Tags
Kredit
( 575 )
OJK Susun Aturan Baru untuk Bunga Kredit UMKM
HR1
17 Jun 2025 Kontan
Pertumbuhan kredit untuk sektor UMKM di Indonesia masih belum menunjukkan pemulihan signifikan. Per April 2025, outstanding kredit UMKM hanya tumbuh 2,3% secara tahunan menjadi Rp 1.400 triliun. Meski ada sedikit perbaikan dari bulan sebelumnya (1,7%), angka ini masih tertinggal dibanding pertumbuhan Desember 2024 yang mencapai 3,37%.
Melihat tren yang lemah ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengambil langkah strategis dengan menyusun aturan baru untuk mengatur kewajaran bunga kredit UMKM, termasuk mengevaluasi berbagai komponen biaya tambahan seperti provisi, administrasi, asuransi, hingga biaya lainnya yang kerap membebani pelaku UMKM.
Direktur Kepatuhan OK Bank Efdinal Alamsyah mengakui bahwa bunga kredit adalah pertimbangan utama bagi pelaku UMKM dalam mengambil pinjaman. Ia menekankan pentingnya evaluasi bunga berdasarkan profil risiko, serta menyarankan pemanfaatan skema penjaminan sebagai solusi untuk menekan bunga, meski ini akan lebih mudah diterapkan oleh bank besar dibanding bank kecil. OK Bank sendiri mencatat SBDK UMKM sebesar 8,25%-8,98% per Juni 2025, naik tipis dari Januari.
Sementara itu, Presiden Direktur Maybank Indonesia Steffano Ridwan menyatakan bahwa bunga kredit UMKM di Maybank berada pada level yang kompetitif dan stabil, yakni 9,66%, dengan penentuan bunga disesuaikan dengan kondisi keuangan dan jaminan dari nasabah.
Dari sisi bank BUMN, Sekretaris Perusahaan Bank Mandiri M. Ashidiq Iswara menyampaikan bahwa bunga kredit non-subsidi di Mandiri ditetapkan dengan prinsip kewajaran berbasis risiko. Bank Mandiri telah menyalurkan kredit UMKM senilai Rp 136 triliun per Maret 2025, naik Rp 11 triliun dibanding tahun sebelumnya.
Tantangan utama pertumbuhan kredit UMKM terletak pada tingginya beban bunga dan biaya tambahan. Oleh karena itu, kebijakan OJK diharapkan bisa menciptakan ekosistem pembiayaan yang lebih adil dan inklusif, guna mendukung percepatan pemulihan dan pertumbuhan UMKM nasional.
Suku Bunga Digital Masih Jadi Beban Kreditur
HR1
16 Jun 2025 Kontan
Meski Bank Indonesia (BI) telah menurunkan suku bunga acuan (BI rate) dalam setahun terakhir, suku bunga dasar kredit (SBDK) yang ditawarkan bank-bank digital justru masih bertahan di level tinggi, bahkan ada yang meningkat. Ini terutama terjadi di segmen kredit konsumsi non-KPR dan UMKM, yang dianggap memiliki risiko lebih tinggi.
Sebagai contoh, Bank Amar Indonesia (AMAR) menetapkan SBDK hingga 24,04% per April 2025, dengan biaya overhead tinggi mencapai 16,21%. Menurut David Wirawan, SVP Finance Amar Bank, bunga tinggi ini disebabkan oleh profil risiko tinggi nasabah UMKM dan individu yang belum terlayani perbankan konvensional. Ia menegaskan bahwa penetapan bunga tidak serta-merta mengikuti BI rate, melainkan memperhitungkan risk-based pricing dan daya serap pasar.
Krom Bank (BBSI) juga menaikkan SBDK dari 8,13% menjadi 9,45%, dengan alasan peningkatan margin keuntungan. Direktur Utama Anton Hermawan menyatakan bahwa penyaluran kredit dilakukan secara selektif berdasarkan profil risiko, agar kualitas portofolio tetap terjaga.
Sementara itu, Allo Bank Indonesia (BBHI) bahkan mematok SBDK hingga 26,75% untuk kredit konsumsi non-KPR. Menurut Indra Utoyo, Direktur Umum Allo Bank, skema bunga yang tinggi merupakan bentuk kompensasi atas risiko gagal bayar, terutama pada produk kredit tanpa agunan. Ia juga menambahkan bahwa bunga bukan satu-satunya pertimbangan nasabah dalam mengajukan pinjaman—faktor seperti kemudahan proses, fleksibilitas tenor, dan limit kredit juga berperan penting.
