Labirin | News & Update

;

Properti

( 407 )

Kentanix Bidik Keuntungan dari Bisnis Properti

HR1 18 Jan 2025 Kontan

PT Kentanix Supra Internasional (KSIX), emiten properti baru yang resmi tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 8 Januari 2025, telah beroperasi selama lebih dari empat dekade dengan menghadirkan 40.000 hunian di berbagai segmen. Dipimpin oleh Ferdinand Aryanto sebagai Direktur Utama, KSIX saat ini fokus pada pengembangan proyek di Bogor, Cileungsi, Cilegon, dan Bekasi.

Dari dana IPO sebesar Rp 144,94 miliar, KSIX berencana menggunakan 61,55% untuk modal kerja, 28,84% untuk setoran modal ke proyek Vila Bogor Indah 6, dan sisanya untuk operasional. KSIX memiliki portofolio properti meliputi Grand Nusa Indah, Vila Bogor Indah, dan proyek kolaborasi seperti Telaga Kahuripan dan Gading Icon Apartment, dengan target marketing sales sebesar Rp 300 miliar pada 2025, meningkat dari Rp 230 miliar pada 2024.

Sebagian besar saham KSIX dikuasai oleh perusahaan milik famili mendiang Boenjamin Setiawan, pendiri PT Kalbe Farma (KLBF), dengan figur utama seperti Franciscus Bing Aryanto dan Gerda Veronica sebagai pengendali utama. Meski memiliki landbank 200 ha dan proyek berjalan, saham KSIX terkoreksi tajam sebesar 33,62% menjadi Rp 300 per saham pada 17 Januari 2025, dibandingkan harga awal IPO.

KSIX tetap optimistis dengan pertumbuhan laba bersih 10% pada 2025, didukung oleh fokus pengembangan lahan seluas 30 hektare hingga 2026 dan diversifikasi proyek properti untuk masyarakat menengah.

Ekonomi

Bank Tanah Siapkan Lahan Strategis untuk Proyek Prioritas

HR1 18 Jan 2025 Bisnis Indonesia

Badan Bank Tanah (BBT) telah mengalokasikan lahan seluas 4,3 hektare di Kendal untuk pembangunan wilayah permukiman rumah subsidi yang ditujukan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Pembangunan ini akan dilakukan oleh PT Asatu Realty Asri, pengembang proyek percontohan Bumi Svarga Asri (BSA), yang mengusung konsep rumah subsidi berbasis hunian hijau (green housing). Proyek ini menggandeng berbagai lembaga, termasuk Kementerian Pekerjaan Umum (PU), dan bertujuan untuk menjadi model pembangunan rumah subsidi yang ramah lingkungan.

Direktur PT Asatu Realty Asri, Yudi Irawan, mengungkapkan bahwa proyek ini sudah dimulai dengan total 90 unit terbangun dari 386 unit yang direncanakan, dan 50 unit pertama untuk program FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) 2025 sudah siap disalurkan. Meskipun biaya konstruksi untuk rumah berbasis hijau lebih tinggi 10% hingga 15% dibandingkan dengan rumah subsidi biasa, Yudi berharap pemerintah dapat segera mengkaji usulan kebijakan terkait rumah subsidi ini, karena penggunaan material ramah lingkungan memerlukan biaya tambahan, seperti langit-langit yang lebih tinggi untuk mengurangi emisi karbon.

Sosial, Budaya, dan Demografi

Periode 3 Tahun ini, Tapera Berhasil Menyalurkan Dana FLPP Rp 76 Triliun

HR1 18 Jan 2025 Kontan

BP Tapera telah menyalurkan dana fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) sejak 2022 hingga kini total mencapai Rp 76,04 triliun. Pendanaan ini untuk membiayai 655.300 unit rumah. Adapun total penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang telah disetor ke rekening investasi bendahara umum negara (RIBUN) sampai Desember 2024, diproyeksikan sebesar Rp 1,37 triliun atau sekitar Rp 450 miliar lebih per tahun.

