Rasio kredit bermasalah industri perbankan cenderung meningkat seiring pelemahan daya belimasyarakat. Kondisi ini patut dicermati dan diantisipasi agar tak menimbulkan risiko sistemik yang akan menyumbat perekonomian. Pada April 2025, rasio kredit macet atau nonperforming loan(NPL) industri perbankan tercatat sebesar 2,24 %, sedikit naik dibanding Maret 2025, di 2,17 %. Meski lebih rendah secara tahunan, rasio kredit bermasalah cenderung merangkak naik sejak akhir 2024, di 2,08 %. Pengamat perbankan Paul Sutaryono berpendapat, kenaikan NPL industri perbankan menandakan perekonomian yang sedang melambat. Peningkatan kredit bermasalah juga terjadi pada sektor UMKM serta kredit konsumsi, seperti kredit pemilikan rumah (KPR).

”Ini menjadi simbol daya beli (purchasing power) masyarakat semakin turun. Diakrenakan makin tingginya PHK saat ini,” katanya, Senin (9/6). Data Statistik Sistem Keuangan Indonesia (SSKI) menunjukkan, rasio kredit macet UMKM bertahantinggi di kisaran 4 % selama setahun terakhir. Per Maret 2025, rasio NPL kredit UMKM tercatat sebesar 4,14 %, utamanya berasal dari segmen menengah yang mencapai 5,19 %. Peningkatan NPL juga terjadi pada sektor rumah tangga yang pada April 2025 sebesar 2,33 %, meningkat dibanding April 2024, di 1,99 %. Penyumbang utamanya berasal dari KPR yang mencapai 3,07 %. Kualitaskredit yang memburuk itu sejalan dengan prospek pertumbuhan ekonomi domestik. (Yoga)

Terbentuknya bank umum syariah melalui proses spin-off (pemisahan unit usaha syariah) berpotensi meningkatkan pembiayaan industri perbankan syariah. Perkembangan tersebut juga diharapkan dapat membentuk persaingan bisnis perbankan syariah lebih sehat dan tidak dikuasai satu bank. Berdasarkan ketentuan OJK, terdapat dua unit usaha perbankan yang diwajibkan melakukan pemisahan, yakni milik PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN dan PT Bank CIMB Niaga Tbk. Keduanya telah memenuhi kriteria jumlah aset minimal Rp 50 triliun. Guru Besar Bidang Ekonomi Keuangan Sosial Syariah IPB University, Irfan Beik berpendapat, langkah itu dapat memperluas jangkauan pembiayaan syariah. Selain itu, dengan ukuran yang lebih besar, biaya dana (cost of fund) dapat ditekan sehingga bisnis dapat berjalan lebih efisien.

”Dari sisi pembiayaan akan lebih kompetitif, bahkan dibanding induknya, juga dengan bank-bank konvensional, karena konsolidasi itu akan meningkatkan efisiensi dari sisi financing sehingga beban kewajiban dari sisi nasabah pembiayaan akan lebih rendah,” katanya, Jumat (6/6). Hingga April 2025, pembiayaan oleh industri perbankan syariah tercatat Rp 653,44 triliun atau tumbuh 8,87 % secara tahunan, melambat dibanding tahun lalu yang tumbuh 14,87 %. Total aset industri perbankan syariah tercatat Rp 954,51 triliun atau tumbuh 8,53 % secara tahunan. Secara keseluruhan, pangsa pasar industri perbankan syariah sebesar 7,44 % dari total aset perbankan nasional. Bank syariah tak bisa hanya mengandalkan pengembangan bisnis lewat penyaluran pembiayaan. Untuk mengembangkan pangsa pasar secara signifikan, bank syariah harus masuk ke dalam bisnis berbasis ekosistem. Misalnya, bank syariah ikut membangun rantai pasok industri makanan dan minuman halal dari hulu hingga hilir. (Yoga)

Masyarakat tak hanya menggunakan produk dan layanan jasa keuangan untuk bertransaksi dan berinvestasi, tetapi juga sebagai alternatif mendapatkan pembiayaan. Layanan fintech peer to peer (P2P) lending atau pinjaman daring dan buy now pay later menjadi dua produk pembiayaan atau pinjaman yang naik daun belakangan ini. OJK mencatat, baki debet kredit buy now pay later (BNPL) berdasarkan data di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) per April 2025, tumbuh 26,59 % secara tahunan menjadi Rp 21,35 triliun. Jumlah rekening mencapai 24,36 juta rekening. Sementara, pembiayaan BNPL oleh perusahaan pembiayaan pada April 2025 meningkat 47,11 % secara tahunan menjadi Rp 8,24 triliun. Nonperformance finance (NPF) kotornya adalah 3,78 %. Pada industri pinjaman daring (pindar) saldo pembiayaan di April 2025 tumbuh 29,01 % secara tahunan menjadi Rp 80,94 triliun. Tingkat risiko kredit macet secara agregat (TWP90) adalah 2,93 %.

