Pemprov DKI Jakarta menjanjikan kelonggaran biaya sewa rusun bagi warga relokasi. Namun, warga belum mendapat informasi tentang kebijakan ini. Warga membutuhkan kepastian, termasuk soal tempat berusaha, guna memulihkan kondisi ekonominya. Pada November 2023, Pemprov DKI Jakarta mengeluarkan Pergub No 36 Tahun 2023 tentang Pemberian Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Bunga Terlambat Bayar kepada Wajib Retribusi dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Pascapandemi Covid-19. Artinya, penghuni rusun kembali membayar biaya sewa setelah gratis selama pandemi Covid-19. Akan tetapi, warga relokasi dari Rusunawa Marunda ke Rusun Nagrak di Jakut keberatan dengan kembali normalnya biaya sewa itu. Mereka terdiri atas 451 keluarga yang direlokasi karena kondisi rusun dinilai sudah tidak layak untuk dihuni pada 30 Agustus 2023.

Sekda DKI Jakarta Joko Agus Setyono memastikan sudah ada kelonggaran biaya sewa bagi warga relokasi ke Rusun Nagrak. ”Ada kelonggaran tarif rusun dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta. Kelonggaran mengikuti perjanjian sebelumnya,” ujar Joko, Selasa (19/12). Kesepakatan relokasi, antara lain, warga nantinya harus membayar biaya sewa Rp 505.000 sampai Rp 765.000 per bulan. Biaya ini lebih tinggi daripada sewa Rusunawa Marunda sebesar Rp 144.000 per bulan. Selain itu, pemerintah juga menyediakan lapak dagangan bagi warga relokasi. Namun, lapak ini belum selesai dibangun sehingga warga yang sebagian besar berjualan tidak punya pendapatan harian. (Yoga)

Badai pandemi Covid-19 sempat melemahkan denyut bisnis properti sepanjang 2020-2021. Jejak-jejak pelemahan pun masih  tersisa pada 2022. Pelemahan terjadi sebagai buntut perhatian publik terhadap masalah kesehatan ketimbang urusan lain. Terutama pada 2020. Linglungnya seluruh pemerintah dunia menghadapi pandemi Covid-19 praktis berimbas ke seluruh sendi kehidupan di permukaan bumi. Terhentinya aktivitas ekonomi dan impor, terhentinya perjalanan bisnis maupun wisata mewarnai sepanjang 2020. Dunia usaha yang mati suri itu berujung kepada penurunan daya beli kebanyakan masyarakat di Indonesia. Otomatis niat orang membeli rumah maupun produk properti lainnya ikut berhenti juga. Sektor properti, termasuk rumah tapak komersial dan rumah subsidi tak bisa lepas dari suramnya perekonomian akibat badai pandemi Covid-19. Saat pandemi Covid-19 mereda, roda usaha perlahan bergulir.  Denyut pertumbuhan sektor properti tahun ini dapat dirasakan dari pendapatan 80 emiten properti yang melantai  di Bursa Efek Indonesia  yang bertumbuh 4,38% per akhir September 2023. Mengutip laporan keuangan masing-masing emiten itu, per akhir September 2022 pendapatan tercatat masih Rp 66,56 triliun, namun kini menjadi Rp69,48 triliun (Yetede)

