Kredit
( 576 )Pemerintah Dukung Modernisasi Alsintan Lewat KUR
Pemerintah mendukung modernisasi taksi alat dan mesin pertanian (alsintan) petani melalui penyaluran kredit usaha rakyat (KUR). Langkah ini dilakukan untuk memperkuat sektor pangan agar tahan banting. Penguatan sektor pangan menjadi salah satu prioritas utama pemerintah dalam menjaga stabilitas perekonomian nasional sekaligus menghadapi ancaman perubahan iklim dan dinamika geopolitik global yang berdampak pada krisis pangan, krisis energi, dan krisis finansial. Pemerintah juga secara konsisten berupaya meningkatkan ketahanan pangan dengan mendorong produktivitas hasil pertanian melalui mekanisme modernisasi taksi alsintan. “Upaya yang dapat mendorong ke arah tersebut salah satunya melalui peningkatan pembiayaan di sektor pertanian, khususnya taksi alsintan melalui program KUR,” ujar Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Selasa (18/10). Berdasarkan data penyaluran KUR pertanian yang telah terealisasi, KUR untuk penyediaan alsintan masih relatif kecil, sehingga perlu untuk terus didorong.
Berdasarkan data lima Penyalur KUR, realisasi KUR taksi Alsintan per September 2022 baru Rp 66,86 miliar yang diberikan kepada 272 debitur. Airlangga mengungkapkan, pemerintah memberikan tambahan subsidi bunga/margin sebesar 3% khusus untuk penyaluran KUR di sektor pertanian. Dengan demikian, petani dapat menggunakan fasilitas KUR untuk melakukan penyediaan alsintan dengan bunga sebesar 3% per tahun. Tahun 2021, penyaluran KUR naik 42% menjadi Rp 281,9 triliun atau 98,9% dari target sebesar Rp 285 triliun dan diberikan kepada 7,28 juta debitur. Pertumbuhan KUR tersebut jauh di atas pertumbuhan total kredit perbankan sebesar 5,2% dan pertumbuhan kredit UMKM yang hanya sebesar 3,67% pada tahun 2021. “Hasil penyaluran KUR tahun 2022 juga menunjukkan peningkatan. Hingga tanggal 30 September, KUR tercatat telah disalurkan kepada 5,65 juta debitur dengan realisasi sebesar Rp 270,59 triliun atau 72,51% dari target sebesar Rp 373,17 triliun,” kata dia. Total outstanding KUR per 30 September 2022 mencapai sebesar Rp 442 triliun dan telah diberikan kepada 37,82 juta debitur, dengan non-performing loan (NPL) pada Agustus 2022 sebesar 1,27%. (Yoga)
BTN Property Expi 2022 Incar Penjualan Rp 1 T
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) membidik penjualan Rp 1 triliun dari BTN Property Expo 2022. Pameran properti itu menghadirkan 200 pengembang dengan total sekitar 500 proyek hunian. “Kami optimistis target tercapai karena kami paham sekali, kebutuhan rumah sebagai tempat teraman masih sangat tinggi,” ungkap Direktur Consumer Bank BTN Hirwandi Gafar dalam pembukaan BTN Property Expo di Mall Tangcity, Tangerang, Banten, Senin (17/10). Dia menerangkan, pameran properti itu dilakukan serentak di enam kota berbeda di Indonesia, diperuntukan bagi pekerja formal dan informal dengan bunga KPR 2,47% fixed rate satu tahun. Hirwandi mengatakan, pameran serentak tersebut dilaksanakan untuk menggairahkan pasar properti perumahan.
