JAKARTA,ID-Harga rumah pribadi di Singapura dilaporkan turun untuk kali pertama  dalam tiga tahun terakhir pada kuartal II-2023. Kondisi ini menunjukkan pasar sedang melemah akibat pembatasan terbaru oleh pemerintah yang menyasar sektor properti. Menurut prediksi singkat yang dirilis otoritas Pengembangan Kota (Urban Redevelopment Authority (URA), nilai properti pribadi turun 0,4% dari tiga bulan sebelumnya, yang sempat naik 3,3%. "Ini adalah penurunan kuartalan pertama harga sejak kuartal 1-2020 karena momentum harga mereda di semua segmen pasar," kata URA, yang dikutip CNA pada Senin (03/07/2023). Momentum harga yang akhirnya mereda disebabkan penaikan  pasar properti di Singapura berlawanan dengan perlambatan global dari London di Inggris hingga Shanghai di Tiongkok. Untuk menjaga harga apartemen, pemerintah Singapura kemudian melipatgandakan bea materai (additional buyer's stamp duty/ABSD) bagi para pembeli asing pada April 2023 menjadi 60%. Ini adalah yang tertinggi diantara pasar-pasar utama. Pihak berwenang juga menaikkan  pungutan untuk para pembeli rumah kedua. "Kami akan terus mengawasi pasar properti, dan menyesuaikan kebijakan kami jika diperlukan," ujar menteri Pembangunan Nasional Singapura Desmon Lee. (Yetede)

Pelemahan pasar properti di Asia dan negara-negara Barat dinilai sebagai lampu kuning efek domino bagi pasar properti di Indonesia. Pelemahan kinerja pasar perkantoran diprediksi masih berlanjut tahun ini. Colliers Indonesia dalam publikasi ”Market Insights: Impact of Global Property Market on the Indonesian Property Market”,  Juni 2023, menyebut kondisi pasar properti di luar Indonesia telah terdampak negatif oleh peningkatan suku bunga acuan bank sentral. Hal itu mengarah pada meningkatnya biaya pinjaman, penerimaan laba bersih pengoperasian yang lebih rendah, dan penurunan nilai properti yang dikaitkan dengan tingkat kapitalisasi lebih tinggi.

Secara bersamaan, sejumlah sektor properti, seperti pasar perkantoran dan apartemen, di tingkat global masih melemah. Dicontohkan, pasar perkantoran AS berkinerja rendah sebagai dampak Covid-19 dan adopsi baru praktik kerja hibrida. Tingkat okupansi ruang perkantoran dan tarif sewa kantor pun menurun signifikan di sejumlah kota besar utama di AS. Kombinasi tingkat suku bunga yang lebih tinggi dalam 12 bulan terakhir, tarif sewa dan okupansi yang lebih rendah, serta tingkat kapitalisasi yang lebih tinggi telah mengakibatkan pemilik gedung perkantoran memiliki arus kas lebih rendah atau bahkan negatif. Pemilik gedung yang tidak dapat menutupi arus kas negatif terpaksa menyerahkan gedung properti skala besar kepada bank. Hal ini menimbulkan sentimen pasar dan penurunan nilai properti yang semakin dalam.

Head of Office Services Colliers Indonesia Bagus Adikusumo, Selasa (20/6) mengemukakan, pasar perkantoran tahun ini masih penuh tantangan. Ada tren kenaikan permintaan dari beberapa perusahaan yang ekspansi atau pindah gedung. Namun, penambahan suplai ruang perkantoran dalam jumlah besar di Jabodetabek menyebabkan sektor perkantoran masih tertekan. Pada 2023, pasokan baru ruang perkantoran di Jabodetabek yang selesai dibangun berkisar 300.000-350.000 m2. (Yoga)