PT Pakuwon Jati Tbk (PWON) membidik target marketing sales atau pendapatan pra penjualan tahun 2024 senilai senilai Rp 1,5 triliun. Target tersebut lebih tinggi dari proyeksi perolehan marketing sales tahun ini yang sebesar Rp 1,35 triliun. Director and Corporate Secretary Pakuwon Jati, Minarto Basuki mengatakan, prospek bisnis properti di tahun depan cukup menjanjikan. Bergulirnya insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) menjadi salah satu faktor yang menopang pertumbuhan bisnis properti tahun depan. "Insentif PPN DTP membuat prospek properti di tahun 2024 kami prediksi lebih baik dibandingkan tahun ini," ungkap Minarto kepada KONTAN, Jumat (15/12). Sebagai tambahan informasi, PPN DTP adalah insentif untuk pembelian rumah seharga Rp 2 miliar hingga Rp 5 miliar. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 120 Tahun 2023 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2023. PWON sendiri punya cukup banyak stok unit rumah dan apartemen yang memenuhi kriteria insentif tersebut. Direktur PT Pakuwon Jati Tbk (PWON) Ivy Wong sebelumnya mengatakan, inventory stock atau persediaan rumah milik PWON masih ada Rp 1,15 triliun yang siap jual dan bisa serah terima sebelum Juni 2024. PWON optimistis insentif PPN tersebut bisa mengerek penjualan di kuartal IV ini, dan berlanjut hingga tahun depan. Jika melihat kinerja keuangan selama sembilan bulan tahun ini, PWON berhasil membukukan pendapatan bersih sebesar Rp 4,56 triliun hingga kuartal III 2023. Sementara total bank tanah atau land bank yang dimiliki oleh perseroan ini sampai dengan kuartal III 2023 atau hingga akhir September 2023 tercatat sebesar 481,7 hektare (ha). "Sekitar 11% dari total land bank tersebut sedang dikembangkan pada tahun berjalan, yaitu proyek Pakuwon Mall Bekasi, Pakuwon City Mall Surabaya Extension, dan landed house di Pakuwon City dan Grand Pakuwon Surabaya," kata Minarto. Selain menggenjot bisnis properti, PWON juga akan semakin fokus di bisnis perhotelan. PWON menargetkan, bisa membangun hingga 3.997 unit kamar hotel di tahun 2030 mendatang. Artinya, akan ada tambahan jumlah kamar sebesar 75% hingga tahun 2030. Adapun jumlah kamar saat ini tercatat sebanyak 2.284 kamar.

Emiten properti, PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE) optimistis dengan kinerja dan iklim bisnis properti tahun 2024 mendatang. Diantara peluang yang dilirik adalah, adanya insentif pajak bagi pembeli properti. Hermawan Wijaya Direktur BSDE bilang, diterbitkannya insentif Pajak Pertambahan Nilai atas Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah (PPNDTP) untuk tahun anggaran 2024. Ia juga melanjutkan, saat ini pihaknya memiliki bank tanah (land bank) yang dapat dikembangkan sekitar 3.800 hektar. Selain itu, BSDE juga optimistis dapat meraih target yang ditetapkan di akhir 2023. BSDE memasang target pra penjualan atau marketing sales di angka Rp 8,8 triliun tahun 2023. Sementara itu, hingga kuartal III-2023 ,bagian dari kelompok properti Sinar Mas Land ini sudah berhasil mengamankan 77% dari target prapenjualan 2023 sebesar Rp 6,75 triliun. Angka tersebut meningkat 1% apabila dibandingkan dengan pencapaian periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 6,72 triliun. Hermawan menjabarkan segmen residensial sebagai segmen bisnis utama, berhasil membukukan prapenjualan Rp 4,47 triliun hingga akhir September 2023 atau setara 66% dari total prapenjualan. Adapun segmen komersial termasuk apartemen dan ruko mencatat prapenjualan sebesar Rp  2,28 triliun dalam sembilan bulan pertama 2023. Bila dikulik lebih jauh, penjualan unit residensial maupun komersial di kawasan kota mandiri BSD City mendominasi angka prapenjualan. Hingga akhir September 2023, penjualan unit properti di BSD City tercatat 75% terhadap keseluruhan angka prapenjualan. Selain BSD City, kawasan properti terintegrasi lainnya seperti Grand Wisata di Bekasi dan Kota Wisata di Cibubur turut memberikan kontribusi positif yakni masing-masing 11% dan 7% terhadap total prapenjualan.

Pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) di 2024 diperkirakan akan membuat investor cenderung wait and see dalam berinvestasi. Meski begitu, sejumlah insentif yang diberikan pemerintah termasuk ke sektor properti, diharapkan mampu mendorong kinerja emiten guna menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian global. Pemerintah memberikan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) 100% untuk pembelian properti dengan harga maksimal Rp 5 miliar dengan syarat serah terima unit harus terlaksana sebelum Juni 2024. Tahap kedua akan berlangsung dari Juli 2024 hingga Desember 2024 dengan memberikan iming-iming insentif PPN sebesar 50%. Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas Indonesia, Nafan Aji Gusta, mengatakan, insentif tersebut memberikan angin segar bagi emiten properti. Terlebih dengan kondisi perekonomian domestik yang cukup baik, hingga memungkinkan kenaikan kinerja para emiten. Analis Henan Putihrai Sekuritas Jono Syafei juga menilai insentif ini akan positif bagi sektor properti. Hingga kuartal III 2023, sejumlah emiten properti membukukan kinerja positif. Misalnya, PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE) mencatat pertumbuhan pendapatan 2,24% year-on-year (yoy) menjadi Rp 7,3 triliun, dan laba bersih naik 92,7% yoy hingga Rp 1,76 triliun. Research Analyst MNC Sekuritas Muhamad Rudy Setiawan memproyeksi, dengan adanya insentif dari pemerintah, marketing sales di 2024 dapat menyamai perolehan tahun ini. Walaupun ada risiko efek Pemilu dan Idul Fitri juga dapat menghambat kinerja marketing sales. Dari bisnis hotel, Rudy menilai baru akan pulih di kuartal II 2024. Di awal tahun, secara historis kinerja bisnis ini memang melandai. Sementara dari pusat belanja, MNC Sekuritas melihat tren keterisian tenant di Jakarta dan Jabodetabek di level 72,8% dan 70,4%. Oleh sebab itu, Henan Putihrai mempertahankan rating overweight untuk sektor properti. Jono memilih SMRA dan PT Ciputra Development Tbk (CTRA) sebagai pilihan utamanya.

Kinerja emiten properti di tahun 2024 diprediksi masih cenderung stagnan. Tergambar dari pencapaian pendapatan pra penjualan atau marketing sales sejumlah emiten properti. Analis Henan Putihrai Sekuritas, Jono Syafei menilai, pendapatan prapenjualan alias marketing sales emiten properti di tahun 2023 rata-rata cenderung flat, bahkan beberapa menurun. Salah satu penyebab adalah high base effect. Yakni penjualan emiten properti tahun lalu melonjak karena ada insentif pajak dari pemerintah dan suku bunga yang masih rendah. Sebagai gambaran, PT Metropolitan Land Tbk (MTLA) mengantongi marketing sales sebesar Rp 1,3 triliun hingga Oktober 2023. Pencapaian itu sekitar 73% dari target tahun 2023 yang sebesar Rp 1,8 triliun. Lantas PT Pakuwon Jati Tbk (PWON) mencatatkan marketing sales sebesar Rp 1,02 triliun hingga kuartal III 2023. Angka tersebut naik 39% secara kuartalan, yaitu Rp 420 miliar per kuartal II 2023. Sedangkan menurut Direktur PT Intiland Development Tbk (DILD), Archied Noto Pradono, pihaknya mencatatkan marketing sales hingga bulan September 2023 mencapai Rp 550 miliar. Sementara, target pendapatan pra penjualan Intiland di tahun 2023 sebesar Rp 2 triliun. Di sisi lain, pergantian pemerintahan setelah rangkaian Pemilu 2024 bisa mempengaruhi keputusan masyarakat untuk membeli properti baru. Sedangkan technical analyst Kanaka Hita Solvera, Andhika Cipta Labora justru melihat masih ada peluang b agi emiten properti bertumbuh. Penyebabnya, ada peluang penurunan suku bunga tahun depan yang bisa menjadikan sektor properti bergairah. Terlebih masih ada insentif pajak bagi sektor properti hingga pertengahan tahun depan. Inilah yang membuat DILD, menurut Archied menargetkan marketing sales tahun depan sama dengan tahun ini yang sebesar Rp 2 triliun. Dan tahun depan, di tengah sejumlah proyek yang tengah berajan, Intiland tengah menyiapkan proyek hunian baru yang siap dirilis pada semester I-2024.