Deputi Komisioner BP Tapera Bidang Pemupukan Dana Tapera Doddy Bursman menjelaskan, pada 2022, dana FLPP yang tersalurkan sebesar Rp 25,15 triliun untuk 226.000 unit rumah. Lalu, penyaluran di 2023 mencapai Rp 26,32 triliun untuk 229.000 unit rumah. "Sedangkan tahun 2024, telah terealisasi sebanyak 200.300 unit rumah senilai Rp 24,57 triliun," ujar Doddy dalam keterangan pers, Jumat (17/1).

Sosial, Budaya, dan Demografi

Cari Peluang Pada Program Perumahan

HR1 18 Jan 2025 Kontan

Program 3 juta rumah yang diusung pemerintah Presiden Prabowo Subianto tidak hanya berdampak positif bagi sektor properti tetapi juga membuka peluang besar bagi industri asuransi, terutama melalui produk asuransi jiwa kredit (AJK).

Hengky Djojosantoso, Presiden Direktur Ciputra Life, menjelaskan bahwa produk AJK melindungi nasabah debitur kredit pemilikan rumah (KPR) dengan memberikan jaminan pelunasan kredit jika debitur meninggal dunia. Program ini akan meningkatkan volume pencairan kredit KPR, khususnya di bank-bank Himpunan Bank Negara (Himbara). Hengky juga optimistis bahwa bisnis AJK akan tumbuh seiring dengan target pembangunan pemerintah, daya beli masyarakat, dan pertumbuhan kredit.

Selain itu, regulasi baru dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yaitu POJK 20 Tahun 2023, yang mulai berlaku pada Desember 2024, diharapkan memperbaiki pengelolaan produk AJK sekaligus memberikan perlindungan optimal bagi debitur.

Pengamat asuransi dan Ketua Umum Komunitas Penulis Asuransi Indonesia (KUPASI), Wahyudin Rahman, juga menyatakan bahwa program ini membawa potensi besar untuk industri asuransi, dengan proyeksi premi asuransi jiwa kredit mencapai Rp 1,1 triliun per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa program 3 juta rumah tidak hanya berdampak pada pertumbuhan ekonomi tetapi juga memberikan dampak luas pada sektor asuransi.

Ekonomi

Sinyal Positif Penurunan Suku Bunga

HR1 17 Jan 2025 Kontan

Prospek PT Ciputra Development Tbk (CTRA) di tahun 2025 diproyeksikan positif seiring dengan pemangkasan suku bunga acuan dan insentif fiskal pemerintah, seperti Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP). Analis Mirae Asset Sekuritas, Nafan Aji Gusta, menjelaskan bahwa penurunan suku bunga BI hingga level 5,5% akan meningkatkan daya beli masyarakat melalui fasilitas kredit pemilikan rumah (KPR) dan apartemen (KPA), yang mendorong pendapatan berulang (recurring income) dan marketing sales. Pada 2024, CTRA mencatatkan marketing sales Rp 11,02 triliun, pertumbuhan 8% year-on-year (yoy), tertinggi dalam sejarah perusahaan.

Axell Ebenhaezer dari NH Korindo Sekuritas menyoroti kontribusi insentif pajak pemerintah pada 2024, yang membebaskan sekitar 26,3% dari total marketing sales CTRA dari PPN, serta peluncuran proyek-proyek baru seperti CitraLand Gresik dan klaster di wilayah strategis lainnya. Axell juga menyebut program tiga juta rumah Presiden Prabowo Subianto sebagai pendorong tambahan bagi sektor properti.

Namun, risiko masih ada, seperti daya beli masyarakat yang lesu atau ketidakpastian suku bunga acuan. Analis BRI Danareksa Sekuritas, Ismail Fakhri Suweleh, menekankan bahwa CTRA konsisten membagikan dividen, bahkan selama pandemi, berkat kemampuannya memonetisasi aset. Portofolio produk CTRA yang terdiversifikasi, khususnya rumah tapak di kisaran harga Rp 1-5 miliar, membuatnya unggul di pasar properti Jakarta Raya.

