Rasio kredit bermasalah (NPL) perbankan Indonesia menunjukkan tren kenaikan dan perlu diwaspadai di tengah tekanan ekonomi yang menurunkan daya beli masyarakat. Data OJK mencatat NPL gross perbankan naik dari 2,08% pada Desember 2024 menjadi 2,24% pada April 2025.

Bank Indonesia (BI) terus menggulirkan kebijakan likuiditas makroprudensial (KLM) untuk mendorong perbankan menyalurkan kredit ke sektor-sektor prioritas, termasuk UMKM, perdagangan, dan ekonomi kreatif. Insentif KLM, seperti diskon giro wajib minimum, diberikan kepada bank yang memenuhi target rasio pembiayaan inklusif makroprudensial (RPIM).

Industri perbankan Indonesia menghadapi tantangan ganda berupa masalah likuiditas dan kenaikan rasio kredit bermasalah (non performing loan / NPL) di tengah tekanan ekonomi makro domestik dan global. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan NPL gross perbankan nasional naik ke 2,24% per April 2025, dari 2,08% pada Desember 2024. Angka ini lebih tinggi dibanding negara tetangga seperti Singapura (1,22%) dan Malaysia (1,4%), meski masih lebih baik daripada Filipina (3,3%) dan Thailand (2,9%).

Rasio kredit macet pinjaman daring terus naik setahun terakhir, karena minimnya penilaian awal dan tingginya tingkat suku bunga. Karena itu, penerapan mitigasi risiko akan ditingkatkan. Regulator akan mengintegrasikan data pinjaman daring kedalam sistem layanan informasi keuangan atau SLIK serta meminta pelaku industri memperkuat mitigasi risiko. Berdasarkan data OJK pada April 2025, rasio kredit macet atau tingkat wanprestasi 90 Hari (TWP90) industri pinjaman daring mencapai 2,93 %, meningkat dibanding bulan sebelumnya, di 2,77 % dan akhir 2024, di 2,6 %. Jumlah rekening penerima pinjaman daring yang berstatus macet pada Maret 2025 mencapai 789.883 rekening, juga meningkat dibanding akhir 2024, di 539.990 rekening. Bahkan, rekening macet tersebut dalam setahun terakhir melonjak 51,13 %. Direktur Eksekutif Information and Communication Technology (ICT) Institute, Heru Sutadi berpendapat, risiko gagal bayar meningkat seiring lonjakan saldo pinjaman daring yang tercatat Rp 80 triliun.

Selain akibat kondisi ekonomi, naiknya kredit macet tak lepas dari mudahnya akses pinjaman tanpa seleksi berdasarkan kemampuan bayar. ”Walau TWP90-nya di bawah 5 %, ada beberapa platform yang TWP90-nya di atas 5 %,”katanya, Senin (23/6). Contohnya, masih ada kelompok pelajar yang tidak memiliki penghasilan tetap, tapi dapat mengakses pinjaman daring, tampak dari saldo pinjaman perorangan kelompok umur di bawah 19 tahun yang meningkat 53,17 % secara tahunan menjadi Rp 323,86 miliar pada Maret 2025. Naiknya rasio kredit macet pinjaman daring juga terjadi karena masyarakat cenderung mengambil pinjaman untuk kebutuhan konsumtif. OJK mencatat, jumlah penyaluran pinjaman pada sektor produktif Maret 2025 mencapai Rp 7,05 triliun atau 25,25 % total penyaluran pinjaman, menurun dibanding akhir tahun lalu, di Rp 8,45 triliun atau terkontraksi 16,59 %, dengan porsi 30,19 % dari total pinjaman. (Yoga)

Pertumbuhan kredit perbankan melambat pada Mei 2025, hanya tumbuh 8,43% yoy, lebih rendah dibanding April dan akhir 2024. Penyebab utamanya adalah pergeseran perilaku korporasi yang lebih memilih pendanaan lewat penerbitan obligasi.

Industri perbankan Indonesia pada Mei 2025 berupaya memperbaiki profitabilitas di tengah tantangan biaya dana tinggi dan likuiditas ketat dengan menaikkan bunga kredit. Bank Indonesia (BI) mencatat margin keuntungan naik tipis 3 bps ke 2,04% pada April, sementara suku bunga dasar kredit (SBDK) juga naik ke 9,27%.