Meskipun suku bunga acuan menurun, tingkat suku bunga kredit bank digital masih tinggi karena risiko nasabah, tingginya biaya overhead, dan strategi bisnis yang berbasis kehati-hatian. Para tokoh seperti David Wirawan, Anton Hermawan, dan Indra Utoyo sepakat bahwa pendekatan bunga harus mempertimbangkan risiko individual debitur, bukan hanya kondisi makro seperti BI rate.
Kredit Macet Naik, Konsumen Tertekan Biaya Hidup
HR1
13 Jun 2025 Kontan
Kondisi ekonomi masyarakat Indonesia, terutama kalangan bawah, sedang mengalami tekanan yang signifikan. Dua indikator utama mencerminkan hal ini: meningkatnya kredit bermasalah (NPL) rumah tangga dan menyusutnya rata-rata simpanan per rekening bank.
Bank Indonesia (BI) mencatat bahwa NPL sektor rumah tangga pada April 2025 naik ke level 2,33%, tertinggi sepanjang tahun ini. Kredit pemilikan rumah (KPR) mencatatkan NPL tertinggi sebesar 3,07%, diikuti kredit kendaraan bermotor sebesar 2,35%. Di sisi lain, dana pihak ketiga (DPK) per rekening rumah tangga menurun menjadi Rp 6,34 juta, dari Rp 6,88 juta pada April tahun lalu.
Seto Wardono, Direktur Group Riset Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), menilai bahwa pelemahan indeks menabung konsumen (IMK) menjadi sinyal melemahnya intensitas menabung masyarakat. Pengeluaran tinggi untuk pendidikan serta pembayaran cicilan utang disebut sebagai penyebab utama penurunan tabungan.
Lani Darmawan, Presiden Direktur CIMB Niaga, mengonfirmasi bahwa NPL rumah tangga naik secara industri dan menilai lemahnya pertumbuhan simpanan membuat masyarakat semakin rentan terhadap tunggakan kredit. Ia menjelaskan bahwa dana masyarakat bawah kini habis untuk kebutuhan harian, sementara masyarakat kelas atas cenderung mengalihkan dana ke investasi lain, termasuk ke luar negeri.
Evi Dempowati, SVP Retail Deposit Product and Solution Bank Mandiri, menambahkan bahwa perubahan perilaku nasabah turut mempercepat penyusutan saldo tabungan, namun di Bank Mandiri, pertumbuhan DPK ritel tetap positif sebesar 8,5% per Mei 2025—didorong oleh nasabah individu dan kalangan kaya.
Tren ini menunjukkan tekanan daya beli masyarakat yang serius dan berpotensi mengganggu stabilitas sektor keuangan jika tidak segera ditangani dengan kebijakan yang adaptif dan perlindungan sosial yang lebih kuat.
Fasilitas Kredit yang Menganggur Masih Menumpuk
KT1
12 Jun 2025 Investor Daily (H)
Pada tiga bulan pertama tahun ini, fasilitas kredit yang belum ditarik (undisbursed loan) debitur masih menumpuk. Sejalan dengan pertumbuhan kredit yang juga melambat pada periode yang sama. Memacu data OJK, nilai kredit yang menganggur di bank mencapai Rp2.354,5 triwulan pada kuartal 1-2025, meningkat 13,21% (yoy), lebih tinggi dari bulan sebelumnya yang naik 11,52% (yoy). Sementara itu, pertumbuhan kredit per Maret 2025 sebesar 9,16% (yoy), lebih rendah dari Februari yang tumbuh 10,3% (yoy). Berdasarkan permodalannya, kelompok bank berdasarkan modal inti (KBMI) 3 masih menjadi kelompok dengan kredit menganggur terbanyak, mencapai Rp 913,42 triliun, tumbuh 10,59% (yoy). Berikutnya, UL di KBMI 4 tercatat Rp993,25 triliun, meningkat tertinggi 15,86% (yoy) Kemudian KBMI 2 mencatatkan pertumbuhan UL sebesar 15,19% (yoy) menjadi Rp436,49 triliun per Maret 2025. Serta KBMI 1 dengan UL tumbuh sebesar Rp121,33 triliun, meningkat 7,75% (yoy). Sementara itu, dilihat berdasarkan kepemilikannya, bank umum swasta nasional (BUSN) mencatatkan kredit menganggur mencapai Rp1 536,18 triliun, tumbuh 11,22% (yo) pada tiga bulan pertama tahun ini, OJK juga mencatatkan fasilitas kredit yang belum ditarik debitur dari kuartet bank persero tumbuh tinggi 23,07% (yoy) menjadi Rp 479,51 triliun. (Yetede)
OJK Siap Turun Tangan Dorong Kredit UMKM
HR1
12 Jun 2025 Kontan
Pertumbuhan kredit UMKM yang melambat terus menjadi perhatian otoritas keuangan. Hingga April 2025, kredit UMKM hanya tumbuh 2,53% secara tahunan menjadi Rp 1.502,58 triliun. Menanggapi hal ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berencana menerbitkan aturan baru berbasis pendekatan individual terhadap bank, bukan lagi menetapkan target seragam penyaluran kredit UMKM.
