebutuhan hunian, juga dipicu oleh sejumlah stimulus yang digulirkan pemerintah dan otoritas perbankan. Menurut Wakil Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) Oni pihaknya optimisme sektor properti cerah dan dapat memberikan kontribusi  banyak terhadap pertumbuhan perekonomian di Indonesia sepanjang tahun 2024. Kondisi tersebut ditunjang dengan masih dilanjutkannya sejumlah stimulus yang dilakukan pemerintah untuk mendorong permintaan rumah sejak 2023, seperti pelonggaran rasio LTV/FTV Kredit/Pembiayaan  Properti menjadi maksimal 100% untuk semua jenis properti. "Besarnya dukungan pemerintah ini dapat terlihat  pada pertumbuhan KPR Nasional hingga triwulan III/2023 telah tumbuh mencapai 12,66% yoy, sehingga pertumbuhan KPR hingga triwulan III/2023 telah tumbuh mencapai 12,66% yoy, sehingga pertumbuhan KPR terus mencapai dua digit sejak triwulan II/2023. Hal ini menjadikan sektor properti pada 2024 masih menjadi sektor  yang dapat memberikan kontribusi  besar terhadap pertumbuhan perekonomian di Indonesia," kata Oni Febriarto di Jakarta. (Yetede)