Konsep hunian di Jawa Tengah mulai bertransformasi dengan tak hanya mengandalkan rumah tapak. Hunian vertikal justru dipandang menjadi solusi atas persoalan makin sempitnya lahan anyar di wilayah perkotaan. Opsi ini juga diyakini bakal jadi favorit generasi milenial yang mementingkan kenyamanan serta kemudahan transportasi dalam memilih hunian. Pertumbuhan penduduk dan perkembangan kawasan perkotaan di Jawa Tengah terus berimbas pada backlog perumahan di wilayah ini. Data Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat (PUPR) menunjukkan bahwa backlog perumahan di Jawa Tengah pada 2023 telah mencapai angka 937.000 unit. Angka ini berada di atas nasional yang mencatatkan backlog di kisaran 700.000-800.000 setiap tahunnya.Ketua Forum Komunikasi Developer Jawa Tengah Andi Kurniawan mengaku tidak tahu persis mengenai penyebaran permintaan perumahan di wilayah Jawa Tengah. Namun, ia mengatakan bahwa terkait dengan backlog perumahan, pelaku usaha di wilayah ini tengah menghadapi sejumlah persoalan. Kondisi ini, imbuhnya, terjadi di Kabupaten Kendal dan juga beberapa daerah lainnya. Untuk itu, ia menilai bahwa peran serta pemerintah daerah diharapkan dapat memetakan kebutuhan perumahan hingga tingkat kabupaten dan kota.“Backlog itu kalau dihitung secara makro, tidak harus di kota besar. 

Ini Pemerintah Provinsi Jawa Tengah harus punya peran untuk mencari data yang lebih riil, supaya bisa ketemu data per kabupaten dan kota,” jelasnya.Keterlibatan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan perumahan rakyat juga disampaikan oleh Herry Trisaputra Zuna, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR. Wacana rumah susun menjadi salah satu opsi buat memenuhi permintaan perumahan rakyat tersebut. Saat ini, bahkan pembangunan perumahan rakyat biasa dilakukan di periferi perkotaan. Sayangnya, Herry menyebut setiap tahunnya jarak perumahan rakyat dengan pusat kota di Jawa Tengah terus mundur sekitar 1 kilometer (km) hingga 5 km. Direktur Rumah Umum dan Komersial Kementerian PUPR Fitrah Nur menjelaskan bahwa dengan pergerakan harga lahan di kota-kota besar, termasuk di Jawa Tengah, model rumah tapak menjadi kian sulit guna didirikan dengan harga perumahan subsidi. Namun demikian, Pakar Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang Mila Karmilah memandang bahwa opsi hunian vertikal mesti dipertimbangkan matang-matang. Pasalnya, ia menilai bahwa persoalan mengubah paradigma hunian dari rumah tapak ke rumah susun bakal berdampak besar pada relasi sosial penghuninya. Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan perumahan. “Kami akan terus mencukupi kebutuhan rumah. Karena keluarga lahir, rumah tangga lahir. Backlog kami coba penuhi. Jawa Tengah sudah sampai 91% keluarga itu punya rumah, kalau nasional baru 44%. Jawa Tengah sudah cukup baik,” kata Sujarwanto Dwiatmoko, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.Namun demikian, ia mengakui bahwa pemerintah daerah saat ini masih fokus buat mengatasi masalah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