Dian Ediana Rae, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, menegaskan bahwa aturan baru ini akan memfokuskan pada pengawasan terhadap kapasitas dan kondisi objektif masing-masing bank. Jika potensi pertumbuhan kredit UMKM suatu bank lebih tinggi dari target yang ditetapkan bank itu sendiri, OJK akan melakukan negosiasi untuk mendorong penyesuaian target tersebut. Beleid ini juga akan mencakup aspek evaluasi bunga kredit dan percepatan proses pembiayaan.
Namun, pendekatan OJK ini menuai catatan dari pelaku industri perbankan. Lani Darmawan, Presiden Direktur CIMB Niaga, menyatakan bahwa target kredit UMKM tidak bisa diseragamkan karena tiap bank memiliki segmentasi pasar dan kapasitas yang berbeda. Ia menekankan bahwa kualitas kredit lebih penting daripada pertumbuhan agresif yang berisiko menurunkan kualitas aset. CIMB Niaga sendiri mencatatkan pertumbuhan kredit UMKM sebesar 9% hingga April 2025, dengan kontribusi UMKM mencapai 15% dari total portofolio.
Senada, Efdinal Alamsyah, Direktur Kepatuhan OK Bank, menyebut pendekatan yang fleksibel dan sesuai kapasitas bank lebih tepat dalam mendorong kredit UMKM. OK Bank sendiri menargetkan pertumbuhan kredit UMKM sebesar 3% di tahun ini, dengan porsi UMKM sekitar 10% dari total portofolio kredit.
Meski OJK berupaya mendorong pertumbuhan kredit UMKM melalui pendekatan baru, pelaku industri menilai bahwa kebijakan tersebut harus tetap mempertimbangkan kondisi riil perbankan dan kehati-hatian dalam ekspansi kredit, apalagi di tengah tantangan ekonomi dan lemahnya daya beli pelaku UMKM.
OJK Siap Turun Tangan Dorong Kredit UMKM
HR1
12 Jun 2025 Kontan
Pertumbuhan kredit UMKM yang melambat terus menjadi perhatian otoritas keuangan. Hingga April 2025, kredit UMKM hanya tumbuh 2,53% secara tahunan menjadi Rp 1.502,58 triliun. Menanggapi hal ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berencana menerbitkan aturan baru berbasis pendekatan individual terhadap bank, bukan lagi menetapkan target seragam penyaluran kredit UMKM.
Dian Ediana Rae, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, menegaskan bahwa aturan baru ini akan memfokuskan pada pengawasan terhadap kapasitas dan kondisi objektif masing-masing bank. Jika potensi pertumbuhan kredit UMKM suatu bank lebih tinggi dari target yang ditetapkan bank itu sendiri, OJK akan melakukan negosiasi untuk mendorong penyesuaian target tersebut. Beleid ini juga akan mencakup aspek evaluasi bunga kredit dan percepatan proses pembiayaan.
Namun, pendekatan OJK ini menuai catatan dari pelaku industri perbankan. Lani Darmawan, Presiden Direktur CIMB Niaga, menyatakan bahwa target kredit UMKM tidak bisa diseragamkan karena tiap bank memiliki segmentasi pasar dan kapasitas yang berbeda. Ia menekankan bahwa kualitas kredit lebih penting daripada pertumbuhan agresif yang berisiko menurunkan kualitas aset. CIMB Niaga sendiri mencatatkan pertumbuhan kredit UMKM sebesar 9% hingga April 2025, dengan kontribusi UMKM mencapai 15% dari total portofolio.