“Sektor perumahan memiliki multiplier effect ke 174 sub sektor lainnya mulai dari keramik, semen, genteng, hingga ekonomi masyarakat sekitar perumahan yang dibangun. Kami berharap dengan upaya mendorong pasar properti ini dapat berdampak bagi perekonomian nasional,” jelas Hirwandi. BTN Property Expo 2022 dilaksanakan sepanjang 17-23 Oktober 2022 di enam kota secara serentak. Tempat pelaksanaan pameran mencakup Paskal Hyper Square di Bandung, Tangcity Mall, Grand City Mall di Surabaya, Centre Point Mall di Medan, Duta Mall di Banjarmasin, dan Pakuwon Mall di Yogyakarta. Hingga Agustus 2022, BTN menyalurkan KPR subsidi dan KPR nonsubsidi Rp 198,65 triliun, naik 7% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 185,88 triliun. (Yoga)
Enam Emiten Biayai Rumah Subsidi 16,49 Triliun
Enam emiten bank yang tercatat di BEI membiayai rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) senilai Rp 16,49 triliun sepanjang Januari-September 2022. Penyaluran pembiayaan KPR berskema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) itu setara 148.473 rumah. Subsidi FLPP disalurkan oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) bekerja sama dengan para bank penyalur. Dalam rentang waktu itu terdapat 35 bank menjadi penyalur FLPP. Enam emiten bank penyalur FLPP teratas itu mencakup PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN), termasuk unit usahanya, BTN Syariah. Lalu, PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI), PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI), dan PT Bank Pembangunan Daerah Jabar dan Banten Tbk (Bank BJB), termasuk BJB Syariah. Lalu, PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) dan PT Bank Mandiri Tbk (Mandiri).
“Tahun 2022, kami menargetkan
penyaluran FLPP sebanyak 170
ribu unit atau 85% target
pemerintah yang sebesar 200 ribu
unit,” kata Haru Kusmahargyo,
dirut BTN kepada Investor
Daily, di Jakarta, baru-baru ini.
Sepanjang Januari hingga 7 Oktober
2022, BTN menjadi penyalur FLPP
terbesar, yakni 100.244 rumah setara 64,11% total
unit yang disalurkan per akhir September 2022, senilai Rp 11,12
triliun atau 64,03% total FLPP.
Penyaluran bank berkode saham
BBTN itu mencakup konvensional
Rp 9,01 triliun setara 80.954 unit,
sedangkan skema syariah Rp 2,11
triliun setara 19.290 unit.
“Tahun ini, penyaluran FLPP
kami relatif stabil, justru untuk yang
nonsubsidi kami perkirakan tumbuh
sekitar 8%,” ujar Haru. (Yoga)
Bunga KPR segera Disesuaikan
Perbankan nasional belum menyesuaikan suku bunga KPR meski BI telah menaikkan suku bunga acuan 75 basis poin ke level 4,25%. Namun, bulan depan, bunga KPR akan disesuaikan menyusul kenaikan bunga simpanan. Saat ini, bunga KPR berkisar 8-9%. Demikian dikemukakan sejumlah bankir nasional, Selasa (04/10), antara lain, Dirut PT Bank Tabungan Negara (BTN) Tbk Haru Koesmahargyo, Corporate Secretary PT BNI Tbk Okki Rushartomo, dan Direktur Consumer Banking PT Bank Mega Tbk Diza Larentie. Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti sebelumnya mengungkapkan, selalu ada jeda waktu bagi industri perbankan melakukan transmisi penyesuaian bunga acuan ke bunga simpanan dan bunga kredit. Dalam keadaan normal, dibutuhkan waktu sekitar 3-6 bulan. “Penyesuaian bunga KPR paling cepat dikakukan pada akhir bulan ini atau awal bulan depan,” kata Direktur Utama Bank BTN Haru Koesmahargyo kepada Investor Daily di Jakarta, Selasa (04/10). Menurut dia, untuk rumah subsidi, kenaikan suku bunga KPR tidak akan berdampak kepada konsumen atau pun juga pengembang karena sudah ada subsidi dari pemerintah. Sedangkan untuk nonsubsidi pasti ada dampaknya.