Sosial, Budaya, dan Demografi

Surplus Ruang Kantor di Jakarta, Permintaan Lesu

HR1 08 Jan 2025 Bisnis Indonesia

Colliers Indonesia memprediksi bahwa ruang kantor komersial yang tidak terpakai di Jakarta berpotensi meningkat akibat pemindahan pusat pemerintahan ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur. Ferry Salanto, Head of Research Colliers Indonesia, menjelaskan bahwa gedung-gedung pemerintah yang kosong berjumlah sekitar 40 unit, dengan total area mencapai 1,33 juta meter persegi, yang dapat memperburuk kondisi pasar perkantoran yang sudah mengalami kelebihan pasokan.

Ferry menilai bahwa kehadiran gedung pemerintah akan memberikan tekanan pada bisnis perkantoran komersial yang dikelola oleh investor swasta, mengingat gedung pemerintah berada di lokasi strategis. Namun, tantangan yang dihadapi adalah tingginya nilai buku aset gedung pemerintah dan rendahnya pendapatan sewa, yang menyulitkan pencapaian hasil ideal.

Ferry juga menyarankan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta akan lebih menguntungkan jika pemerintah membuka opsi untuk menjual asetnya. Sementara itu, model bisnis build operate transfer (BOT) yang sebelumnya cukup menarik bagi investor, mungkin bisa dipertimbangkan kembali oleh pemerintah dengan memperpanjang periode konsesi untuk membuat skema tersebut lebih layak.

Ekonomi

Nusron Wahid Beberkan Persoalan Proyek Tropical Coastland PIK 2

KT1 02 Jan 2025 Tempo

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid blak-blakan ihwal permasalahan proyek strategis nasional atau PSN Tropical Coastland Pantai Indah Kapuk (PIK) 2. Proyek yang terletak di Kabupaten Tangerang, Banten, itu bermasalah karena tidak tercantum sebagai PSN pariwisata dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) provinsi maupun kabupaten/kota. “Padahal, ini masuknya PSN pariwisata,” kata Nusron dalam acara Media Gathering Kementerian ATR/BPN di kantornya pada Selasa, 31 Desember 2024. Walhasil, pemerintah daerah (Pemda) provinsi maupun kabupaten/mesti mengajukan perubahan RTRW. Nantinya, Kementerian ATR/BPN yang bakal mengeluarkan persetujuan. Bila Pemda tidak mengajukan, perusahaan atau si pemilik proyek harus meminta rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) kepada Menteri ATR/Kepala BPN. Namun hingga kini, Nusron mengaku belum mendapat permintaan dari Pemda maupun perusahaan. Adapun proyek Tropical Coastland PIK 2 merupakan proyek yang digarap PT Agung Sedayu Group, perusahaan milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan. “Jadi, kami tidak bisa menyatakan apa-apa,” tutur Nusron.

Selain persoalan RTRW, Nusron mengatakan 1.500 hektare lahan di PSN tersebut berada di area hutan lindung. Persoalan ini bisa diselesaikan dengan menurunkan status dari hutan lindung menjadi hutan konveksi. Kemudian, mengkonversinya menjadi area penggunaan lain (APL). Dalam penurunan status lahan itu, perusahaan mesti menyiapkan lahan pengganti yang nantinya ditentukan Kementerian Kehutanan. Namun, meski menemukan sejumlah persoalan, Politikus Partai Golkar itu menyatakan kementeriannya tidak memiliki wewenang terkait dengan status PSN Tropical Coastland PIK 2. “Bola di tangan Kemenko Perekonomian. Kami hanya sudut pandang tata ruangnya,” kata Nusron. Namun, ia menjelaskan, KPPR menjadi pintu masuk untuk perizinan lain. “Sebelum ada itu, putar balik,” ucapnya. (Yetede)

Ekonomi

Menpen Klaim Berau Coal Bangun 500 Rumah di Kaltim Pekan Ini, Dibagikan Gratis untuk Rakyat Sukseskan Program 3 Juta Rumah

KT1 23 Dec 2024 Tempo

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait alias Ara mengklaim PT Berau Coal Energy Tbk dan PT Alamtri Resources Indonesia Tbk (dulu bernama PT Adaro Energy) bakal segera merealisasikan rencana pembangunan rumah untuk mendukung program 3 Juta Rumah. Ara mengatakan Berau bakal melakukan groundbreaking proyek tersebut di Berau, Kalimantan Timur pada 27 Desember mendatang.

