Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bakal menaikkan batas atas pendanaan penyelenggara financial technology peer-to peer (fintech P2P) lending, khususnya ke sektor produktif. Ketentuan tersebut akan masuk dalam revisi POJK tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) yang saat ini tengah disusun oleh regulator. Saat ini, pendanaan oleh P2P lending dibatasi maksimal Rp2 miliar, baik pinjaman produktif maupun konsumtif. “Kenaikan batas atas tersebut sedang dilakukan kajian agar dimungkinkan untuk LPBBTI yang memiliki TWP 90 maksimal 5% dalam kurun enam bulan terakhir,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman dalam keterangan yang dikutip pada Jumat (5/4).

Di sisi lain, Agusman mengatakan regulator masih mengkaji opsi pencabutan moratorium pemberian izin usaha penyelenggara LPBBTI khusus sektor produktif dan UMKM. Opsi pencabutan moratorium mempertimbangkan kepentingan publik berupa kebutuhan masyarakat terhadap layanan LPBBTI, potensi pertumbuhan penyelenggara LPBBTI yang sudah eksis agar dapat tumbuh secara optimal, serta persaingan usaha yang sehat dan tidak melawan hukum. Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Triyono sebelumnya mengatakan harapan regulator adalah agar pemain fintech P2P lending dapat lebih banyak menyalurkan pendanaan ke sektor produktif. Berdasarkan data outstanding pendanaan, per Januari 2024, outstanding pendanaan ke UMKM 33,65% dari total outstanding pendanaan sebesar Rp60,42 triliun.

Empat menteri Kabinet Indonesia Maju (KIM) menegaskan bahwa program bantuan sosial (bansos) yang dijalankan pemerintah tidak ditujukan untuk memenangkan salah satu pasangan calon pada Pilpres 2024. Hal itu terungkap dalam lanjutan sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024 yang digelar Mahkamah Konstitusi pada, Jumat (5/4). Keempat sosok pembantu Presiden Joko Widodo itu yakni Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini. Majelis Hakim MK mendalami keterangan dari keempat menteri itu lantaran salah satu dalil yang diajukan pemohon dalam sengketa hasil Pilpres 2024, terkait pemanfaatan bansos. Program itu dituding membantu pemenangan pasangan calon Prabowo Subianto yang juga masih berstatus Menteri Pertahanan dan Gibran Rakabuming Raka, anak sulung Presiden Jokowi. 

Menko PMK Muhadjir Effendy menegaskan program bansos pemerintah tidak terkait kontestasi pemilu. Dia memahami bahwa tugas dan fungsi Kemenko PMK untuk mengkoordinasikan, mensinkronkan, dan mengendalikan pelaksanaan program di lapangan dikaitkaitkan dengan Pemilu. Menurutnya, bansos adalah bagian yang tak terpisahkan dari tugas pokok dan fungsi instansinya. Dia mengeklaim bahwa pemerintah melakukan berbagai kunjungan kerja demi memastikan penyaluran bansos berlangsung sesuai harapan. Pada kesempatan yang sama, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memaparkan anggaran perlindungan sosial 2024 sebesar Rp496,8 triliun sebagaimana dalam APBN 2024, naik dibanding 2023 sebesar Rp476 triliun. Adapun realisasi pagu anggaran perlinsos 2023 terbaru mencapai Rp443,4 triliun. 

Di sisi lain, nilai tukar rupiah juga mengalami kenaikan rata-rata Rp15.230 menjadi rerata Rp15.664 pada 2024. Menurutnya, kenaikan harga dan nilai tukar itu berimplikasi pada kenaikan subsidi energi di 2024 dari tahun sebelumnya. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani membandingkan lini masa (timeline)penyusunan APBN 2024 dengan lini masa pemilu. “Kami menjelaskan ini untuk kemudian disandingkan dengan proses lini masa penyusunan APBN tahun anggaran 2024 yang telah selesai pada 21 September 2023 dan diundangkan 16 Oktober 2023,” katanya. Sementara itu Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengatakan bahwa anggaran Kemensos turun sebanyak Rp8 triliun pada 2024. “Kalau kita bandingkan anggaran 2023 dan 2024, anggaran kami turun, dari Rp87.275.374.140.000 menjadi Rp79.214.083.464.000. Hal ini karena belanja BLT El nino keluar dari bantuan di 2024,” katanya.