Ini menunjukkan, terjadi peningkatan pembiayaan dua produk itu ke masyarakat. Masyarakat yang mendapat pembiayaan perlu memahami dan menyadari bahwa dana tersebut bersifat utang yang wajib dikembalikan sesuai perjanjian yang disepakati. Pengelolaan utang harus dilakukan secara bijak dan bertanggung jawab dimana total cicilan utang yang dimiliki tidak melebihi 30-35 % dari penghasilan bulanan. Agar utang yang diambil dapat dikategorikan sebagai utang sehat, masyarakat dapat menerapkan prinsip 4P (purpose, plan, proportion, dan preparedness). Purpose berarti tujuan utang harus jelas dan produktif. Rencana pelunasan utang dilakukan secara terstruktur (plan). Jika harus berutang, proporsi utang sesuai kemampuan finansial (proportion). Perlu rencana yang matang dan persiapan untuk menghadapi kondisi risiko gagal bayar di kemudian hari (preparedness) dengan mencadangkan tambahan dana darurat sebagai back up gagal bayar cicilan utang di masa mendatang. (Yoga)

Penurunan suku bunga acuan oleh Bank Indonesia (BI) membuka peluang bagi perbankan untuk memperbaiki margin bunga bersih (net interest margin/NIM) yang terus menyusut sejak akhir 2023. Data OJK mencatat, NIM industri perbankan per April 2025 turun ke 4,45%, dari 4,51% pada bulan sebelumnya, melanjutkan tren penurunan dari 4,81% di 2023.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus memperkuat ekonomi kerakyatam dengan menunjukkan  komitmennya dalam penyaluran kredit usaha rakyat (KUR). Perseroan telah menyalurkan KUR kepada 1,25 juta debitur segmen usaha UMKM guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Tercatat, sepanjang Januari hingga April 2025 BRI telah menyalurkan KUR sebesar Rp54,9 triliun atau 31,38% dari total alokasi tahunan sebesar Rp 175 triliun yang ditetapkan pemerintah di tahun ini. Dari sisi distribusi penyaluran KUR, lebih dari separuh atau sekitar 62,83% dialokasikan ke sektor produksi. Sementara itu, sektor pertanian menjadi sektor ekonomi dengan penyaluran terbesar yang mencapai Rp23,77 triliun atau 43,2*% dari total KUR. Besarnya penyaluran ini sejalan dengan upaya Pemerintah dalam memperkuat sektor-sektor strategis yang berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, termasuk sektor yang mendukung program ketahanan pangan. BRI juga konsisten menerapkan manajemen risiko yang prudent dalam penyaluran KUR. Per April 2025, rasio kredit bermasalah (non performing loan/NPL) tercatat sebesar 2,49%, mencerminkan portofolio yang sehat dan pengelolaan risiko yang optimal. (Yetede)

Paket stimulus kebijakan ekonomi yang akan digelontorkan pemerintah berpotensi mengerek permintaan kredit seiring dengan meningkatnya daya beli masyarakat. Kendati demikian, dampaknya akan dirasakan secara bertahap dan bergantung pada distribusi serta implikasinya dilapangan. Pemerintah telah mengumumkan lima stimulus ekonomi yang diberikan selama Juni-Juli 2025, berupa diskon transportasi, diskon tarif tol, penebalan bansos dan pemberian bantuan pangan, bantuan subsidi upah, serta potongan iuran jaminan kehilangan kerja. Kebijakan tersebut diambil sebagai respons pemerintah terhadap risiko pelemahan ekonomi nasional akibat perang tarif dan eskalasi global yang masih terjadi.

Apalagi, pertumbuhan ekonomi global pada 2025 turut direvisi ke bawah, dari 3,3 % menjadi 2,8 %. engamat perbankan dan praktisi sistem pembayaran, Arianto Muditomo, Selasa (3/6) berpendapat, paket stimulus itu berpotensi cukup signifikan terhadap penyaluran kredit perbankan, terutama kredit konsumsi dan kredit UMKM. Adapun diskon transportasi dan bansos langsung akan menambah arus kas (cashflow) rumah tangga. Di sisi lain, bantuan subsidi upah dan pangan dapat memperkuat konsumsi sektor bawah yang selama ini menjadi tulang punggung permintaan domestik. ”Dalam jangka pendek, peningkatan konsumsi ini dapat mendorong permintaan kredit, terutama untuk pembelian barang tahan lama dan kebutuhan usaha kecil,” katanya.

