Pada dua bulan 2025, kredit investasi mencatat pertumbuhan tertinggi diantara segmen lainnya. Ini menjadikan pembiayaan proyek jangka panjang tulang punggung industri perbankan dalam menjaga laju intermediasi di tengah peningkatan risiko. Di saat kualitas kredit meningkat dan risiko gagal bayar menghantui, penyaluran kredit investasi justru tetap mengalir, mengandalkan minat korporasi terhahadap ekspansi jangka panjang masih tetap solid. Mengacu data OJK, pada Februari 2025, pertumbuhan kredit tetap double digit, sebesar 10,3% secara  tahunan (year on year/yoy) menjadi Rp7.825 triliun. Pertumbuhan ini naik tipis dibandingkan bulan sebelumnya yang meningkat 10,27%. Berdasarkan jenis penggunaannya, kredit investasi tumbuh tumbuh sebesar 14,62%, melampaui pertumbuhan kredit konsumsi  yang sebesar 10,31% dan kredit modal kerja 7,66% (yoy) per Februari 2025. Bahkan apabila dibandingkan ddengan bulan sebelumnya, akhir 2024, hingga akhir 2023, kredit investasi terakselerasi di posisi Desember 2024, hingga akhir 2023, kredit investasi terakselerasi dari posisi Desember 2023 sebesar 13,62%, dan Januari 2025 sebesar 13,22% (Yetede)

Kelompok masyarakat kelas 'tanggung' yang sebelumnya tidak terjamah, akhirnya berkesempatan untuk memiliki rumah. Ini disebabkan adanya pelonggaran batas maksimal penghasilan penerima rumah subsidi pertama di kawasan Jabodetabek. Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait memberikan kelonggaran  bagi masyarakay yang berhak mengajukan kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi dari sebelumnya Rp 7 juta per bulan menjadi maksimal  Rp 12 juta per bulan untuk berstatus lajang. Sedangkan untuk yang sudah menikah memiliki join income maksimal Rp 13 juta dari sebelumnya Rp 8 juta. Pelonggaran batas maksimal pengasilan ini bertujuan untuk memperluas akses perumahan bagi berbagai kalangan, termasuk profesi tertentu seperti wartawan dan buruh. Rencananya Keputusan Menteri tersebut akan diterbitkan pada 21 April 2025. Kebijakan ini tentunya berdampak positif, karena bakal memperluas jangkauan penerima KPR bersubsidi dari kelompok masyarakat kelas 'tanggung' yang sebelumnya kesulitan untuk memiliki hunian. Kelompok ini adalah mereka yang memiliki pendapatan sedikit di atas batas maksimal yang diisyaratkan untuk memperoleh KPR subsidi. (Yetede)

Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya dukungan terhadap industri tekstil nasional, meskipun sektor ini sempat diguncang kasus gagal bayar seperti yang dialami oleh Pan Brothers dan Sritex. Menurut Prabowo, industri tekstil adalah sektor padat karya yang menyerap jutaan tenaga kerja, sehingga perlu mendapatkan dukungan pembiayaan, terutama dari bank-bank BUMN. Ia yakin potensi pasar domestik, seperti kebutuhan seragam bagi 44 juta siswa, menjadi peluang besar yang harus dimanfaatkan.

Perbankan nasional di awal tahun ini mencatatkan fasilitas kredit yang belum ditarik nasabah (undisbursed loan/UL) mencapai Rp2.348,9 triliun,  meningkat 11,75% secara tahunan (year on year/yoy). Apabila ditelaah, kredit menganggur di Januari 2025 ini mengalami tren yang terus meningkat pertumbuhannya. Berdasarkan pada OJK, dari sisi permodalannya, kelompok bank berdasarkan modal inti (KBMI) 3 menjadi 3 kelompok dengan kredit menganggur terbanyak, mencapai Rp922,78 triliun, tumbuh 9,15% (yoy). Berikutnya, UL di KBMI 4 tercatat Rp 892,37 triliun, melesat 16,57% (yoy) menjadi yang tertinggi. Diikuti oleh KBMI 2 dengan fasilitas kredit yang belum ditarik Rp407,96 triliun, naik 7,3% (yoy).

Serta KBMI 1 dengan UL tumbuh 10,74% (yoy) menjadi Rp125,78 triliun per Januari 2025. Sementara itu dilihat berdasarkan kepemilikannya, bank umum swasta nasional (BUSN) mencatatkan kredit menganggur mencapai Rp1.541,06 triliun, naik 9,24% (yoy). Kemudian, kredit menganggur dari kuartet bank persero tumbuh tinggi 25,32% (yoy) menjadi Rp 484,33 triliun. Diikuti kantor cabang luar negeri (KC-BLN) dengan fasilitas kredit belum ditarik Rp298,33 triliun atau naik 8,09% (yoy). Undisbursed loan merupakan fasilitas kredit yang telah disetujui bank namun belum ditarik oleh debitur. Untuk kredit investasi, biasanya memang ditarik secara bertahap oleh debitur. (Yetede)

OJK menilai bahwa pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS tidak akan banyak berpengaruh secara langsung terhadap neraca bank. Namun, perbankan diimbau untuk tetap mewaspadai risiko pelemahan nilai tukar terhadap kenaikan  rasio kredit bermasalah (non performing loan/NPL). Mengacu data Bloomberg, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS berada di level Rp16.821,5 pada posisi Senin (7/4/2025) nyaris menuju Rp 17.000. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, pada Januari 2025 risiko pasar terkait dengan nilai tukar tergolong sangat rendah, tercermin dari Posisi Devisa Neto (PDN) bank sebesar 1,24%, jauh di bawah threshold 20%. "Ini dapat diterjemahkan bahwa eksposur langsung bank terhadap risiko nilai tukar relatif kecil.