Senada, Efdinal Alamsyah, Direktur Kepatuhan OK Bank, menyebut pendekatan yang fleksibel dan sesuai kapasitas bank lebih tepat dalam mendorong kredit UMKM. OK Bank sendiri menargetkan pertumbuhan kredit UMKM sebesar 3% di tahun ini, dengan porsi UMKM sekitar 10% dari total portofolio kredit.
Meski OJK berupaya mendorong pertumbuhan kredit UMKM melalui pendekatan baru, pelaku industri menilai bahwa kebijakan tersebut harus tetap mempertimbangkan kondisi riil perbankan dan kehati-hatian dalam ekspansi kredit, apalagi di tengah tantangan ekonomi dan lemahnya daya beli pelaku UMKM.
Tiga Bulan Pertama Tahun Ini Perbankan Indonesia Mencetak Laba Bersih Sebesar Rp65,45 triliun
KT1
11 Jun 2025 Investor Daily (H)
Tiga bulan pertama tahun ini perbankan Indonesia mencetak laba bersih sebesar Rp65,45 triliun, secara tahunan (yoy). Capaian ini mulai membaik usai dua bulan mengalami kontraksi yang dalam. Mengacu data OJK, pada Januari 2025 laba perbankan ambles 7,28% (yoy), akibat menyusutnya laba kelompok bank berdasarkan modal inti (KBMI) 4 yang sebesar 15,33% (yoy). Jika dilihat berdasarkan kepemilikannya, laba bank persero anjlok 25,79% (yoy) per Januari 2025. Hal ini karena PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) yang menumpuk pencadangan besar di awal tahun sebagai langkah mitigasi risiko, yakni Rp5,63 triliun. Alhasil, laba bank yang fokus pada segmen usaha UMKM tersebut ambles 58,3% (yoy) menjadi Rp 2,0 triliun per Januari 2025. Berikutnya, pada Februari 2025, terjadi perbaikan. Di mana industri perbankan mengantongi laba bersih sebesar Rp 40,01 triliun, naik tipis 1,65% (yoy). Bank KBMI 4 meraup laba bersih Rp26,47 triliun, walaupun masih susut 0,26% (yoy), namun mulai membaik. Sedangkan, secara kepemilikannya, bank persero masih kontraksi 6,43% (yoy) menjadi Rp 17,74 triliun. Terbaru, pada posisi Maret 2025, laba industri perbankan mencapai Rp65,45 triliun, tumbu 5,79% dibandingkan periode yang sama taun sebelumnya. (Yetede)
Turunnya KPR, yang Diperkirakan Tumbuh di Bawah 10 Persen
KT3
11 Jun 2025 Kompas
Tren penyaluran kredit pemilikanrumah atau KPR diperkirakan tumbuh melambat di bawah 10 % pada 2025, dipicu kondisi perekonomian yang melemah dan belum pulihnya daya beli masyarakat. Mengutip data Statistik Sistem Keuangan Indonesia, kredit properti pada April 2025 mencapai Rp 967,59 triliun atau tumbuh 8,89 % secara tahunan, lebih rendah dibanding posisi akhir 2024 yang tumbuh 11,96 % secara tahunan. Kondisi serupa terjadi pada penyaluran KPR yang pada April 2025 mencapai Rp742,47 triliun atau tumbuh 8,67 % secara tahunan, jauh lebih rendah disbanding posisi April 2024 yang tumbuh hingga 13,96 % secara tahunan.
Kepala Riset Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan memperkirakan tren ini bertahan hingga enam bulan ke depan bila kondisi perekonomian dan daya beli masyarakat tak kunjung pulih. Di sisi lain, perbankan juga perlu menjaga likuiditas. ”Pengetatan KPR bergantung pada strategi bank, kebutuhan KPR dan kualitas pembayaran KPR. Pertumbuhannya kemungkinan akan single digit atau berkisar 7-9 % pada 2025,” katanya, Selasa (10/6). Penurunan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 5,5 % dapat mendorong penyaluran kredit ke depan. Namun, hal ter-penting yang perlu dilakukan adalah meningkatkan daya beli atau ekonomi masyarakat, seperti pembukaan lapangan kerja baru dan insentif yang meringankan beban masyarakat. (Yoga)
Tingginya Spread Bank Digital Jadi Sorotan
HR1
11 Jun 2025 Kontan
Perbankan digital di Indonesia saat ini mencatat Net Interest Margin (NIM) yang sangat tinggi dibandingkan rata-rata industri, yang hanya sebesar 4,45%. Beberapa bank digital seperti Bank Amar (24,93%), SeaBank (19,28%), Bank Neo Commerce (15,84%), dan Allo Bank (9,88%) menunjukkan margin yang mencolok, terutama karena fokus pada segmen UMKM dan masyarakat unbanked yang memiliki risiko kredit tinggi.