Di tengah gemerlapnya persiapan Ramadan dan Lebaran, pemilik brand lokal menemukan momentum untuk tak hanya mengandalkan strategi online. Kini mulai banyak yang ekspansif dan membuka gerai di pusat perbelanjaan. Terlebih masyarakat juga makin banyak yang berbelanja secara langsung ke pusat perbelanjaan, berbeda dengan masa pandemi di mana ketika itu sebagian besar memilih untuk berbelanja melalui e-commerce. Kondisi ini jelas memberikan berkah bagi para penyewa di pusat perbelanjaan, termasuk para pemilik brand lokal. Hal ini diamini oleh Linda Anggrea, Pemilik Buttonscarves yang kini memiliki 45 toko yang tersebar di sejumlah pusat perbelanjaan di Indonesia. Menurut Linda, Buttonscarves sebetulnya sudah mulai masuk ke pusat perbelanjaan sejak Desember 2018, sebagai bagian dari strategi untuk memperluas jangkauan pasar dan memberikan pengalaman belanja langsung kepada pelanggan. Bahkan saat ini persentase penjualan di pusat perbelanjaan menyumbang sekitar 65% dari total penjualan secara keseluruhan baik melalui online maupun gerai offline lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa kehadiran gerai fisik di pusat perbelanjaan mampu menarik dan memuaskan kebutuhan para pelanggan. 

Sementara itu, pada momen Ramadan dan Idufitri, pihaknya mencatat peningkatan penjualan yang signifikan dengan rata-rata peningkatan mencapai dua kali lipat atau 100% dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya. Adapun kategori produk yang paling diminati oleh konsumen di mal biasanya adalah scarf, aksesori, dan tas dengan range harga Rp275.000–Rp3 juta Tren ini menurutnya cukup konsisten, baik melalui penjualan di online maupun offline. Pihaknya juga turut serta dalam program midnight sale yang diselenggarakan di pusat perbelanjaan. Setidaknya selama 2 hingga 3 jam masa midnight sale, mampu meningkatkan penjualan sekitar 20% hingga 30% dibandingkan hari-hari biasa tanpa midnight sale. Selain Buttonscarves, brand lokal lainnya yang ekspansi ke pusat perbelanjaan adalah Kami yang pertama kali melebarkan sayap dengan membuka store di Pondok Indah Mall 3 pada 2020. 

CEO Kami Istafiana Candarini mengatakan alasan utama mereka membuka store di mal adalah perwujudan dari pasar Kami yang berkualitas premium. Memasuki Ramadan, Isti mengakui terjadi peningkatan penjualan yang signifi kan bahkan bertumbuh 20% dibandingkan momen Lebaran pada tahun-tahun sebelumnya.Sementara itu, Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonsus Widjaja mengatakan rata-rata tingkat kunjungan ke pusat perbelanjaan pada saat Ramadan dan Idulfitri 2024 diprediksi akan lebih tinggi dari tahun lalu. Senada, Ketua Umum APPBI DKI Jakarta Mualim Wijoyo mengatakan sejak 2022 lalu euphoria masyarakat untuk berkunjung ke pusat perbelanjaan sangat tinggi.

Pekan depan umat Islam di Indonesia merayakan hari raya Idulfitri yang dikenal pula sebagai hari kemenangan. Kemenangan dimaksud adalah kemenangan masing-masing insan dalam menundukkan hawa nafsu setelah satu bulan penuh menjalankan ibadah puasa Ramadan. Ibadah puasa selama satu bulan penuh ini memang memerlukan extra effort apalagi buat mereka yang masih bersedia melakukan ibadah tambahan seperti salat tarawih, bersedekah, iktikaf di masjid, membayar zakat, serta ibadah lainnya yang mengiringi datangnya bulan Ramadan. Dengan effort yang begitu besarnya itulah maka selayaknya akhir bulan Ramadan dirayakan sebagai suatu kemenangan bagi mereka yang telah berjuang. Salah satu budaya khas selama Idulfitri adalah saling bermaafan, lebarlah semua kesalahan dalam Lebaran. Mengiringi Lebaran, ada kegiatan mudik. Mudik Lebaran kali ini diperkirakan melibatkan lebih dari 193 juta orang. Jumlah yang setara dengan enam kali lipat jumlah penduduk Malaysia atau 32 kali lipat jumlah penduduk Singapura. 