JAKARTA – Pemerintah diminta memberikan kepastian mengenai pelunasan utang-utang obligasi PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Pasalnya, badan usaha milik negara (BUMN) bidang karya itu telah menunda pembayaran pokok dan bunga beberapa obligasi yang jatuh tempo. "Kreditor butuh jaminan piutang mereka bisa selamat. Maka dukungan pemerintah terhadap BUMN karya bisa menjadi isu positif," kata peneliti BUMN dari Universitas Indonesia, Toto Pranoto, kepada Tempo, kemarin. Per semester I 2023, Waskita tercatat memiliki utang senilai Rp 84,31 triliun, tertinggi di antara semua BUMN karya. Tidak adanya kepastian pembayaran obligasi membuat salah satu pemegang surat utang Waskita, Donny Hartarto Lasmana, mengajukan permohonan penundaan pembayaran kewajiban utang (PKPU) ke Pengadilan Niaga Jakarta. Pada Kamis lalu, majelis hakim memutuskan menolak permohonan tersebut dengan alasan pengajuan tagihan melalui jalur hukum harus melalui wali amanat. Donny adalah pemegang Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Tahun 2018 Seri B dengan nilai pokok Rp 5 miliar. Berdasarkan catatan Tempo, pembayaran bunga dan pokok obligasi tersebut semestinya dilakukan pada 23 Februari 2023, tapi ditunda menjadi 16 Juni 2023 setelah ada persetujuan dari para pemegang obligasi. (Yetede)

JAKARTA – Kinerja moncer para pengembang properti dianggap belum menjadi jaminan pertumbuhan bisnis hunian hingga akhir tahun ini. Tren penjualan residensial di pasar primer masih melemah secara tahunan. Pada kuartal kedua tahun ini, penjualan produk tersebut menurun 12,30 persen secara tahunan atau year-on-year (YoY), begitupun pada kuartal pertama yang terkontraksi 8,26 persen.

“Kinerja marketing sales sebagian besar emiten properti diperkirakan cenderung menurun,” ucap ekonom dari PT Bank Permata Tbk, Josua Pardede, kepada Tempo, kemarin, 20 Agustus 2023. Menurut Josua, penjualan rumah tipe kecil dan tipe menengah masing-masing tertekan sebesar 15,81 persen dan 15,17 persen secara tahunan pada triwulan kedua 2023. Adapun penjualan segmen rumah besar tumbuh 15,11 persen, itu pun setelah sempat turun 6,82 persen year-on-year pada kuartal pertama tahun ini. Tingginya suku bunga kredit pemilikan rumah (KPR) menjadi salah satu hambatan utama penjualan hunian primer. “Belum lagi proporsi uang muka dalam pengajuan KPR juga tinggi.”

Walau penjualan tertahan, dia meneruskan, volume KPR rumah tapak sebenarnya tumbuh 10,82 persen secara tahunan pada Juni 2023, unggul dari angka pertumbuhan pada 2022 yang berkisar 7,82 persen. Masalahnya, kredit macet (NPL) kredit pemilikan rumah tapak juga naik hingga 2,51 persen selama paruh pertama tahun ini.

Kinerja mengkilap bisnis properti belakangan ini terusik oleh kabar tumbangnya Evergrande, entitas pengembang asal Cina yang mengelola lebih dari 1.300 proyek real estate. Grup usaha asal Shenzhen, Cina, yang memiliki delapan entitas itu tercatat berutang hingga US$ 340 miliar atau lebih dari Rp 4.400 triliun. Evergrande diketahui sudah menjual saham dengan diskon besar-besaran sejak November 2021. Efisiensi itu disusul dengan penutupan lebih dari 30 bangunan akomodasi mereka sepanjang 2022. (Yetede)

JAKARTA,ID-Booming sektor properti nasional sudah di depan mata, terlihat pada realisasi prapenjualan (marketing sales) lima emiten besar yang mencapai Rp 26,7 triliun pada 2022. Jumlah itu mencapai 99% dari rata-rata marketing sales selama 2013 dan 2014 saat booming properti terjadi. Kelima emiten itu adalah PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE), PT Alam Sutera Realty Tbk (ASRI), PT Pakuwon Jati Tbk (PWON), PT Summarecon Agung Tbk (SMRA), dan PT Ciputra Development Tbk (CTRA). Penguatan kinerja keuangan emiten properti berlanjut tahun ini. Per Juni 2023, Bumi Serpong Damai (BSD) meraih lonjakan laba bersih 159% menjadi Rp 1,2, summarecon 70,4% dari Rp255 miliar menjadi Rp 434 miliar, pakuwon 49,6% menjadi Rp 1,24 triliun. namun, Laba Ciputra dan Pakuwon merosot 22%, menjadi Rp778 miliar dan Rp 167 miliar. Di luar lima emiten itu, PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR) berhasil membalik rugi bersih sebesar Rp 1,2 triliun menjadi untung Rp 1,1 triliun pada semester I-2023. Memasuki semester II-2023. kinerja emiten property diprediksi tetapi berkibar. Ini dipicu masih kuatnya permintaan, seiring ekpektasi stabilnya suku bunga acuan, BI-7 Day Reserve Rape Rate di level 5,75%. (Yetede)