Namun, sejumlah tokoh memperingatkan bahwa NIM yang terlalu tinggi bisa menjadi sinyal inefisiensi dalam sistem perbankan digital. Nailul Huda, Direktur Ekonomi Digital Celios, menyebut tingginya NIM bisa berasal dari lemahnya analisis risiko kredit dan bisa membebani nasabah dengan bunga tinggi. Ia mendorong bank digital untuk meningkatkan efisiensi dan memperketat credit scoring, agar bunga pinjaman tetap kompetitif dan mendorong pertumbuhan nasabah secara sehat.
Senada, Doddy Ariefianto, ekonom dari Universitas Bina Nusantara, menegaskan bahwa bank digital harus menekan NIM untuk tetap kompetitif, idealnya mendekati standar bank konvensional antara 4,5% hingga 7%. Ia juga menekankan pentingnya memilih debitur berkualitas agar rasio kredit bermasalah (NPL) bisa ditekan di bawah 5%.
Sementara itu, dari sisi pelaku industri, Indra Utoyo, Direktur Utama Allo Bank, menjelaskan bahwa pertumbuhan kredit ritel lewat paylater menjadi penyumbang utama NIM tinggi, dengan tetap menjaga efisiensi biaya. Rasio BOPO Allo Bank berhasil ditekan hingga 69,4%, lebih baik dari rata-rata industri, berkat efisiensi operasional dan produk tabungan biaya rendah.
Dari Bank Amar, David Wirawan menyatakan bahwa meski mereka fokus ke segmen UMKM lewat produk Tunaiku, risiko tetap dikelola menggunakan AI dan machine learning. Namun, NPL Bank Amar masih tinggi di 10,89%, menunjukkan perlunya pengetatan lebih lanjut dalam manajemen risiko.
Naiknya Kredit Berisiko
KT3
10 Jun 2025 Kompas
Rasio kredit bermasalah industri perbankan cenderung meningkat seiring pelemahan daya belimasyarakat. Kondisi ini patut dicermati dan diantisipasi agar tak menimbulkan risiko sistemik yang akan menyumbat perekonomian. Pada April 2025, rasio kredit macet atau nonperforming loan(NPL) industri perbankan tercatat sebesar 2,24 %, sedikit naik dibanding Maret 2025, di 2,17 %. Meski lebih rendah secara tahunan, rasio kredit bermasalah cenderung merangkak naik sejak akhir 2024, di 2,08 %. Pengamat perbankan Paul Sutaryono berpendapat, kenaikan NPL industri perbankan menandakan perekonomian yang sedang melambat. Peningkatan kredit bermasalah juga terjadi pada sektor UMKM serta kredit konsumsi, seperti kredit pemilikan rumah (KPR).
”Ini menjadi simbol daya beli (purchasing power) masyarakat semakin turun. Diakrenakan makin tingginya PHK saat ini,” katanya, Senin (9/6). Data Statistik Sistem Keuangan Indonesia (SSKI) menunjukkan, rasio kredit macet UMKM bertahantinggi di kisaran 4 % selama setahun terakhir. Per Maret 2025, rasio NPL kredit UMKM tercatat sebesar 4,14 %, utamanya berasal dari segmen menengah yang mencapai 5,19 %. Peningkatan NPL juga terjadi pada sektor rumah tangga yang pada April 2025 sebesar 2,33 %, meningkat dibanding April 2024, di 1,99 %. Penyumbang utamanya berasal dari KPR yang mencapai 3,07 %. Kualitaskredit yang memburuk itu sejalan dengan prospek pertumbuhan ekonomi domestik. (Yoga)
Pilihan Editor
-
TRANSISI ENERGI : JURUS PAMUNGKAS AMANKAN EBT
26 Dec 2023 -
-
-
-
Ekspansi Nikel Picu Deforestasi 25.000 Hektar
14 Jul 2023