PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo)  mencatat penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai Rp82,63 triliun per Mei 2022. Penjaminannya terhadap 1,8 juta UMM tersebut tumbuh 65% secara tahunan (year on year/yoy). Direktur Utama Jamkrindo Putrama Wahju Setyawan menyampaikan, para pelaku UMKM merupakan pejuang dalam pemulihan ekonomi nasional. Sebagai bagian dari holding Indonesia Financial Group (IFG), perusahaan berkomitmen mendukung UMKM melalui skema penjaminan. "Jamkrindo berkomitmen untuk terus  membantu para pelaku UMKM di penjuru Tanah Air agar naik kelas, sehingga dapat membawa perubahan yang signifikan bagi perekonomian nasional." jelas Putraman. Sementara itu, Asisten Deputi Bidang Jasa Asuransi dan Dana Pensiun Kementerian BUMN Aninditi Eka Wibisono mengungkapkan bahwa  sebagai perusahaan pejamin, Jamkrindo telah berkontribusi terhadap perekonomian nasional  negara khususnya dimasa pandemi Covid-19. (Yetede)

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank masih didera rasio pembiayaan macet atau non performing financing (NPT) yang membumbung. Rasio kredit macet LPEI pada tahun lalu tercatat berada diangka 7,12% atau sekitar Rp6 triliun. "Sejak 2018, terdeteksi bahwa rasio non performing financing LPEI mengalami kenaikan diatas threshold atau batasan 5% yang mencerminkan kualitas pembiayaan yang menurun," ujar juru bicara OJK, Sketor Putih Djarot, kepada Tempo, Kamis lalu. Berdasarkan laporan tahunan LPEI 2021, NPF atau non peforming loan (NPL) lembaga special missoin vihicle Kementerian Keuangan itu mencapai 4,78% pada 2017. Angka tersebut melonjak lebih dari dua kali lipat menjadi 10,31% pada 2018 dan mencapai puncaknya di 13,96% pada 2019. Selepas itu, rasio pinjaman bermasalah lembaga pembiayaan ekspor tersebut mulai melandai, tapi tetap diatas 5%, yakni 11,49% pada 2020 dan 7,12% pada 2021. (Yetede)

Bank Indonesia (BI) mencatat outstanding kredit yang disalurkan oleh perbankan pada Mei 2022 mencapai Rp5.999 triliun atau tumbuh 8,7% secara tahunan (year on year/yoy), sedikit lebih mudah dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 8,9% (yoy). Perlambatan pertumbuhan  kredit pada lima bulan pertama tahun 2022 terutama terjadi pada golongan debitur korporasi. Kredit Modal Kerja (KMK) tumbuh 11,0% (yoy) pada Mei 2022 atau melambat dari bulan sebelumnya 11,5% (yoy). Perlambatan KMK terjadi pada sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan, serta sektor keuangan, real estat, dan jasa perusahaan. KMK Sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan  pada Mei 2022 tumbuh 20,8% (yoy), sedikit lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya 21% (yoy) seiring pertambahan kredit pada subsektor pembibitan dan budidaya sapi potong di Jawa Barat dan Jawa Tengah. (Yetede)

Bank Indonesia (BI)  terus mendorong industri perbankan untuk meningkatkan penyaluran kredit ke sektor prioritas dan inklusi. BI mencatat pertumbuhan kredit perbankan pada Mei 2022 mencapai 9,03% secara tahunan (year on year). Gubernur BI Perry Warjiyo menjelaskan, ketahanan sistem keuangan tetap terjaga dan intermediasi perbankan melanjutkan perbaikan. Rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) perbankan April 2022 tetap tinggi sebesar 24,28%, dan rasio kredit bermasalah tetap terjaga yakni 3% (bruto) dan 0,83% (neto). "Sementara itu, intermediasi perbankan pada Mei 2022 melanjutkan perbaikan dibanding bulan sebelumnya dengan pertumbuhan kredit sebesar 9,03% (yoy). Pertumbuhan kredit  terjadi di seluruh  kelompok bank dan hampir di seluruh sektor ekonomi, terutama pada segmen kredit korporasi dan UMKM, seiring berlanjutnya pemulihan aktivitas  korporasi dan rumah tangga," jelas Perry, Kamis (23/6). (Yetede)

Keberlanjutan program restrukturisasi kredit perbankan bakal menjadi faktor krusial dalam menjaga momentum pemulihan dunia usaha. Apalagi, kenaikan suku bunga kian sulit diredam lantaran impitan beragam faktor eksternal, mulai dari inflasi hingga pengetatan kebijakan moneter di sejumlah negara. Tanpa kebijakan yang suportif di sektor perkreditan, langkah dunia usaha merintis pertumbuhan bisnis berisiko terganjal. Jika itu terjadi, impak negatifnya pun dikhawatirkan turut menjangkiti pemulihan perekonomian nasional. Sedianya, restrukturisasi kredit bagi sektor perbankan akan berakhir pada Maret 2023. Berdasarkan data termutakhir yang dilansir Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sampai dengan April 2022 nilai restrukturisasi kredit perbankan tercatat sebesar Rp606,11 triliun dengan jumlah debitur sebanyak 3,38 juta. Usulan mengulur masa restrukturisasi kredit salah satunya datang dari pelaku industri perbankan. Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk. Jahja Setiaatmadja berharap masa restrukturisasi kredit bagi debitur yang terdampak pandemi Covid-19 dapat diperpanjang.