JAKARTA,ID-Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan bahwa kontribusi sektor real estat, properti, dan konstruksi ke perekonomian sepanjang 2018-2022 mencapai Rp2.400-2.800 triliun. Secara prosentase, sektor tersebut mengontribusi hingga 16% terhadap produk domestik bruto (PDB), lebih besar dari sektor pertanian dan perdagangan yang masing-masing mengontribusi 13,35% dan 12,85% PDB. "Itu besar sekali karena membuka banyak lapangan kerja, serta membawa efek berganda (multiflier effect) yang besar sekali bagi 185 subsektor lainnya dari pedagang bahan material, furniture, alat dapur, industri jasa dan sebagainya," ujar Jokowi saat membuka Musyarawah Nasional (Munas) Persatuan Perusahaan Rael Estat Indonesia (REI) XVII 2023 di Jakarta, Rabu (09/08/20233). Dia juga menyebutkan, perkembangan REI sangat pesat bila dibandingkan saat pertama lahir pada 1972 dengan kondisi saat ini. Dari sisi jumlah anggota, pada 1972, REI baru memiliki sebanyak 33 perusahaan, pada 2023 sudah mencapai 6.400 perusahaan. "Perkambangan anggota REI sangat pesat sekali dan isinya beragam dari pengembang besar, menengah dan kecil. Ini kemajuan besar yang dilakukan REI," ujar Jokowi.

Kemudahan kepemilikan properti bagi warga asing dinilai membutuhkan sosialisasi. Hal itu dikarenakan masih ada perbedaan persepsi di tingkat pemerintah pusat dan daerah dalam implementasi kebijakan terkait kepemilikan tersebut. Pemerintah menggulirkan sejumlah kebijakan untuk memudahkan warga asing memiliki hunian di Indonesia. Kemudahan regulasi itu di antaranya warga asing yang sudah mengantongi paspor dan visa tidak wajib memiliki kartu izin tinggal tetap/terbatas (Kitas/Kitap) untuk bisa membeli hunian. Aturan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah. Selain itu, status hak kepemilikan satuan rumah susun bagi warga asing diperluas dari hak pakai menjadi hak guna bangunan dengan jangka waktu hingga 80 tahun. Pengamat properti dari Panangian School of Property, Panangian Simanungkalit, berpendapat, kemudahan kepemilikan properti bagi warga asing dipandang untuk membuka investasi. Indonesia berupaya ”go international” melalui kemudahan-kemudahan supaya orang asing menyukai investasi ataupun membeli properti di Indonesia. Menurut Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Real Estat Indonesia (REI) bidang Peraturan dan Regulasi Properti, Ignesjz Kemalawarta, kemudahan regulasi untuk memudahkan warga asing memiliki hunian di Indonesia masih perlu didukung koordinasi pemerintah pusat-daerah dalam pelaksanaan. Masih ada perbedaan tafsir regulasi, terutama di tingkat pemerintah daerah, sehingga kerap menghambat transaksi hunian bagi warga negara asing. ”Regulasi sudah siap, tinggal implementasi. Secara bertahap, diperlukan sosialisasi dengan pemerintah daerah untuk menyamakan persepsi terkait pelaksanaan transaksi hunian bagi warga negara asing,” kata Ignesjz di sela-sela Sosialisasi Regulasi Kepemilikan Hunian untuk Orang Asing, di Jakarta, Kamis. Head of Research Colliers Indonesia, lembaga konsultan properti, Ferry Salanto, menilai, kepemilikan properti bagi warga asing selama ini dinilai tidak mudah karena sejumlah persyaratan yang cenderung rumit. Di luar negeri, pembelian properti oleh warga asing cenderung lebih mudah.

