Proyek pembangunan tanggul laut raksasa (giant sea wall) di Pantai Utara Pulau Jawa diprioritaskan untuk dibahas setelah pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Mohammad Zainal Fattah, Sekjen Kementerian PUPR, menyatakan bahwa proyek tersebut akan dimulai dari Tangerang hingga Bekasi dengan anggaran sebesar Rp90 triliun. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono juga mengungkapkan bahwa proyek ini akan melibatkan kerja sama dengan pemerintah Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok untuk transfer teknologi dan desain konstruksi.

Pembangunan ini dirancang untuk mengatasi ancaman tenggelamnya pesisir Jawa yang mengalami penurunan tanah hingga 16 cm per tahun, seperti dijelaskan oleh Perekayasa Ahli Utama Kementerian PUPR Arie Setiadi. Proyek ini akan mencakup pembuatan tanggul laut yang berfungsi ganda sebagai jalan raya dan bendungan estuari untuk menyimpan air tawar.

Namun, koalisi masyarakat seperti Koalisi Maleh Dadi Segoro (MDS) menolak proyek ini, menganggapnya kontraproduktif terhadap ekosistem di kawasan Pantura. Meskipun demikian, Prabowo Subianto menekankan pentingnya pembangunan ini untuk melindungi pesisir Jawa dari bencana alam dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat.

Satu tahun setelah penerapan perdagangan karbon dan pendirian Bursa Karbon, upaya pemerintah Indonesia dalam mengurangi emisi gas rumah kaca melalui mekanisme ini dinilai belum optimal. Realisasi volume perdagangan karbon di Indonesia masih jauh dari potensinya, dengan hanya mencapai 1,23% dari perkiraan nilai perdagangan yang mencapai Rp3.000 triliun. Hendra Sinadia, Direktur Eksekutif Indonesian Mining Association (IMA), menilai rendahnya minat pelaku usaha disebabkan oleh sosialisasi yang belum maksimal. Selain itu, banyak pelaku usaha masih menunggu kepastian penerapan pajak karbon yang diatur dalam UU No. 7/2021.

Tokoh lain seperti Fransiska Oei, Direktur CIMB Niaga, dan Hera F. Haryn dari BCA, menegaskan pentingnya peran sektor perbankan dalam mendukung target net zero emission (NZE) pada 2060. Fransiska juga menyoroti pentingnya memberikan keleluasaan untuk memperdagangkan kembali unit karbon yang sudah dibeli.

Potensi perdagangan karbon, seperti yang diungkapkan Dicky Septriadi dari PT Pertamina New & Renewable Energy (NRE), masih belum sepenuhnya terealisasi meskipun ada proyek-proyek besar yang sudah mulai dijual di Bursa Karbon. Riza Suarga, Ketua Umum Indonesia Carbon Trade Association (IDCTA), yakin bahwa membuka akses perdagangan karbon ke pasar internasional dapat meningkatkan likuiditas dan harga yang kompetitif.

Dualisme kepemimpinan di tubuh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia telah memicu ketegangan antara dua kubu, yakni pendukung Arsjad Rasjid dan Anindya Bakrie. Arsjad Rasjid, yang masa jabatannya sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia seharusnya berakhir pada 2026, menolak hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) pada 14 September 2024 yang menetapkan Anindya Bakrie sebagai ketua umum baru. Arsjad mengklaim Munaslub tersebut ilegal dan tidak sah, serta berencana mengambil langkah hukum untuk menjaga integritas organisasi. Sementara itu, Anindya menerima pengangkatannya dengan optimisme, menyatakan bahwa ini akan memperkuat Kadin sebagai mitra strategis pemerintah, khususnya pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Ketegangan ini telah membelah asosiasi industri di Indonesia, dengan sebagian mendukung Anindya dan sebagian lainnya tetap setia kepada Arsjad. Ketua Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas) Fajar Budiono serta Presiden KSPSI Andi Gani berharap konflik ini segera diselesaikan karena dampaknya bisa meluas ke sektor industri dan pembahasan upah minimum. Bahkan, Andi Gani mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo telah memastikan tidak akan campur tangan dalam masalah internal Kadin ini. Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti, juga menyerukan agar para pengusaha tetap satu suara demi menjaga stabilitas ekonomi nasional, sementara pemerintah diharapkan bisa memberikan regulasi yang adil bagi semua pelaku usaha.

PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Pelabuhan Merak menargetkan dermaga eksekutif II dapat beroperasi pada akhir tahun 2024, bertepatan dengan periode Natal dan Tahun Baru. General Manager ASDP Merak, Rudi Sunarko, menjelaskan bahwa persiapan fasilitas dermaga, lapangan parkir, dan alur lalu lintas sudah hampir selesai, tetapi masih perlu penyelesaian kesepakatan bisnis dengan pemilik kapal feri swasta. Dermaga eksekutif II akan digunakan oleh kapal penyeberangan swasta, melengkapi lima dermaga reguler dan satu dermaga eksekutif yang sudah ada di lintasan Merak-Bakauheni.

Hingga Agustus 2024, ASDP Merak telah melayani 7,6 juta penumpang dari target total 12 juta penumpang hingga akhir tahun. Rudi optimis target tersebut akan tercapai, terutama dengan adanya musim puncak penumpang selama Natal dan Tahun Baru, yang diperkirakan akan meningkatkan jumlah penumpang seperti yang terjadi setiap tahun.

Keputusan Bank Indonesia (BI) yang dipimpin oleh Perry Warjiyo untuk memangkas suku bunga acuan sebesar 25 basis points menjadi 6,00% disambut dengan optimisme oleh pelaku industri, khususnya sektor perbankan dan properti. Menurut Darmawan Junaidi, Direktur Utama Bank Mandiri, penurunan ini akan mendorong turunnya suku bunga kredit, yang memungkinkan bank-bank, termasuk Bank Mandiri, untuk lebih agresif dalam menyalurkan kredit. Bank Mandiri bahkan menargetkan pertumbuhan kredit sebesar 20% hingga akhir tahun.

Langkah ini juga diapresiasi oleh Lani Darmawan, Presiden Direktur PT CIMB Niaga, dan Rita Mirasari, Direktur Bank Danamon, yang melihat peluang pertumbuhan bisnis dengan lebih longgarnya likuiditas. Di sektor properti, Wakil Ketua Umum Realestat Indonesia (REI) Bambang Eka Jaya berharap turunnya BI Rate akan meningkatkan pasar properti, meskipun tetap perlu kehati-hatian dalam penerapan sistem perbankan yang prudent.

Di luar sektor keuangan, Wahyudi Chandra, Presiden Direktur PT Multipolar Technology, menyatakan bahwa kebijakan ini akan membantu menjaga arus kas dan modal perseroan hingga akhir tahun.

Ekonom senior Ryan Kiryanto memuji keputusan BI yang berani dan taktis. Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan kondisi domestik dan global, termasuk prediksi penurunan suku bunga oleh The Fed. Perry Warjiyo menegaskan bahwa fokus BI kini beralih untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, setelah sebelumnya berfokus pada stabilitas, terutama untuk mendukung pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) akan menerima tambahan anggaran dari sebagian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mendukung kebijakan penghiliran industri. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan bahwa alokasi anggaran ini telah disetujui oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Dana tersebut akan digunakan untuk pengembangan industri manufaktur, termasuk proyek smelter dan sektor penghiliran lain seperti industri agro.

Agus juga menyebut bahwa rencana ini telah dibicarakan dalam beberapa minggu terakhir, dan tambahan anggaran ini akan mendukung program penguatan industri serta pemberdayaan masyarakat. Sebelumnya, pagu anggaran Kemenperin untuk tahun 2025 sudah ditetapkan sebesar Rp2,51 triliun, turun dari Rp3,6 triliun di tahun sebelumnya. Usulan pembagian PNBP ESDM untuk Kemenperin diajukan oleh Komisi VII DPR dalam rapat kerja terbaru.

