Di tengah tantangan ekonomi global akibat tensi geopolitik dan perang tarif, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) berhasil mencatat kinerja positif pada Triwulan I 2025 dengan meraih laba bersih sebesar Rp13,80 triliun dan pertumbuhan aset sebesar 5,49% YoY menjadi Rp2.098,23 triliun. Direktur Utama BRI, Hery Gunardi, menegaskan bahwa pencapaian ini diperoleh berkat strategi fokus pada segmen Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta penguatan konsumsi domestik. Penyaluran kredit BRI mencapai Rp1.373,66 triliun, dengan 81,97% dialokasikan ke UMKM, seperti dijelaskan oleh Direktur Micro BRI, Akhmad Purwakajaya.

BRI juga memperkuat inklusi keuangan melalui AgenBRILink yang tersebar di 67 ribu desa dan mencatatkan pertumbuhan signifikan. Mucharom, Direktur Manajemen Risiko, menyoroti perbaikan kualitas kredit dengan NPL turun menjadi 2,97% dan NPL coverage mencapai 200,60%, menunjukkan manajemen risiko yang efektif. Dari sisi pendanaan, Direktur Network & Retail Funding Aquarius Rudianto menyampaikan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) BRI mencapai Rp1.421,60 triliun, didukung dominasi dana murah (CASA) dan pertumbuhan layanan digital BRImo.

Sementara itu, Viviana Dyah Ayu selaku Direktur Finance & Strategy menekankan bahwa kondisi likuiditas dan permodalan BRI tetap kuat, dengan CAR mencapai 24,03%. Menutup konferensi, Hery Gunardi menyampaikan bahwa BRI siap melanjutkan transformasi menjadi bank universal yang melayani seluruh lapisan masyarakat dan sektor, dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan inovasi di tengah tantangan global.

Meski rata-rata suku bunga dasar kredit menurun dalam lima tahun terakhir, cicilan kredit pemilikan rumah dengan skema mengambang justru cenderung meningkat. Kenaikan ini diduga terjadi akibat pengetatan likuiditas yang mendorong bank menaikkan cicilan KPR. Mengutip data OJK, rerata suku bunga dasar kredit (SBDK) jenis KPR per Februari 2025 sebesar 9,09 %, dengan rentang 5,54-12,75 %. Meski turun dibanding Januari 2025, di 9,18 %, SBDK jenis KPR meningkat dibanding Februari 2024, di 8,98 %. Rerata SBDK jenis KPR cenderung turun dibanding lima tahun lalu, yakni pada Februari 2020 yang sebesar 10,6 % dengan rentang 3,01-30,23 %. Posisi itu juga masih di bawah kondisi sebelum pandemi Covid-19, dengan rerata SBDK jenis KPR pada akhir 2019 mencapai 10,79 %.

Pengamat perbankan, Paul Sutaryono, mengatakan, cicilan KPR dengan suku bunga mengambang (floating rate) cenderung meningkat belakangan ini. Padahal, suku bunga acuan masih dipertahankan oleh BI sebesar 5,75 %. ”Likuiditas mengetat. Alasan ini mendorong bank menaikkan cicilan KPR,” katanya, Senin (28/4). OJK mencatat, penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) industri perbankan per Maret 2025 mencapai Rp 9.010 triliun atau tumbuh 4,75 % secara tahunan, lebih rendah disbanding Februari 2025 yang tumbuh 5,75 % secara tahunan dan Maret 2024 yang tumbuh 7,44 % secara tahunan. Di sisi lain, langkah BI menahan suku bunga acuan diharapkan tidak membuat suku bunga kredit perbankan naik signifikan. Langkah itu juga dapat menjaga momentum perekonomian di tengah menurunnya perkiraan pertumbuhan ekonomi Indonesia oleh Bank Dunia menjadi 4,7 persen pada 2025. (Yoga)

Pertumbuhan kredit UMKM  terus menunjukkan tren melambat dalam satu dekade terakhir. Hingga Maret 2025, kredit UMKM hanya tumbuh 1,7% secara year on year (yoy), masih lemahnya daya beli jadi faktor utama.  Berdasarkan data bank Indonesia (BI) kredit UMKM di kuartal 1 tahun ini menjadi yang terendah, kecuali pada awal tahun 2020 ketika terjadi Covid-19 yang mengalami kontraksi 2,2% (yoy). Di mana, kredit UMKM sempat mencatat pertumbuhan dua digit secara konsisten pada 20014-2015, masing-masing tumbuh 10,3% (yoy) dan 10,1% (yoy). Setelah itu, mulai menyusut pada 2016 dengan pertumbuhan 8,4% (yoy), dan pada 2018 kredit UMKM naik 9,9% (yoy). Setelah itu,  trennya mulai menurun secara grudual. Pada 2019, pertumbuhan ke 7,7% melambat dari tahun ke tahun sebelumnya, bahkan sempat mengalami kontraksi 2,2% pada 2020 akibat dampak pandemi Covid-19. Namun, pasca pandemi, tahun 2021 menjadi titik balik dengan pertumbuhan tinggi sebesar 12,3% (yoy), disusul 10,2% pada 2022. Setelah itu, laju pertumbuhan kredit UMKM  kembali mengalami tekanan, masing-masing menjadi 7,9% (yoy) di 2023, lalu turun signifikan ke 3% pada akhir 2024, dan terakhir menyentuh 1,7 (yoy) per Maret 2025. (Yetede)