Sehingga pelemahan nilai tukar tidak akan banyak berpengaruh  secara langsung terhadap neraca bank," tutur Dian. Merujuk data OJK, per Januari 2025 kredit yang disalurkan perbankan nasional kepada debitur  mencapai Rp 7.782,22 triliun, tumbuh 10,27% secara tahunan (year on year/yoy). Dari nilai tersebut, kredit valas yang disalurkan sebesar Rp1.155,76 triliun, tumbuh 13,38% (yoy) per Januari 2025. Sementara itu, kredit rupiah masih mendominasi dengan penyaluran Rp6.626,45 triliun, tumbuh 9,74% (yoy). Apabila dilihat dari nominal penyalurannya, kredit valas hanya memiliki porsi 14,85% dari total kredit yang disalurkan perbankan per januari 2025. Mayoritas perbankan menyalurkan kredit berdenominasi rupiah. (Yetede)

Kondisi likuiditas perbankan nasional, khususnya pada kelompok bank besar (KBMI 4), menunjukkan tren yang mengkhawatirkan, dengan rasio kredit terhadap simpanan (LDR) beberapa bank besar telah melewati ambang batas sehat 92%. Bank Negara Indonesia (BNI) mencatat LDR tertinggi sebesar 95,7% pada Februari 2025, yang disebabkan oleh ketidakseimbangan antara pertumbuhan kredit (10,2%) dan dana pihak ketiga (DPK) yang hanya tumbuh 1%. Kondisi serupa dialami Bank Mandiri dengan LDR 92,5%.

Penyaluran kredit ke sektor UMKM tumbuh melambat dalam beberapa tahun terakhir, tak lepas dari daya beli rata-rata masyarakat yang lemah. Dengan momentum Lebaran yang cenderung kurang menggeliat, perlambatan kredit UMKM diperkirakan masih akan berlanjut. Kepala Riset Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan, Rabu (2/4) mengatakan, penurunan daya beli masyarakat benar-benar terjadi dan dirasakan oleh semua sektor, terutama UMKM. Alhasil, penyaluran kredit ke sektor UMKM pun melambat. ”Penurunan daya beli juga dapat terlihat dari jumlah penduduk yang melakukan kegiatan mudik Lebaran tahun ini. Jumlah pemudik turun dan tingkat hunian hotel saat libur panjang juga menurun. Sepertinya, (kredit UMKM) masih akan mengalami perlambatan,” katanya.

Survei Potensi Pergerakan Nasional oleh Kemenhub menunjukkan, jumlah pemudik pada Lebaran 2025 sebanyak 146,48 juta orang atau 52 % dari total penduduk Indonesia. Perkiraan ini turun 24 % disbanding proyeksi 193,6 juta pemudik yang melakukan perjalanan pada Lebaran 2024. Dengan demikian,turunnya daya beli masyarakat berpotensi semakin besar dan dapat terjadi dalam jangka panjang. Oleh sebab itu, pemerintah perlu mengambil tindakan agar kondisitersebut tidak bertambah parah. Salah satunya dengan mengevaluasi kebijakan pemotongan anggaran. ”Perlu evaluasi kebijakan efisiensi dan alokasi anggaran dengan memprioritaskan program-program yang dapat meningkatkan daya beli masyarakat,” ujarnya. (Yoga)

Penyaluran kredit UMKM per Februari 2025 tercatat Rp 1.393,4 triliun, hanya tumbuh 2,1% secara tahunan (year on year/yoy). Pertumbuhan kredit UMKM yang terus melemah ini dihantam daya beli yang juga masih lesu. Berdasarkan data BI, kredit UMKM per Februari 2025 kembali menyusut dibanding bulan sebelumnya yang naik 2,5% (yoy). Pada Februari 2021 kredit UMKM dihantam Covid-19 hingga terkoreksi 2,7% (yoy). Namun, pelaku UMKM bangkit dengan pertumbuhan 14,4% (yoy) per Februari 2022. Bahkan, kredit mikro pada Februari 2022 melonjak 82,9% (yoy), kemudian kredit usaha kecil tumbuh 27,2% (yoy) dan kredit menengah masih terkoreksi dalam 26,6% (yoy).