Pemerintah diminta memperluas lagi penerima insentif pembebasan pajak pertambahan nilai 11% dengan batasan harga rumah hingga Rp300 juta guna mengakomodasi kaum milenial. Wakil Ketua Umum Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) Bambang Ekajaya mengatakan bahwa kaum milenial yang masuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Tanggung (MBT) masih kesulitan memiliki rumah. “Kalau rumah MBT di atas Rp300 juta dapat bebas PPN, maka akan mempermudah kaum milenial, meskipun tanpa subsidi bunga,” jelasnya, Senin (19/6). Saat ini, dia menjelaskan bahwa REI membahas secara intensif usulan agar kaum milenial yang masuk MBT mendapatkan perhatian pemerintah, karena menjadi salah satu tulang punggung ekonomi Indonesia. Terkait dengan kebijakan pemerintah menaikkan batas harga rumah subsidi, Bambang menyatakan pengembang rumah yang tergabung dalam REI sangat mengapresiasi. Melalui PMK tersebut, pemerintah memberikan fasilitas berupa pembebasan PPN sebesar 11% dari harga rumah tapak sekitar Rp16 juta per unit rumah sampai dengan Rp24 juta per unit rumah. Bambang menegaskan, penyesuaian batas harga rumah subsidi itu merupakan angin segar bagi developer properti kecil yang telah ditunggu sejak 3 tahun terakhir. Dia meyakini bahwa kebijakan baru itu merupakan respons positif pemerintah terhadap aspirasi para pengembang yang telah lama diperjuangkan. 

Dalam beleid baru itu, batasan harga jual maksimal rumah tapak yang diberikan pembebasan PPN kini berkisar antara Rp162 juta—Rp234 juta untuk 2023. Khusus 2024, batasan harga jual rumah tapak sebesar Rp166 juta—Rp240 juta sesuai dengan zona wilayah masing-masing. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menyatakan, kenaikan batasan harga jual rumah subsidi pada 2023 mengikuti kenaikan rata-rata biaya konstruksi sebesar 2,7% per tahun berdasarkan Indeks Harga Perdagangan Besar. Febrio juga mengungkapkan lima persyaratan agar masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas untuk rumah umum tersebut. Pertama, luas bangunan antara 21 meter persegi hingga 36 meter persegi. Kedua, luas tanah antara 60 meter persegi hingga 200 meter persegi Ketiga, harga jual tidak melebihi batasan harga dalam PMK No. 60/2023. Keempat, merupakan rumah pertama yang dimiliki oleh orang pribadi yang termasuk dalam kriteria MBR, digunakan sendiri sebagai tempat tinggal, dan tidak dipindahtangankan dalam jangka waktu 4 tahun sejak dimiliki. Kelima, memiliki kode identitas rumah yang disediakan melalui aplikasi dari Kementerian PUPR atau BP Tapera.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menargetkan keputusan menteri yang mengatur pemberlakuan harga jual rumah subsidi terbaru keluar pada bulan ini setelah keluarnya aturan baru batasan harga jual hingga dukungan fiskal berupa pemberian fasilitas pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 11%. Direktur Pelaksana Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Haryo Bekti Martoyoedo mengatakan pihaknya tengah memproses penerbitan keputusan menteri (Kepmen) yang ditargetkan rampung Juni 2023. “Kami sedang berproses dalam penyiapan Kepmen. Kami targetkan bulan ini, sekarang sedang sirkuler paraf,” katanya kepada Bisnis, Jumat (16/6). Haryo belum bisa memastikan kapan aturan Kepmen tersebut dapat diterapkan karena masih menunggu penerbitan Kepmen PUPR. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Badan Kebijakan Fiskal (BKF) baru saja mengeluarkan batasan harga rumah subsidi terbaru dengan kenaikan sebesar 8%. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan aturan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 60/PMK.010/2023 pada 16 Juni 2023 yang mencakup aturan batasan harga jual hingga dukungan fiskal berupa pemberian fasilitas pembebasan PPN sebesar 11%.

