Labirin | News & Update

;

Umum

( 784 )

Kredit Macet Sritex Seret Empat Bank Besar

HR1 22 May 2025 Bisnis Indonesia

Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap keterlibatan empat bank, terdiri dari tiga bank daerah dan satu bank milik pemerintah (BUMN), dalam kasus dugaan korupsi pemberian kredit senilai sekitar Rp3,6 triliun kepada PT Sri Rezeki Isman Tbk. (Sritex).

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar, menyampaikan bahwa dana tersebut diduga dicairkan dan diterima oleh Iwan Setiawan Lukminto, pemilik Sritex. Iwan telah ditangkap oleh penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) di kediamannya di Solo pada Selasa malam, 20 Mei 2025, setelah tim Kejagung melacak alat komunikasi yang diduga miliknya.

Penangkapan ini merupakan bagian dari penyidikan kasus besar yang menyoroti dugaan penyimpangan dalam pemberian fasilitas kredit oleh lembaga perbankan kepada pihak swasta. Pemeriksaan Iwan dilakukan dalam kapasitasnya sebagai saksi, namun perannya sebagai penerima dana menjadi sorotan utama dalam kasus ini.

Kejagung kini tengah mendalami lebih lanjut peran keempat bank dan potensi pelanggaran prosedur pemberian kredit dalam skema yang mengarah pada tindak pidana korupsi.

Sosial, Budaya, dan Demografi

Ancaman Lonjakan Bunga Utang: Indonesia Harus Waspada

HR1 27 Feb 2025 Kontan

Pembayaran bunga utang Indonesia menjadi sorotan United Nations Development Programme (UNDP) dan para ekonom, karena porsinya terhadap pendapatan negara semakin besar. Menurut APBN 2025, Indonesia harus membayar bunga utang sebesar Rp 552,85 triliun, atau 18,40% dari total pendapatan negara sebesar Rp 3.004,55 triliun. Rasio ini meningkat drastis dibandingkan 10,43% pada 2015, dengan angka tertinggi terjadi pada 2020 sebesar 19,28%.

Ekonom Wijayanto Samirin dari Universitas Paramadina mengingatkan bahwa tingginya debt service ratio (DSR) Indonesia, yang diperkirakan mencapai 45% pada 2025-2026, jauh di atas angka aman 25%-30%. Jika tren ini berlanjut, investor bisa menganggap Indonesia sebagai negara berisiko tinggi, sehingga sulit mendapatkan pinjaman baru.

Bhima Yudhistira, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), menilai bahwa beban bunga utang yang tinggi dapat mempersempit ruang fiskal, sehingga APBN tidak optimal dalam menyediakan layanan publik seperti kesehatan dan perumahan. Ia juga memperingatkan risiko debt overhang, yaitu kondisi di mana utang tidak lagi mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi malah menjadi beban yang menghambat pencapaian target pertumbuhan 8%.

Di sisi lain, Myrdal Gunarto, Global Market Economist Maybank Indonesia, berpendapat bahwa porsi bunga utang dalam APBN 2025 masih dalam batas aman, tetapi pemerintah tetap harus menjaga stabilitas ekonomi. Jika tidak, defisit bisa meningkat dan mendorong utang yang lebih besar, yang pada akhirnya memperparah rasio pembayaran bunga utang.

Pembayaran bunga utang yang tinggi menjadi tantangan serius bagi Indonesia, terutama dalam menjaga keseimbangan fiskal dan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah perlu mengelola utang dengan lebih hati-hati, agar tidak membebani APBN dan tetap bisa memenuhi kebutuhan pembangunan nasional.

Sosial, Budaya, dan Demografi

Keyakinan Konsumen Jadi Tantangan Baru Emiten

HR1 26 Nov 2024 Kontan

Daya beli masyarakat Indonesia pada Oktober 2024 menunjukkan penurunan, tercermin dari survei Bank Indonesia (BI) yang melaporkan penurunan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) ke level 121,1 dari 123,5 pada bulan sebelumnya. Penurunan juga terlihat pada Indeks Kondisi Ekonomi (IKE) yang turun ke 109,9 dan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) yang turun ke 132,4.