Data OJK menunjukkan, suku bunga dasar KPR bergerak turun sejak April 2022 yang sebesar 8,77%, pada Mei turun menjadi 8,74%, Juni sebesar 8,66%, dan pada Juli turun menjadi 8,57%. BI sudah telah dua kali menaikkan BI7 day reverse repo rate (B7DRR) sepanjangahun ini, masing-masing sebesar 25 bps menjadi 3,75% dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) 22-23 Agustus, dan 50 bps menjadi 4,25% dalam RDG 21-22 September. Kalangan bankir mendukung langkah Bank Indonesia (BI) menaikkan BI7DRR menjadi 4,25%. Namun perbankan tidak serta merta melakukan transmisi suku bunga karena akan dilakukan secara selektif. Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo menyebut BNI tidak langsung mengerek suku bunga untuk semua segmen, karena akan berbeda. “Terkait penyesuaian bunga di sisi kredit, akan dipertimbangkan dari dampak kenaikan bunga acuan terhadap kenaikan biaya dana serta proyeksi ekspansi bisnis BNI. Tentunya penyesuaian bunga kredit tersebut akan dilaksanakan secara selektif dan bertahap mempertimbangkan beberapa faktor termasuk demand dan kondisi usaha debitur,” tutur dia. Direktur Consumer Banking PT Bank Mega Tbk Diza Larentie menyatakan biasanya transmisi suku bunga kredit terjadi 1-2 bulan tergantung masing-masing bank. (Yoga)
Alokasi KUR 2023 Dinaikkan
Pemerintah akan meningkatkan penyaluran kredit usaha rakyat dari Rp 373,17 triliun pada 2022 menjadi Rp 460 triliun pada 2023. Komitmen ini menjadi bagian pemberdayaan pelaku UMKM. Pemerintah juga mendorong agar kemitraan perusahaan besar dan UMKM semakin banyak terbentuk. Hal ini disampaikan Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat menghadiri peresmian Gerakan Kemitraan Inklusif untuk UMKM Naik Kelas, Senin (3/10) di Jakarta. Gerakan ini diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. ”UU Cipta Kerja memberikan kemudahan dan pemberdayaan kepada UMKM. Hari ini ada penandatanganan nota kesepahaman antara kami dan Kadin Indonesia mengenai kemitraan multipihak untuk menghapus kemiskinan ekstrem. Kami juga berikan bantuan KUR kepada UMKM tahun ini Rp 373,17 triliun dan tahun depan dinaikkan menjadi Rp 460 triliun,” kata Airlangga. Realisasi penyaluran KUR pada 2021 sebesar Rp 281,86 triliun dengan baki debet Rp 376 triliun. Realisasi penyaluran itu didominasi oleh KUR segmen mikro sebesar 63,71$ dan KUR segmen kecil sebesar 32,71 % (Yoga)
Bunga Obligasi Naik, Kredit Bank Bisa Dilirik
Para bankir optimistis, penyaluran kredit korporasi semakin deras menjelang akhir tahun. Sebab, kenaikan suku bunga acuan membuat penerbitan obligasi lebih mahal dibandingkan bunga kredit perbankan yang belum naik saat ini. Berdasarkan Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) suku bunga dasar kredit (SBDK) korporasi di beberapa bank besar berkisar 4,36% hingga 14,2%, tergantung tipe bank penyalur. Namun, bank besar, rata-rata SBDK korporasi di rentang 7% hingga 8%. Sedangkan Outlook Economy Update dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) yield obligasi korporasi mayoritas naik dengan tendensi mengikuti kenaikan yield obligasi pemerintah. Tenor jangka pendek naik lebih moderat dibandingkan tenor jangka lebih panjang.
LAMPU KUNING RISIKO DEBITUR
Soal rencana penyaluran kredit, bank dan multifinance perlu waspada. Sebab, kenaikan suku bunga acuan yang merembet ke bunga kredit, bakal memengaruhi profil risiko kredit para debitur. Potensi kenaikan risiko kredit di perbankan dan multifinance itu tergambar dari hasil kajian PT Pefindo Biro Kredit (IdScore) yang dirilis, Kamis (29/9). Kendati jumlah debitur berisiko tinggi cenderung menurun dalam beberapa bulan belakangan, kehati-hatian dalam pemberian kredit tetap harus ditingkatkan karena indikasi kenaikan risiko mulai terlihat. Direktur Utama IdScore Yohanes Arts Abimanyu mengatakan bahwa secara umum tren penurunan debitur berisiko tinggi (high risk) dan berisiko sangat tinggi (very high risk) sejalan dengan pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi Covid-19. Data pengukuran profil risiko IdScore per Juli 2022 mencakup portofolio kredit dan pembiayaan senilai Rp15.199,14 triliun di seluruh Indonesia. Jumlah debitur mencapai 61,47 juta, yang menggenggam 286,6 juta kontrak kredit atau pembiayaan. IdScore mencatat porsi debitur dengan profil risiko high risk dan very high risk dalam portofolio trennya menurun, tepatnya masing-masing dari 59,1% dan 38% pada Maret 2022, menjadi 48,8% dan 33,2% per Juli 2022.