Mobilitas 193 juta orang itu tentu memerlukan kendaraan yang sangat banyak. Menurut survei Kementerian Perhubungan, sebanyak 39,32 juta orang akan menggunakan kereta api, kemudian 37,51 juta orang naik bus, 35,42 juta orang menunggang mobil pribadi, dan 31,12 juta orang naik sepeda motor. Seiring mobilitas 193 juta orang itu, Kamar Dagang dan Industri Indonesia memperkirakan potensi perputaran uang selama Ramadan dan Lebaran 2024 mencapai Rp157,3 triliun. Selain itu, sektor pariwisata seperti hotel, restoran, kafe, perdagangan ritel, aneka warung/toko, destinasi wisata, UKM kuliner daerah, suvenir, kain khas daerah dan aneka produk unggulan lainnya. Intinya, menyebar ke segala penjuru dan semua sektor. 

Tampaknya Lebaran 2024 ini akan lebih meriah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya khususnya sejak 2020 ketika mulai datangnya wabah Covid-19. Kita tentu berharap kegiatan Lebaran dan segala macam ikutannya yang melibatkan ratusan juta penduduk Indonesia ini berlangsung aman, damai, tenang, nyaman, dan tenteram serta diliputi bahagia. Dengan demikian, hakikat kemenangan sejati bisa dirasakan oleh semua yang terlibat di dalamnya.

Di tengah antusiasme masyarakat yang kian tinggi dalam menjalankan rutinitas mudik Lebaran 2024, langkah antisipasi gelombang besar pergerakannya harus dijalankan secara terencana, terukur, dan tepat. Ini dilakukan agar gegap gempita ritual pulang kampung tersebut dapat berlangsung lancar, aman, dan mampu menggeliatkan perekonomian.Menurut Survei Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan (Kemenhub) 2024, pergerakan nasional periode Lebaran 2022 sejak 3 tahun lalu terus menanjak. Pada saat pandemi 2022, pergerakan periode Lebaran mencapai 85,5 juta, lalu meningkat 123,8 juta pada 2023, dan diproyeksikan mencapai 193,6 juta pada tahun ini. Pemerintah mengeklaim telah menyiapkan sejumlah antisipasi seperti rekayasa lalu lintas, memastikan kemantapan infrastruktur jalan nasional dan tol, hingga langkah mitigasi cuaca di tengah puncak musim hujan. 

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan masifnya pergerakan masyarakat selama mudik Lebaran 2024 menunjukkan tren pemulihan mobilitas yang semakin baik pascapandemi. Tingginya pergerakan masyarakat, lanjutnya, juga mengindikasikan naiknya kepercayaan diri masyarakat untuk bepergian. “Kalau mudik bisa dilaksanakan secara baik dengan jumlah pergerakan yang besar, bisa membuat perekonomian di daerah bagus,” ujarnya sesuai acara Pelepasan Jelajah Lebaran 2024 di Wisma Bisnis Indonesia, Jumat (5/4). Kemenhub bersama dengan Korlantas Polri juga mempersiapkan berbagai skenario rekayasa lalu lintas seperti sistem satu arah, contrafl ow, dan ganjil-genap. Pasalnya, puncak mudik Lebaran diproyeksikan terjadi pada 6—8 April. “Kami berusaha agar V/C ratio (volume/capacity) di bawah 0,7% agar arus kendaraan tetap optimal,” katanya.Salah satu ruas yang dikhawatirkan mengalami kepadatan saat puncak arus mudik dan balik Lebaran yakni tol Cikopo–Palimanan (Cipali). 

Hal ini dikarenakan ruas tol ini belum mengalami penambahan lajur jalan selama dua periode Lebaran terakhir. Selain jalan tol, terdapat dua titik krusial lain yang menjadi perhatian khusus Kemenhub yakni Pelabuhan Ketapang dan Pelabuhan Merak karena salah satu risiko besar pada angkutan penyeberangan adalah cuaca buruk. Sementara itu, Direktur Utama ASDP Ira Puspadewi menuturkan pihaknya terus berkoordinasi dan berkolaborasi dengan BMKG, kepolisian, dan Kemenhub untuk memperoleh informasi terbaru tentang kondisi cuaca dan perizinan berlayar sesuai jadwal. Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo memastikan keandalan sarana dan prasarana, melakukan ramp check atau pemeriksaan kelaikan dan kesiapan operasional lokomotif dan kereta untuk memastikan dalam kondisi prima. Terpisah, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menuturkan pihaknya menjamin keamanan infrastruktur ruas jalan tol selama mudik Lebaran 2024.