Abdul Azis Setyo Wibowo, Researcher Kiwoom Sekuritas Indonesia, menilai bahwa penurunan IKK mencerminkan melemahnya kepercayaan masyarakat terhadap perekonomian, yang dapat berdampak negatif pada daya beli dan kinerja emiten konsumer. Ia berharap program seperti "makan bergizi gratis" dapat membantu meningkatkan daya beli.

Angga Septianus, Community Lead PT Indo Premier Sekuritas, mencatat bahwa pelemahan rupiah menambah tantangan bagi emiten konsumer, terutama yang bergantung pada bahan baku impor. Namun, peluang tetap ada melalui peningkatan konsumsi domestik di akhir tahun.

Nafan Aji Gusta, Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas, optimis konsumsi domestik dapat stabil pada kuartal IV 2024, terutama dengan dorongan dari belanja pemerintah selama Pilkada dan konsumsi akhir tahun. Ia merekomendasikan beli saham PT Ultrajaya Milk Industry (ULTJ) dengan target harga Rp 1.765.

Pelemahan nilai tukar rupiah dan menurunnya daya beli menjadi tantangan utama, namun akhir tahun memberikan peluang melalui momentum konsumsi domestik dan potensi window dressing di pasar saham.

Sosial, Budaya, dan Demografi

Terbatasnya Modal untuk Mengejar Target Ambisius

HR1 13 Nov 2024 Kontan (H)

Pemerintahan Prabowo Subianto menghadapi tantangan besar untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% dalam lima tahun ke depan. Data Kementerian PPN/Bappenas menunjukkan bahwa 14 dari 19 indikator pembangunan tahun ini diperkirakan tidak tercapai, termasuk pertumbuhan ekonomi, investasi, dan pengangguran, sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020-2024 dan RKP 2024.

Rachmat Pambudy, Menteri PPN/Kepala Bappenas, menyatakan bahwa target pertumbuhan ekonomi sebesar 6,2%-6,5% (RPJMN) dan 5,3%-5,7% (RKP) sulit dicapai. Sementara itu, Yusuf Rendy Manilet, Ekonom Core, mengidentifikasi ketergantungan pemerintah pada komoditas SDA dan rendahnya nilai tambah hilirisasi sebagai penyebab utama. Yusuf juga menyoroti kualitas SDM yang masih tertinggal akibat tantangan dalam pendidikan.

Wijayanto Samirin, Ekonom Universitas Paramadina, menilai bahwa target pembangunan dalam RPJMN terlalu agresif. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang realistis adalah 5%-6%, asalkan fokus pada kualitas dan keberlanjutan. Ia menekankan pentingnya belajar dari pemerintahan sebelumnya dan memastikan target pembangunan dijalankan oleh tim yang kompeten.

Wijayanto juga menyarankan strategi "carrot and stick" untuk memastikan kinerja kabinet yang optimal. Perhatian khusus perlu diberikan pada Kementerian Keuangan agar didukung oleh kekuatan politik yang memadai. Pemerintah Prabowo harus memperbaiki proses perencanaan target agar lebih realistis dan terukur.

Keberhasilan pemerintahan lima tahun ke depan akan sangat bergantung pada langkah strategis dalam mengatasi tantangan fiskal, memperbaiki pendidikan, serta mendorong hilirisasi yang memberikan nilai tambah nyata pada ekonomi nasional.

Sosial, Budaya, dan Demografi

Perlu Insentif Nonfiskal untuk Dukung Geotermal

HR1 11 Nov 2024 Kontan

Pemerintah telah memberikan berbagai insentif fiskal untuk mendorong pengembangan sektor panas bumi, termasuk pembebasan bea masuk dan PPN untuk barang impor terkait, sebagaimana tertuang dalam PMK Nomor 81 Tahun 2024 yang berlaku mulai 2025. Selain itu, insentif berupa tax holiday dan pembebasan PBB selama masa eksplorasi juga telah ditawarkan. Namun, tantangan untuk mempercepat pertumbuhan sektor panas bumi tetap ada.

