Jakarta — Indonesia memasuki babak baru dalam pengembangan sistem pembayaran nasional. Bank Indonesia (BI) bersama industri sistem pembayaran resmi meluncurkan Kartu Kredit Indonesia (KKI) untuk segmen yang lebih luas pada 17 Agustus 2026, bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

KKI merupakan instrumen pembayaran berbasis kredit yang pemrosesan transaksinya dilakukan melalui infrastruktur domestik. Seperti kartu kredit pada umumnya, pengguna memperoleh fasilitas deferred payment atau penundaan pembayaran sehingga transaksi dilakukan terlebih dahulu dan kewajibannya dibayar kemudian sesuai ketentuan bank penerbit. Yang membedakan, KKI dirancang terintegrasi dengan ekosistem sistem pembayaran nasional.

Pada tahap awal untuk segmen ritel, KKI hadir dalam bentuk digital dan digunakan sebagai sumber dana pembayaran melalui QRIS. Pengguna dapat melakukan transaksi dengan memindai kode QRIS maupun menggunakan fitur QRIS Tap. Dengan mekanisme tersebut, limit kredit dari KKI dapat digunakan untuk membayar transaksi pada merchant yang menerima QRIS.

Artinya, ketika pengguna memindai QRIS di sebuah merchant, sumber dana pembayaran tidak harus berasal dari saldo rekening atau uang elektronik. Jika fasilitas tersebut telah tersedia dan diaktifkan oleh bank penerbit, pengguna dapat memilih KKI sebagai sumber dana dan nilai transaksi kemudian masuk sebagai kewajiban kartu kredit.

Bukan Kartu Kredit Pemerintah yang Benar-Benar Baru

Meski peluncurannya pada Agustus 2026 menjadi momentum penting bagi masyarakat umum, KKI sebenarnya bukan sistem yang sepenuhnya baru.

Cikal bakal KKI telah dikembangkan untuk segmen pemerintah sejak 2022. Pada tahap pertama, KKI pemerintah dengan fitur QRIS diluncurkan pada 29 Agustus 2022. Pengembangannya kemudian dilanjutkan dengan kartu fisik pada Mei 2023 serta fitur pembayaran daring. Instrumen tersebut digunakan untuk membantu transaksi belanja pemerintah pusat dan daerah dengan pemrosesan melalui sistem domestik.

Pada 2026, cakupan KKI diperluas sehingga dapat digunakan oleh masyarakat dan korporasi. Reuters mencatat perluasan tersebut sebagai perkembangan dari sistem kartu kredit yang sebelumnya dikembangkan untuk entitas pemerintah menuju penggunaan ritel yang lebih luas.

Perubahan ini membuat KKI tidak lagi hanya relevan dalam konteks digitalisasi belanja pemerintah, tetapi mulai masuk langsung ke ekosistem pembayaran masyarakat.

Delapan Bank Jadi Penerbit Awal

Pada tahap awal, BI mencatat terdapat delapan Penyelenggara Jasa Pembayaran (PJP) yang telah menerbitkan KKI, yakni BCA, Bank Mandiri, BNI, BRI, CIMB Niaga, PermataBank, Bank Mega, serta Bank Syariah Indonesia (BSI). BSI mengembangkan produk tersebut menggunakan skema pembiayaan syariah.

Masyarakat yang ingin menggunakan KKI tidak mengajukan fasilitas tersebut kepada Bank Indonesia, melainkan melalui bank penerbit. Persyaratan pemberian fasilitas kredit, limit, penilaian kelayakan nasabah, hingga fitur yang tersedia mengikuti kebijakan dan manajemen risiko masing-masing bank.

BI menyatakan pengembangan KKI akan dilakukan secara bertahap, baik dari sisi fitur maupun layanan. Pada fase awal, fokusnya adalah penggunaan KKI digital sebagai sumber dana QRIS, sebelum pengembangan lebih lanjut pada kanal pembayaran lainnya.

