Industri asuransi berharap, pihak kepolisian bisa menyelesaikan kasus fraud yang menimpa mereka. Terjadinya fraud ini sebelumnya diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Dody AS Dalimunthe. Ia menyebutkan ada 14 perusahaan yang menjadi korban pada tahun 2018 lalu.

AAUI juga akan terus mengembangkan sistem checking  layaknya bank Indonesia (BI) checking berisikan daftar negatif dari tertanggung atau nasabah, bengkel, klinik, rumah sakit, dan agen. Daftar ini dihimpun oleh anggota asosiasi sebagai peringatan awal dalam memilih calon nasabah.

Di balik bisnis asuransi umum yang sedang menggeliat, ternyata persoalan fraud sedang menyelimuti industri ini. Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) menyebutkan, perusahaan asuransi memang rawan terhadap fraud. Ia menceritakan, dari sekian banyak lini bisnis ada tiga lini sedang menghadapi fraud, yakni asuransi perjalanan, asuransi pekapalan, dan asuransi kendaraan bermotor.

Adapun modus pelaku kecurangan di lini bisnis perjalanan adalah memperbesar biaya di rumah sakit. Pelaku bekerja sama dengan pihak rumah sakit maupun aparat setempat. Selain itu, pelaku memperbesar biaya atas kehilangan barang dengan melampirkan struk produk asli, tapi barang yang hilang merupakan barang tiruan. Sedangkan modus pada lini marine, tertanggung sengaja menenggelamkan kapal, tapi menyatakan kerusakan akibat badai. Ada juga yang memanipulasi surat kelayakan berlayar dan usia kapal. Pada lini kendaraan bermotor melakukan kecelakaan dengan sengaja dengan menggunakan komponen murah, dengan klaim komponen yang mahal.

AAUI akan melawan aksi fraud dan berkoordinasi dengan kepolisian. Selain itu, AAUI juga akan mengembangkan AAUI Checking layaknya BI checking.

Masa transisi implementasi kewajiban penggunaan asuransi nasional untuk ekspor batubara segera berakhir pada 31 Mei 2019. Per Maret 2019, baru 103 pengapalan dari 1.095 shipment yang menggunakan asuransi nasional. Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) meyakini bahwa pengusaha akan comply karena ada risiko ekspornya terhambat. Sementara itu, Direktur Eksekutif Asuransi Umum Indonesia mengklaim, perasuransian nasional sudah siap untuk melayani perdagangan batubara secara internasional.

Kasus PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP) Finance mulai digelar di persidangan. Jaksa mendakwa Komisaris Utama SNP Finance, Leo Chandra, mengabaikan, tidak memenuhi atau menghambat pelaksanaan kewenangan OJK. Menariknya, sejatinya OJK sudah mengendus ada yang tidak beres dari SNP Finance mulai Desember 2017, tapi tidak berindak tegas. OJK sudah mendengar informasi tentang kondisi kesehatan SNP Finance. Waktu itu, SNP Finance mendadak gencar menerbitkan surat utang berjangka menengah atau medium term notes (MTN). Sepanjang tahun 2017, SNP Finance merilis MTN senilai Rp 1,3 triliun.

Allianz Indonesia dan Bukalapak meluncurkan produk asuransi BukaProteksi Diri pada 2 Mei 2019 di Jakarta. BukaProteksi Diri adalah produk asuransi kesehatan pertama yang ditawarkan untuk memberikan pengalaman digital melalui Bukalapak. Nasabah dapat dengan mudah melakukan registsrasi, pembayaran, menerima polis, dan melakukan klaim secara online. Bukalapak akan memberikan promo 50% kepada pengguna Bukalapak yang ingin membeli asuransi.

Kebijakan penggunaan asuransi nasional akan berlaku mulai 1 Juni 2019. Masa transisi dimaksudkan agar pelaku usaha pertambangan bisa memiliki waktu untuk bernegosiasi dengan para pembeli atau importir di luar negeri. Apabila pada tenggat waktu itu para pengekspor tidak mematuhi ketentuan, pemerintah akan menjatuhkan sanksi berupa larangan ekspor. Saat ini sudah ada 15 perusahaan asuransi dan tiga konsorsium sudah terdaftar dan mendapatkan persetujuan dalam implementasi kebijakan wajib asuransi.

PT Asuransi Jiwasraya menyiapkan sejumlah strategi untuk bisa keluar dari masalah likuiditas serta melunasi tunggakan polis yang sudah jatuh tempo. Salah satu langkah adalah menerbitkan Medium Term Notes (MTN) senilai Rp 500 miliar. Aksi korporasi itu sudah masuk ke dokumen tertulis, namun manajemen belum bisa  mengungkapkan ke publik. Penerbitan surat utang menjadi bukti kesungguhan serta komitmen manajemen dan pemegang saham untuk mencari solusi. Selain menerbitkan obligasi, Jiwasraya juga membentuk anak usaha bernama Jiwasraya Putra. Namun, pembentukan anak usaha ini akan dilakukan secara bertahap.

Otoritas Jasa Keuangan bakal melakukan uji sensitivitas atas indikator-indikator rasio utama dan sekunder di perusahaan asuransi dalam rangka menghadirkan skema penilaian tingkat kesehatan baru. Selama ini otoritas menggunakan sejumlah parameter kuantitatif dalam mengukur tingkat kesehatan perusahaan asuransi. Parameter itu antara lain rasio modal minimum berbasis risiko (MMBR) atau risk based capital (RBC), kecukupan persyaratan modal minimum atau minimum capital requirement dan rasio perimbangan investasi dengan liabilitas. Selain uji sensitivitas, OJK juga akan menajamkan parameter kualitatif dalam penilaian kualitas penerapan manajemen risiko yang tercakup dalam faktor profil risiko dan penilaian faktor tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance). OJK juga dinilai perlu meningkakan pengendalian dan pengawasan seiring dengan rencana mengimplementasikan skema penilaian tingkat kesehatan baru di sektor jasa keuangan.

Industri asuransi jiwa mencatatkan rapor merah pada 2018 karena hampir awluruh indikator kinerjanya kompak turun secara tahunan atau merupakan yang terburuk dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Kinerja asuransi jiwa tercermin dari beberapa indikator antara lain total pendapatan, pendapatan premi-yang terdiri dari premi bisnis baru dan lanjutan- hasil investasi, nilai investasi, serta aset. KInerja seluruh indikator tersebut turun, kecuali pendapatan premi lanjutan yang masih tumbuh 1% secara tahunan.

Penggunaan angkutan laut dan asuransi dalam negeri masih menjadi polemik. Aturan itu cenderung menyulitkan pengusaha untuk melakukan renegosiasi kontrak dengan importir. Sebagai jalan tengah, pengusaha menyiasatinya dengan penggunaan asuransi ganda.