Dukungan insentif untuk sektor perumahan atau properti terus diberikan pemerintah untuk menggairah sektor tersebut dan menopang kinerja pertumbuhan ekonomi.Diantaranya berupa dukungan fiskal atau insentif dari Kementerian Keuangan untuk sektor properti senilai Rp3,7 triliun untuk periode 2024 dan 2025.Mengutip keterangan resmi Kemenkeu, total perkiraan dari Rp3,7 triliun tersebut meliputi dukungan untuk rumah komersil, rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan rumah masyarakat miskin.“Dengan kebijakan tersebut, diharapkan dapat menggairahkan sektor perumahan sehingga memberikan multiplier effect yang besar serta dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2023 dan 2024,” ujar Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu, Jumat (1/12).Menurutnya, langkah tersebut dilakukan oleh pemerintah untuk merespon pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan III/2023 yang sebesar 4,94%, melambat jika dibandingkan pada kuartal sebelumnya yang mencatatkan sebesar 5,17%.  Di lain sisi, pemerintah juga memberikan dukungan dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 120/2023 mengenai Pajak Pertambahan Nilai atas Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) Tahun Anggaran 2023.Dukungan tersebut juga merupakan bagian dari Paket Kebijakan Fiskal yang diluncurkan kuartal IV/2023. Pemerintah juga akan melanjutkan kebijakan PPN DTP rumah tapak dan rusun pada tahun anggaran 2024.  Adapun untuk mendapatkan fasilitas tersebut, terdapat persyaratan yang harus dipenuhi rumah tapak atau rumah susun, yakni harga jual paling tinggi Rp5 miliar, merupakan PPN terutang pada periode November hingga Desember 2023, sepanjang penyerahan fi sik rumah. Nantinya dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) terjadi paling lambat tanggal 31 Desember 2024.Pemerintah juga meningkatkan akses bagi MBR dengan pemberian Bantuan Biaya Administrasi (BBA) yang diatur melalui Peraturan Menteri PUPR Nomor 11 Tahun 2023 tentang Bantuan Biaya Administrasi Pembiayaan Pemilikan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

Emiten properti beradu jurus untuk mempertebal prapenjualan atau marketing sales pada akhir tahun ini dan memasuki 2024. Bergulirnya insentif pajak pembelian rumah dan tingginya permintaan lahan industri, menjadi katalis pendorong kinerja emiten ini. Pengembang dan pengelola kawasan terpadu Kota Deltamas, PT Puradelta Lestari Tbk. (DMAS) percaya diri mampu meraih target marketing sales atau prapenjualan sebesar Rp1,8 triliun yang ditetapkan awal tahun. Sampai dengan kuartal III/2023, perseroan telah mengakumulasikan prapenjualan sebesar Rp1,37 triliun. Jumlah itu setara dengan 76,16% dari target yang dibidik perseroan pada 2023. Direktur dan Sekretaris Perusahaan Puradelta Lestari Tondy Suwanto mengatakan bahwa capaian tersebut dikontribusikan oleh penjualan lahan sektor industri, serta sektor hunian dan komersial. Menurutnya, seiring tingginya permintaan akan lahan industri, DMAS terus meningkatkan fasilitas infrastruktur dan kemudahan akses dalam upaya perwujudan Kota Deltamas sebagai sebuah kawasan terpadu modern dan sebagai pusat aktivitas regional di timur Jakarta.Terpisah, Direktur Utama PT Duta Pertiwi Tbk. (DUTI) Teky Mailoa menyatakan perseroan melanjutkan pengembangan portofolio proyek di tengah tahap pemulihan pascapandemi. Sementara itu, berlakunya insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP) atas penyerahan rumah tapak dan susun dengan harga maksimal Rp5 miliar hingga Juni 2024 menjadi katalis positif bagi emiten properti yang fokus pada produk residensial.Direktur PT Bumi Serpong Damai Tbk. (BSDE) Hermawan Wijaya menuturkan insentif yang digelontorkan pemerintah akan mendongkrak pertumbuhan sektor properti. Pada 2023, BSDE membidik target marketing sales Rp8,8 triliun. Sepanjang Januari—September 2023, realisasi prapenjualan BSDE sudah mencapai Rp6,75 triliun.Prapenjualan itu bersumber dari proyek residensial rumah tapak dengan berkontribusi Rp4,47 triliun dan komersial Rp2,28 triliun. Hal senada disampaikan oleh Sekretaris Perusahaan PT Intiland Development Tbk. (DILD) Theresia Rustandi. Menu rutnya, kebijakan pembebasan PPN untuk pembelian rumah di bawah Rp2 miliar hingga Juni 2024 akan menggairahkan kembali industri properti beserta 185 industri turunannya.Dalam risetnya, analis MNC Sekuritas Muhamad Rudy Setiawan menyematkan peringkat overweight untuk sektor properti. Di sektor ini, BSDE, CTRA, dan SMRA menjadi pilihan teratas sejalan dengan proyeksi dampak positif dari program insentif PPN pembelian rumah. Terpisah, Analis Ciptadana Sekuritas Yasmin Soulisa memperkirakan penjualan residensial dan segmen persewaan akan meningkat. Sementara itu, penjualan ruang komersial dan kawasan industri membutuhkan waktu lebih lama untuk pulih.