JAKARTA – PT Adhi Commuter Properti Tbk semakin giat memasarkan proyek hunian di sekitar stasiun menjelang peluncuran kereta layang ringan Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi (LRT Jabodebek) pada pekan depan. Direktur Utama PT Adhi Commuter, Rizkan Firman, mengatakan semua kanal penjualan properti berbasis angkutan massal atau transit-oriented development (TOD) itu dioptimalkan untuk menjangkau target pasar. "Investasi yang kami siapkan untuk 12 proyek berkonsep TOD tersebut berkisar Rp 30 triliun," katanya kepada Tempo, kemarin. PT Kereta Api Indonesia (Persero) akan meluncurkan LRT Jabodebek untuk masyarakat pada 12 Juli mendatang. Dalam tahap operasi pembuka atau soft launching hingga 15 Agustus 2023, kereta tanpa masinis itu bisa dijajal penumpang dengan tarif Rp 1. PT KAI baru memasang harga normal saat peluncuran komersial pada 18 Agustus mendatang. Hingga kemarin, proyek ini diklaim sudah rampung 95,9 persen. Menurut Rizkan, Adhi Commuter sudah mengembangkan delapan TOD yang akan terkoneksi dengan stasiun LRT. Salah satunya adalah LRT City Cikunir yang akan diluncurkan dalam waktu dekat. Anak usaha PT Adhi Karya (Persero) Tbk ini pun menyiapkan dua TOD lain di sekitar stasiun yang masuk rancangan rute LRT Jabodebek fase kedua. Proyek TOD itu terhubung dengan moda angkutan lain, seperti kereta Commuter Line di Bogor dan Cisauk, serta terminal bus Transjakarta di Ciputat. "Pengembangan fasilitas di sepanjang koridor menuju stasiun-stasiun juga sedang dimaksimalkan.". (Yetede)

Country Stock and Flow Head Indonesia Hendro Tan mengatakan bahwa OYO terus menandai kesuksesannya dengan menambah lebih dari 130 properti berkonsep syariah sejak awal 2023. Ke depannya, OYO memproyeksikan bisa menambah 350 properti hingga akhir tahun ini, sehingga melengkapi 850 properti berkonsep syariah yang sudah ada. Daerah yang menjadi incaran OYO untuk mengembangkan properti baru berkonsep syariah adalah Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kediri, dan Yogyakarta. Pengembangan properti berkonsep syariah didasari oleh populasi muslim di Indonesia yang mencapai 237 juta jiwa. Upaya itu selaras dengan target pemerintah untuk meningkatkan skor Indonesia pada Standard Global Muslim Index tahun ini dengan memperkuat kehadiran properti berkonsep syariah dan hotel ramah Muslim. “Pariwisata domestik di Indonesia berkembang dengan pesat, sehingga permintaan akan akomodasi yang sesuai dengan konsep syariah dan ramah muslim diperkirakan akan terus meningkat. Kami, terus berupaya membantu Pemerintah Indonesia untuk memanfaatkan secara maksimal potensi wisata, seperti wisata religi untuk lebih lanjut mendukung pertumbuhan industri pariwisata lokal,” jelasnya.

Managing Director Ciputra Group Budiarsa Sastrawinata, akhir pekan lalu, mengemukakan, pasar residensial dinilai sudah bergerak hampir di seluruh segmen. Pembelian hunian premium untuk segmen atas bergerak, tidak hanya berasal dari investor, tetapi juga konsumen yang ingin meningkatkan kualitas rumah tinggal seiring dengan kondisi ekonomi yang sudah membaik. ”Pasar perumahan itu tetap ada. Tinggal bagaimana jeli mengikuti selera pasar dan cara menyampaikannya ke pasar,” ujarnya. (Yoga)

Kenaikan harga rumah diramal berlanjut sepanjang 2023 sekitar 4%—5%. Meski demikian, kondisi ini dinilai tidak akan menyurutkan minat masyarakat untuk membeli rumah Rp1 miliar.Direktur Eksekutif Pusat Studi Properti Indonesia (PSPI) Panangian Simungkalit mengatakan kenaikan pasti akan terjadi, semata-mata karena tingkat inflasi (cost push infl ation) dan kenaikan harga-harga bahan bangunan yang memicu kenaikan harga rumah. “Jadi kenaikan harga bukan karena kenaikan permintan, sehingga kenaikannya juga jadi tidak banyak paling-paling di sepanjang tahun ini sekitar 4%—5%,” kata Panangian kepada Bisnis, Jumat (19/5). Berdasarkan data Survei Harga Properti Residensial (SHPR) Bank Indonesia, Indeks Harga Properti Residensial (IHPR) kuartal I/2023 mengalami kenaikan sebesar 1,79% year-on-year (YoY). Seiring dengan melonjaknya harga, penjualan rumah mengalami kontraksi sebesar 8,26% YoY. Sementara, secara kuartalan, penurunan terjadi 11,03% dari kuartal sebelumnya. General Manager Sales Damai Putra Group Hadi Putra membeberkan rencana kenaikan harga properti. Meski demikian, dia tidak menyebutkan waktu dan besaran kenaikannya. Country Manager Rumah.com Marine Novita mengatakan pencarian rumah di atas Rp1 miliar per kuartal I/2023 meningkat di angka 62%.