"Groundbreaking (pembangunan) 500 rumah yang akan diberikan secara gratis kepada rakyat," kata Ara dalam acara Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pembiayaan FLPP Dan Tapera Tahun 2025 di Auditorium Kementerian Pekerjaaan Umum, Senin, 23 December 2024. "Sebanyak 500 rumah beserta isinya."

Sementara itu, Alamtri yang merupakan perusahaan milk Garibaldi Thohir alias Boy Thohir akan melakukan groundbreaking proyek pembangunan rumah rakyat pada January 2025. Sebelumnya, Ara mengatakan Alamtri bakal membangun rumah rakyat di Kalimantan Selatan. Dia berujar, pembangunan rumah oleh Berau maupun Alamtri dilakukan di wilayah yang dekat dengan usaha tambang kedua perusahaan tersebut. "Menurut saya, itulah gotong royong. Itulah Indonesia. Bagaimana para pengusaha mau membantu rakyat untuk mendapatkan rumah," kata Ara.

Sebelum Berau dan Adaro, PT Agung Sedayu Group sudah merealisasikan proyek serupa di Kabupaten Tangerang, Banten. Perusahaan milik Sugianto Kusuma alias Aguan itu membangun 250 unit rumah dengan menggelontorkan dana corporate social responsibililty senilai Rp 60 miliar. Ara menyebut proyek pembangunan yang masuk groundbreaking pada 1 November 2024 itu sedang berlangsung. "Apakah itu salah, saya rasa tidak. Tidak ada yang masuk negara, saya tidak terima uang, tidak terima rumah," kata Ara. Sejak awal menjadi Menteri PKP, Ara memang kerap mengatakan program 3 juta rumah yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto akan dikerjakan dengan konsep gotong royong. Terlebih, anggaran Kementerian PKP cupet, yakni hanya Rp 5,27 triliun untuk 2025. (Yetede)

Politik dan Birokrasi

Kritik Terhadap PPN Properti DTP

HR1 18 Dec 2024 Bisnis Indonesia

Pemerintah memutuskan untuk melanjutkan insentif PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk sektor properti hingga 2025 guna menjaga daya beli masyarakat dan mengkompensasi kenaikan tarif PPN menjadi 12%. Kebijakan ini didukung oleh Sekretaris Kemenko Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, yang menilai sektor properti memiliki kontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menciptakan efek pengganda yang signifikan, termasuk peningkatan konsumsi rumah tangga dan penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan data, industri konstruksi menyumbang 10,06% terhadap PDB dan real estat 2,32% pada kuartal III/2024.

Namun, pandangan berbeda datang dari Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, yang menyarankan agar PPN DTP diterapkan secara temporer. BKF menilai bahwa dampak positif kebijakan ini efektif hanya dalam jangka pendek (1-2 tahun) dan dapat berkurang dalam jangka panjang. BKF menekankan pentingnya kebijakan insentif perpajakan yang lebih terfokus, khususnya dalam mendukung pembangunan perumahan melalui strategi pembiayaan dan kriteria kemampuan bayar.

Bambang Ekajaya, Wakil Ketua Umum DPP Realestate Indonesia (REI), juga mengkritisi kebijakan ini karena terbatas pada rumah ready stock, yang hanya mencakup 5% dari total penjualan. Ia mengusulkan agar insentif PPN DTP diperluas ke unit inden dengan persyaratan ketat untuk menjaga kehati-hatian.