Mahkamah Konstitusi memastikan empat menteri Kabinet Indonesia Maju (KIM) akan hadir untuk diperdengarkan keterangannya dalam sidang lanjutan sengketa Pilpres 2024 pada hari ini. Empat menteri yang akan hadir adalah Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini. “Empat menteri akan hadir dalam sidang lanjutan PHPU Pilpres 2024,” ujar Kepala Biro Hukum Administrasi dan Kepaniteraan MK Fajar Laksono, dilansir Antara, Kamis (4/4) Selain empat menteri, MK juga memanggil Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI untuk dimintai keterangan. Fajar mengatakan bahwa Ketua DKPP RI Heddy Lugito juga akan hadir dalam persidangan di Gedung I MK, Jakarta.

Sementara itu, dalam lanjutan sidang PHPU kemarin, Tim hukum paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mengeklaim tudingan bahwa Presiden Joko Widodo ikut campur alias cawe-cawe dalam pilpres lewat penunjukan penjabat (Pj) kepala daerah sudah dipatahkan.Anggota tim hukum Prabowo-Gibran, Otto Hasibuan, menggambarkan hal itu dengan perolehan hasil suara Prabowo-Gibran di berbagai daerah, seperti Aceh. Jumlah Pj di Aceh mencapai 23 pejabat dari total 24 daerah, tetapi perolehan suara paslon 02 kalah dari paslon 01. Hal yang sama juga berlaku di Provinsi Bengkulu yang memiliki banyak Pj kepala daerah. Otto juga menyebutkan bahwa Prabowo-Gibran juga kandas di Sumatra Barat atau kalah dari paslon 01.

Sementara itu, saksi yang dihadirkan Prabowo-Gibran, yakni Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung, menegaskan bahwa pelaksanaan penetapan penjabat kepala daerah sesuai dengan perintah dalam undang-undang. Pernyataan Doli tersebut membantah adanya dugaan bahwa pengangkatan penjabat kepala daerah dipenuhi unsur politisasi jelang Pemilu 2024.

Kementerian Ketenagakerjaan menerima 600 kali konsultasi terkait dengan tunjangan hari raya Lebaran 2024 sejalan dengan mulai dibukanya Posko THR Kemnaker. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kemnaker Indah Anggoro Putri mengatakan bahwa jumlah itu merupakan laporan yang masuk ke Posko THR Dinas Ketenagakerjaan di seluruh wilayah Indonesia per 3 April 2024. Menurutnya, mayoritas pekerja berkonsultasi soal perhitungan tunjangan hari raya (THR) Lebaran 2024. Para pekerja yang berkonsultasi didominasi oleh pekerja perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), yang masa kontraknya sudah berakhir. 

Merujuk Pasal 7 Ayat (3) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No.6/2016 tentang THR Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, imbuhnya, PKWT yang masa kontraknya sudah berakhir terhitung sejak 30 hari sebelum hari raya Keagamaan tidak mendapat THR. Direktur Bina Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Kemnaker Agatha Widianawati menambahkan Kemnaker telah membuka secara resmi Posko THR di seluruh Indonesia yang fokus terhadap pengaduan pembayaran THR. Menurutnya, Kemnaker juga telah meminta pemerintah daerah melalui Disnaker Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk membuka Posko THR yang terintegrasi dengan sistem poskothr.kemnaker.go.id.Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah berharap pengusaha dan pekerja dapat mengoptimalkan keberadaan posko tersebut. 

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Hukum, dan Komunikasi Kadin Indonesia Yukki Nugrahawan Hanafi mengingatkan komitmen pengusaha dalam menjalankan kewajiban memberikan THR. Dia juga mendorong sejumlah perusahaan untuk berkomunikasi dengan para pekerja jika terdapat kendala yang berkaitan dengan cash flow. Dalam kesempatan yang sama, Kemnaker juga siap menggodok rancangan aturan pelindungan pekerja platform digital termasuk skema pemberian THR. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor menyampaikan bahwa pembahasan regulasi tersebut mulai dilakukan seusai Hari Buruh Internasional yang jatuh pada 1 Mei 2024. Saat ini, Kemnaker telah membentuk tim sesuai dengan arahan Komisi IX DPR. Rencana penyusunan regulasi itu juga sudah disampaikan Kemnaker dalam pertemuannya dengan Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) beberapa waktu lalu.