Menurut Ilen Kardani, Direktur PT Geo Dipa Energi, insentif fiskal pemerintah sudah cukup menarik investor, seperti terlihat dari banyaknya komitmen investasi untuk proyek di Dieng. Namun, Rully Husnie Ridwan, General Manager PT Geo Dipa Energi Unit Patuha, menyoroti perlunya tambahan insentif, seperti skema feed-in tariff (FIT) yang sukses diterapkan di Turki. FIT memberikan harga lebih tinggi dari harga pasar bagi produsen energi terbarukan, sehingga meningkatkan kepastian keekonomian proyek.

Dari sisi dukungan, pemerintah juga telah mengalokasikan PMN kepada PT Geo Dipa Energi sebesar Rp 1,3 triliun dalam dua tahap, dan pinjaman pemerintah senilai USD 335 juta untuk proyek PLTP Dieng 2 dan PLTP Patuha 2. Namun, hambatan utama tetap pada lamanya proses perizinan, yang menurut Putra Adhiguna dari Energy Shift Institute, menjadi penyebab perlambatan kapasitas tambahan energi panas bumi dalam beberapa tahun terakhir.

Chandra Wahjudi, Wakil Ketua Apindo, menambahkan bahwa tingginya biaya investasi dan keterbatasan teknologi lokal memperlambat pengembangan sektor ini. Meski pembebasan bea masuk membantu, percepatan pertumbuhan memerlukan upaya lebih dalam menyederhanakan izin dan mendukung keekonomian proyek.

Dengan target swasembada energi pada 2028-2029, pemerintah harus memastikan insentif yang ada terealisasi dengan baik serta mempertimbangkan insentif tambahan seperti FIT untuk mempercepat pengembangan energi panas bumi.

Sosial, Budaya, dan Demografi

BUMN Konstruksi Berupaya Pulihkan Kondisi

HR1 09 Nov 2024 Kontan

Empat emiten BUMN Karya mencatatkan kinerja beragam pada kuartal III-2024, dengan hanya PT PP Tbk (PTPP) yang berhasil mencatat pertumbuhan pendapatan dan laba bersih. PTPP meraih pendapatan Rp 14,54 triliun, naik 14,54% secara tahunan, dan laba bersih meningkat 11,49% menjadi Rp 267,28 miliar. Joko Raharjo, Sekretaris Perusahaan PTPP, mengungkapkan peningkatan laba bersih terutama didukung kenaikan laba ventura bersama sebesar Rp 482 miliar dan divestasi aset senilai Rp 31 miliar.

Di sisi lain, PT Adhi Karya Tbk (ADHI) mencatatkan penurunan pendapatan usaha sebesar 19,97% yoy menjadi Rp 9,16 triliun. Namun, laba bersih ADHI melesat 194,51% yoy berkat pendapatan dari proyek joint operation (JO) yang meskipun tidak tercatat secara langsung, tetap signifikan jika digabungkan, mencapai Rp 17 triliun. Rozi Sparta, Sekretaris Perusahaan ADHI, menegaskan kontribusi besar dari proyek non-JO dan laba ventura bersama.

Sementara itu, PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) mengalami penurunan pendapatan 16,78% yoy. Namun, efisiensi dan pengelolaan utang yang baik berhasil mengembalikan posisi WIKA dari kerugian menjadi laba. Agung Budi Waskito, Direktur Utama WIKA, menyatakan bahwa upaya pembenahan internal menjadi faktor utama perbaikan kinerja.

Sebaliknya, PT Waskita Karya Tbk (WSKT) mencatatkan kerugian yang semakin membesar, dengan pendapatan turun 13,22% yoy menjadi Rp 6,78 triliun. Menurut Nafan Aji Gusta Utama dari Mirae Asset Sekuritas, masalah tata kelola dan lambatnya restrukturisasi utang menjadi penyebab utama kerugian WSKT.

Meski masih ada tantangan, Sukarno Alatas dari Kiwoom Sekuritas melihat tren perbaikan kinerja BUMN Karya, didukung perolehan kontrak baru dan pembenahan internal. Namun, ia menyarankan investor untuk "wait and see" atau melakukan trading sell hingga terdapat dukungan harga saham yang ideal.

