Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir meminta bank-bank pelat merah untuk mempercepat transmisi penurunan suku bunga kredit, di tengah situasi perlambatan ekonomi domestik akibat wabah virus corona.

Erick menuturkan tekanan perekonomian membuat pelaku usaha kessulitan mengembangkan usaha, khususnya sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Tak hanya pembiayaaan baru, Erick juga menginstruksikan bank BUMN untuk melonggarkan kredit terhadap debitor existing yang terkena dampak. Merespon hal tersebut, Bank BRI menyatakan saat ini perseroan tengah mengevaluasi potensi besaran penurunan bunga kredit. Menurut BRI, sejumlah sektor masih memiliki prospek positif, diantaranya pertanian, perdagangan, dan kesehatan. Komitme yang sama juga disampaia oleh PT Bank Mandiri. Bank Mandiri menuturkan tak hanya soal suku bunga, perseroan juga akan memberikan pelonggaran berupa kemudahan proses pemberian kredit untuk UMKM. Proses penurunan suku bunga kredit perbankan yangmasih berjalan lamban ini menjadi perhatian BI. Sejak akhir Juni 2019, rata-rata tertimbang suku bunga kredit modal kerja, misalnya, tercatat baru turun 35 basis point menjadi 10,07 persen pada Februari 2020. Padahal sejak Juni 2019 hingga Maret 2020, bank sentral telah memangkas suku bunga acuan hingga 150 basis poin, dari 6 persen menjadi 4,5persen.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta bank nasional mempercepat penurunan suku bunga kredit untuk membangkitkan dunia usaha yang tertekan, termasuk akibat penyebaran wabah virus corona (Covid-19).

Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso, mengatakan stimulus berupa penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia 7-Days Reverse Repo Rate ke level 4,75 persen dan pelonggaran rasio giro wajib minimum valuta asing dan rupiah sudah terwujud. Dia berharap kebiajakn itu mampu mengurangi risiko industri perbankan di tengah meluasnya wabah corona. Ketua Umum Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI), Benny Soetrisno, mengatakan pelonggaran bunga kredit dinantikan pengusaha, di tengah melemahnya perdagangan dunia. Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Kamdani, mengatakan selama ini selisih suku bunga pinjaman yang diperoleh dunia usaha masih cukup besar dibanding suku bunga acuan bank sentra. Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Kartika Wirjoatmodjo mengatakan bank milik negara berkomitmen untuk menurunkan bunga kredit.

Sebagian kalangan perbankan menilai langkah bank sentral menerbitkan kebijakan untuk menangkal pelemahan akibat virus corona belum cukup untuk menggairahkan dunia usaha. Sederet langkah itu harus diikuti oleh sinergi kebijakan antara Bank Indonesia dan regulator lainnya, termasuk yang berkaitan dengan kebijakan fiskal.

Presiden Direktur PT Bank Mayapada International Tbk Hariyono Tjahjarijadi mengatakan bilai BI saja yang memberikan pelonggaran belum cukup. Likuiditas dan suku bunga bukan satu-satunya yang bisa meningkatkan permintaan kredit. Apalagi, dia menambahkan, penyebaran infeksi virus corona yang merebak dari Wuhan, Cina hingga ke Indonesia diproyeksikan akan semakin menggerus permintaan kredit dunia usaha. Sebagai otoritas moneter, Bank Indonesia telah menerbitkan serangkaian paket kebijakan. Beberapa di antaranya ditujukan untuk tetap memacu kinerja intermediasi perbankan, di tengah merebaknya corona. Kebijakan yang dimaksud adalah penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia 7-Days Reverse Repo Rate ke level 4,75 persen, serta pelonggaran rasio giro wajib minimum (GWM) valuta asing dan rupiah. Kepala Ekonom PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Ryan Kiryanto menilai, agar pelonggaran kebijakan moneter oleh bank sentral berjalan efektif, kebijakan fiskal yang akomodatif juga diperlukan. Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Royke Tumilaar, mengatakan dampak pelonggaran kebijakan moneter, seperti penurunan rasio GWM rerata valuta asing menjadi 4 persen, sebenarnya akan menambah likuiditas perbankan sekitar US$ 3,2 miliar. Selain pelonggaran kebijakan moneter, stimulus diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengantisipasi pelemahan kinerja debitor dalam membayar kewajiban kredit. Stimulus tersebut berupa pelonggaran penghitungan kolektabilitas debitor dari sektor yang terkena dampak corona, dari tiga pilar menjadi hanya satu pilar, untuk pinjaman dengan plafon sampai Rp 10 miliar.