Ditengah masih tingginya risiko akibat ketidakpastian ekonomi global, perbankan mencari pendapatan lain selain dari bunga. Terlihat dari margin bunga bersih (net interest margin/NIM) yang terus mengalami tekanan. Hingga posisi April 2025, NIM perbankan berada di level 4,45% melandai dari bulan sebelumnya 4,51%. Selain itu juga turun dari posisi April 2024 yang bertengger di posisi 4,56%. Meski demikian, Bank Indonesia (BI) mencatatkan suku bunga dasar kredit (SBDK) per April 2024 yang bertengger di posisi  4,56%. Meskipun demikian, BI mencatatkan suku bunga dasar kredit (SBDK) per April 2025 mengalami peningkatan secara bulanan, terutama pada kelompok bank pembangunan daerah (BPD). SBDK per April 2025 tercatat sebesar 9,27%, atau meningkat terbatas sebesar 2 basis points (bps) dibandingkan bulan sebelumnya. Kenaikan SBDK ini terjadi bersamaan dengan moderasi pertumbuhan kredit secara tahunan dalam satu bulan terakhir, di mana kredit April naik 8,8% (yoy) menurun dari 9,16% pada bulan sebelumnya. Namun demikian, kenaikan SBDK pada April 2025 lebih moderat dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 12 bps. (Yetede)

Kinerja intermediasi perbankan terus melemahkan hingga posisi Mei 2025. Apabila dibandingkan dengan awal tahun, pertumbuhan kredit dan dana pihak ketiga (DPK) membutuhkan dukungan, bukan hanya dari sisi makroprudensial, tetapi juga fiskal. Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyampaikan, peran kredit perbankan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi perlu terus ditingkatkan. Kredit pada Mei 2025 tumbuh sebesar 8,43% secara tahunan (yoy), lebih rendah dari 8,88% (yoy) pada April 2025. Pertumbuhan ini terus menurun apabila dibandingkan dengan awal tahun, di mana kredit meningkat 10,27% (yoy) per Januari 2025, kemudian meningkat menjadi 10,3% (yoy) per Februari 2025. Pelemahan mulai terjadi pada Maret 2025 dengan pertumbuhan kredit sebesar 9,16% (yoy), lalu berlanjut ke posisi April 2025 dengan kredit tumbuh 8,8% (yoy). Melihat realisasi tersebut, BI akhirnya memutuskan untuk memangkas target pertumbuhan target pertumbuhan kredit  yang awalnya 11-13% (yoy) di akhir tahun ini, menjadi berkisar 8-11%. Perry menjelaskan, dari sisi penawaran, prefensi perbankan pada penanaman surat-surat berharga masih kuat ditengah standar penyaluran  kredit (lending standard) yang mulai meningkat. (Yetede)

Pertumbuhan kredit perbankan nasional melanjutkan tren perlambatan hingga Mei 2025, dengan outstanding kredit hanya tumbuh 8,43% (yoy), turun dari 8,88% di April dan 10,39% pada Desember 2024. Perlambatan terutama terlihat pada kredit modal kerja (4,94%) dan konsumsi (8,82%), meskipun kredit investasi masih relatif kuat di 13,74%.

BPI Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) akan mengucurkan dana Rp 130 triliun untuk mendukung proyek perumahan yang dijakankan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Dalam hal ini, Danantara sudah berkoordinasi dengan bank-bank Himbara ditambah Bank Syariah.  Adapun daftar Bank Himbara yang disebutkan bakal berkontribusi memberikan dukungan pembiayaan dengan nilai mencapai Rp 130 triliun itudiantaranya, PT bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI). PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS). Nantinya dukungan pembiayaan itu bakal berupa subsidi bunga Kredit Kepemilikan Rumah (KPR). Dukungan pendanaan itu terjamin lantaran Himbara bakal menjamin rumah yang mendapat dukungan pembiayaan sebagai anggunan. Meski demikian, pemerintah dapat melakukan pengawasan ketat terhadap penyaluran rumah tersebut guna memastikan bisnis industri keuangan pelat merah tersebut tetap terjaga. (Yetede)