Apa Bedanya dengan Visa dan Mastercard?

Salah satu pembeda utama KKI terletak pada infrastruktur pemrosesan transaksi.

BI mendefinisikan KKI sebagai instrumen pembayaran dengan fasilitas kredit yang diproses secara domestik melalui Gerbang Pembayaran Nasional (GPN). Pengembangan tersebut merupakan bagian dari upaya meningkatkan efisiensi pemrosesan sekaligus memperkuat kapasitas dan kemandirian sistem pembayaran nasional.

Sementara itu, kartu kredit dengan prinsipal seperti Visa dan Mastercard menggunakan jaringan pembayaran internasional yang memiliki jangkauan global.

Namun, hadirnya KKI tidak berarti Visa dan Mastercard akan disingkirkan dari Indonesia. BI menegaskan KKI dikembangkan sebagai alternatif tambahan bagi konsumen, bukan sebagai pengganti kartu kredit berprinsipal internasional. Kedua jenis instrumen tersebut tetap dapat berjalan berdampingan dan konsumen dapat memilih sesuai kebutuhan.

Kartu dengan jaringan internasional masih memiliki keunggulan dalam cakupan transaksi global. Sementara KKI memiliki kekuatan pada integrasinya dengan infrastruktur pembayaran domestik, khususnya QRIS. KKI juga dapat menjangkau transaksi di luar negeri pada negara mitra melalui skema QRIS lintas negara sepanjang fasilitas tersebut tersedia.

Menumpang Besarnya Ekosistem QRIS

Integrasi dengan QRIS menjadi salah satu faktor penting dalam pengembangan KKI. Pasalnya, QRIS telah memiliki basis pengguna dan merchant yang sangat luas.

Data Bank Indonesia menunjukkan hingga Juni 2026 terdapat 65,77 juta pengguna QRIS di Indonesia. Jumlah merchant yang menerima QRIS telah mencapai 44,86 juta, dan 96,68 persen di antaranya merupakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Sepanjang semester pertama 2026 saja, QRIS mencatat 12,55 miliar transaksi dengan nilai mencapai sekitar Rp1,12 kuadriliun, tumbuh 93,92 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Basis merchant yang besar tersebut membuat pendekatan KKI berbeda dengan ekspansi kartu kredit yang secara tradisional mengandalkan akseptasi jaringan kartu dan mesin Electronic Data Capture (EDC). Dengan menjadikan QRIS sebagai salah satu kanal utama, fasilitas kredit berpotensi digunakan pada spektrum merchant yang lebih luas, termasuk pelaku UMKM.

Bagian dari Kemandirian Sistem Pembayaran

Bagi BI, KKI bukan hanya persoalan menghadirkan produk kartu kredit baru. Pengembangannya menjadi bagian dari agenda yang lebih besar untuk memperkuat sistem pembayaran dan ekonomi digital Indonesia.

BI menyebut peluncuran KKI sebagai bagian dari upaya meningkatkan efisiensi transaksi, memperluas inklusivitas pengguna dan penyelenggara sistem pembayaran, serta meningkatkan daya saing pelaku usaha. Kebijakan tersebut juga ditempatkan dalam kerangka Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2030 dan agenda penguatan kemandirian ekonomi nasional.

Pada saat yang sama, BI tetap membuka ruang bagi jaringan pembayaran internasional. Karena itu, persaingan ke depan tidak semata-mata mengenai KKI melawan Visa atau Mastercard, tetapi mengenai seberapa besar masyarakat melihat manfaat dari masing-masing jaringan pembayaran.

Bagi konsumen, pada akhirnya pertimbangannya kemungkinan akan kembali pada hal yang paling praktis: kemudahan penggunaan, luasnya penerimaan merchant, biaya, program promosi, keamanan, serta fasilitas yang diberikan oleh masing-masing penerbit.