Penjualan properti bakal membaik di akhir tahun ini. Meski penjualan rumah tapak belum bergairah hingga kuartal III 2023. Melansir hasil Survei Harga Properti Residensial Bank Indonesia (BI), harga properti residensial di pasar primer secara tahunan meningkat pada kuartal III 2023. Indeks Harga Properti Residensial (IHPR) kuartal III-2023 tumbuh 1,96% secara tahunan, di atas pertumbuhan kuartal II 2023 yang sebesar 1,92% secara tahunan. Pertumbuhan IHPR tersebut ditopang kenaikan harga rumah tipe besar 1,7% secara tahunan. Pada kuartal II 2023 kenaikannya masih 1,49% secara tahunan. Sementara kenaikan harga rumah tipe kecil dan tipe menengah masing-masing sebesar 2,11% dan 2,44% secara tahunan pada kuartal III 2023. Lebih rendah dari kenaikan kuartal II-2023 yakni 2,22% dan 2,72%. Terdapat sejumlah faktor yang menghambat penjualan properti residensial primer. Mulai dari masalah perizinan/birokrasi sebesar 30,08%, suku bunga kredit pemilikan rumah (KPR) 29,81%, uang muka yang tinggi (24,19%), dan perpajakan (15,92%). Analis Henan Putihrai Sekuritas, Jono Syafei melihat kenaikan harga rumah tapak tersebut selalu terjadi. Penyebabnya, harga properti kerap naik mengikuti inflasi. Namun, pendapatan pra penjualan alias marketing sales para emiten properti tahun ini cenderung flat, bahkan lebih rendah dari 2022. Meskipun begitu, Jono melihat, kinerja penjualan properti, khususnya rumah tapak, akan membaik di kuartal IV 2023 dan di tahun 2024. dikarenakan ada insentif pajak pertambahan nilai (PPN) 100% untuk pembelian rumah sampai dengan Rp 2 miliar, mulai November 2023 hingga Juni 2024. Sementara Analis Mirae Asset Sekuritas , M Nafan Aji Gusta merekomendasikan accumulate untuk BSDE dengan target harga Rp 1.110-Rp 1.190 per saham

