Di tengah kredit yang melambat, industri fintech peer to peer lending atau pinjaman daring memiliki peluang besar untuk meningkatkan pembiayaan ke sektor UMKM. Kendati demikian, industri pinjaman daring cenderung menunggu dan melihat peluang pembiayaan ke depan. Data BI menunjukkan, penyaluran kredit UMKM oleh perbankan pada Maret 2025 tercatat tumbuh 1,95 % secara tahunan, terus melambat dari setahun terakhir, dimana pada Maret 2024 berada di 8,17 %. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic (Core) Indonesia, Mohamad Faisal, mengatakan, kondisi itu meningkatkan peluang bagi industri pinjaman daring untuk menyalurkan pembiayaan UMKM. Sebab, perbankan memiliki pakem kehati-hatian dan berbagai persyaratan lain yang cukup ketat, seperti agunan.

”Fintech lending bisa menawarkan kredit dengan persyaratan yang lebih mudah, tidak harus menggunakan agunan sebagaimana di perbankan dan juga proses yang lebih cepat karena mereka (pinjaman daring) relatif lebih agile dibandingkan dengan bank-bank umumnya,” kata Faisal, Selasa (13/5). Industri pinjaman daring juga dapat mengambil peluang pembiayaan berskala kecil yang notabene tidak diambil oleh industri perbankan. Dengan kemampuannya, pinjaman daring dapat memenuhi banyaknya permintaan pembiayaan berskala kecil dari sektor UMKM tersebut. (Yoga)

Seorang pekerja terlihat sedang menggoreng kerupuk di sebuah tempat usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pembuatan kerupuk tapioka di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Senin (12/5/2025). Berdasarkan data yang didapat Kementerian UMKM, sepanjang triwulan I-2025, realisasi penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) baru mencapai Rp 57,51 triliun, masih jauh dari target tahun ini yang sebanyak Rp 300 triliun, dimana lebih dari 50 persen realisasi distribusi KUR menyasar ke sektor-sektor produksi terutama yang padat karya. (Yoga)

Pertumbuhan kredit valuta asing (valas) perbankan Indonesia masih mencatatkan angka dua digit hingga Maret 2025, yakni 13,3% year-on-year (yoy). Namun, laju pertumbuhannya melambat dibandingkan bulan-bulan sebelumnya, mencerminkan sikap hati-hati pelaku usaha dan perbankan dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global serta volatilitas nilai tukar rupiah yang sempat menembus Rp 17.052 per dolar AS pada April.

Sejumlah bank besar seperti Bank Mandiri, CIMB Niaga, dan BCA tetap menyalurkan kredit valas, namun dengan pendekatan kehati-hatian.

M. Ashidiq Iswara, Sekretaris Perusahaan Bank Mandiri, menyatakan bahwa mereka menyalurkan kredit valas secara selektif, terutama ke sektor ekspor-impor yang dianggap prospektif dan tangguh. Ia menekankan pentingnya menjaga kualitas aset di tengah volatilitas pasar.

Rusly Johannes, Direktur Business Banking CIMB Niaga, menambahkan bahwa CIMB juga berhati-hati dengan risiko valas yang semuanya di-hedging. Kredit valas mereka stabil dan banyak disalurkan ke sektor pertanian dan tambang.

Sementara itu, Hera F. Haryn, EVP Komunikasi Korporat BCA, mengatakan bahwa BCA menjaga pertumbuhan kredit valas secara terukur, dengan nilai mencapai US$ 3 miliar (sekitar 5% dari total kredit). Mereka juga melakukan stress test secara konsisten dan menjaga likuiditas serta modal yang kuat.

Meskipun menghadapi tantangan global dan depresiasi rupiah, bank-bank besar tetap menunjukkan optimisme terhadap pertumbuhan kredit valas, asalkan disertai mitigasi risiko yang disiplin dan penyaluran ke sektor yang resilien.

Penyaluran portfolio berkelanjutan yang dikucurkan perankan nasional menunjukkan tren positif sepanjang kuartal 1-2025. Ini mencerminkan komitmen perbankan dalam mendukung agenda transmisi energi dengan prinsip-prinsip environmental, social, and governance (ESG). Seperti  PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yang telah menyalurkan kredit berkelanjutan sebesar Rp294 triliun pada kuartal 1-2025. Angka tersebut dengan tahun sebelumnya, Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi mengatakan, perseroan terus menjalankan komitmennya terhadap keuangan berkelanjutan secara konsisten. "Dari sejumlah tersebut, portfolio hijau tumbuh sebesar 13,4% (yoy) menjadi Rp148 triliun dan portfolio sosial tumbuh 9% (yoy) menjadi Rp146 triliun pada tiga bulan pertama tahun ini," tutur Darmawan. Dalam upaya memperluas cakupan portfolio berkelanjutan, Bank Mandiri juga memperluas sinergi dengan mitra bisnis untuk mengembangkan  produk dan layanan berbasis ESG, sejalan dengan tren global. Inisiatif ini tidak hanya fokus pada pembiayaan, tetapi juga penerapan Good Corporate Governance (GCG), efisiensi energi di operasional, serta peningkatan literasi keuangan masyarakat. (Yetede)