Kehadiran KKI membuat pilihan itu kini bertambah. Indonesia bukan hanya memiliki QRIS sebagai standar pembayaran berbasis kode QR, tetapi juga mulai membangun instrumen kredit ritel yang bertumpu pada infrastruktur pembayaran nasional.

Sumber: Bank Indonesia, Reuters, detikFinance, dan Kontan.

Rasio kredit bermasalah (NPL) perbankan Indonesia menunjukkan tren kenaikan dan perlu diwaspadai di tengah tekanan ekonomi yang menurunkan daya beli masyarakat. Data OJK mencatat NPL gross perbankan naik dari 2,08% pada Desember 2024 menjadi 2,24% pada April 2025.

Bank Indonesia (BI) terus menggulirkan kebijakan likuiditas makroprudensial (KLM) untuk mendorong perbankan menyalurkan kredit ke sektor-sektor prioritas, termasuk UMKM, perdagangan, dan ekonomi kreatif. Insentif KLM, seperti diskon giro wajib minimum, diberikan kepada bank yang memenuhi target rasio pembiayaan inklusif makroprudensial (RPIM).

Industri perbankan Indonesia menghadapi tantangan ganda berupa masalah likuiditas dan kenaikan rasio kredit bermasalah (non performing loan / NPL) di tengah tekanan ekonomi makro domestik dan global. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan NPL gross perbankan nasional naik ke 2,24% per April 2025, dari 2,08% pada Desember 2024. Angka ini lebih tinggi dibanding negara tetangga seperti Singapura (1,22%) dan Malaysia (1,4%), meski masih lebih baik daripada Filipina (3,3%) dan Thailand (2,9%).

Rasio kredit macet pinjaman daring terus naik setahun terakhir, karena minimnya penilaian awal dan tingginya tingkat suku bunga. Karena itu, penerapan mitigasi risiko akan ditingkatkan. Regulator akan mengintegrasikan data pinjaman daring kedalam sistem layanan informasi keuangan atau SLIK serta meminta pelaku industri memperkuat mitigasi risiko. Berdasarkan data OJK pada April 2025, rasio kredit macet atau tingkat wanprestasi 90 Hari (TWP90) industri pinjaman daring mencapai 2,93 %, meningkat dibanding bulan sebelumnya, di 2,77 % dan akhir 2024, di 2,6 %. Jumlah rekening penerima pinjaman daring yang berstatus macet pada Maret 2025 mencapai 789.883 rekening, juga meningkat dibanding akhir 2024, di 539.990 rekening. Bahkan, rekening macet tersebut dalam setahun terakhir melonjak 51,13 %. Direktur Eksekutif Information and Communication Technology (ICT) Institute, Heru Sutadi berpendapat, risiko gagal bayar meningkat seiring lonjakan saldo pinjaman daring yang tercatat Rp 80 triliun.

Selain akibat kondisi ekonomi, naiknya kredit macet tak lepas dari mudahnya akses pinjaman tanpa seleksi berdasarkan kemampuan bayar. ”Walau TWP90-nya di bawah 5 %, ada beberapa platform yang TWP90-nya di atas 5 %,”katanya, Senin (23/6). Contohnya, masih ada kelompok pelajar yang tidak memiliki penghasilan tetap, tapi dapat mengakses pinjaman daring, tampak dari saldo pinjaman perorangan kelompok umur di bawah 19 tahun yang meningkat 53,17 % secara tahunan menjadi Rp 323,86 miliar pada Maret 2025. Naiknya rasio kredit macet pinjaman daring juga terjadi karena masyarakat cenderung mengambil pinjaman untuk kebutuhan konsumtif. OJK mencatat, jumlah penyaluran pinjaman pada sektor produktif Maret 2025 mencapai Rp 7,05 triliun atau 25,25 % total penyaluran pinjaman, menurun dibanding akhir tahun lalu, di Rp 8,45 triliun atau terkontraksi 16,59 %, dengan porsi 30,19 % dari total pinjaman. (Yoga)

Pertumbuhan kredit perbankan melambat pada Mei 2025, hanya tumbuh 8,43% yoy, lebih rendah dibanding April dan akhir 2024. Penyebab utamanya adalah pergeseran perilaku korporasi yang lebih memilih pendanaan lewat penerbitan obligasi.