Industri bank di Tanah Air masih berlimpah likuiditas di tengah tanda-tanda permintaan kredit yang naik. Satu sisi, dinamika politik dalam negeri dan global, memberi sentimen terhadap rencana ekspansi dan investasi yang berujung pelambatan ekonomi. Dian Ediana Rae, Kepala Ekskeutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memotret kondisi likuiditas di industri perbankan yang masih longgar saat memberikan keterangan dalam Rapat Dewan Komisioner Bulanan pada akhir Oktober 2023. Jika merujuk data OJK, loan to deposit ratio (LDR) yang mencerminkan rasio pendanaan terhadap kredit sebesar 83,92% pada posisi September 2023. Meski masih longgar, besaran LDR itu mulai naik dibandingkan dengan posisi Desember 2022 yang berada di level 78,78%. Longgarnya likuiditas sudah berlangsung sejak pandemi Covid-19. Jauh sebelum pandemi, rata-rata LDR perbankan di kisaran 90%—92%. Bahkan, secara spesifik Dian menyebut perbankan Kelompok Bank dengan Modal Inti (KBMI) I dan KBMI II, sangat berlimpah likuiditas. Bagi perbankan, ekses likuiditas yang besar praktis kurang menguntungkan. Bank perlu menggenjot fungsi intermediasi guna memperoleh marjin keuntungan dari dana masyarakat yang disalurkan. Satu-satunya taktik yang bisa diandalkan mengerek permintaan pembiayaan yakni menggenjot sektor konsumsi. Adanya insentif pemerintah berupa pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk hunian dengan harga Rp2 miliar sampai dengan Rp5 miliar, menjadi angin segar bagi bank. Menurut Presiden Direktur PT Bank CIMB Niaga Tbk. Lani Darmawan, adanya insentif PPN DTP akan mendorong animo masyarakat, terutama pembeli rumah perdana. “Kami sambut baik insentif untuk KPR. Harapannya bisa menaikkan animo masyarakat untuk segera mengambil KPR. Terutama, untuk first time buyer,” kata Lani kepada Bisnis. Sementara itu, Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Nixon LP Napi­tupulu menyatakan insentif PPN DTP dan insentif untuk hunian bagi masyarakat berpenghaislan rendah (MBR), akan berpengaruh secara psikologis terhadap calon pembeli rumah untuk segera merealisasikan rencananya.

Serupa, Sekretaris Perusahaan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) Rudi As Aturridha menekankan bahwa pihaknya merespons baik inisiatif pemerintah mendorong pertumbuhan sektor perumahan dengan berbagai insentif. Sekretaris Perusahaan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Okki Rushartomo menjelaskan belajar dari pengalaman insentif PPN sebelumnya pada Maret—Desember 2021, kemudian diperpanjang hingga Desember 2022, terjadi peningkatan permintaan KPR sekitar 5%—15% dibandingkan tahun sebelumnya. “Adapun saat ini, properti residensial dengan harga Rp500 juta hingga Rp 2 miliar menjadi segmen yang paling diminati. PPN DTP akan memengaruhi komponen pembiayaan yang disalurkan oleh bank,” kata Okki kepada Bisnis, Jumat (10/11). Ketua Umum Real Estate Indonesia atau REI Joko Suranto menyatakan agar industri properti optimal dan berkelanjutan, insentif PPN DTP oleh pemerintah harus dibarengi dengan konsep propertynomics. Propertynomics merupakan cara pandang untuk menumbuhkan kontribusi properti terhadap ekonomi. REI memproyeksikan dengan ditetapkannya kebijakan insentif PPN DTP, pasar properti bakal kebanjiran dana mencapai Rp10 triliun dengan output pada ekonomi nasional mencapai Rp1,8 triliun. Wakil Ketua Umum REI Bidang Hubungan Luar Negeri Rusmin Lawin meyakini kebijakan insentif ini dibuat untuk mendorong kemampuan beli konsumen terutama untuk kaum milenial dan yang belum memiliki rumah. Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Djunaidi Abdillah berharap agar kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah tidak bersifat fluktuatif agar menciptakan kondisi yang lebih tenang bagi pengusaha. ?“Kami support apa pun bentuk kemudahan yang diberikan oleh pemerintah. Itu yang kami tunggu,” katanya. Saat ini Apersi masih memiliki kuota 20.000 hunian komersial yang siap jual. Emiten properti Sinar mas Group, PT Bumi Serpong Damai Tbk. (BSDE) menilai kebijakan itu dapat mendorong kinerja penjualan segmen residensial. Direktur BSDE Hermawan Wijaya menyatakan sampai kuartal III/2023, pihaknya telah mengamankan prapenjualan Rp6,75 triliun, atau 77% dari target periode 2023 sebesar Rp8,8 triliun. Terkhusus segmen residensial, porsinya Rp4,47 triliun. Sementara itu, Direktur PT Ciputra Development Tbk. (CTRA) Harun Hajadi menekankan insentif PPN DTP akan berpengaruh besar untuk mendorong minat masyarakat untuk membeli rumah stok.