Lampu Kuning Risiko Kreditor
Soal rencana penyaluran kredit, bank dan multifinance perlu waspada. Sebab, kenaikan suku bunga acuan yang merembet ke bunga kredit, bakal memengaruhi profil risiko kredit para debitur. Potensi kenaikan risiko kredit di perbankan dan multifinance itu tergambar dari kajian PT Pefindo Biro Kredit (IdScore) yang dirilis, Kamis (29/9). Kendati jumlah debitur berisiko tinggi menurun beberapa bulan belakangan, kehati-hatian dalam pemberian kredit tetap harus ditingkatkan karena indikasi kenaikan risiko mulai terlihat. Dirut IdScore Yoha-nes Arts Abimanyu mengatakan, secara umum tren penurunan debitur berisiko tinggi (high risk) dan berisiko sangat tinggi (very high risk) sejalan dengan pemulihan ekonomi nasional pascapandemi Covid-19. “Berdasarkan data kami, ada perbaikan profil risiko di semua segmen sejak Maret 2022. Artinya, banyak debitur yang pulih setelah pandemi mereda. Namun, lembaga keuangan tetap perlu berhati-hati, karena ada indikasi kenaikan kembali pada Juli 2022,” ujarnya, Kamis (29/9). (Yoga)
Bunga Kredit Tetap Hingga Akhir Tahun
JAKARTA, ID – Meski suku bunga acuan Bank Indonesia dinaikkan lagi hingga akhir tahun, kalangan perbankan diperkirakan masih mempertahankan tingkat bunga kredit. Langkah ini merupakan respons perbankan akan kuatnya permintaan terhadap kredit seiring dengan membaiknya kondisi fundamental ekonomi nasional. Laju pertumbuhan kredit tahun ini akan mencapai dua digit. Kenaikan suku bunga bukan satu-satunya solusi untuk meningkatkan kinerja perbankan. Apalagi perbankan nasional saat ini masih menikmati net interest margin (NIM) yang cukup tebal, yakni sekitar 4,5-8%. Selama konsumsi masyarakat meningkat, kredit akan bertumbuh. Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan pekan lalu, suku bunga kredit Agustus 2022 sebesar 8,94%. Dengan demikian, spread atau selisih antara bunga pinjaman dengan bunga simpanan masih besar. Dengan efisiensi yang semakin baik, NIM yang diterima masih cukup tebal. (Yetede)
MEMITIGASI RISIKO KREDIT SERET
Pascakenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, kalangan perbankan dan multifinance ancang-ancang menyiapkan mitigasi. Sebab, kenaikan harga pangan dan energi yang berisiko menekan daya beli masyarakat diperkirakan bakal menjalar ke rasio kredit bermasalah. Demikian pula dengan permintaan kredit yang berisiko tertekan karena sebagian pelaku usaha mengerem produksi. Perihal situasi tersebut, Direktur Kepatuhan Bank Oke Efdinal Alamsyah mengatakan perseroan masih mempelajari dampak kenaikan BBM pada usaha nasabah bank yang secara tidak langsung bisa berdampak terhadap bank. Kenaikan BBM, katanya, berimbas negatif untuk semua bidang usaha. Akan tetapi, ada beberapa bidang usaha yang terkena dampak yang lebih besar yaitu sektor usaha yang punya ketergantungan tinggi terhadap penggunaan BBM dalam komponen biaya usahanya.
Optimisme diusung PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. (BJBR). Direktur Utama BJBR Yuddy Renaldi mengatakan bahwa perseroan tetap percaya diri mampu menggenjot penyaluran kredit.
Dia optimistis permintaan kredit BJBR tetap tumbuh di kisaran 8%—11% sampai akhir 2022, khususnya pada kredit-kredit bersubsidi seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).Adapun, Presiden Direktur PT Bank Pan Indonesia Tbk. (PNBN) Herwidayatmo menuturkan masih terlalu dini untuk menilai dampak dari kenaikan BBM terhadap bisnis bank, termasuk nonperforming loan (NPL) perbankan.
Pilihan Editor
-
PNBP Sektor Perikanan Tangkap
29 Aug 2021 -
Jokowi Bentuk Badan Pangan Nasional
26 Aug 2021