Sosial, Budaya, dan Demografi

Proyek Kabel Jumbo Cable Terus Meluas

HR1 09 Nov 2024 Kontan

PT Jembo Cable Company Tbk (JECC) optimis dapat bersaing di industri kabel listrik dan telekomunikasi melalui peningkatan kapasitas produksi, diversifikasi segmen penjualan, serta perluasan wilayah pemasaran. Direktur JECC, Antonius Benady, menjelaskan bahwa perusahaan fokus memperbarui teknologi mesin dan mengoptimalkan efisiensi operasional untuk meningkatkan kapasitas produksi. Investasi sebesar Rp 75 miliar dialokasikan untuk pengadaan mesin baru yang didukung oleh fasilitas bank dan dana internal.

JECC, yang telah beroperasi lebih dari 50 tahun, memproduksi berbagai jenis kabel seperti kabel medium voltage, low voltage, fire resistant cables, dan fiber optic. Produk-produk ini telah mendapatkan sertifikasi dari lembaga terkemuka dan memenuhi Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN). Antonius menekankan bahwa perusahaan akan memperluas fokus penjualan ke segmen energi, listrik, minyak dan gas, serta pertambangan, selain melayani distributor, pasar bebas, dan ekspor.

Perusahaan juga memperluas jaringan distribusi ke kota-kota besar di Indonesia, dengan target pendapatan tahun 2024 sebesar Rp 3,4 triliun. Strategi ini didukung oleh tren meningkatnya permintaan kabel akibat pembangunan infrastruktur yang terus berkembang. Antonius menyebut segmen industri, korporasi, dan Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai kontributor utama permintaan kabel.

Hingga kuartal III-2024, JECC mencatatkan peningkatan laba bersih sebesar 3,66% menjadi Rp 45,3 miliar, sementara penjualan bersih mencapai Rp 2,4 triliun, naik 15,85% dibandingkan tahun lalu. Antonius menegaskan bahwa persaingan di industri kabel domestik bukan ancaman bagi JECC, melainkan peluang untuk terus memperkuat pasar. Dengan berbagai langkah strategis ini, JECC optimis dapat terus tumbuh dan mendukung kebutuhan infrastruktur Indonesia dengan produk berkualitas dan inovatif.

Sosial, Budaya, dan Demografi

Trump dan Dampak Inflasi Global pada Suku Bunga BI

HR1 07 Nov 2024 Kontan

Bank Indonesia (BI) memberikan sinyal penurunan suku bunga acuan (BI Rate) sebagai langkah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus menjaga stabilitas makroekonomi. Gubernur BI Perry Warjiyo menyatakan bahwa kebijakan moneter akan tetap seimbang, dengan fokus pada stabilitas ekonomi dan pertumbuhan hingga 2025. Perry juga mengungkapkan adanya ruang untuk penurunan suku bunga, meskipun belum ada waktu pasti kapan langkah ini akan diambil.

Perry menjelaskan bahwa BI akan memperkuat stabilitas ekonomi dengan memperdalam pasar uang dan mengintervensi pasar valuta asing (valas). Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari pembaruan blueprint kebijakan moneter hingga 2030.

BI juga berkolaborasi dengan pemerintah melalui kebijakan fiskal dan moneter untuk mendukung sektor riil, menciptakan lapangan kerja, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Fikri C Permana, Senior Economist KB Valbury Sekuritas, menyebutkan bahwa penurunan suku bunga masih memungkinkan, didukung inflasi domestik yang terkendali dan tingginya cost of fund di Indonesia. Penurunan ini dapat membantu pemulihan ekonomi.

David Sumual, Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA), menambahkan bahwa stabilitas harga bahan pangan dan produk impor memberikan ruang bagi BI untuk menurunkan suku bunga. Namun, faktor eksternal seperti kebijakan perdagangan Donald Trump dan ketegangan geopolitik global perlu diwaspadai karena dapat memengaruhi ekspor dan impor Indonesia.

David menyoroti risiko dari kebijakan perdagangan Donald Trump yang dapat meningkatkan ketegangan global dan berdampak pada ekonomi domestik. Ketidakpastian geopolitik juga menjadi faktor yang memengaruhi kebijakan ekonomi Indonesia.