Indeks Harga Konsumen (IHK) mengalami deflasi selama empat bulan beruntun. Data teranyar, pada Agustus 2024 terjadi deflasi sebesar 0,03% secara bulanan atau month to month (mtm). Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Pudji Ismartini menyampaikan, fenomena deflasi selama empat bulan berturut-turut tahun ini memang bukan kali pertama. Pada 1999, Indonesia pernah mengalami deflasi selama tujuh bulan berturut-turut yaitu selama Maret hingga September akibat melemahnya nilai tukar rupiah dan penurunan harga berbagai jenis barang. Kemudian pada 2020 juga terjadi deflasi selama tiga bulan berturut-turut yaitu Juli hingga September 2020 karena kelompok makanan, minuman dan tembakau, alas kaki, kelompok transportasi serta kelompok informasi komunikasi dan jasa keuangan. Hal itu diindikasikan adanya penurunan daya beli awal periode pandemi Covid-19. Sementara deflasi pada tahun ini, menurut Pudji, lebih disebabkan penurunan harga pangan seperti produk tanaman pangan, hortikultura dan peternakan. Catatan BPS, kelompok pengeluaran penyumbang deflasi terbesar adalah makanan, minuman dan tembakau. Ia mencatat kelompok ini deflasi 0,52% dan memberikan andil deflasi 0,15%. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menampik deflasi selama empat bulan beruntun lantaran daya beli masyarakat menurun. Pasalnya, inflasi inti pada Agustus justru naik. Catatan BPS, inflasi komponen inti pada bulan lalu 2,02% yoy. Angka ini meningkat dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 1,95% yoy. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara meramal, deflasi masih bisa berlanjut hingga September 2924. Hal tersebut lantaran rendahnya dorongan inflasi dari sisi permintaan dan ditambah melandainya harga pangan. "Kelas menengah yang jumlahnya menyusut membuat demand pull inflation -nya kecil," ungkap dia, Senin (2/9). Menurut Bhima, ke depan pemerintah perlu memperhatikan risiko pembalikan arah inflasi jika pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dilakukan ketat pada Oktober 2024. Artinya, mitigasi inflasi yang lebih tinggi dari sisi harga yang diatur pemerintah perlu dikompensasi melalui perluasan dana bantuan sosial ke kelas menengah rentan.

Komplotan penipu di kompleks Ruko Green Mansion, Cengkareng, Jakarta Barat, telah merancang jebakan untuk menipu pencari kerja dengan membagi peran di antara anggotanya. Mereka menyamarkan identitas, menggunakan nomor ponsel baru, dan membuat entitas usaha fiktif untuk memperdaya korban. Setiap anggota tim mendapatkan komisi dari uang jaminan yang dibayarkan oleh pelamar kerja.

Dalam praktiknya, anggota komplotan seperti Wendi dan Citra mengiklankan lowongan pekerjaan palsu di media sosial dan situs jual-beli daring. Wendi, misalnya, menciptakan iklan dengan nama perusahaan fiktif dan mempromosikannya dengan nomor Whatsapp cadangan tanpa registrasi data pribadi. "Pukul 12.30 saya pasang iklan, pukul 12.50 sudah mulai banyak yang chat," ujar Wendi. Selanjutnya, para pelamar diundang untuk wawancara di lokasi yang tidak jelas, dengan iming-iming posisi dan gaji yang tidak pernah terealisasi.

Citra, salah satu anggota komplotan, menjelaskan bahwa mereka harus meminta uang jaminan dari pelamar, mulai dari Rp 50.000 hingga Rp 850.000, dan membujuk mereka untuk meminjam uang jika diperlukan. "Kami disuruh ambil uang berapa pun. Mau Rp 50.000 atau Rp 100.000, pokoknya diterima saja," kata Citra. Uang jaminan tersebut dibagi sebagai insentif di antara staf, dengan total komisi mencapai Rp 360.000 untuk setiap pengiklan dan staf HRD.

Indah, anggota lainnya, mengungkapkan bahwa proses wawancara dan penempatan kerja sengaja dibuat rumit dan membingungkan untuk membuat pelamar lelah dan akhirnya menyerah. "Pelamar kerja memang dibuat bingung. Setelah bingung akan menyerah, uang mereka hilang sia-sia," katanya. Prosedur pengembalian uang yang dijanjikan juga dibuat sangat sulit dan sering kali tidak pernah terealisasi.

Saat Kompas mencoba melamar lowongan tersebut, mereka menemukan bahwa perusahaan yang terdaftar tidak memiliki izin resmi dan tidak terdaftar di Kementerian Ketenagakerjaan. Ketika dikonfirmasi, supervisor HRD dari komplotan tersebut menolak berkomentar dan mengarahkan pertanyaan kepada pihak lain, menyatakan bahwa ia tidak berwenang untuk memberikan pernyataan. "Mohon maaf, saya tidak bisa memberikan statement apa-apa. Silakan langsung dengan kepala cabang karena saya tidak berwenang," ujar IN.