Meskipun laporan BKF menekankan efektivitas kebijakan ini dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja, mereka juga menekankan perlunya desain dan implementasi kebijakan yang lebih terarah. Sosialisasi yang lebih luas kepada masyarakat juga menjadi rekomendasi penting untuk meningkatkan pemahaman dan minat masyarakat terhadap pembelian rumah.

Meskipun kebijakan PPN DTP sektor properti memberikan dampak positif, terdapat perbedaan pandangan antara pemerintah, BKF, dan asosiasi pengembang. Pemerintah perlu terus mengevaluasi efektivitas kebijakan ini, memperhatikan implementasi teknis, serta memastikan manfaatnya dirasakan secara optimal oleh masyarakat, terutama dalam mendukung pembangunan perumahan yang inklusif dan berkelanjutan.

Ekonomi

Hunian Vertikal Menengah ke Bawah Punya Prospek "Cerah"

KT3 18 Dec 2024 Kompas

Penyediaan 1 juta hunian vertikal di perkotaan punya prospek bagus, khususnya di Jabodetabek. Hal ini karena dalam satu dekade terakhir hunian vertikal segmen menengah ke bawah tumbuh cukup baik meskipun sempat terhambat ketidakpastian ekonomi pada 2018. Pemerintah berinisiatif menyediakan 3 juta rumah per tahun. Program ini meliputi 2 juta rumah di perdesaan dan 1 juta hunian vertikal di perkotaan. Inisiatif ini menjawab kebutuhan perumahan bagi masyarakat berpenghasilanrendah (MBR) dan masyarakat miskin yang belum memiliki hunian memadai.

Merujuk hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Tahun 2023 yang dirilis Badan Pusat Statistik, 9,9 juta rumah tangga di Indonesia belum punya rumah. Pada saat yang sama 26,9 juta rumah tangga belum sepenuhnya dapat mengakses hunian layak. Director of Strategic Consulting Cushman&Wakefield Indonesia Arief Rahardjo memaparkan, pasar hunian vertikal menengah ke bawah melonjak enam kali lipat dalam satu dekade terakhir. ”Pasokan dan pembelian masih terbatas, tetapi permintaan pulih dalam dua tahun terakhir yang tecermin dari peningkatan tingkat hunian,”ujar Arief, Selasa (17/12/2024), dalam Ulasan 2024 dan Proyeksi 2025 tentangPasar Kon-dominium Menengah Bawah di Jabodetabek: Analisis Tren Pasar dan Program 1 Juta Hunian Vertikal.

Berdasarkan data Cushman & Wakefield, pasokan dari proyek yang sudah ada 110.633 unit atau mencakup 28,7 persen dari total keseluruhan unit yang ada. Adapun permintaan mencapai 101.648 unit dengan tingkat penjualan 91,9 persen dan tingkat hunian 67,4 persen. Sementara proyeksi tahun 2025 meliputi pasokan 42.211 unit atau 43 persen dari ke-seluruhan unit, 29.138 permintaan unit, dan tingkat penjualan 69 persen. Adapun rerata harga jual-nya Rp 12,15 juta per meter persegi. Rerata ini dari harga jual Rp 13,5 juta untuk non-subsidi dan Rp 10,8 juta untuk unit subsidi. Sebaliknya, rerata harga sewa perbulan unit studio Rp 2,4 juta, 1 kamar tidur Rp 3,2 juta, dan 2 kamar tidur Rp 4,2 juta. Dalam data yang sama, 48 persen hunian vertikal berada di Jakarta. Selebihnya di Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Hunian vertikal menengah ke bawah paling banyak di Tangerang (31 per-sen).Pengembangan hunian vertikal menengah ke bawah lebih banyak mengikuti perkembangan transportasi umum, yaitu KRL dan LRT, serta mengikuti pembangunan jalan tol. ”Penjualan hunian vertikal menengah ke bawah sangat baik, lebih dari 90 persen. Penjualan paling tinggi di Depok, 98 persen, karena keberadaan universitas dan proyek LRT,” kata Arief.Tingkat hunian tertinggi ada di Jakarta (76 persen), sedangkan yang terendah di Bekasi (54 persen). (Yoga)