Kejagung menahan Iwan Setiawan Lukminto yang dulunya Komisaris Utama PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex. Bos perusahaan konfeksi yang pada Oktober lalu dinyatakan pailit itu disangka korupsi terkait pemberian kredit dari Bank Jabar Banten dan Bank DKI. Diperkirakan, kerugian negara akibat korupsi itu Rp 692,9 miliar. Iwan Setiawan ditetapkan sebagai tersangka setelah diperiksa di kantor Kejagung, Jakarta, sepanjang Rabu (21/5). Kejagung juga menetapkan dua tersangka lain, yakni Dirut Bank DKI tahun 2020, Zainuddin Mappa dan pemimpin Divisi Komersial dan Korporasi Bank BJB, Dicky Syahbandinata. Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Abdul Qohar di Kejagung, Rabu malam, mengatakan, penyidik telah menemukan alat bukti yang menunjukkan adanya tindak pidana korupsi dalam pemberian kredit dari Bank BJB dan Bank DKI kepada Sritex.

”Penyidik memperoleh alat bukti yang cukup telah terjadi tindak pidana korupsi pemberian kredit beberapa bank pemerintah kepada Sritex dengan total outstanding atau tagihan yang belum dilunasi hingga Oktober 2024 sebesar Rp3,58 triliun,” kata Qohar. Tagihan terhadap Sritex berasal dari sejumlah bank, antara lain Bank Jateng Rp 395,6 miliar, Bank BJB Rp 543,9 miliar dan Bank DKI Rp 149 miliar. Tagihan juga berasal dari bank sindikasi, yakni BNI, BRI, LPEI, serta 20 bank swasta dengan total tagihan Rp 2,5 triliun. Penyidik menemukan pelanggaran hukum karena kredit diberikan tanpa analisis yang memadai, juga tidak sesuai prosedur dan persyaratan yang telah ditetapkan. Sritex diduga tidak menggunakan kredit untuk modal kerja sebagaimana tujuan dari pemberian kredit. Pinjaman dari bank itu malah disalahgunakan untuk membayar utang kepada pihak ketiga dan membeli asset nonproduktif, seperti tanah. Iwan Lukminto dijemput penyidik Kejagung di Surakarta, Jateng, Selasa (20/5) malam. (Yoga)

Pertumbuhan kredit perbankan nasional per April 2025 semakin melemah, hanya tumbuh 8,8% secara year on year (yoy). Melihat realisasi ini, Bank Indonesia (BI) memangkas target pertumbuhan kredit dari level optimistis sebesar 11-13% (yoy), turun ke 8-11% (yoy). Dengan pertumbuhan kredit uang terus melambat sejak awal tahun ini, BI jor-joran mengguyur likuiditas supaya perbankan bisa lebih efektif mendorong penyaluran kredit. Di sisi lain, BI juga memangkas suku bunga acuan 7 days reserve repo rate (B17DRRR) 25 basis poin (bps) dari 5,75% menjadi 5,5%. Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, peran kredit perbankan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi perlu terus ditingkatkan. Kredit pada April 2025 tumbuh sebesar 8,88% (yoy), lebih rendah dari 9,16% (yoy) pada maret 2025. Pertumbuhan ini terus turun dari akhir Desember 2024 yang tumbuh 10,39% (yoy). dari sisi penawaran, minat penyaluran kredit oleh bank (lending standard) masih baik, terutama pada sektor pertanian, LGA ( Listrik, GGas, dan Air) dan jasa sosial. Kondisi likuiditas semakin mengetat terlihat dari pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) yang kembali melambat, yakni hanya naik 4,55% (yoy) per April 2025 dibandingkan awal Januari 2025 yang tumbuh 5,51%. (Yetede)

Pada paruh kedua tahun ini, kondisi likuiditas perbankan diperkirakan mulai mengendur. Sejalan dengan proyeksi suku bunga acuan dan Bank Indonesia (BI) yang akan dipangkas pada tahun ini. Chief Economist PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Andry Asmoro memprediksikan BI akan memangkas BI7 day repo rate (BI7DRRR) sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 5,5% pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) 20-21 mei 2025. Menurut dia, dengan pemangkasan suku bunga acuan BI, otomoatis suku bunga deposito dan bunga kredit yang menggunakan bencmark dari BI Rate juga akan mengikut, dengan membutuhkan waktu transmisi. "Mestinya isu likuiditas walau memang relatif ketat karena pertumbuhan kredit masih tinggi, tapi tensinya tidak setinggi atau seketat tahun lalu, karena ada faktor kredit relatif lebih rendah di 2025 ini dibanding 2024," ucap Asmo. Dengan demikian, menurut Asmo tensi dari perebutan dana diperankan seharusnya tidak setinggi tahun-tahun sebelumnya. Penurunan BI Rate diharapkan menjadi angin segar, tak terkecuali  bagi perbankan nasional. sebab, perbankan hingga saat ini mengeluhkan masih tingginya tingkat suku bunga sehingga biaya dana yang dikeluarkan b ank juga menebal. Apabila BI memangkas suku bunga acuannya, diharapkan biaya dana (cost of fund) perbankan juga semakin rendah. (Yetede)