Pada Februari 2023, kreditUMKM masih tumbuh 8,6% (yoy) walau lebih rendah dari tahun sebelumnya. Pada Februari 2024 pertumbuhan kredit UMKM meningkat ke 9,4% (yoy). Tren penurunan terus terlihat hingga dua bulan pertama tahun ini, kredit kepada wong cilik hanya naik 2,1% (yoy). Chief Economist PT Bank Permata Tbk, Josua Pardede mengatakan, perlu ada insentif dari pemerintah untuk meningkatkan produktivitas UMKM. Perlu mendorong investasi atau program prioritas yang bisa menyerap tenaga kerja.

"Karena ujung-ujungnya kita bicara UMKM itu, pembelinya kelas menengah. Dan kalau pembelinya recover spendingnya, daya belinya membaik, tentu penjualan UMKM juga membaik," ujar Josua, Minggu (23/3/2025). Menurut dia, bagaikandua sisi mata uang. Apabila pembeli dari UMKM memiliki daya beli yang baik, tentu akan meningkatkan kinerja UMKM itu sendiri. Pada akhirnya, UMKM akan mengajukan kredit ke perbankan apabila penjualan meningkat dan butuh ekspansi. "Dan kalau kinerja UMKM membaik, tentu penyaluran kredit perbankan untuk mendukung pembiayaan UMKM juga membaik. Jadi semua saling berkaitan, terkait isu penurunan kelas menengah," jelas Josua. (Yetede)

Realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sampai 16 Maret 2025 mencapai Rp 44,73 triliun dengan 788.237 debitur. Program KUR menjadi salah satu instrumen utama dalam mendukung pertumbuhan UMKM secara nasional. Berkaitan itu, Menteri UMKM, Maman Abdurrahman meminta bank penyalur agar mengikuti aturan yang berlaku, serta target yang sudah dicanangkan pada KUR 2025 yaitu sebesar Rp 300 triliun.

Untuk mencapai target tersebut masih terdapat kendala, mulai dari isu terkait administrasi, informasi ketentuan dan kriteria KUR, hingga soal agunan tambahan. "Target penyaluran KUR 2025 sebesar Rp300 triliun, dengan target debitur baru sebanyak 2,34 juta orang, dan target debitur graduasi sebesar 1,17 juta orang, serta 60% penyaluran untuk sektor produksi," ungkap Maman, Rabu (19/3/2025).

Menteri Maman berharap kolaborasi dapat semakin diperkuat antara pemerintah, DPR,dan bank penyalur dalam mencapai target penyaluran KUR sekaligus mengawasi pelaksanaannya di daerah. Anggota DPR diharap turut mengawal dan mengawasi, karena sampai saat ini masing-masing daerah belum mencapai target khususnya di sektor produksi. "Sedangkan untuk bank penyalur, kompleksitas penyaluran KUR cukup luar biasa. Karena itu, semangat koordinasi dan kolaborasi diupayakan betul-betul bisa diperkuat untuk memetakan inti

PT Bank Central Asia Tbk (BCA) dalam dua bulan pertama tahun ini mencetak laba bersih secara bank only sebesar Rp 8,97 triliun, tumbuh 8,33% dibanding periode Februari 2024, di Rp 8,28 triliun. Pertumbahan laba bersih BCA pada Februari ini juga lebih tinggi dibanding laba bersih bulan sebelumnya yang meningkat 5,82% secara tahunan (year on year/yoy) menjadi Rp 4,73 triliun. Ditelaah dari laporan keuangan bulanan yang dipublikasi, profitabilitas disumbang dari pendapatan bunga bank swasta terbesar di Indonesia ini yang sebesar Rp 14,87 triliun, tumbuh 5,01%. Sedangkan, beban bunga menyusut 1,48% (yoy) menjadi Rp1,99 triliun per Pebruari 2025.

Sehingga, pendapatan bunga bersih yang dicatatkan perseroan sebesar Rp 12,88 triliun, meningkat 6,18% (yoy). Perseroan juga memperoleh pendapatan komisi/provisi/fee dan administrasi pada Februari 2025 tercatat Rp 2,99triliun, tumbuh 6,78% (yoy). BCAjuga mencatatkan beban (pemulihan) kegiatan penurunan nilai aset keuangan (impairment) senilai Rp 604,8 miliar, naik 8,27% (yoy). Di sisi intermediasi, pendapatan bunga BCA didukung aktifnya perseroan menyalurkan kredit. Terlihat dari nilal kredit Rp 900.66 trüliun per akhir Februari 2025, meningkat dua digit 13,98% (yoy). Meskipun sedikit lebih rendah dari kredit perseroan per Januari 2025 yang tumbuh 15,07% (yoy).

Penyaluran kredit membuat total aset BCA tumbuh 4,3% (yoy) mencapai Rp 1.427,41 triliun per Februari 2025. Selain itu,dalam menya-lurkan kredit juga menawarkansuku bunga yang kompetitif ataureasonable. Strategi perseroan menjaga laba tumbuh berkelanjutan adalah dengan menjaga biaya dana (cost of fund) tetap rendah, dengan mendorong dana murah (current account saving account). "Tekan cost of fund dan jangan jor-joran kasih bunga kredit dibawah Surat Berharga Negara(SBN) nggak masuk akal," ucap Presdir BCA Jahja Setiaatmadja,Senin (17/3/2025). (Yetede)