  JAKARTA,ID-Sebanyak empat raksasa properti nasional, yakni PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE), PT Ciputra Development Tbk (CTRA) PT Summarecon Agung Tbk (SMRA), dan PT pakuwon Jati Tbk (PWON), I-2023, naik 2,6% dibandingkan periode sama tahun lalu. berdasarkan risent Mandiri Sekuritas, Ciputra mencetak prapenjualan tertinggi, Rp 5 triliun, semester satu tahun ini, tumbuh 27% dibandingkan periode sama tahun lalu Rp 3,9 triliun. Sementara itu, prapenjualan BSD tumbuh 2,8% menjadi Rp 4,7 triliun dari Rp 4,6 triliun. Adapun prapenjualan Pakuwon ambles 25% menjadi Rp 600 miliar per Juni 2021 dari Rp802 miliar, sedangkan Summarecon turun 30% menjadi Rp1,6 triliun dari Rp 2,3 triliun. Analis Mandiri Sekuritas (mansek) Robin Sutanso menyebutkan, presales Ciputra per Juni 2023 mencapai 57% dari target Rp 1,5 triliun, dan Summarecon 34% dari target Rp 5 triliun. Dia menegaskan, Ciputra juga mencetak prapenjualan impresif kuartal kuartal I tahun ini, sehingga akumulasi semester I bisa tumbuh. Padahal kuartal II lalu, perseroan hanya merilis empat peluncuran proyek baru 2023. Dari jumlah itu, dua diantaranya menunjukkan penerimaan yang lemah. (Yetede)

Pendapatan pra penjualan alias marketing sales PT Summarecon Agung Tbk (SMRA) mencapai Rp 1,6 triliun pada semester I-2023. Perolehan tersebut setara 32% dari target SMRA tahun 2023 sebesar Rp 5 triliun. Pencapaian ini terdiri dari penjualan produk rumah 58%, ruko 28%, kaveling 7%, serta apartemen dan komersial 7%. Analis Indo Premier Sekuritas, Michelle Nugroho dalam riset 10 Juli 2023 mengatakan, realisasi marketing sales SMRA pada semester I-2023 turun 30% dibanding periode sama tahun sebelumnya. Perolehan tersebut setara 33% dari perkiraan marketing sales yang ditetapkan Indo Premier Sekuritas sebesar Rp 4,8 triliun. Di tengah terbatasnya peluncuran produk baru pada semester I-2023, marketing sales SMRA sebagian besar didorong recurring income "Produk baru hanya mencapai Rp 468 miliar atau 29% dari marketing sales paruh pertama 2023," tulis dia. Di Serpong, marketing sales SMRA ditopang dari klaster Strozzi, Flamingo dan Heron. Sementara itu, penjualan Bekasi berasal dari penjualan Magenta Residence yang semua unitnya dihargai di kisaran Rp 2 miliar-Rp 8 miliar. Pada semester II tahun 2023, SMRA masih meluncurkan beberapa produk rumah dan komersial. Analis Henan Putihrai Sekuritas, Jono Syafei mengatakan, peluncuran proyek baru SMRA di separuh kedua akan menjadi katalis utama dari marketing sales di tahun ini. Hingga akhir 2023, target marketing sales SMRA sebesar Rp 5 triliun.