Di tengah tantangan ekonomi domestik dan global, penyaluran kredit terhadap industri manufaktur diperkirakan mengalami tekanan. Namun, industri penopang perekonomian nasional dan penyerap tenaga kerja ini membutuhkan dukungan pembiayaan. Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, Minggu (18/5) mengatakan, industri tekstil dan produk tekstil (TPT) sebagai sektor manufaktur padat karya tengah mengalami tekanan berat yang memengaruhi kelayakan penyaluran kredit perbankan. Dalam jangka pendek hingga menengah, Josua memperkirakan, prospek penyaluran kredit ke sektor TPT akan bersifat selektif dan konservatif.

Ini mempertimbangkan daya saing industri, kondisi keuangan perusahaan, serta risiko struktural dan kebijakan eksternal. ”Industri TPT mengalami pelemahan struktural dan siklikal sekaligus, mulai dari penurunan produktivitas, ketergantungan pada tenaga kerja tidak terampil, hingga tekanan likuiditas dan beban utang tinggi,” katanya. Di sisi lain, bank mengantisipasi risiko kredit dan gagal bayar akibat tingginya utang (leverage) dan tekanan likuiditas yang dialami perusahaan tekstil. Ada pula risiko regulasi Permendag No 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor yang justru mengakibatkan pasar dalam negeri dibanjiri produk impor sehingga memperlemah daya saing industri domestik.

Selain itu, risiko eksternal berupa volatilitas harga bahan baku global, pelemahan rupiah, dan rencana tarif resiprokal AS turut menambah ketidakpastian terhadap daya saing dan keberlanjutan ekspor. Menurut Josua, kepercayaan bank terhadap kemampuan industri TPT dalam memenuhi kewajiban finansial jangka panjang sejalan dengan pailitnya PT Sri Rejeki Isman (Sritex). Bank cenderung hanya  menyalurkan kredit ke perusahaan TPT yang memiliki rekam jejak kuat, struktur permodalan sehat, serta strategi bisnis ekspor-impor yang terdiversifikasi. (Yoga)

Sebagian pelaku UMKM masih enggan mengambil kredit perbankan. Kendala yang dihadapi mereka pun masih sama, yakni tingginya suku bunga kredit, tidak adanya agunan, serta kecilnya jumlah pinjaman yang diajukan. Demikian temuan dalam laporan Studi Barometer Usaha Kecil yang dirilis Mastercard bersama 60 Decibels bertajuk ”Striving to Thrive The State of Indonesian Micro and Small Enterprises 2024/2025”, yang dipaparkan di Jakarta, Kamis (15/5). Laporan ini berdasarkan hasil survei kepada 827 pelaku UMKM selama Oktober-Desember 2024. Dari hasil survei, 27 % pelaku UMKM mengaku tidak mengakses kredit dengan alasan terbesar tidak membutuhkannya dan cenderung telah menjalankan bisnis lebih dari setahun. Mereka yang tidak mengambil pinjaman notabene lebih mengandalkan pendapatan serta tabungan sendiri.

Jumlah tersebut relatif berkurang dibanding hasil survei tahun lalu, yang melaporkan sebanyak 67 % usaha mikro dan kecil tak mengambil kredit selama 12 bulan terakhir. Kendati demikian, sebagian pelaku UMKM masih menghadapi kendala yang sama ketika hendak mengakses kredit. Tingginya tingkat suku bunga kredit menjadi salah satu hambatan yang paling sering dilaporkan (27 %). Data OJK per Februari 2025 menunjukkan, rerata suku bunga dasar kredit bank umum kepada segmen mikro sebesar 10,76 %, segmen kecil 9,74 % dan segmen menengah 9,5 %. Pelaku UMKM juga masih menghadapi sejumlah tantangan saat hendak mengajukan kredit, seperti kurangnya agunan (13 %) dan kecilnya jumlah pinjaman (13 %). Hasil dari Studi Barometer 2024/2025 turut menemukan, dukungan bisnis kepada UMKM telah meningkatkan keuntungan dan kinerja. (Yoga)

Layanan Buy Now Pay Later (BNPL) milik perbankan terus menunjukkan pertumbuhan pesat di awal 2025, mencerminkan minat masyarakat yang tinggi terhadap metode pembayaran ini. Data OJK menunjukkan outstanding BNPL perbankan per Maret 2025 mencapai Rp 22,78 triliun, tumbuh 32,18% secara tahunan, dengan jumlah pengguna naik menjadi 24,56 juta.