Pertumbuhan kredit UMKM  terus menunjukkan tren melambat dalam satu dekade terakhir. Hingga Maret 2025, kredit UMKM hanya tumbuh 1,7% secara year on year (yoy), masih lemahnya daya beli jadi faktor utama.  Berdasarkan data bank Indonesia (BI) kredit UMKM di kuartal 1 tahun ini menjadi yang terendah, kecuali pada awal tahun 2020 ketika terjadi Covid-19 yang mengalami kontraksi 2,2% (yoy). Di mana, kredit UMKM sempat mencatat pertumbuhan dua digit secara konsisten pada 20014-2015, masing-masing tumbuh 10,3% (yoy) dan 10,1% (yoy). Setelah itu, mulai menyusut pada 2016 dengan pertumbuhan 8,4% (yoy), dan pada 2018 kredit UMKM naik 9,9% (yoy). Setelah itu,  trennya mulai menurun secara grudual. Pada 2019, pertumbuhan ke 7,7% melambat dari tahun ke tahun sebelumnya, bahkan sempat mengalami kontraksi 2,2% pada 2020 akibat dampak pandemi Covid-19. Namun, pasca pandemi, tahun 2021 menjadi titik balik dengan pertumbuhan tinggi sebesar 12,3% (yoy), disusul 10,2% pada 2022. Setelah itu, laju pertumbuhan kredit UMKM  kembali mengalami tekanan, masing-masing menjadi 7,9% (yoy) di 2023, lalu turun signifikan ke 3% pada akhir 2024, dan terakhir menyentuh 1,7 (yoy) per Maret 2025. (Yetede)

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) mencatatkan kenaikan laba bersih pada kuartal 1-2025, ditopang penyaluran kredit dan pembiayaan yang konsisten serta penurunan biaya dana (cost of fund) di tengah tantangan ketidakpastian global. BTN membukukan laba bersih sebesar Rp904 miliar pada tiga bulan pertama tahun 2025, bertumbuh 5,1% secara tahunan (year on year/yoy) dari periode sama tahun yang lalu sebesar Rp 860 miliar. Peningkatan laba bersih tersebut ditopang oleh penyaluran kredit dan pembiayaan yang bertumbuh secara konsisten serta fundamental keuangan yang terjaga. "BTN tetap menjalankan strateginya secara konsisten di tengah persaingan likuiditas dan biaya dana yang masih mahal, sehingga perseroan mampu mencetak kinerja yang positif pada tiga bulan  pertama tahun 2025. BTN mencatatkan peningkatan penyaluran kredit dan pembiayaan, terutama terkait sektor pertumbuhan ekonomi yang tetap stabil dan program pemerintah untuk pembangunan rumah nasional," ujar Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu. Nixon menuturkan, penyaluran kredit dan pembiayaan BTN mencapai Rp 363,11 triliun hingga kuartal 1-2025, ditopang oleh meningkatnya permintaan kredit di sektor perumahan. Penyaluran kredit dan pembiayaan  tersebut naik 5,5% yoy dibandingkan kuartal 1-2025 yang sebesar Rp344,24 triliun. (Yetede)

BI terus memperkuat kebijakan yang akomodatif, termasuk mengoptimalkan kebijakan insentif likuditas makroprudensial (KLM). Sampai dengan minggu kedua April 2025, perbankan diguyur dana mencapai Rp370.6 triliun di tengah ketatnya likuiditas industri perbankan. Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, kebijakan tersebut dilakukan untuk mendorong pendanaan perbankan bagi manajemen likuiditas dan penyaluran kredit ke sektor rill. Bank Indonedia juga akan terus mempererat koordinasi dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk mendorong pertumbuhan kredit dalam mendukung pembiayaan ekonomi. Selain itu, BI juga memperkuat implementasi ketentuan Rasio Pendanaan Luar Negeri (RPLN). Mulai 1 April 2025, KLM ditingkatkan dari paling besar 4% menjadi sampai dengan 5% dari dana pihak ketiga (DPK). Hingga minggu kedua April 2025, insentif KLM meningkat sebesar Rp78,3 triliun dari minggu keempat Maret 2025 sebesar Rp 292,3 triliun. "Khusus sektor perumahan, insentif KLM 84 triliun dari minggu keempat Maret 2025 seiring dengan impelementasi penguatan KLM pada 1 April 2025," papa Perry. (Yetede)

Pertumbuhan kredit perbankan nasional pada Maret 2025 melambat signifikan menjadi 9,16% secara tahunan, terendah sejak Oktober 2023, akibat melemahnya permintaan yang dipengaruhi sentimen global, terutama kebijakan tarif Amerika Serikat. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyatakan perlambatan ini terutama disebabkan oleh penurunan permintaan, meskipun ia optimistis beberapa sektor seperti industri, pertambangan, dan jasa sosial masih dapat menopang pertumbuhan kredit dua digit di tahun ini. Namun, pertumbuhan kredit secara keseluruhan diperkirakan hanya akan berada di batas bawah target BI, yakni sekitar 11%-13%.