Meski tak ada lagi sokongan insentif pajak seperti tahun lalu, sektor properti diramal masih bisa tumbuh. Daya beli masyarakat masih kuat, dan berbagai hajatan politik berpeluang mendorong sektor ini. Beberapa emiten properti juga berhasil meraih separuh dari target pra-penjualannya. Misalnya PT Ciputra Development Tbk (CTRA) yang mencetak marketing sales Rp 5,1 triliun hingga akhir Juni 2023. Capaian ini memenuhi 57% dari target di tahun 2023 sebesar Rp 8,9 triliun. Head of Investor Relation CTRA, Aditya Ciputra Sastrawinata mengatakan, angka tersebut naik 27% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. "Didorong oleh penjualan pada segmen produk perumahan dan dibantu oleh kondisi suku bunga KPR yang kondusif," ujarnya kepada KONTAN, Senin (17/7). Di semester pertama, CTRA memang getol meluncurkan beberapa produk perumahan dan ruko. Ada satu proyek baru CitraGarden Serpong, serta tujuh klaster baru kota lainnya. PT Metropolitan Land Tbk (MTLA) juga masih optimistis bisa mengantongi marketing sales tahun 2023 sebesar Rp 1,8 triliun. Hingga Juni 2023, MTLA telah membukukan marketing sales Rp 756 miliar atau 42% dari target yang ditetapkan. Analis Henan Putihrai Sekuritas Jono Syafei menilai, tahun politik Jono menilai, tahun ini mungkin penjualan properti tak akan sekencang tahun lalu. Tapi, emiten yang punya recurring income bakal mendapat angin segar dari mobilitas masyarakat yang kembali normal. Sedangkan Investment Analyst Infovesta Kapital Advisori Fajar Dwi Alfian mengatakan, tahun politik berpotensi mendongkrak belanja masyarakat, terutama pada bidang rekreasi dan pusat perbelanjaan. "Sehingga, dapat meningkatkan penjualan pada segmen komersial dan rental, ujarnya

Siap-siap harga naik!, Itulah proyeksi harga properti baik tanah, rumah atau apartemen yang ada di sekitar jalur LRT Jabodebek dan Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB). Sebab, LRT Jabodebek sudah dalam tahap ujicoba, dan KCB persiapan operasi mulai 18 Agustus 2023. Beroperasinya moda transportasi massal itu menjadi angin segar bagi pemilik properti, khususnya pengembang yang sepadan jalurnya atau dekat jalurnya. Untuk jalur KCJB ada pengembang Kota Kertabumi Cikarang milik Agung Podomoro, ada juga Metland Cikarang serta Kota Deltamas milik Puradelta Lestari. Di jalur LRT ada proyek transit oriented development (TOD) milik PT Adhi Commuter Properti Tbk (ADCP) seperti; LRT CITY Bekasi-Eastern Green, LRT CITY Bekasi-Green Avenue, dan LRT CITY Jatibening. Merekalah yang bakal meraup cuan dari potensi kenaikan harga pasca transportasi massal resmi meluncur di rel. Bayu Purwana, Sekretaris Perusahaan ADCP bilang, saat LRT Jabodebek beroperasi, harga unit di proyek TOD berpotensi naik sampai 50%. Sampai tutup tahun, pihaknya membidik marketing sales Rp 1,9 triliun, naik 58% dibandingkan tahun lalu. Hunian TOD berprospek cerah dengan momentum operasional LRT tahun ini, ungkapnya. Darmadi Darmawangsa, Presiden Direktur Era Indonesia menghitung, pembangunan moda transportasi massal bisa menyundul harga properti naik lebih dari 10%. "Harga properti sangat bergantung pada akses. Jika ada akses seperti KCJB, maka harga properti di sekitaran fasilitas tersebut juga akan naik," kata Darmadi ke KONTAN, Jumat (14/7). Tak hanya bagi properti yang bersinggungan langsung dengan moda transportasi saja. Pengembang di sekitar proyek moda transportasi itu, lambat laun juga ikut mendulang pulung. Sebab, perbaikan akses transportasi akan menaikkan harga tanah di lokasi sekitarnya. "Tapi mestinya (kenaikan harga) sudah terjadi selama pembangunan, sehingga dengan dimulai operasional mungkin telah diantisipasi konsumen," ujar Tulus Santoso, Direktur PT Ciputra Development yang memiliki proyek di kawasan Cibubur, yakni Citra Land Cibubur.