Industri bank di Tanah Air masih berlimpah likuiditas di tengah tanda-tanda permintaan kredit yang naik. Satu sisi, dinamika politik dalam negeri dan global, memberi sentimen terhadap rencana ekspansi dan investasi yang berujung pelambatan ekonomi. Dian Ediana Rae, Kepala Ekskeutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memotret kondisi likuiditas di industri perbankan yang masih longgar saat memberikan keterangan dalam Rapat Dewan Komisioner Bulanan pada akhir Oktober 2023. Jika merujuk data OJK, loan to deposit ratio (LDR) yang mencerminkan rasio pendanaan terhadap kredit sebesar 83,92% pada posisi September 2023. Meski masih longgar, besaran LDR itu mulai naik dibandingkan dengan posisi Desember 2022 yang berada di level 78,78%. Longgarnya likuiditas sudah berlangsung sejak pandemi Covid-19. Jauh sebelum pandemi, rata-rata LDR perbankan di kisaran 90%—92%. Bahkan, secara spesifik Dian menyebut perbankan Kelompok Bank dengan Modal Inti (KBMI) I dan KBMI II, sangat berlimpah likuiditas. Bagi perbankan, ekses likuiditas yang besar praktis kurang menguntungkan. Bank perlu menggenjot fungsi intermediasi guna memperoleh marjin keuntungan dari dana masyarakat yang disalurkan. Satu-satunya taktik yang bisa diandalkan mengerek permintaan pembiayaan yakni menggenjot sektor konsumsi. Adanya insentif pemerintah berupa pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk hunian dengan harga Rp2 miliar sampai dengan Rp5 miliar, menjadi angin segar bagi bank. Menurut Presiden Direktur PT Bank CIMB Niaga Tbk. Lani Darmawan, adanya insentif PPN DTP akan mendorong animo masyarakat, terutama pembeli rumah perdana. “Kami sambut baik insentif untuk KPR. Harapannya bisa menaikkan animo masyarakat untuk segera mengambil KPR. Terutama, untuk first time buyer,” kata Lani kepada Bisnis. Sementara itu, Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Nixon LP Napi­tupulu menyatakan insentif PPN DTP dan insentif untuk hunian bagi masyarakat berpenghaislan rendah (MBR), akan berpengaruh secara psikologis terhadap calon pembeli rumah untuk segera merealisasikan rencananya.

Serupa, Sekretaris Perusahaan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) Rudi As Aturridha menekankan bahwa pihaknya merespons baik inisiatif pemerintah mendorong pertumbuhan sektor perumahan dengan berbagai insentif. Sekretaris Perusahaan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Okki Rushartomo menjelaskan belajar dari pengalaman insentif PPN sebelumnya pada Maret—Desember 2021, kemudian diperpanjang hingga Desember 2022, terjadi peningkatan permintaan KPR sekitar 5%—15% dibandingkan tahun sebelumnya. “Adapun saat ini, properti residensial dengan harga Rp500 juta hingga Rp 2 miliar menjadi segmen yang paling diminati. PPN DTP akan memengaruhi komponen pembiayaan yang disalurkan oleh bank,” kata Okki kepada Bisnis, Jumat (10/11). Ketua Umum Real Estate Indonesia atau REI Joko Suranto menyatakan agar industri properti optimal dan berkelanjutan, insentif PPN DTP oleh pemerintah harus dibarengi dengan konsep propertynomics. Propertynomics merupakan cara pandang untuk menumbuhkan kontribusi properti terhadap ekonomi. REI memproyeksikan dengan ditetapkannya kebijakan insentif PPN DTP, pasar properti bakal kebanjiran dana mencapai Rp10 triliun dengan output pada ekonomi nasional mencapai Rp1,8 triliun. Wakil Ketua Umum REI Bidang Hubungan Luar Negeri Rusmin Lawin meyakini kebijakan insentif ini dibuat untuk mendorong kemampuan beli konsumen terutama untuk kaum milenial dan yang belum memiliki rumah. Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Djunaidi Abdillah berharap agar kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah tidak bersifat fluktuatif agar menciptakan kondisi yang lebih tenang bagi pengusaha. ?“Kami support apa pun bentuk kemudahan yang diberikan oleh pemerintah. Itu yang kami tunggu,” katanya. Saat ini Apersi masih memiliki kuota 20.000 hunian komersial yang siap jual. Emiten properti Sinar mas Group, PT Bumi Serpong Damai Tbk. (BSDE) menilai kebijakan itu dapat mendorong kinerja penjualan segmen residensial. Direktur BSDE Hermawan Wijaya menyatakan sampai kuartal III/2023, pihaknya telah mengamankan prapenjualan Rp6,75 triliun, atau 77% dari target periode 2023 sebesar Rp8,8 triliun. Terkhusus segmen residensial, porsinya Rp4,47 triliun. Sementara itu, Direktur PT Ciputra Development Tbk. (CTRA) Harun Hajadi menekankan insentif PPN DTP akan berpengaruh besar untuk mendorong minat masyarakat untuk membeli rumah stok.