Perbankan terus mendorong penghimpunan dana murah (current account saving account/CASA) di tengah tren pengetatan likuiditas yang masih terjadi saat ini. Sejumlah jurus dilakukan bank guna menjaring dana murah untuk menekan biaya. Seperti PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI yang kembali menghadirkan program Undian Rezeki Wondr BNI  sebagai bentuk apresiasi kepada nasabah setia dan menjaring nasabah baru. Direktur Consumer Banking BNI Corina Leyla Karnalies mengatakan, program undian ini berlangsung sejak April 2025 hingga 31 Januari 2026 dan terbuka bagi nasabah BNI di seluruh Indonesia. Nasabah dapat mengumpulkan kupon undian selama periode program melalui aktivitas perbankan seperti pembukaan rekening, aktivasi Wondr, peningkatan saldo tabungan, serta transaksi finansial melalui aplikasi Wondr by BNI. "Kalau kuartal 1 ini tabungan kami tumbuhnya 4,5% (yoy) dan menurut saya target tabungan BNI tumbuh 16,7% (yoy) hingga akhir tahun ini adaah sesuatu yang achievable," tutur Corina. Adapun, per Februari 2025, tabungan BNI tercatat 2025, sebesar Rp251,1 triliun, tumbuh 9,91% (yoy) menjadi Rp298,62 triliun, dan deposito yang dihimpun senilai Rp 225,2 triliun, turun 2,65% (yoy). Sehingga, total dana pihak ketiga (DPK) BNI sebesar Rp774,92 triliun, naik 1,03% (yoy). Ahasil, porsi CASA BNI dibandingkan total DPK sebesar 70,94%. (Yetede)

Perlambatan penyaluran kredit konsumsi hingga Februari 2025 menjadi indikator utama bahwa daya beli masyarakat masih belum pulih. Bank Indonesia mencatat pertumbuhan kredit konsumsi hanya sebesar 9,4% secara tahunan, melambat dibanding akhir 2024. Penyebab utama perlambatan ini adalah tingginya suku bunga, yang bahkan terus naik di beberapa bank besar.

Hera F. Haryn, EVP Corporate Communication BCA, menyatakan bahwa penyesuaian bunga dilakukan dengan mempertimbangkan daya beli masyarakat. Sementara itu, Presiden Direktur CIMB Niaga, Lani Darmawan, menekankan pentingnya menjaga kualitas aset melalui pendekatan konservatif, meskipun segmen kendaraan bermotor dan KTA masih mencatat pertumbuhan. Hal senada juga disampaikan oleh Direktur Kepatuhan Bank OK, Efdinal Alamsyah, yang memilih langkah selektif demi menjaga stabilitas portofolio di tengah ketidakpastian ekonomi.

Secara umum, perbankan memilih strategi konservatif demi menjaga kualitas kredit, mengingat tingginya risiko kredit konsumsi akibat tekanan pada daya beli masyarakat dan kondisi ekonomi makro yang belum stabil.

Realisasi penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) hingga kuarta; 1-2025 masih mini. Hal ini sejalan dengan penyaluran kredit UMKM yang juga rendah, atau hanya naik 2,1% secara tahunan (year on year/yoy) per Februari 2025. Menteri UMKM Maman Abdurrahman mencatat, penyeluruhan KUR pada kuartal 10-2025 mencapai Rp57,51 triliun, yang disalurkan kepada kurang lebih 1,01 juta debitur diseluruh Indonesia. Dia juga menyoroti besarnya alokasi KUR untuk sektor produksi. Sebanyak Rp33,86 triliun atau 58,9% dari total penyaluran KUR pada triwulan pertama ini telah disalurkan ke sektor-sektor produktif. Meskipun demikian, Maman mengakui angka realisasi KUR pada kuartal pertama ini masih di bawah 25% dari target penyaluran KUR tahun 2025 yang ditetapkan sebesar Rp300 triliun, tepatnya baru 19,17% dari realisasi KUR. Selain fokus pada penyaluran KUR, Maman menjelaskan bahwa pihaknya juga terus berupaya mendorong kemudahan berusaha bagi pelaku UMKM. Menanggapi hal tersebut, Maman menyatakan optimis penyaluran KUR dapat mencapai target yang telah ditetapkan serta akan memberikan laporan perkembangan kepada publik. "Semangat tranparansi ini akan terus kami dorong. Kami berencana menyampaikan  laporan triwulan kedua agar masyarakat bisa memonitor langsung kinerja kementerian ini dalam mendukung pengusaha UMKM di seluruh Indonesia. (Yetede)