Kinerja intermediasi perbankan masih belum mencapai performa terbaiknya. Bank Indonesia mencatat pertumbuhan kredit perbankan sepanjang 2019 hanya sebesar 6,08 persen, melorot dari capaian 2018 yang tumbuh 12,8 persen.

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, menuturkan setelah agresif memangkas suku bunga acuan 7-days reverse repo rate hingga 100 basis point (bps) pada 2019, bank sentral kini berfokus mengakselerasi trasnmisi penurunan tersebut pada suku bunga kredit dan deposito perbankan. Hal ini diharapkan turut menjadi stimulus dalam mendongkrak permintaan kredit. Adapun kemarin Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan di level 5 persen. Perry optimistis permintaan pembiayaan akan kembali bangkit dan tahun ini pertumbuhan kredit dapat mencapai 10-12 persen. Pertumbuhan ekonomi global yang diperkirakan membaik dan harga komoditas yang kembali merangkak naik disebut sebagai faktor pendukungnya. Sedangkan kinerja konsumsi yang stabil serta investasi yang diproyeksikan meningkat juga akan menopang pertumbuhan perekonomian 2020.

Pemerintah akan menggenjot penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) untuk sektor produksi. Sebab, realisasi penyaluran KUR tahun lalu belum mencapai target minimal 60 persen. Target penyaluran KUR sektor produksi tahun ini dipatok sama dengan tahun lalu. Tahun lalu, pemerintah mencatat porsi penyaluran KUR sektor produksi atau non-perdagangan hanya 51,52 persen.

Untuk mendorong penyaluran KUR sektor ini, Iskandar mengatakan, pemerintah telah menerapkan basis pembiayaan menggunakan KUR khusus dengan membuat kluster produksi lewat program one village one product (OVOP). Pemerintah juga akan memberikan peringatan tertulis bagi bank yang tidak memenuhi ketentuan minimal penyaluran KUR sektor produksi sebesar 60 persen. Iskandar menambahkan, bank akan dikenai sanksi pengurangan plafon penyaluran KUR pada tahun berikutnya bila secara persisten tidak bisa menaikkan kredit usaha rakyat sektor produksi. Sektor perdagangan masih menjadi favorit sektor perbankan dalam penyaluran KUR. Perputaran uang uang yang berlangsung setiap hari menyebabkan risiko likuiditas cenderung rendah. Adapun sektor perkebunan berisiko lebih besar karena butuh waktu lama untuk mendapatkan hasil panen. Tahun ini, pemerintah menurunkan suku bunga KUR menjadi 6 persen dari yang sebelumnya 7 persen. Senior Vice President Micro-Development and Agent Banking Bank Mandiri, Zedo Faly, mengatakan pihaknya akan mengoptimalkan penyaluran KUR tahun ini sebesar Rp 30 triliun untuk sektor produksi. Beberapa strategi yang dilakukan adalah bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang merupakan nasabah atau debitor di segmen wholesale  Bank Mandiri, baik yang bergerak di sektor produksi maupun industri pengolahan. Bank Mandiri juga akan masuk ke sektor-sektor yang selama ini belum tergarap secara optimal, misalnya sektor pariwisata.

Pemerintah akan menurunkan suku bunga kredit usaha rakyat (KUR) dari 7 persen menjadi 6 persen pada 2020. Plafon KUR dinaikkan 35 persen dari Rp 150 triliun menjadi Rp 190 triliun. Menko Bidang Pertanian Airlangga Hartarto menjelaskan kebijakan yang berlaku pada Januari tahun depan ini diharapkan bisa mendorong usaha mikro, dan menengah (UMKM) di sektor produksi untuk semakin aktif. Sebesar 60 persen dana dialokasikan untuk mendorong sektor produksi pendorong UMKM, terutama pariwisata. Meski demikian subsidi bunga KUR tetap sebesar Rp 13,9 triliun sebagaimana tercantum dalam APBN. Pemerintah berencana menyalurkan KUR melalui sistem klaster atau berkelompok agar lebih efisien dan tepat sasaran, sebagaimana dijelaskan oleh Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki. Klaster juga bisa memudahkan penaluran dan screening, serta pembinaan yang lebih maksimal. Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan, perlu ada sejumlah terobosan agar para petani bisa lebih mudah mendapatkan akses KUR. Pengendalian dan pendampingan hjarus bisa lebih menyentuh langsung kepada petani ke depannya. Sistem klaster diharapkan mempermudah pengawasan dan penyerapan KUR.