Hingga April 2025, penyaluran kredit oleh industri perbankan tumbuh 8,88 % secara tahunan atau melambat dari Maret 2025, di 9,16 %. Dalam dua bulan terakhir, penyaluran kredit tumbuh dibawah rata-rata pertumbuhan selama setahun terakhir sebesar dua digit. Kredit konsumsi juga tumbuh melambat, dari 9,32 % pada Maret 2025 menjadi 8,97 % pada April 2025. Sebaliknya, pertumbuhan kredit UMKM sedikit terakselerasi, dari 1,95 % pada Maret 2025 menjadi 2,6 % pada April 2025.Dampak paket stimulus ekonomi memang tidak akan langsung dirasakan perbankan karena transmisi dari stimulus ke permintaan kredit memerlukan waktu. Bank akan mulai merasakan peningkatan aktivitas ekonomi dalam 1-2 bulan begitu stimulus digelontorkan, tergantung dari kecepatan distribusi dan implementasi kebijakan di lapangan. (Yoga)

Hingga Mei 2025, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) belum mampu secara signifikan mendorong pertumbuhan kredit UMKM yang masih lesu sejak pandemi. Dari target KUR nasional sebesar Rp 300 triliun, baru terealisasi Rp 107 triliun atau sekitar 36%, menunjukkan bahwa program subsidi bunga ini belum berjalan optimal sebagai motor penggerak sektor UMKM.

Ketidakpastian ekonomi global yang masih tinggi terdampak pada peningkatan profil risiko kredit dan pengetatan likuiditas di sektor perbankan. Namun demikian, OJK menegaskan bahwa kondisi industri perbankan nasional secara umum masih aman dan terkendali. Berdasarkan data OJK per April 2025, kredit perbankan yang disalurkan sebesar Rp7.960 triliun, naik 8,88% secara yoy, atau lebih lambat dari awal tahun. Sementara, dana pihak ketiga (DPK) yang dihimpun senilai Rp9.047 triliun, hanya naik 4,55% (yoy) pada periode yang sama. Alhasil, loan to deposit ratio (LDR) berada pada level 87,99%, atau meningkat dibandingkan bulan sebelumnya 87,77% atau dibanding posisi April 2024 sebesar 84,49%.

Meningkatnya LDR ini karena memang terjadi perebutan dana di bank di tengah tingginya suku bunga. Selain itu, profil risiko perbankan juga mengalami peningkatan. Seperti ratio kredit bermasalah (non performimg loan/NPL) gross 2,24% per April 2025, naik dari bulan sebelumnya 2,17%. Bukan hanya itu, NPL net juga cenderung naik ke poisis 0,83%, dan loan at risk (LAR) bertengger di level 9,92% naik dari bulan  sebelumnya sebesar 9,86%. Menurut Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae, terdapat sejumlah faktor ketidkpastian ekonomi global yang memengaruhi antara lain lambannya laju penuruan suku bunga, khususnya Fed Fund Rate.kemudian eskalasi trade war melalui kebijakan pengenaan tarif impor oleh AS, serta dinamika konflik geopolitik yang masih terjadi di beberaoa kawasan turut memengaruhi ekonomi global maupun domestik. (Yetede)

Di tengah melambatnya pertumbuhan kredit secara umum, kredit investasi justru menunjukkan lonjakan signifikan. Data Bank Indonesia mencatat kredit investasi tumbuh 15,3% secara tahunan pada April 2025 menjadi Rp 2.215,7 triliun, lebih tinggi dibanding bulan sebelumnya. Sektor yang mendorong pertumbuhan ini terutama adalah pertambangan dan penggalian (tumbuh 51,4%) serta pengangkutan dan komunikasi (tumbuh 25,7%).

PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) atau BTN membukukan laba bersih tahun berjalan mencapai Ro 1,01 triliun untuk periode Januari-April 2025. Jumlah ini meningkat 2,7% yoy dibandingkan periode sama tahun lalu  sebesar Rp983,8 miliar. Mengacu laporan keuangan BTN, Kamis (29/5/2025), pendapatan bunga tercatat tumbuh 7,6% menjadi Rp 10,91 triliun. Pendapatan bunga didorong dari kinerja total pertumbuhan kredit dan pembiayaan yang meningkat 5,09% yoy menjadi Rp 363,11 hingga akhir April 2025. Secara rinci, kredit konvensional tumbuh tipis 3,41% menjadi sebesar Rp316,53 triliun, sedangkan pembiayaan syariah melonjak sampai dengan 18,17% menjadi Rp46,57 triliun di akhir April 2025. Hal tersebut juga tercermin dari rasio dana murah (CASA) yang merambat naik dari posisi 49,67% menjadi sebesar51,31%. Sementara itu, total dana pihak ketiga (DPK) BTN tumbuh 8,61% yoy menjadi Rp389,15 triliun. Dilihat dari komposisinya, giro melompat 15,03% menjadi Rp 156,80 triliun. Kemudian, tabungan tumbuh moderat sebesar 2,93% yoy menjadi Rp42,85 triliun. Kemudian deposito meningkat 5,08% yoy menjadi Rp 189,49 triliun. (Yetede)