Industri perbankan masih mencatatkan kinerja bisnis kartu kredit yan tumbuh positif pada tiga bulan pertama tahun ini,  ditengah daya beli  masyarakat yang melemah. Meski demikian, perbankan tetao mewaspadai kondisi perekonomian ke depannya. Seperti PT Bank Central Asia Tbk (BCA) yang hingga Maret 2025, kartu kredit  masih menjadi salah satu alat pembayaran andalan bagi nasabah BCA. Jumlah kartu kredit yang beredar mencapai 4,91 juta. Nilai transaksi kartu kredit tumbuh 9% secara tahunan (year on year/yoy) menjadi Rp 32 triliun, didukung ativitas masyarakat di berbagai sektor. Totak outstanding pinjaman konsumer lainnya (mayoritas berasak dari kartu kredit) meningkat 13,9% (yoy) menjadi Rpp 23,3 triliun.

"Di di sisi kualitas portfolio, NPL (non performing loan) kartu kredit BCA pada kuartalk pertama 2025 tetap terjaga, sejalan dengan penerapan prinsip kehati-hatian dan menejmen resiko yang disiplin. Kami berharap kualitas portfolio kartu kredit BCA tetap terjaga di level yang mana di level yang manageable hingga akhir tahun," tutur Vice President Corporate Communication and Social Responsbility BCA Hera F Haryn kepada Investor Daily. Dari sisi transaksi, penggunaan kartu kredit BCA di merchant semakin mudah dengan hadirnya fitur contactless, sehingga nasabah cukup unutk menyelesaikan transaksi. BCA juga secara konsisten berupaya memperkuat  kerja sama dengan berbagai mitra bisnis serta menghadirkan beragam promo menarik di berbagai segmen, untuk mendukung nasabah yang semakin beragam. (Yetede)

Saat ini kondisi ekonomi global penuh dengan tekanan akibat dampak dari tensi geopolitik dan perang tarif. Menghadapi kondisi tersebut, PT Bank Rakyat Indonesia (BRI menyiapkan sejumlah strategi untuk menjaga kualitas asset dan pembiayaan tetap sehat, khususnya di segmen UMKM yang menjadi fokus bisnis utama perseroan. Direktur Manajemen Risiko BRI Mucharom menyampaikan bahwa di tengah tekanan yang terjadi, BRI tetap mengedepankan prinsip pertumbuhan yang selektif guna menjaga kualitas kredit secara berkelanjutan. Sebagai bank dengan porsi pembiayaan UMKM terbesar di Tanah Air, BRI mencatatkan penyaluran kredit UMKM hingga Maret 2025 sebesar Rp1.126,02 triliun atau setara 81,97% dari total portfolio. Langkah ini pun menjadi penting agar pertumbuhan pembiayaan tetap selaras dengan kondisi pasar, tanpa mengorbankan aspek kehati-hatian dalam pengelolaan risiko. Hal ini tercermin  dari membaiknya rasio non performing loan (NPL) BRI dari 3,11% pada akhir triwulan 1-2025. Perbaikan serupa juga terlihat pada rasio laoan at risk (LAR) yang membaik atau turun dari 12,68% di akhir triwulan 1-2025. “Tentunyakita memperkuat fungsi monitoring dan juga early warning system, sehingga dapat mengetahui kondisi nasabah  dan juga antisipasi  apabila terjadi potensi keburukan,” ungkap Mucharom. (Yetede)

Di tengah kredit yang melambat, industri fintech peer to peer lending atau pinjaman daring memiliki peluang besar untuk meningkatkan pembiayaan ke sektor UMKM. Kendati demikian, industri pinjaman daring cenderung menunggu dan melihat peluang pembiayaan ke depan. Data BI menunjukkan, penyaluran kredit UMKM oleh perbankan pada Maret 2025 tercatat tumbuh 1,95 % secara tahunan, terus melambat dari setahun terakhir, dimana pada Maret 2024 berada di 8,17 %. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic (Core) Indonesia, Mohamad Faisal, mengatakan, kondisi itu meningkatkan peluang bagi industri pinjaman daring untuk menyalurkan pembiayaan UMKM. Sebab, perbankan memiliki pakem kehati-hatian dan berbagai persyaratan lain yang cukup ketat, seperti agunan.

”Fintech lending bisa menawarkan kredit dengan persyaratan yang lebih mudah, tidak harus menggunakan agunan sebagaimana di perbankan dan juga proses yang lebih cepat karena mereka (pinjaman daring) relatif lebih agile dibandingkan dengan bank-bank umumnya,” kata Faisal, Selasa (13/5). Industri pinjaman daring juga dapat mengambil peluang pembiayaan berskala kecil yang notabene tidak diambil oleh industri perbankan. Dengan kemampuannya, pinjaman daring dapat memenuhi banyaknya permintaan pembiayaan berskala kecil dari sektor UMKM tersebut. (Yoga)

Pertumbuhan kredit perbankan Indonesia terus melambat, hanya mencatat 9,16% yoy per Maret 2025, level terendah sejak Oktober 2023. Dalam kondisi ini, para pelaku industri dan analis menilai penurunan suku bunga diperlukan untuk mendorong pertumbuhan kredit, meskipun bukan satu-satunya solusi.