Industri perbankan Indonesia pada Mei 2025 berupaya memperbaiki profitabilitas di tengah tantangan biaya dana tinggi dan likuiditas ketat dengan menaikkan bunga kredit. Bank Indonesia (BI) mencatat margin keuntungan naik tipis 3 bps ke 2,04% pada April, sementara suku bunga dasar kredit (SBDK) juga naik ke 9,27%.

Ditengah masih tingginya risiko akibat ketidakpastian ekonomi global, perbankan mencari pendapatan lain selain dari bunga. Terlihat dari margin bunga bersih (net interest margin/NIM) yang terus mengalami tekanan. Hingga posisi April 2025, NIM perbankan berada di level 4,45% melandai dari bulan sebelumnya 4,51%. Selain itu juga turun dari posisi April 2024 yang bertengger di posisi 4,56%. Meski demikian, Bank Indonesia (BI) mencatatkan suku bunga dasar kredit (SBDK) per April 2024 yang bertengger di posisi  4,56%. Meskipun demikian, BI mencatatkan suku bunga dasar kredit (SBDK) per April 2025 mengalami peningkatan secara bulanan, terutama pada kelompok bank pembangunan daerah (BPD). SBDK per April 2025 tercatat sebesar 9,27%, atau meningkat terbatas sebesar 2 basis points (bps) dibandingkan bulan sebelumnya. Kenaikan SBDK ini terjadi bersamaan dengan moderasi pertumbuhan kredit secara tahunan dalam satu bulan terakhir, di mana kredit April naik 8,8% (yoy) menurun dari 9,16% pada bulan sebelumnya. Namun demikian, kenaikan SBDK pada April 2025 lebih moderat dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 12 bps. (Yetede)

Kinerja intermediasi perbankan terus melemahkan hingga posisi Mei 2025. Apabila dibandingkan dengan awal tahun, pertumbuhan kredit dan dana pihak ketiga (DPK) membutuhkan dukungan, bukan hanya dari sisi makroprudensial, tetapi juga fiskal. Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyampaikan, peran kredit perbankan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi perlu terus ditingkatkan. Kredit pada Mei 2025 tumbuh sebesar 8,43% secara tahunan (yoy), lebih rendah dari 8,88% (yoy) pada April 2025. Pertumbuhan ini terus menurun apabila dibandingkan dengan awal tahun, di mana kredit meningkat 10,27% (yoy) per Januari 2025, kemudian meningkat menjadi 10,3% (yoy) per Februari 2025. Pelemahan mulai terjadi pada Maret 2025 dengan pertumbuhan kredit sebesar 9,16% (yoy), lalu berlanjut ke posisi April 2025 dengan kredit tumbuh 8,8% (yoy). Melihat realisasi tersebut, BI akhirnya memutuskan untuk memangkas target pertumbuhan target pertumbuhan kredit  yang awalnya 11-13% (yoy) di akhir tahun ini, menjadi berkisar 8-11%. Perry menjelaskan, dari sisi penawaran, prefensi perbankan pada penanaman surat-surat berharga masih kuat ditengah standar penyaluran  kredit (lending standard) yang mulai meningkat. (Yetede)

Pertumbuhan kredit perbankan nasional melanjutkan tren perlambatan hingga Mei 2025, dengan outstanding kredit hanya tumbuh 8,43% (yoy), turun dari 8,88% di April dan 10,39% pada Desember 2024. Perlambatan terutama terlihat pada kredit modal kerja (4,94%) dan konsumsi (8,82%), meskipun kredit investasi masih relatif kuat di 13,74%.