Dalam beberapa tahun terakhir, Ombudsman RI paling banyak menangani kasus fraud perbankan yang berkaitan dengan kredit pemilikan rumah atau KPR. Sebagian masyarakat tidak mendapatkan sertifikat meski KPR sudah lunas. Di sisi lain, pemerintah memiliki agenda besar yang juga menyangkut KPR, yakni program pembangunan 3 juta rumah. Kepala Keasistenan Utama III Ombudsman RI (ORI) Yustus Yoseph Maturbongs menyampaikan, terdapat 14 jenis bentuk fraud perbankan berdasarkan penanganan laporan Ombudsman RI di sektor keuangan. Kasus yang paling banyak ditangani berkaitan dengan analisis kredit dan KPR. ”Tetapi, yang paling (sering) itu KPR. Jadi, orang sudah lunas KPR, tetapi sertifikatnya belum dapat bertahun-tahun,” katanya seusai diskusi publik bertajuk ”Pencegahan Malaadministrasi dan Penegakan Hukum terhadap Kejahatan di Sektor Perbankan”, Kamis (8/5) di Jakarta.

Kasus KPR bermasalah itu biasanya dialami masyarakat atau nasabah KPR dengan tenor panjang, 15-20 tahun. Mereka tak mendapatkan sertifikatnya lantaran pihak pengembang atau notaris menghilang atau bermasalah secara hukum. Selain itu, ditemukan pula kasus para debitor yang menghilang atau tidak diketahui keberadaannya. Dengan kata lain, obyek KPR telah bertahun-tahun ditinggalkan dan tidak dilunasi, tetapi kemudian dating penghuni baru. Puncak dari tren tersebut terjadi pada 2021-2022. Namun, perkembangannya mulai menurun seiring perbaikan mekanisme KPR oleh perbankan dan asesmen yang dilakukan oleh ORI. ”Kerugian masyarakat yang diselamatkan di sektor perbankan lumayan. Dari total Rp 500 miliar penyelamatan kerugian masyarakat, bisa setengah dari itu disumbang sektor perbankan atau mencapai sekitar Rp 200 miliar (sejak 2021),” ujarnya. (Yoga)

Tantangan pemenuhan likuiditas perbankan Indonesia diperkirakan akan semakin berat di tengah tekanan ekonomi global dan domestik, yang ditandai dengan melambatnya pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK), terutama dari nasabah kelas menengah. Bank Indonesia (BI) pun memberikan sinyal untuk mengerem penerbitan SRBI guna meredakan persaingan likuiditas di pasar uang. Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas BI, Erwin Gunawan Hutapea, menegaskan bahwa langkah ini bertujuan untuk merilis likuiditas ke sistem perbankan.

Pertumbuhan ekonomi pada kuartal 1-2025 yang melambat ke level 4,87% secara (yoy) dinilai menjadi sinyal  bagi pertahanan perbankan untuk  mewaspadai potensi risiko ke depannya. Industri perbankan diimbau untuk berhati-hati dalam menyalurkan kredit. Langkah tersebut dilakukan demi menjaga kualitas kredit yang tetap bagus. Sehingga, perbankan tidak agresif dalam memberikan fasilitas pinjaman kepada calon debitur. Berdasarkan BPS, dibandingkan kuartal IV-2024, pertumbuhan ekonomi Indonesia justru terkontraksi 0,98% Menanggapi data tersebut, Ekonom Senior & Assoociate Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Ryan Kiryanto menilai bahwa ini harus menjadi perhatian pemerintah dan para pengambil kebijakan, terutama di bidang ekonomi. Sedangkan, bagi pelaku sektor keuangan, khususnya perbankan, sikap yang harus diambil ke depannya adalah harus lebih hati-hati, lebih selektif terutama bagi kredit yang masih berjalan. Kemudian, tetap prospek kredit juga perbankan harus lebih hati-hati. "Saya katakan ke teman-teman perbankan, dalam situasi ekonomi seperti ini lebih baik sikap kita adalah under promising, overdeliver. Yang penting orientasinya bukan lagi ekpansi kredit yang ngebut, tapi lebih kepada penjagaan kualitas aset atau kredit. (Yetede)

Pelemahan daya beli masyarakat kian kentara dan tampak dari melambatnya laju pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan I-2025. Kondisi ini turut dirasakan industri perbankan dalam penyaluran kredit konsumsi, khususnya kredit pemilikan rumah (KPR). Bank akan tetap mempertimbangkan kondisi ekonomi makro dan global dalam menentukan suku bunga kredit. Senior Economist PT Samuel Sekuritas Indonesia, Fithra Faisal Hastiadi berpendapat, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I-2025 jauh di bawah perkiraan dan ekspektasi pasar yang masih berada dalam kisaran 4,9 %.