Di tengah belitan utang jumbo, perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di sektor konstruksi terus berupaya membenahi kinerja. Salah satunya caranya, merestrukturisasi utang. Ambil contoh PT Wijaya Karya Tbk (WIKA). Emiten BUMN karya mengajukan penundaan pembayaran utang kepada sejumlah kreditur. Mengutip laporan keuangan per 31 Maret 2023, WIKA memiliki utang kepada pihak ketiga Rp 12,64 triliun. Salah satu kreditur terbesar WIKA adalah Bank Mandiri, dengan pinjaman Rp 3,9 triliun. WIKA juga memiliki beberapa utang obligasi jatuh tempo di 2023 dan 2024. Totalnya sekitar Rp 1,39 triliun. Mahendra Vijaya, Sekretaris Perusahaan WIKA mengungkapkan, penundaan pembayaran pokok dan bunga kepada bank untuk memperbaiki struktur keuangan. Mahendra membeberkan, WIKA saat ini sedang berupaya memperbaiki posisi arus kas. Caranya, melakukan refocusing bisnis. WIKA akan memperbanyak proyek pemerintah karena pola pembayarannya monthly progres payment dengan uang muka. Pun dengan Waskita Karya (WSKT). Emiten ini menargetkan pembayaran proyek melalui monthly payment. Dengan begitu, arus kas WSKT berjalan lancar. Per Maret 2023, arus kas operasi WSKT minus Rp 467,6 miliar. Yogie Perdana, analis Pefindo menilai, kondisi arus kas BUMN karya saat ini berada di bawah tekanan. Hal ini seiring mismatch antara uang yang masuk dari pembayaran termin dari bouwheer (pemilik proyek) dengan uang keluar terkait pembayaran ke vendor, investasi, dan pinjaman.

Pelonggaran aturan kepemilikan hunian bagi warga negara asing dan diaspora di Tanah Air dalam Undang-Undang Cipta Kerja berhasil meningkatkan nilai tambah pasar properti dalam negeri untuk bersaing dengan negara tetangga, seperti Singapura. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional atau ATR/BPN mencatat, kepemilikan properti oleh warga negara asing (WNA) pada periode 2017—2023 mencapai 131 unit. Dari data tersebut, terlihat kepemilikan sebelum UU Cipta Kerja, yakni 2017—2019 hanya sebanyak 52 unit. Setelah UU Cipta Kerja disahkan, yakni pada periode 2020—2023, kepemilikan properti oleh WNA bertambah cukup signifikan sebanyak 79 unit. Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian ATR/BPN Suyus Windayana mengatakan bahwa UU Cipta Kerja memudahkan WNA memiliki properti di Tanah Air, karena tidak lagi mensyaratkan kartu izin tinggal terbatas atau kartu izin tinggal tetap. Saat ini, WNA cukup melampirkan visa, paspor, dan izin tinggal untuk bisa membeli properti di dalam negeri. Pelonggaran tersebut merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai negara second home visa bagi WNA dan keluarganya yang ingin tinggal di Tanah Air.

Adapun, ketentuan terkait dengan batasan harga rumah tapak mulanya Rp10 miliar untuk DKI Jakarta, saat ini turun menjadi Rp5 miliar. Sementara itu, batasan harga rumah tapak di Banten, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali tidak mengalami perubahan, yakni dengan batasan Rp5 miliar. Perubahan lainnya adalah adanya kebijakan khusus yang memudahkan WNA memiliki properti bagi diaspora. Kemudahan yang ditawarkan pemerintah berupa batasan harga propertinya sebesar 75% dari batasan harga minimal rumah tunggal/rusun untuk WNA,” ujarnya. Sejumlah pengembang sendiri optimistis kemudahan yang ditawarkan pemerintah untuk memiliki properti bakal meningkatkan minat WNA dan diaspora untuk memiliki hunian di dalam negeri, meski masih ada persoalan dalam persyaratan kartu izin tinggal sementara/kartu izin tinggal tetap. Direktur PT Jababeka Tbk. (KIJA) Suteja Sidarta Darmono mengatakan hunian untuk WNA dan diaspora menjadi peluang yang bisa ditangkap oleh pelaku properti nasional, khususnya melalui produk untuk ekspatriat yang bekerja di Indonesia.