Sekretaris Mahkamah Agung (MA) nonaktif Hasbi Hasan divonis pidana penjara 6 tahun atas kasus suap penanganan perkara atau lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menutut penjara 13 tahun. Hasbi langsung mengajukan upaya banding. Majelis Hakim menyatakan Hasbi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, pada pengurusan perkara kasasi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana di MA. “Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama enam tahun,” ujar Ketua Majelis Hakim Toni Irfan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Rabu (3/4). Selain vonis bui, hakim MA itu turut dijatuhi hukuman denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan dan uang pengganti Rp3,8 miliar subsider satu tahun kurungan. 

Sementara itu, keadaan meringankan bagi Hasbi adalah belum pernah dihukum, memiliki tanggungan keluarga, dan bersikap sopan selama persidangan. Majelis Hakim juga mempertimbangkan masa pengabdian Hasbi selama 31 tahun sebelum memutus perkara suap yang menjeratnya. Sementara itu, Hasbi menyatakan banding terhadap putusan Majelis Hakim. “Terima kasih Yang Mulia, terima kasih juga kepada JPU. Karena waktunya terdesak, sudah mau masuk liburan, maka setelah konsultasi, kami tetap akan mengajukan banding,” katanya. Sementara itu, pihak jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) menyatakan masih pikir-pikir terhadap vonis yang dibacakan hakim.

Ahli dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) menilai audit forensik terhadap Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) Pemilu 2024 belum diperlukan karena belum terjadi tindak pidana. Marsudi Wahyu Kisworo, ahli yang dihadirkan KPU menyampaikan bahwa tidak ada bukti terjadinya fraud yang disebabkan oleh Sirekap karena merupakan aplikasi yang dilatih pengembang (developer). Hal itu disampaikan saat merespons pernyataan Anggota Tim Hukum Paslon 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Bambang Widjojanto yang menyebtukan bahwa telah terjadi fraud atas selisih suara di Sirekap, sehingga patut dilakukan audit forensik. “Saya bukan ahli hukum, tapi saya pernah dengar begini, bahwa fraud itu salah satu syaratnya adalah adanya mens rea [niat buruk], ada niat di situ. 

Nah, sementara yang mengonversi gambar menjadi angka itu kansoftware, aplikasi, sistem sebuah aplikasi,” katanya dalam sidang lanjutan PHPU Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi, Rabu (2/4). “Nanti bisa ditanya pada developer, ditrainingnya dengan [membaca] tulisan tangan berapa banyak, biasanya ribuan tulisan tangan. Tetapi, biarpun ditraining dengan ribuan tulisan tangan, tetap namanya mesin itu tidak seperfect manusia, pasti ada kesalahan,” lanjutnya. Menurut Marsudi, audit forensik belum perlu dilakukan karena, belum terdapat bukti absah telah terjadi tindak pidana. Di sisi lain, Analis Keamanan Tim Pengembang Sirekap, Yudis-tira Dwi Wardhana Asnar, yang merupakan ahli yang dihadirkan KPU, menjelaskan bahwa Sirekap diaudit oleh dua lembaga negara, yakni Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dengan melakukan technical assessment. Saksi yang dihadirkan KPU RI Andre Putra Hermawan meyakini Sirekap tidak bisa diserang virus, berisi perangkat lunak berbahaya (malware), maupun memiliki versi bajakan. 

Sementara itu, ketua tim hukum pasangan calon (paslon) nomor urut 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Yusril Ihza Mahendra yakin bahwa permohonan sengketa hasil Pilpres 2024 yang diajukan kubu paslon 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar akan ditolak MK. Pasalnya, kubu Anies-Muhaimin mendalilkan bahwa aplikasi Sirekap milik KPU digunakan sebagai alat bantu kecurangan pilpres. Yusril menyebut bahwa KPU justru menggunakan penghitungan secara manual dalam menetapkan hasil pemungutan suara. Pada perkembangan lain, Presiden Joko Widodo mendukung langkah Mahkamah Konstitusi (MK) memanggil empat menteri Kabinet Indonesia Maju sebagai saksi dalam sidang sengketa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 pada Jumat, 5 April 2024. Presiden mempersilakan MK memanggil para menteri tersebut untuk menggali informasi yang diperlukan dalam sidang sengketa Pilpres yang tengah berlangsung. Bahkan, dia menekankan siapa pun yang dipanggil harus hadir sebagai kewajiban konstitusional. Sekadar informasi, keempat menteri yang dipanggil oleh MK adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, serta Menteri Sosial Tri Rismaharini. Para menteri tersebut memastikan bakal hadir dalam sidang di MK besok.