”Perlambatan yang signifikan dari 5,02 % pada triwulan IV-2024 dan laju paling lambat sejak triwulan III-2023 menggaris bawahi tantangan yang terus berlanjut saatini dan mencerminkan permintaan domestik yang kurang optimal,” katanya, Senin (5/5). Porsi konsumsi rumah tangga juga menyusut dari triwulan I-2024 di 54,9 % menjadi 54,5 % pada triwulan I-2025. Perlambatan tersebut turut berdampak terhadap kinerja industri perbankan, khususnya penyaluran kredit konsumtif. Ini telah terefleksi dari pertumbuhan kredit konsumsi rumah tangga oleh perbankan yang turut melambat, khususnya KPR.

Berdasarkan data Statistik Sistem Keuangan Indonesia (SSKI), kredit rumah tangga oleh perbankan per Maret 2025 mencapai Rp 1.868,55 triliun atau tumbuh 9,49 % secara tahunan, melambat dibanding Februari 2025 di 10,52 % dan Maret 2024 sebesar 10,35 %. Pertumbuhan KPR sebagai komposisi terbesar dalam kredit rumah tangga pun ikut merosot, dari tumbuh dua digit sepanjang setahun terakhir menjadi 8,9 % pada Maret 2025. Adapun porsi penyaluran KPR rumah tangga mencapai 42,99 % dari total kredit rumah tangga perbankan. (Yoga)

Industri perbankan mencatatkan fasilitas kredit yang belum diserap debitur per Februari 2025 mencapai Rp 2.332,95 triliun, nilai tersebut meningkat 11,52$% dibandingkan  dengan periode sama tahun sebelumnya (yoy). Meski demikian, angka tersebut menurun Rp 15,95 triliun  dibandingkan posisi underbursed loan (UL) Januari 2025 yang sebesar Rp2.348,9 triliun atau, naik 11,75% (yoy). Adapun, pertumbuhan kredit menganggur berasal dari kelompok bank berdasarkan modal inti (KBMII) (yoy) menjadi Rp417,74 triliun per Februari 2025. Sementara itu, KBMI 4 mencatatkan underbursed loan senilai Rp 879,94 triliun, meningkat 14,73% (yoy) per Februari 2025. Di samping itu, OJK juga mencatatkan underbursed loan KBMI 1 sebesar Rp122,46 triliun, naik 10,67% (yoy) menjadi Rp912,81 triliun pada dua bulan tahun ini. Berikutnya, jika dilihat dari kepemilikannnya, Bank Pembangunan daerah (PDB) mencatatkan kontraksi pada pertumbuhan UL yakni minus 21,59% (yoy) per Februari 2025 menjadi Rp24,55 triliun dari periode tahun sebelumnya Rp  31,31 triliun. Lalu untuk  fasilitas kredit yang belum ditarik terbesar dicatatkan oleh bank umum swasta nasional (BUSN) mencapai Rp 1.534,09 triliun, naik 9,75%. (Yetede)

Di tengah berbagai dinamika ekonomi global dan domestik, industri perbankan nasional tetap menunjukkan kinerja positif.  Sampai dengan posisi Maret 2025, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) masih kokoh berada di puncak  sebagai bank beraset jumbo. Total aset dari 10 bank terbesar di Indonesia mencapai Rp. 9.290,8 triliun pada kuartal 102025, tumbuh 8,79% secara tahunan (yoy). Dimana, total aset Bank Mandiri memiliki pangsa pasar lebih dari seperempatnya atau tepatnya 26,52% dari total aset 10 bank besar tersebut atau senilai Rp 2.463,66 triliun konsolidasi, tumbuh 13,86% (yoy). Posisi kedua adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) dengan total aset secara konsolidasi sebesar Rp2.098,23 triliun, tumbuh 5,49% (yoy) pada kuartal 1-2025. Aset BRI ini memiliki porsi 22,58% dari total aset 10 bank besar. Meski demikian, jika dilihat berdasarkan data bank only atau tanpa memperhitungkan perusahaan anak total aset BRI mencapai Rp1.932,39 triliun, melesat 37,55% (yoy), sehingga BRI mencapai  Rp1.932,39 triliun, melesat 37,55% (yoy), sehingga BRI menjadi bank dengan aset terbesar di Indonesia, atau bertukar tempat dengan Bank Mandiri dengan total aset bank only Rp1.919,66 triliun di peringkat runner up. (Yetede)