Usulan serupa dikemukakan Wakil Ketua Perhimpunan Bank-Bank Umum Nasional (Perbanas) Tigor M. Siahaan. Menurutnya, perpanjangan masa restrukturisasi kredit diperlukan oleh perbankan kendati saat ini tren kredit restrukturisasi makin melandai seiring dengan percepatan pemulihan ekonomi nasional. Selain itu, perbankan juga mulai menyeleksi kredit yang dapat terpulihkan atau kredit yang masuk dalam kategori bermasalah. Hal ini pun membuat outstanding kredit restrukturisasi melalui pencadangan turun secara bertahap. Guru Besar Perbankan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia yang juga menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Rofikoh Rokhim menuturkan pencadangan oleh perbankan di masa restrukturisasi kredit tetap harus diperhatikan. Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Shinta W. Kamdani menuturkan wacana perpanjangan restrukturisasi kredit perlu dipertimbangkan jika pemerintah ingin menjaga momentum pemulihan ekonomi. Shinta mengklaim bahwa efek restrukturisasi terhadap pemulihan sangat positif dan sifatnya di semua sektor, khususnya pariwisata, transportasi, manufaktur, serta retail.

Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu menyatakan rasio kredit dari perusahaan swasta RI masih jauh lebih rendah dibandingkan Malaysia dan Thailand. Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro BKF Kemenkeu Abdurohman mengatakan rasio kredit perusahaan swasta di Indonesia hanya 44 % terhadap PDB. Sementara, rasio kredit perusahaan swasta di Malaysia mencapai 134 % terhadap PDB. Bahkan, rasio di Thailand tembus 160 % terhadap PDB.

Abdurohman mengatakan beberapa negara yang memiliki sumber daya alam melimpah memiliki tantangan untuk mengembangkan sektor keuangan. Hal ini tak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga Arab Saudi dan Brazil. "Arab Saudi rasio kredit (swasta) terhadap PDB masih 60 persen. Brazil juga bergantung pada sumber daya alam, rasio kredit hanya 50 % terhadap PDB," terang Abdurohman. Bahkan tingkat literasi keuangan di Indonesia masih di bawah 40 %. Angka itu lagi-lagi cukup rendah dibandingkan negara lain. (Yoga)

Sampai April 2022, restrukturisasi kredit di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk mencapai Rp 138,57 triliun. Angka itu turun Rp 110,75 triliun dari puncak restrukturisasi kredit BRI yang mencapai Rp 249,33 triliun. ”BRI optimistis angka restrukturisasi akan terus  menurun seiring pulihnya aktivitas sosial dan ekonomi,” ujar Direktur Manajemen Risiko BRI Agus Sudiarto, Selasa (14/6) di Jakarta. (Yoga)

Bank-bank di Tanah Air berancang-ancang untuk menaikkan dana pencadangan. Hal ini untuk merespons kebijakan Otomatis Jasa keuangan (OJK) yang bakal menghentikan program restrukturisasi  kredit nasabah terdampak Covid-19 mulai Maret 2023 diperkirakan lebih baik dibandingkan tahun ini, sehingga prospek bisnis perbankan diprediksi semakin cerah. Data OJK menunjukkan kredit perbankan per April 2022 tumbuh 9,`% yoy, atau 3,69% secara year to date, meningkatkan signifikan dibandingkan Maret yang tumbuh 6,67% yoy. Secara sektoral, per April lalu, kredit yang paling moncer adalah kredit sektor pertambangan dan penggalian yang melejit 49,8%, perikanan 16,4% transportasi pergudangan dan komunikasi 12,3% kemudian pengolahan 12,1%. Presiden Direktur PT Bank CIMB Niaga Tbk Lani Darmawan mengatakan, tren restrukturisasi kredit  perseroan terus mengalami penurun, seiring membaiknya kinerja para debitur. (Yetede)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memproyeksikan total nilai  restrukturisasi kredit akibat Covid-19 per April 2022 terus menurun sejalan dengan membaiknya aktivitas ekonomi menjadi sebesar Rp 606,39 triliun, lebih rendah Rp23,72 triliun  dan bulan sebelumnya yang mencapai Rp630,11 triliun. Dari 3,36 juta debitur. Menurut Wimboh, data restrukturisasi sementara per April tersebut jauh dari angka restrukturisasi di awal yang hampir mencapai Rp 1.000 triliun. "Kami yakin tren penurunan restrukturisasi secara gradual, dan tentunya pada satu titik akan kami normalkan," ungkap Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, pekan lalu. Wimboh menyampaikan, meskipun restrukturisasi kredit mulai melandai, perbankan tetap diminta untuk mengalokasikan pencadangan. Hal tersebut dilakukan agar ketika kebijakan restrukturisasi dicabut, maka perbankan sudah siap dengan pencadangan  yang dialokasikan sejak awal secara perlahan. (Yetede)

Kalangan perbankan optimistis restrukturisasi kredit perbankan dampak pandemi Covid-19 bakal terkendali seiring dengan perbaikan ekonomi dan pertumbuhan penyaluran kredit. Sekretaris Perusahaan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Aestika Oryza Gunarto mengatakan restrukturisasi kredit BRI sampai dengan April 2022 senilai Rp138,57 triliun atau turun Rp110,75 triliun dibandingkan dengan total restrukturisasi Rp249,33 triliun. Aestika menambahkan sebagai antisipasi menghadapi berakhirnya masa restrukturisasi pada Maret 2023, perseroan telah menyiapkan pencadangan dan melakukan percepatan terhadap nasabah yang saat ini masih berstatus nonperforming di portofolio Covid-19. Hal senada disampaikan oleh Presiden Direktur PT Bank CIMB Niaga Tbk., Lani Darmawan bahwa portofolio restrukturisasi Covid-19 hingga April 2022 kian landai di bawah 4%. Sementara itu, PT Bank Central Asia Tbk. mencatat total kredit restrukturisasi per Maret 2022 terdapat 12,5% atau Rp77,4 triliun.