Kini kartu kredit sebagai salah satu alat pembayaran menggunakan kartu (APMK) menghadapi tantangan dengan lahirnya kartu pembayaran digital atau dompet digital seperti DANA, OVO, Go-Pay. Data Bank Indonesia (BI) menunjukkan bahwa jumlah kartu kredit mengalami penurunan selama Januari s.d. Juni 2019.  Sebaliknya, penarikan uang tunai dengan menggunakan kartu kredit tetap positif. Lantaran orang semakin membutuhkan dana tunai, sedangkan daya beli (purchasing power) tetap jalan di tempat. Perkembangan kartu kredit untuk kepentingan belanja juga mengalami kenaikan secara fluktuatif. Penurunan penggunaan kartu kredit disebabkan oleh beberapa hal.  Penurunan jumlah kartu kredit itu disebabkan antara lain oleh munculnya kartu dompet digital seperti DANA, OVO dan Go-Pay yang sangat sering memberikan diskon gede-gedean untuk mencari basis nasabah. Setelah memperoleh basis nasabah yang makin membengkak, akhirnya kartu pembayaran digital itu akan mencuil pangsa pasar penggunaan kartu kredit sebagai alat pembayaran nontunai (cashless). Tanpa disadari dompet digital cepat atau lambat akan mendorong orang terbiasa membeli sesuatu hanya karena diskon dan keinginan, bukan karena kebutuhan. Gaya hidup yang konsumtif. Persaingan dompet digital pun akan kian marak ketika pemain asing dari China seperti Alipay milik Jack Ma dan WeChat Pay masuk ke Indonesia. Komisi Pengawas Persaingan Usaha pun wajib lebih awas untuk mencegah munculnya monopoli dompet digital.

Pemerintah berencana mengurangi jangka waktu subsidi perumahan. Namun, kebijakan itu berpotensi membebani masyarakat pembeli rumah subsidi. Kemapuan keuangan masyarakat yang meningkat menjadi pertimbangan utama. Selain itu, pengurangan durasi subsidi dari 20 tahun saat ini diharapkan menambah jumlah masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendapatkan subsidi.

Hingga Juli 2019, hanya ada tiga sektor lapangan usaha yang mencatat penguatan pertumbuhan permintaan kredit baru perbankan. Tiga sektor tersebut adalah sektor konstruksi ,sektor listrik,gas,dan air, serta sektor realestat, usaha persewaan, dan jasa perusahaan. Namun kontribusi ketiganya terhadap total penyaluran kredit hanya 14,7% dimana nilai tersebut masih dibawah sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 18,0% atau sektor industri pengolahan sebesar 16,4%. Sementara itu perlambatan pertumbuhan paling signifikan dialami oleh sektor perdagangan besar dan eceran, sektor agrikultur, serta sektor transportasi, pergudangan, dan komunikasi. 

Senior Faculty LPPI menilai sektor energi dan konstruksi menjadi pendongkrak pertumbuhan kredit tahun ini. Sektor energi cukup terdongkrak seiring dengan adanya dorongan dari implementasi sustainability development goals. Menurutnya, perusahaan milik negara serta swasta gencar membangun pembangkit listrik tenaga micro hydro sehingga membuat penyerapan kreditnya meningkat. Disamping itu kredit pemilikan rumah juga dapat menjadi penopang yang cukup baik pada tahun ini. Direktur Legal, Risk, and Compliance BTN menyatakan bahwa untuk KPR, kinerja fungsi intermediasinya termasuk yang tertinggi diantara bank besar lainnya, yakni tumbuh 18,78% secara tahunan menjadi Rp251,04 triliun pada paruh pertama ini.