Konsep hunian di Jawa Tengah mulai bertransformasi dengan tak hanya mengandalkan rumah tapak. Hunian vertikal justru dipandang menjadi solusi atas persoalan makin sempitnya lahan anyar di wilayah perkotaan. Opsi ini juga diyakini bakal jadi favorit generasi milenial yang mementingkan kenyamanan serta kemudahan transportasi dalam memilih hunian. Pertumbuhan penduduk dan perkembangan kawasan perkotaan di Jawa Tengah terus berimbas pada backlog perumahan di wilayah ini. Data Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat (PUPR) menunjukkan bahwa backlog perumahan di Jawa Tengah pada 2023 telah mencapai angka 937.000 unit. Angka ini berada di atas nasional yang mencatatkan backlog di kisaran 700.000-800.000 setiap tahunnya.Ketua Forum Komunikasi Developer Jawa Tengah Andi Kurniawan mengaku tidak tahu persis mengenai penyebaran permintaan perumahan di wilayah Jawa Tengah. Namun, ia mengatakan bahwa terkait dengan backlog perumahan, pelaku usaha di wilayah ini tengah menghadapi sejumlah persoalan. Kondisi ini, imbuhnya, terjadi di Kabupaten Kendal dan juga beberapa daerah lainnya. Untuk itu, ia menilai bahwa peran serta pemerintah daerah diharapkan dapat memetakan kebutuhan perumahan hingga tingkat kabupaten dan kota.“Backlog itu kalau dihitung secara makro, tidak harus di kota besar. 

Ini Pemerintah Provinsi Jawa Tengah harus punya peran untuk mencari data yang lebih riil, supaya bisa ketemu data per kabupaten dan kota,” jelasnya.Keterlibatan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan perumahan rakyat juga disampaikan oleh Herry Trisaputra Zuna, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR. Wacana rumah susun menjadi salah satu opsi buat memenuhi permintaan perumahan rakyat tersebut. Saat ini, bahkan pembangunan perumahan rakyat biasa dilakukan di periferi perkotaan. Sayangnya, Herry menyebut setiap tahunnya jarak perumahan rakyat dengan pusat kota di Jawa Tengah terus mundur sekitar 1 kilometer (km) hingga 5 km. Direktur Rumah Umum dan Komersial Kementerian PUPR Fitrah Nur menjelaskan bahwa dengan pergerakan harga lahan di kota-kota besar, termasuk di Jawa Tengah, model rumah tapak menjadi kian sulit guna didirikan dengan harga perumahan subsidi. Namun demikian, Pakar Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang Mila Karmilah memandang bahwa opsi hunian vertikal mesti dipertimbangkan matang-matang. Pasalnya, ia menilai bahwa persoalan mengubah paradigma hunian dari rumah tapak ke rumah susun bakal berdampak besar pada relasi sosial penghuninya. Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan perumahan. “Kami akan terus mencukupi kebutuhan rumah. Karena keluarga lahir, rumah tangga lahir. Backlog kami coba penuhi. Jawa Tengah sudah sampai 91% keluarga itu punya rumah, kalau nasional baru 44%. Jawa Tengah sudah cukup baik,” kata Sujarwanto Dwiatmoko, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.Namun demikian, ia mengakui bahwa pemerintah daerah saat ini masih fokus buat mengatasi masalah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).