Penurunan suku bunga BI Rate menjadi salah satu opsi yang dipertimbangkan BI untuk mendorong pertumbuhan ekonomi domestik. Dukungan kebijakan ini dipengaruhi oleh faktor domestik seperti inflasi yang terkendali, serta tantangan eksternal seperti kebijakan perdagangan global dan ketidakstabilan geopolitik. Perry Warjiyo, Fikri C Permana, dan David Sumual menekankan pentingnya stabilitas dan sinergi antara kebijakan moneter dan fiskal untuk mencapai tujuan ekonomi nasional.

Sosial, Budaya, dan Demografi

Minim Katalis Baru, Daya Beli Kian Tertekan

HR1 06 Nov 2024 Kontan

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III-2024 melambat menjadi 4,95% year-on-year (yoy), lebih rendah dibandingkan kuartal II-2024 yang sebesar 5,05%. Plt. Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, melaporkan bahwa PDB atas harga berlaku mencapai Rp 5.638,9 triliun, sementara atas dasar harga konstan sebesar Rp 3.279,6 triliun. Perlambatan ini mencerminkan tekanan pada daya beli masyarakat dan stagnasi harga komoditas.

Konsumsi rumah tangga, yang menjadi motor utama pertumbuhan, tumbuh 4,91% yoy, melambat dari kuartal sebelumnya. Banjaran Surya Indrastomo, Chief Economist Bank Syariah Indonesia, mencatat penurunan daya beli masyarakat sejak Maret, dengan masyarakat mulai mengandalkan tabungan untuk kebutuhan dasar. Wijayanto Samirin, Ekonom Universitas Paramadina, menambahkan bahwa deflasi selama lima bulan berturut-turut turut melemahkan daya beli, meskipun tren deflasi mulai berakhir pada Oktober.

Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Mari Elka Pangestu, menyoroti melemahnya daya beli kelas menengah sebagai penyebab utama perlambatan ini. Ia merekomendasikan pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat dan memperbaiki iklim investasi guna mendukung pertumbuhan jangka panjang. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menargetkan pertumbuhan ekonomi hingga 8% untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja.

Meski pertumbuhan kuartal III melambat, perekonomian diperkirakan akan lebih dinamis di kuartal IV-2024 dengan proyeksi 5,0%-5,2%. Dukungan terhadap daya beli masyarakat dan peningkatan investasi akan menjadi kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat.

Sosial, Budaya, dan Demografi

Hasil Pemilu AS Jadi Penentu Ekonomi Indonesia

HR1 05 Nov 2024 Kontan (H)

Suksesi kepemimpinan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) AS 2024 diprediksi akan berdampak signifikan pada ekonomi global, termasuk Indonesia. Kepala Ekonom Bank BCA, David Sumual, menilai hasil Pilpres AS dapat memengaruhi ekspor Indonesia, terutama ke sektor tekstil, furnitur, dan elektronik. Jika Donald Trump menang, kebijakan proteksionisme yang pernah diterapkan di masa kepemimpinannya kemungkinan besar akan berlanjut, berpotensi menambah tarif atau pembatasan perdagangan terhadap produk Indonesia. Sebaliknya, jika Kamala Harris terpilih, pendekatan lebih terbuka terhadap kerja sama internasional, termasuk perubahan iklim, dapat memberikan peluang baru untuk produk berkelanjutan dari Indonesia.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Kamdani, menekankan pentingnya Indonesia menavigasi hubungan bilateral dengan AS secara strategis, siapa pun presidennya. Menurut Shinta, baik Trump maupun Harris memiliki agenda ekonomi yang berpotensi restriktif bagi perdagangan Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah harus proaktif mengelola surplus perdagangan agar tidak menjadi alasan kebijakan pembatasan dari AS.

Secara keseluruhan, David juga mengingatkan bahwa perubahan kepemimpinan AS dapat meningkatkan risiko fiskal global karena potensi kenaikan utang AS, yang pada gilirannya akan memengaruhi yield obligasi pemerintah Indonesia. Dengan demikian, Indonesia perlu bersiap menghadapi dampak ekonomi global dari hasil Pilpres AS.